MEDAN- Faktor kegemukan atau berat badan berlebih (obesitas) terhadap anak patut diwaspai sejak dini. Pasalnya, obesitas pada anak berpotensi mendatangkan berbagai penyakit, diantaranya diabetes (gula darah).
Dari data riset kesehatan dasar (Riskesdas) 2010, di Sumatera Utara prevalensi balita gemuk mencapai angka yang cukup tinggi yakni 18,3 persen. Privalensi angka kegemukan pada anak balita tersebut lebih besar dibanding angka nasional sebesar 14 persen atau meningkat dibanding hasil riset serupa pada 2007, yakni 12,2 persen.

“Orangtua harus mewaspadai kegemukan pada anak yang cenderung mudah mengalami diabetes. Untuk langkah pencegahan dapat dimulai dari sekarang, antara lain dengan mencermati dan membatasi asupan gula tambahan pada anak agar tidak berlebihan,” ujar pakar kesehatan anak, Prof Guslihan Dasa Tjipta SpA (K) dalam sosialisasi susu pertumbuhan Anmum Essential tanpa gula tambahan di Hotel JW Marriot, Jalan Putri Hujau Medan, Sabtu (28/5).
Hal senada juga disampaikan dokter spesialis anak endoktrin Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta, dr Aman Bhakti Pulungan SpA (K). Menurutnya, obesitas sudah menjadi epidemic global yang harus segera ditangani. Selain akan mengganggu penampilan, juga berpotensi tinggi menjadi obesitas dewasa yang dikemudian hari meningkatkan resiko berbagai penyakit.

“Selain diabetes, obesitas juga dapat meningkatkan risiko bagi penyakit kronis seperti penyakit kardiovaskular (jantung dan stroke), sindroma metabolik yang berkaitan dengan obesitas yang ditandai dengan resistensi insulin, dislipidemia dan hipertensi, ganguan musculoskelekal khususnya osteorthritis, beberapa jenis kanker seprti kanker endometrial, payudara dan kolon,” ungkapnya.

“Salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah melalui perbaikan nutrisi yang diberikan sejak dini pada anak, di samping peningkatan aktifitas fisik dan modifikasi pola hidup. Edukasi terhadap orang tua mengenai hal ini sangat diperlukan,” tegasnya.(uma/mag-7)

Dugaan Korupsi Bansos Rp11,2 m di Pemko Medan

MEDAN- Dugaan Penyelewengan dana bantuan sosial (Bansos) diduga melibatkan para kepala daerah. Sama seperti dugaan korupsi bansos di Pemerintah Provinsi Sumatera yang melibatkan gubernur nonaktif Syamsul Arifin, dugaan korupsi bansos Rp11,2 miliar di Pemko Medan diduga melibatkan pemimpin di pemerintahan kota.

“Ya, kita masih bekerja untuk mengungkapnya. Seperti yang terjadi di Pemvrosu, dugaan korupsi bansos melibatkan mantan gubernur. Nah kita juga akan mengungkap hal yang sama di Pemko Medan,” tegas Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan, Raja Nofrizal, Jumat (27/5).

Ditemui di kantornya di Jalan Adinegoro Medan, Raja menegaskan pihaknya terus mengusut dugaan proposal fiktif Tahun 2010 lalu, terhadap 22 penerima hibah. Raja kembali menegaskan, saat ini tim Kejari membedah dan meneliti satu-persatu penyaluran bansos yang diduga diselewengkan. Sejumlah pihak telah diperiksa, termasuk kepada elemen masyarakat dan organisasi.

“Kita sudah meminta sejumlah keterangan dari Bagian Agama dan Pendidikan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Medan. Kita juga mengamankan beberapa bundelan data menyangkut penyaluran dana tersebut,” ujar Raja Nofrizal.

Sebelumnya Intel Kejari Medan, melakukan penggeledahan di Sekretariat Daerah (Setda), Pemko Medan pada Bagian Agama dan Pendidikan. Di dua ruangan di bagian tersebut, pihak Kejari Medan menyita ratusan berkas untuk diselidiki. Berkas yang disita berupa berkas hibah Pemko Medan terhadap beberapa lembaga di tahun 2010 lalu.
Dari hasil penyelidikan Kejari Medan, bantuan Pemko Medan kepada penerima yang sampai saat ini yang  belum ada Surat Pertanggungjawabannya adalah Bantuan Sosial (Bansos) kepada Forkala Kota Medan sebesar Rp350.000.000 dan Bantuan Sosial (Bansos) kepada Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi) Kota Medan sebesar Rp250.000.000.

