Palembang- Tiga anggota Polresta Palembang dan dua warga sipil tewas dalam tabrakan di ruas Jalan Tanjung Api-api Km 15 menuju Palembang. Mobil Avanza yang mereka kendarai menabrak truk batubara. Peristiwa ini terjadi pada Selasa (3/5) subuh, sekitar pukul 05.00 WIB. Avanza ini bernopol BG 1231 NI dan truk batubara bernopol E 9127 E.
Kelima korban yang tewas adalah Brigpol Toni Bahar, Brigpol Agus Widodo, Brigpol Marwin Adiansyah, Ari Akbar supir Avanza, dan Inah warga sipil. Dua korban lain dalam kondisi kritis adalah Gerah dan Manda.

“Semua korban sudah dibawa ke RS Myria, sementara penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan,” kata Kasat Lantas, AKP Hardiman kepada wartawan di Palembang, Selasa (3/5). Sementara, supir truk saat ini masih dicari. (net/jpnn)

JAKARTA- Kebijakan nasional yang ingin memacu Sumut sebagai pusat perekonomian wilayah Sumatera, dipersoalkan Aceh.  Selama ini, master plan pengembangan ekonomi Aceh selalu disatukan dengan Sumut. Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) ingin mengakhiri pola pengembangan ekonomi wilayah yang seperti ini.
Wakil Gubernur Aceh, Mohammad Nazar mengungkapkan, pada rakor gubernur yang dihadiri presiden dan sejumlah menteri di Bogor beberapa waktu lalu, pihaknya meminta agar dalam master plan pengembangan ekonomi wilayah Sumatera, Aceh dipisahkan saja dari Sumut.

“Dalam master plan ini, kita minta dipisahkan dari Sumut,” ujar Nazar, saat berbincang dengan wartawan di pressroom kemendagri, Selasa (3/5).

Dia mengatakan, jika Aceh terus berada di bawah bayang-bayang perekonomian Sumut, maka akan sulit maju.  Dia memberi contoh, getah karet yang berasal dari Aceh dibawa ke Medan untuk diolah, lantas balik lagi ke Aceh dengan harga tinggi.  Jika ini terus dilanjutkan, iklim bisnis di Aceh sulit berkembang. Sejumlah bahan pangan asal Aceh juga diolah di Medan dan dijual lagi di Aceh.(sam)

Jakarta – Ada tiga instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait nasib 20 ABK di Kapal MV Sinar Kudus yang dibajak perompak Somalia. Salah satunya adalah operasi militer agar dunia tahu Indonesia tidak pernah memberikan toleransi terhadap aksi biadab tersebut. Dua instruksi SBY lainnya adalah menyelamatkan dan membebaskan seluruh WNI yang disandera. Lalu membawa pulang kapal ke Indonesia lengkap dengan muatannya.
“Dan yang ketiga lakukan operasi militer untuk menunjukkan pada dunia bahwa kita tidak akan mentolerir penyanderaan atau mentolerir perompakan. Ketiga-tiganya telah dilakukan saya kira,” ujar Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha saat ditemui di kantornya, Jl Veteran, Jakarta, Selasa (3/5).

Julian mengklaim, SBY sudah terlibat dalam upaya pembebasan sandera sejak awal. SBY juga sudah memerintahkan TNI agar melakukan langkah-langkah penyelamatan.

Sementara, kabar pembebasan 20 anak buah kapal (ANK) KM MV Sinar Kudus yang disandera kawanan perompok bersenjata api di Somalia disambut gembira oleh Hj Farida, ibunda Irwan, salah seorang ABK yang menjadi mualim di kapal tersebut.

