Densus Temukan Catatan Skema Bom Cirebon

JAKARTA-Penyidik terus berusaha mengungkap jaringan yang menggerakkan terduga teroris Muhammad Syarif. Kemarin (17/4), tim Densus 88 Mabes Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan penggeledahan di rumah mertua Syarif di dusun Senen, Panjalin Kidul, Sumber Jaya, Majalengka, Jawa Barat.
Penggeledahan yang baru berakhir pukul 21. 30 tadi malam berhasil menemukan bukti-bukti signifikan. Tim dipimpin langsung Deputi Penindakan BNPT Brigjen Petrus Golose. “Kita menemukan partikel elektronik yang berhubungan dengan TKP di Polres Cirebon,” kata Petrus usai penggeledahan.

Petrus menjelaskan, barang-barang yang ditemukan itu akan diperiksa di Laboratorium Forensik Polri. “Kita masih pastikan dulu di laboratorium,” katanya. Mantan anggota Satgas Bom Polri itu enggan menjelaskan apa saja yang ditemukan penyidik di lokasi.

Tim kemarin membawa beberapa berkas dalam beberapa map, CD, dan satu unit CPU. “Kita akan gunakan sebagai bahan penyelidikan,” kata Petrus yang kemarin memakai baju lengan pendek motif kotak-kotak itu.

Sumber JPNN yang mengikuti penggeledahan menjelaskan, tim menemukan catatan tulisan tangan di kertas yang berisi skema. “Itu kode-kode untuk rangkaian bom,” katanya. Dilihat dari skema yang diperoleh, bom yang dirangkai merupakan jenis yang lazim dibuat oleh kelompok binaan almarhum Azahari Husein. “Catatan seperti ini diajarkan di kelas-kelas jihad di Poso dan Ambon. Kita beruntung menemukan karena biasanya tidak boleh disimpan, harus dihafal,” katanya.  Skema itu ditulis dalam kertas HVS yang sudah diremas-remas dan disembunyikan di plafon kamar Syarif di belakang ruang tamu. “Juga ada kabel, plat PCB (printed circuit board) dan solder,” katanya.

Sedangkan di kamar pribadi Syarif ditemukan CPU komputer tanpa monitor. Setelah dibuka dengan peralatan Densus, ditemukan file data tentang jihad. “Isinya berupa download video jihad dari internet. Juga ada video tentang aksi-aksi dan latihan jihad di Ambon dan Poso dalam file 3gp ,” katanya. Polisi juga menemukan VCD jihad Afghnistan. Diantara yang ditemukan berjudul: Para Peminang Bidadari, The Caravan of Syuhada, dan Tragedi Masjid Lal Pakistan.

Menurut perwira muda ini, dari pemeriksaan saksi-saksi dan keluarga, Muhammad Syarif diduga menjadi anggota sebuah kelompok yang disebut kelompok Takfir Wal Hijrah. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Anton Bachrul Alam menegaskan secara resmi Polri belum menyebut Syarif sebagai pelaku. “Kita terikat prosedur baku internasional yakni pengecekan akurasi DNA selama 3 x 24 jam,” katanya.(rdl/wan/jpnn)

Bentrok TNI-Warga

JAKARTA- Bentrok antara warga Sastrojenar, Bulus Pesantren, Kebumen dengan personel TNI AD disesalkan oleh Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono. Panglima memerintahkan Polisi Militer TNI AD melakukan investigasi serius terhadap kejadian itu.

“Panglima sangat menyesalkan bentrokan yang terjadi di Kebumen,” ujar Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul dalam pernyataan resmi di Jakarta kemarin. Hasil laporan yang diterima Mabes TNI menyebutkan, bentrokan tersebut berawal dari sejumlah massa sekitar 100 orang warga desa Sestrojenar Kecamatan Bulus Pesantren Kabupaten Kebumen, dengan senjata tajam dan pentungan, menghadang dan menghalangi rombongan Mabes TNI AD yang menuju Dislitbangad. Rombongan itu adalah tim peninjau latihan menembak di desa Ambal.

Anggota TNI dari Dislitbangad berusaha untuk menghalau agar massa tidak melakukan penghadangan. Warga tersebut melakukan protes mengenai lahan sengketa di desa mereka yang dijadikan tempat latihan menembak. Atas protes tersebut, sebenarnya TNI AD sudah memindahkan latihan menembak ke Desa Ambal dan juga ke daerah Lumajang Jawa Timur, sehingga tidak ada lagi latihan menembak di desa yang dipersengketakan. “Seharusnya itu bisa dihindari. Di masa mendatang,  sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan cara-cara demokratis dan sesuai koridor hukum yang berlaku,” kata Iskandar. (rdl/jpnn)

Setelah menelaah persidangan perkara Mantan Ketua KPK Antasari Azhar, Komisi Yudisial (KY) juga didorong untuk menelaah kasus suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom.
Proses penanganan perkara yang telah menjebloskan sejumlah anggota DPR periode 1999- 2004 ke penjara itu dianggap menyimpan kejanggalan.

“Sejumlah politisi yang disangka menerima suap sudah divonis dan lainnya berstatus tersangka. Namun, pemberi suapnya sampai hari ini tidak pernah bisa dihadirkan KPK,” kata anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo di Jakarta, kemarin (17/4).

Menurut dia, KY memiliki alasan yang cukup untuk menelaah persidangan perkara suap travellers cheque tersebut. Bahkan, para politisi yang telah menjadi terpidana atau masih berstatus tersangka juga bisa bersikap proaktif dengan meminta KY melakukan penelaahan.