Dugaan korupsi bansos di Pemko Medan yang berkembang akhir-akhir ini, membuat Wali Kota Medan Rahudman Harahap angkat suara. Orang nomor satu di Medan ini menyatakan, dana Bansos yang dikeluarkan Pemko Medan terhadap 22 penerima hibah senilai Rp11,261 miliar lebih tersebut, sudah sesuai dan tepat sasaran.
“Kita juga tidak sembarangan memberi bantuan, harus dengan persyaratan yang lengkap dengan proses verifikasi. Jadi, tidak seperti yang diberitakan,” ungkap pria berkumis tebal ini.

Rahudman bertanya, apakah memang sudah ada pihak Pemko Medan yang menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan. Saat diberitahu  bahwa telah ada puluhan penerima hibah yang dimintai keterangan, Rahudman kembali bertanya, apakah sudah ada pihak Pemko Medan yang dipanggil Kejari. “Oke kalau memang sudah ada yang dipanggil, tapi siapa pihak Pemko yang sudah dipanggil kejaksaan. Saya saja belum ada laporan pemanggilan dari Kejari,” tegasnya.

Sembari bercerita mengenai hal itu, Rahudman sempat nyeletuk dan menyatakan, pemberian dana hibah atau bansos di Pemko Medan tidak sama dengan di Pemprovsu. “Janganlah sama kan di Pemprovsu sama di Pemko. Kalau di Pemko semuanya harus dicek secara benar. Kalau di Pemprovsu, misalnya yang harus diterima sekian, (misal Rp500 juta, Red) nyatanya yang diterima cuma sekian (misal Rp50 juta, Red),” ungkapnya.(ari/rud)

MEDAN-Mantan Wali Kota Medan Drs H Ramli Lubis MM dinyatakan tidak terubukti bersalah  secara sah dan menyakinkan dalam kasus ruislag Kebun Binatang Medan (KBM) Tahun 2004. “Saudara tidak terbukti bersalah dalam kasus korupsi ini. Untuk itu, terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum,” kata majelis hakim yang diketuai Sugiyanto SH dalam amar putusannya, kemarin (27/5).

Mendengar putusan bebas itu, Ramli langsung melakukan sujud syukur di ruangan sidang utama Pengadilan Negeri (PN) Medan. Didampingi istrinya Erna, Ramli Lubis SH, mengenakan peci hitam teluk belanga kuning, dan wajah brewokan ia tak henti-hentinya mengucapkan syukur.

“Alhamdulillah, saya gembira dan akhirnya kebenaran terungkap. Alhamdulillah, masih ada kebenaran hukum buat saya,” kata mantan Sekda Kota Medan ini berulang kali sambil memeluk sang istri.

Tidak banyak yang disampaikan, Ramli pada wartawan, ia hanya menyatakan bahagia. “Majelis hakim begitu objektif menangani perkara ini, terima kasih untuk semuanya,” katanya. Ramli Lubis sendiri tak henti-hentinya mendapatkan ucapan selamat, baik dari keluarga, rekan dan koleganya juga termaksud pengunjung sidang.

Ruang sidang yang semula tenang, berubah riuh karena para pengunjung bertepuk tangan, sementara keluarga dan kerabat Ramli yang hadir meneteskan air mata kebahagian. Maklum saja, penantian panjang orang-orang dekat Ramli yang terus memberikan dukungan sejak awal persidangan akhirnya terwujud.

Mereka saling berpelukan satu dengan yang lain, sementara air mata terus mengucur. Tapi,wanita yang paling berbahagia di ruang sidang utama itu, adalah Erna istri Ramli Lubis. Begitu, sidang usai,Erna langsung menghampiri  sang suami tercinta dan memeluk erat tubuh Ramli Lubis, lampu kamera  fotografer mengiasi pemandangan suka cita Ramli dan istrinya. Erna bahkan, tak kuasa menahan deraian air mata kebahagianya, begitu juga dengan mantan terpidana kasus Damkar itu, hingga membuat suasana begitu mengharukan.