Meski belum mengetahui kapan Irwan dan kawan-kawanya kembali ke tanah air, Hj Farida mengaku sudah tidak sabar bertemu dengan putranya itu. Hj Farida mengatakan, dia merencanakan jika sudah mengetahui kapan Irwan akan pulang ke Indonesia, dia akan meminta putranya itu untuk pulang ke Batubara, untuk diupa-upa. (ing/smg)

JAKARTA- Nasib menjadi tenaga pengajar honorer dinilai tidak memberi kepastian. Kemarin (3/5), sekitar 500 orang pengajar honorer melakukan unjuk rasa di depan Istana Merdeka meminta pemerintah segera mengangkat pekerja tidak tetap menjadi pegawai negeri sipil.

Massa yang unjuk rasa tersebut berasal dari Forum Honorer Indonesia (FHI) yang membawahkan 33 organisasi pengajar honorer seluruh Indonesia. Mereka di antaranya berasal dari Tegal, Karawang, Subang, Kendal, Purworejo, Kutai Kartanegara, dan Lampung.

Dalam tuntutannya, massa meminta pemerintah segera mengeluarkan jaminan tertulis bagi seluruh tenaga honorer akan segera diangkat menjadi PNS tanpa tes dan tanpa biaya. “Aksi akan terus dilakukan sampai bertemu dengan presiden,” kata Sekjen FHI Heri Sumarli.

Saat ini, sekitar sekitar 600 ribu pegawai honorer di Indonesia mengalami ketidakjelasan status dan ketidakjelasan gaji selama bertahun-tahun. “Bertahun-tahun status kami digantung,” kata Ketua FHI Nur Aini. Dia menyebut, rata-rata gaji yang diterima hanya Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu perbulan.

Dalam aksinya, massa membentangkan beberapa poster. Antara lain bertuliskan, Honorer Diangkat Pendidikan Meningkat. Aksi unjuk rasa itu mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Meski tidak parah, aksi tersebut sempat membuat lalu lintas di sekitar Jalan Merdeka Utara dan Merdeka Barat sedikit tersendat. (fal/jpnn)

JAKARTA- Anggota Komisi II DPR dari FPD, Amrun Daulay, ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan dicekal Imigrasi selama setahun per 1 April 2011. Namun, Amrun sempat mencoba ikut rombongan kunjungan kerja ke India, meski kemudian dicegat Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta.

“Pak Amrun tidak bisa ikut ke India karena dicekal Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta,” ujar salah seorang anggota Komisi II DPR yang melakukan kunjungan kerja ke India, Selasa (2/5).

Komisi II DPR berkunjung ke Cina dan India untuk melengkapi ilmu terkait UU Kependudukan. Rencananya mereka akan pulang ke Tanah Air Jumat pekan ini. Hal tersebut dibenarkan anggota Komisi II DPR yang ikut ke India, Nurul Arifin. Politisi Golkar ini tidak melihat Amrun berada di India. “Pak Amrun tidak ikut rombongan,” tutur Nurul.
Imigrasi sudah mengeluarkan surat pencegahan ke luar negeri bagi politisi Demokrat Amrun Daulay. Hal tersebut dilakukan menyusul keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan Amrun sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Departemen Sosial.

“Berlaku satu tahun,” kata Plt Kabag Humas Imigrasi, Bambang Catur dalam pesan singkat, Selasa (3/5). Menurut Bambang, pencegahan dilakukan sesuai dengan surat permintaan KPK bernomor 148/01/III/2011. Imigrasi kemudian mengeluarkan surat siar bernomor IMI.5.GR.02.06-3.20279. Pencegahan mulai dilakukan sejak tanggal 1 April 2011 dan berlaku hingga 30 Maret 2012.

Awal April lalu, KPK telah menetapkan anggota DPR dari Partai Demokrat, Amrun Daulay sebagai tersangka. Amrun diduga telah merugikan negara sekitar Rp25 miliar. (net/bbs/jpnn)

Jakarta – Kabiro Perencanaan Kemenpora Dedi Kusdinar menjalani pemeriksaan di KPK terkait kasus suap pembangunan Wisma Atlet di Palembang.