“Kalau tidak ada inisiatif dari KY, saya menyarankan agar para politisi yang disangka menerima suap menempuh langkah dan proses yang sama dengan yang dilakukan Antasari Azhar, yakni membuat laporan ke KY,” ujar Bambang.
Politisi dari Partai Golkar itu menambahkan terkait pasal dakwaan juga terasa ada kejanggalan. Awalnya, perkara ini diidentifikasi sebagai kasus suap. Tapi, vonis terhadap terdakwa Hamka Yandu (Fraksi Golkar), Dudhie Makmun Murod (FPDIP), Endin AJ Soefihara (FPPP), dan Udju Djuhaeri (Fraksi TNI/Polri) pada 17 Mei 2010 adalah terbukti menerima hadiah atau gratifikasi. “Jadi, ketika menjatuhkan vonis, pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tipikor bukan pasal yang mengatur pidana penyuapan, melainkan pasal tentang gratifikasi,” ungkapnya.

Hakim Pengadilan Tipikor memang memvonis Hamka Yandu cs melanggar Pasal 11 UU No.31/1999 jo UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 KUHP, yakni menerima hadiah. “Menurut hukum kita, pemberi hadiah tak bisa dihukum,” katanya.(pri/jpnn)

PALAS- Truk Colt Diesel bermuatan 5 ton getah karet milik anggota DPRD Palas Sayur Daulay dirampok kawanan perampok bersenjata api di Jalan Baru Rantau, Labuhan Batu. Dalam peristiwa yang terjadi pada dini hari ini, sopir ditodong senpi, diikat, lalu dibuang.

Menurut Sayur Daulay, Kamis (14/4) malam sekira pukul 20.00 WIB, mobil pengangkut getah miliknya berangkat dari rumahnya di Desa Padang Garugur Jae, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Palas dengan dua sopir, yakni Maratogu Hasibuan (35) dan Parenta Siregar (37). Keduanya merupakan warga Padang Garugur Jae. Mereka berangkat dengan tujuan Kisaran via Rantau.

Dari cerita dua sopir, terang Daulay, Jumat (15/4) sekitar pukul 01.00 WIB, truk dengan nomor polisi BB 8242 KA miliknya melaju menuju Simpang Kawat. Begitu memasuki Jalan Baru Rantau, mereka dibuntuti mobil Terios warna silver tanpa plat. “Kata sopir mobil tersebut sudah ada sebelum mereka memasuki jalan baru tersebut,” ujar Daulay.  Sebelum sampai di simpang kawat, mobil Terios mencoba melewati mobil yang saat kejadian dikemudikan Maratogu, sementara sopir yang satunya, Parenta, sedang tertidur.  Setelah berhasil mendahului mereka, tiba-tiba mobil Terios berhenti menghadang.(amr/smg)

JAKARTA- Ketua Umum DPP PKB A. Muhaimin Iskandar yakin target 100 kursi pada Pemilu 2014 nanti akan bisa terpenuhi. Menteri tenaga kerja dan transmigrasi itu merasa modal situasi internal partai yang kondusif saat ini merupakan salah satu modal utama.

“Kami telah melewati tahapan-tahapan sulit dan kritis dalam berpartai,” ujar Muhaimin Iskandar, di sela acara forum kerjasama program legislatif eksekutif, di Hotel Mercure, Jakarta, kemain (17/4). Karenanya, menurut dia, target perolehan 100 kursi di DPR bukan sesuatu yang sulit untuk dicapai.

Dia melihat, hingga saat ini, masih banyak partai yang energinya tersedot hanya untuk menyelesaikan persoalan internalnya masing-masing. “Masih sibuk bongkar pasang, kalau di kita sudah selesai itu semua,” tambahnya.
Dia merasa, konflik yang selama ini lekat dengan imej partai, sudah terselesaikan dengan baik. “Bahkan, ada partai yang dulu sering menggoda kita, kini konflik mereka sesungguhnya jauh lebih parah,”kata mantan ketua umum PB PMII itu.
Termasuk, Muhaimin menyindir, kondisi partai lain yang sedang dirundung ancaman demoralisasi. Akibat perilaku kadernya yang berlawanan dengan kampanye partainya selama ini. (dyn/jpnn)

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusulkan aturan baru tentang pelaku korupsi. Yakni, mereka harus mengembalikan uang yang dikorupsi. Bukan hanya yang ada pada pelaku, tapi juga keluarga dan kerabatnya.

“KPK mengusulkan itu pada draf RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menetapkan aturan, selain uang pelaku, uang yang mengalir kepada keluarga ataupun kerabatnya harus dirampas. Kita usulkan agar KPK bisa memperoleh aset yang dinikmati selain oleh terdakwa,” ujar Chandra  M Hamzah, Wakil Ketua KPK ketika pada Lokakarya Peningkatan Wawasan Media di Lembang, Jawa Barat.

Menurut Chandra, hal ini sangat penting untuk memaksimalkan pengembalian aset negara yang telah dikorupsi. Pasalnya, uang hasil korupsi kerap dibagi-bagikan kepada orang-orang dekat. “KPK telah lebih dahulu menerapkan pengembalian hasil korupsi yang dinikmati selain terdakwa pada sejumlah kasus,” ujarnya.

Chandra memberi contoh kasus korupsi pengadaan alat kesehatan berupa rontgen portable untuk daerah terpencil, dengan terdakwa mantan Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan Sjafii Ahmad. “Selain divonis 3 tahun dan 3 bulan penjara, dia juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp9,8 miliar,”  katanya.     Selain itu, pihak lain yang menerima uang korupsi juga diminta untuk mengembalikan uang. (esr/ken/nw/jpnn)