Dicecar Dewan, Ketua Tim Aset TNI AU Marah

MEDAN- Ketua Tim Asset Mabes TNI AU Brigjen Sunarto marah saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi A DPRD Sumut, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut dan Medan, Pemerintah Kota (Pemko) Medan serta masyarakat Sari Rejo, Rabu (13/4).

Kemarahan Brigjen Sunarto tersebut disebabkan cecaran dari anggota Komisi A DPRD Sumut yang menyatakan, masyarakat Sari Rejo telah memiliki kekuatan hukum melalui putusan Mahkamah Agung (MA) RI No : 229K/Pdt/1991 tanggal 18 Mei 1995 yang amar putusannya diantaranya, -tanah-tanah sengketa adalah tanah garapan, bahwa perbuatan tergugat yang melarang penggugat membangun rumah atau mengharuskan penggugat-penggugat agar terlebih dahulu memperoleh izin dari tergugat untuk membangun rumah di atas tanah-tanah sengketa adalah perbuatan melanggar hukum.

Namun, pihak TNI AU terus mengklaim, penggugat dalam hal ini masyarakat adalah penggarap, sehingga tetap tidak berhak memiliki atau mendapatkan sertifikat hak milik. Hal itu juga ditandai dengan adanya register IKN No 50506001 yang menjadi dasar klaim TNI AU atas tanah tersebut.

Pernyataan dari TNI AU tersebut spontan dibantah Komisi A DPRD Sumut. “Ya kalau masih penggugat belum memiliki sertifikat hak milik. Kalau sudah memiliki sertifikat hak milik tersebut, mereka bukan lagi penggarap tapi pemilik,” kata Ketua Komisi A DPRD Sumut Hasbullah Hadi pada RDP tersebut.

Bukan itu saja, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan segenap anggota Komisi A DPRD Sumut lainnya seperti Nurul Azhar, Sekretaris Komisi A DPRD Sumut Isma Fadly Ardya Pulungan dan anggota Komisi A lainnya sontak membuat Ketua Tim Asset TNI AU Brigjen Sunarto marah.

“Kalian jangan cari masalah. Kami (TNI AU, red) tidak pernah mencari masalah,” ucap Brigjen Sunarto pada RDP tersebut sambil melemparkan berkas yang dipegangnya di mejanya.

Kemarahan itu, sontak membuat segenap peserta rapat terdiam. Namun, Ketua Komisi A DPRD Sumut langsung memegang kendali dan membantah pernyataan Ketua Tim Aset TNI AU tersebut. “Ini bukan rapat macam-macam. Ini rapat yang formal dan resmi. Ini membahas tentang masa depan ribuan masyarakat yang ada di Sari Rejo,” jawab Hasbullah.

Di akhir rapat tersebut, Hasbullah yang dikonfirmasi Sumut Pos mengenai pernyataan kasar dari Ketua Tim Asset TNI AU tersebut menjawab dengan enteng. “Biasalah, memang seperti itu,” katanya.

Sementara, anggota Komisi A DPRD Sumut Marasal Hutasoit kepada Sumut Pos menyatakan, dengan klaim-klaim yang dilakukan pihak TNI AU dan BPN dalam hal ini perwakilan pemerintah, itu menandakan tidak adanya keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil.

“Dari hasil rapat ini, menunjukkan pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat. Tanah yang seharusnya menjadi milik masyarakat, tapi diklaim menjadi milik pemerintah,” tegasnya.

Setelah itu, perdebatan terus berlanjut. Kali ini yang dicecar anggota Komisi A DPRD Sumut adalah pihak Pemko Medan yang diwakili oleh Assisten Umum Pemko Medan Sulaiman.

Pada kesempatan itu, Pemko Medan berjanji akan melakukan inventarisir di lokasi sengketa yang kemudian laporan inventarisir tersebut akan dijadikan acuan kepada TNI AU dalam upaya kesepahaman penyelesaian sengketa tersebut antara Pemko Medan dan TNI AU.

Sedangkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut yang diwakili Kepala Bidang Sengketa Konflik dan Pertanahan Dr Supriadi menjelaskan, persoalan ini pada prinsipnya bermuara ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Karena pada dasarnya, apakah nantinya aset tersebut akan dilepaskan kepada warga atau tidak, tetap harus mendapat jawaban atau persetujuan dari Kemenkeu.

“Dalam rapat ini, kita semua memiliki keterbatasan. Kita tidak bisa mengambil keputusan. Solusi terbaik adalah kita mempertanyakan persoalan ini langsung ke Kementerian Keuangan saja, karena dilepas atau tidak nya tanah tersebut kepada masyarakat itu adalah keputusan dari Kemenkeu,” bebernya.

Pernyataan dari Kabid Sengketa Konflik dan Pertanahan BPN Sumut tersebut, dinilai paling relevan oleh segenap peserta rapat. Akhirnya, rapat diskors dengan menghasilkan kesimpulan bahwa, baik Komisi A DPRD Sumut, Tim Aset TNI AU, perwakilan Masyarakat Sari Rejo, BPN Medan dan Sumut serta Pemko Medan akan datang ke Kementerian Keuangan. Sayangnya, rencana keberangkatan mereka ke Kemenkeu belum terjadwal kapan.

Perwakilan Masyarakat Sari Rejo yang diwakili Ketua Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas) Riwayat Pakpahan dan beberapa anggota Formas kepada Sumut Pos menyambut baik adanya rencana pertemuan dengah Kemenkeu. Karena dengan pertemuan nantinya, diharapkan ada titik terang dari sengketa tanah tersebut.(ari)

MEDAN- RSUD dr Pirngadi Medan mulai tidak aman bagi para pengendara sepeda motor yang memarkirkan sepeda motornya di rumah sakit itu. Pasalnya, kasus kehilangan kenderaan kembali terjadi lagi di rumah sakit milik Pemko Medan tersebut. Kejadian kali ini dialami salah seorang pegawai RSUD dr Pirngadi Medan, Haris Purwadi (41), Warga Marelan Pasar IV.

Saat ditemui di kawasan rumah sakit, Selasa siang (12/4), Haris menyebutkan, sekitar pukul 08.00 WIB, dirinya memarkirkan sepeda motor jenis Honda Beat dengan nomor polisi BK 5581 XY di parkiran yang tak jauh dari kantin rumah sakit.

Namun sekitar pukul 11.00 WIB, ketika dirinya kembali ke lokasi parkir, dia sudah tidak melihat lagi sepeda motornya terparkir di sana. “Sepeda motor saya parkirkan di tempat parkir kendaraan pegawai yang berada di dekat kantin belakang rumah sakit. Ketika turun dan mau ngurus paman saya yang sakit. Taunya kereta saya sudah nggak ada lagi diparkiran. Dan kejadian ini sudah dua kali terjadi dalam waktu berdekatan,” ujarnya dengan nada kecewa.
Padahal, sepeda motor second tersebut baru dua bulan dibeli Haris secara kredit.

“Saya sudah biasa parkir di tempat itu, tapi nggak nyangka hari ini kok bisa apes. Dan kasus seperti ini juga pernah terjadi dalam waktu yang berdekatan,” sebut Haris. Atas kejadian itu Haris selanjutnya melaporkan kasus tersebut ke Polresta Medan.

Sementara itu direktur utama RSUD dr Pirngadi Medan, Dewi F Syahnan saat dikonfirmasi via ponselnya membenarkan perihal hilangnya sepeda motor yang dialami salah seorang pegawai pirngadi.

Dewi juga mengatakan, kehilangan sepeda motor yang dialmi pegawainya bukanlah tanggung jawab rumah sakit. Selain sepeda motor yang tidak diparkir di tempat parkiran resmi,  pengelolaan perparkiran rumah sakit milik Pemko itu juga bukan ditangani pihak rumah sakit melainkan Dinas Perhubungan Kota Medan. Untuk itu lanjut Dewi, upaya yang akan dilakukan manajemen rumah sakit saat ini adalah meminta Pemerintah Kota Medan agar memberikan keleluasaan untuk pihak RSUD dr Pirngadi Medan mengelola perparkirannya sendiri.(uma)