Usai diperiksa, Dedi menepis terdapat fee yang harus dibayarkan tiap pemenang proyek tender Sea Games kepada pejabat Kemenpora.

“Tidak ada itu, tidak ada fee,” tutur Dedi usai menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Selasa (4/5) malam. Dedi hari ini diperiksa di depan penyidik KPK sebagai saksi untuk Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam. Diperiksa sekitar tujuh jam, dia masuk dan meninggalkan kantor KPK didampingi oleh kuasa hukumnya, Firman wijaya.
Deddy juga mengatakan, Kemenpora memang biasa memerlukan dana talangan untuk menunjang kebutuhan operasional.

“Saya kira setiap lembaga perlu dana talangan itu. Cuma berapa banyak kita tidak tahu,” imbuhnya.
Berdasarkan penelusuran, Wafid melalui Rosa meminta fee kepada PT Duta Graha Indah (DGI) atas proyek Wisma Atlet. Wafid juga menyatakan sedang membutuhkan uang sebesar Rp5 miliar.

Wafid lantas memberikan deadline sampai 20 April 2011. Mohammad El Idris, Manajer Marketing PT DGI menyatakan hanya bisa memberikan 2 persen. Lantas, diserahkanlah uang senilai Rp3,2 miliar yang berujung pada penangkapan dirinya oleh penyidik KPK pada 21 April silam. (net/jpnn)

JAKARTA- Sepertinya tak lama lagi Ari Muladi terdakwa kasus percobaan penyuapan dan menghalangi-halangi penyidikan KPK akan masuk bui. Sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kemarin (3/5), sudah masuk dalam tahap penuntutuan. Jaksa penuntut umum  (JPU) meminta hakim agar menghukum Ari  lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider enam bulan penjara.

“Meminta agar terdakwa tetap ditahan,” kata JPU Anang Supriyatna saat membacakan tuntutannya. Menurut Anang, dalam persidangan yang digelar selama ini, Ari telah terbukti bersalah.

Dia melanjutkan, selama persidangan berlangsung, terdakwa tidak bisa membuktikan alasan pembenaran yang bisa meringankan dirinya. Karenanya, JPU menganggap pria yang mengaku menggubungkan Anggodo Widjojo dengan petinggi KPK melalui Yulianto ini terbukti bersalah dalam dakwaan pertama dan kedua.

Seperti yang diketahui, Ari dijerat dengan dua dakwaan oleh tim JPU. Dalam dakwaaan pertama, pria asli Surabaya itu diduga melakukan pemufakatan jahat dengan Anggodo untuk membantu Anggoro, kakak Anggodo yang terlibat kasus di KPK. Dia pun diancam dengan pasal 15 jo pasal 5 ayat (1) huruf a UU No 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu dalam dakwaan kedua Ari juga dituduh merintangi penyidikan, menghambat dan mencegah dilakukannya pengembangan penyidikan. Yakni dalam kasus yang melibatkan Anggoro Widjojo dan PT Masaro Radiokom. Perkara tersebut merupakan kasus pengadaan sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) tahun 2007 dengan tersangka Yusuf Erwin Faisal. Karena ulahnya itu, Ari dijerat dengan pasal Ia didakwa melanggar pasal 21 UU No 31/1999 sebagaimana diubah UU 20/2001 junto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Nah, ternyata dalam proses persidangan JPU menganggap bahwa semua dakwaan yang dikenakan kepada Ari bisa dibuktikan. Jadi tim JPU yang terdiri dari Suwarji, Anang Supriyatna, I Kadek Wiradana, dan Edi Hartoyo bersikukuh menyatakan Ari bersalah.

Dalam persidangan kemarin, JPU juga menjelaskan pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan Ari adalah, dia dianggap telah membuat citra buruk penegekan hukum Indonesia karena telah melakukan tindak pidana korupsi.
Selain itu terdakwa juga tidak mendukung perogram pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi. (kuh/jpnn)