Pemilik Nanyang Internasional School

MEDAN- Seolah tak peduli dengan status stanvas dan pembongkaran yang dikeluarkan Dinas Tata
Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan, pemilik Nanyang Internasional School tetap saja melanjutkan pembangunan.

Seperti yang terlihat di lokasi pembangunan pada Jumat (27/5) lalu, bangunan sekolah yang terletak di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Darat, Medan Baru ini masih berlanjut. Tiang pondasi dan dinding yang sudah dibongkar Dinas TRTB, malah sudah dibangun lagi.

Bukan itu saja, di lahan perbatasan dengan rumah warga yang dianggap bermasalah, malah dibangun tangga ke lantai 2.

Dengan kondisi ini, terkesan pemilik bangunan tersebut kebal hukum dan menantang Pemko Medan, sekaligus menguji nyali Kadis TRTB Ir Sampurno Pohan untuk menegakkan aturan di kota ini.

Seperti diketahui, Senin (23/5) lalu, tim terpadu Dinas TRTB Kota Medan dibantu Denpom, Koramil dan Polsek setempat melakukan pembongkaran terhadap bangunan sekolah tersebut. Alasan pembongkaran itu, karena perluasan satu unit bangunan menyimpang dari Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang telah dikelurkan.
Memang sayangnya, saat pembongkaran itu, Dinas TRTB terkesan tidak banyak berbuat. Menurut Kabid Pemanfaatan dan Penataan Tata Ruang Dinas TRTB Drs Ahmad Basaruddin MSi, pembongkaran dihentikan setelah pemilik sekolah berjanji akan membongkar sendiri bangunan yang menyimpang.

Dikatakan Basaruddin, sebelumnya, pemilik sekolah telah diberi tiga kali surat peringatan. Surat pertama No.640/2230 tanggal 27 April 2011 tentang penyetopan bangunan. Surat kedua No.640/2335 tanggal 2 Mei 2011 tentang pembongkaran sendiri. Sedangkan surat ketiga No.640/2698 tanggal 20 Mei 2011 berisi perintah  untuk pengosongan lokasi. Namun ketiga surat peringatan itu tak ditanggapi sehingga di lakukan pembongkaran.
Dijelaskannya, penyimpangan karena perluasan satu unit bangunan sekolah berukuran 15,5×32,5 meter itu menyimpang dari SIMB No.642/363.K tanggal 14 Februari 2011. Penyimpangan itu terjadi pada GSB Roilen bagian sisi utara 1,2×13 meter, sisi selatan 1,5×15 meter dan sisi barat 3,7×1,5 meter.

Ahmad menambahkan, pemilik bangunan sudah membuat surat pernyataan di atas kertas bersegel, menyatakan siap membongkar sendiri 2×24 jam bangunan yang menyimpang. Jika tidak dibongkar, Basaruddin mengatakan, akan membongkarnya kembali.

Sementara itu, beberapa utusan warga yang keberatan atas pembangunan Nanyang Internasional School mengadu ke Fraksi PKS DPRD Medan. Warga meminta ke DPRD Medan agar dapat memfasilitasi keluhan dan keberatan warga akibat pembangunan dan lokasi sekolah Nanyang.

Mewakili warga, Sianipar didampingi Kacaribu kepada dewan yang diterima anggota Fraksi PKS yang juga Sekretaris Komisi D DPRD Medan Muslim Maksum Lc.

Pada kesempatan itu, Sianipar dan Kacaribu mengatakan, akibat pembangunan sekolah tersebut, rumah warga rusak dan menjadi banjir bila hujan turun. Bahkan sejak awal keberadaan sekolah sudah disoal warga. Kehadiran sekolah menimbulkan kemacetan karena tidak memiliki lahan parkir juga kebisingan. Begitu juga izin sekolah disebutkan melanggar peruntukan. Warga minta Wali Kota Medan Rahudman agar meninjau kembali izin sekolah Nanyang.
Begitu juga dengan pihak sekolah dinilai kurang memiliki itikat baik. Saat pertemuan di DPRD Medan, pihak sekolah menyebut akan melakukan pertemuan sekaligus mencari solusi terkait keluhan warga, namun tidak terealisasi.
Sementara itu Muslim Maksum berjanji akan membawa persoalan tersebut ke komisi D, dan selanjutnyan akan mengundang pihak pengusaha, warga dan Dinas TRTB.(ari)

Oknum Lurah Diduga Peras Kepala Lingkungan

MEDAN- Tiga kepala lingkungan (Kepling) di Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, mengaku dipecat tanpa alasan yang jelas. Bahkan, jika mereka tetap ingin menjadi kepling, mereka diwajibkan memberi uang sebesar Rp5 juta per orang kepada lurah.