Uluran tangan ucapan selamat  dari keluarga, dan kerabat, tidak ketinggalan dua orang kolega Ramli, Heryono dan Tarmizi terus mengahampiri Ramli Lubis. “Selamat pak,” kata mantan kepala kantor PBB Medan II Tengku Tarmiji dan Direktur PT Gemilang Kreasi Utama, Heryono.

Menurut majelis hakim, pertimbangan hukum majelis hakim memutuskan membebaskan Ramli Lubis karena berdasarkan pemeriksaan saksi dan bukti di persidangan, perbuatan terdakwa dinilai bukan tindakan melawan hukum. “Apa yang didakwakan jaksa  terhadap Ramli Lubis dalam perkara ruislagh KBM itu tidak terbukti secara sah dan menyakinkan  melanggar UU Tindak Pidana Korupsi No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 pasal 2 dan 3,” tegas Sugiyanto.

Sugiyanto mengatakan, majelis hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum diketuai Rehulina Purba yang menyimpulkan perbuatan Ramli Lubis mengajukan permohonan penurunan Nilai Objek Pajak (NJOP) lahan KBM di Jalan Brigjen Katamso Medan, merupakan perbuatan melawan hukum.

“Sesuai undang-undang perpajakan, untuk menurunkan NJOP, merupakan hak setiap wajib pajak. Sehingga berdasarkan aturan tersebut, majelis menganggap apa yang dilakukan  Ramli Lubis, bukan perbuatan pidana, “ kata Sugiyanto.

Begitu juga dakwaan mark-up dalam pembelian tanah di KBM baru di kawasan Simalingkar B Medan, juga dinyatakan majelis hakim tidak terbukti. “Untuk dakwaan ini, jaksa tidak berhasil menghadirkan saksi-saksi pendukung, sesuai ketentuan hukum, “ tegas Sugiyanto.

Menurut keterangan saksi dalam dakwaan atau BAP, sejumlah pemilik lahan mengatakan tidak pernah berhubungan dengan Ramli Lubis.Tetapi hanya berhubungan melalui perantara. “Untuk itu, saksi tidak mengenal Ramli Lubis,” tegas Sugiyanto.

Begitu juga tentang dakwaan dan tuntutan penyalahgunaan wewenang, majelis hakim tidak sependapat dengan jaksa, dengan alasan, semua perbuatan yang dilakukan Ramli Lubis terkait Ruislag, mengatasnamakan Pemko Medan, bukan sebagai pribadi. “Atas dasar semua pertimbangan tersebut, kami memutuskan terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan di bebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan dalam kasus ruislagh KBM tahun 2004,” tegas Sugiyanto .
Begitu majelis hakim mengetuk palu tiga kali, pertanda sidang usai, suasana di ruang sidang utama PN yang tadinya tenang, mendadak riuh karena para pengunjung bertepuk tangan.

Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Rehulina Purba mengatakan kan mengajukan upaya hukum kasasi. “Kita segara akan upaya hukum kasasi,” ucap Rehulina yang terlihat kurang puas dengan putusan itu sementara itu.
Sementara itu, Beni Hasrul Harahap, selaku kuasa hukum Ramli, menegaskan siap membantu penegak hukum memberikan bukti adanya upaya penjebakan kliennya oleh oknum tertentu di Pemko Medan.

Pada persidangan terpisah dalam kasus sama, kepala kantor PBB Medan II Tengku Tarmiji dan Direktur PT Gemilang Kreasi Utama, Heryono juga divonis bebas. Majelis hakim juga menyatakan, keduanya tidak terbukti sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Atas putusan itu, Kuasa hukum Heryono,  Ilwa Pulita, SH mengatakan, dalam kasus ini, keadilan dan kebenaran telah ditegakkan. “Kami harap semua pihak menghargai putusan hakim ini,” katanya. Dia menegaskan, semoga kebanaran dan keadilan di pengadilan tingkat I dapat dipertahankan dan ditingkatkan. (rud)