Hal ini diungkapkan ketiga kepling yang dipecat tersebut kepada wartawan Sabtu (28/5) sore pekan lalu. Ketiga kepling tersebut masing-masing Ropuji Pane (Kepling II), Syaiful Anwar (Kepling V) dan Syamsul Bahri (Kepling (VII).

Syamsul Bahri mengungkapkan, pemecatan dirinya berawal ketika dia mengalami kecelakaan saat mengecat pulau jalan di Jalan Sisingamangaraja, tepatnya di depan Pasar Simpang Limun. Menurut Syamsul, pengecatan pulau jalan tersebut atas instruksi Lurah Sudirejo II.

Namun, tiba-tiba mobil dengan kecepatan tinggi menabraknya hingga dirinya mengalami patah kaki dan dirawat selama empat hari di Rumah Sakit Estomihi. Karena kurang biaya, Syamsul akhirnya memilih untuk dirawat di rumahnya. Selama sebulan dirawat, barulah Syamsul dapat beraktifitas seperti semula.
Namun begitu masuk kerja, dia malah diberi surat pemecatan. Merasa kesal, Syamsul pun menanyakannya kepada lurah. Betapa kagetnya dia ketika mendengar, lurah tersebut meminta uang Rp5 juta jika dia masih ingin menjadi kepling.

“Dari mana saya dapat uang? Untuk makan saja, saya dibiayai anak yang punya usaha bengkel,” keluhnya.
Bahkan, Syamsul juga sudah memelas kepada lurah tersebut, karena dia benar-benar tidak memiliki uang. “Sudah saya bilang, luka saya saja belum kering. Kenapa saya dipecat, kok tega kali bapak,” bebernya seraya menunjukkan luka kakinya yang masih membekas.

Hal senada juga dikatakan Ropuji Pane. Dia juga dimintai uang Rp5 juta jika ingin tetap menjadi kepling. “Kalau mau tetap jadi kepling, kami harus bayar Rp5 juta. Kalau tidak mau, ada yang mau jadi kepling tapi mereka bayar Rp10 juta,” jelasnya.

Terlebih yang dialami Saiful. Saat itu, dia sedang jaga pos di Jalan Sisingamangaraja Medan. Usai makan di Posko, tiba-tiba kepalanya pening dan pandangannya pun menjadi gelap. Lalu dia memberitahukan kepada teman-temannya dan Saiful dibawa ke RS Mitra Sejati. Di rumah sakit diketahui, bapak enam anak ini kecapekan, sehingga perlu banyak istirahat.

Selama menjalani perobatan di rumahnya, tiba-tiba datang surat keterangan kalau Saiful diberhentikan sebagai kepala lingkungan. Mendapat surat tersebut, tanpa menghiraukan sakit yang dideritanya, lelaki yang memakai tongkat ini lalu menanyakan kepada lurah. Namun, sama juga jawabannya. Lurah meminta uang Rp5 juta jika Saiful tetap ingin menjadi kepling.

Mendengar itu, Saiful lalu memberitahukan kepada istrinya untuk mencari uang Rp5 juta. Namun yang berhasil ia kumpulkan cuma Rp2 juta. Meski begitu, dia tetap memberanikan diri mendatangi lurah tersebut ditemani istrinya dan menyerahkan uang Rp2 juta tersebut. Namun, lurah menolak mentah-mentah uang tersebut.
Lurah Sudirejo II Barita Laut Dalimunthe saat dikonfirmasi membantah apa yang dituduhkan kepadanya. Dikatakannya, apa yang diungkapkan ketiga Kepling tersebut adalah cerita bohong.

“Saya berani berhadapan dengan orang-orang itu (kepling, Red). Ini karena memang kinerja mereka tidak maksimal. Mengenai suap atau sebagainya sebesar Rp5 juta, itu juga bohong. Tidak benar itu,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Camat Medan Kota Irfan Syarif Siregar menjelaskan, pemberhentian ketiga kepling tersebut berdasarkan usulan dari lurah bersangkutan tertanggal 20 April dengan No Surat 141/029. “Camat memberhentikan kepling dari usulan lurah. Dan ini kolektif, bukan secara pribadi atau tendensi apa-apa,” katanya.(eza/smg/ari)