Peringatan Hari Buruh

Sejak lima tahun lalu tuntutan ratusan buruh mengenai penghapusan out sourching belum juga terwujud hingga kini, tapi kini tuntutan itu muncul lagi, namun pihak pemerintah belum juga mengabulkannya.

Seperti aksi unjuk rasa peringatan hari buruh, Senin (2/5) di Kota Medan, ratusan buruh yang tergabung dalam Dewan Buruh Sumatera Utara (DBSU) berunjuk rasa di Gedung DPRD Sumut. Dalam aksinya, massa buruh yang berasal dari Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 1992 Sumut, Perserikatan Pemberdayaan Organisasi Lokal (TEP-LOK), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan, LP2SU, LBH Medan, Kontras Sumut dan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) Sumut menuntut, penghapusan sistim outsourching, menjadikan 1 Mei menjadi hari libur nasional dan menolak kekerasan dan kriminalisasi terhadap buruh dan jurnalis.

Tak hanya itu, buruh juga menuntut agar pemerintah menghentikan praktek-praktek mafia anggaran dan mafia tender yang semakin sistematis dan korup. Selain itu, massa aksi meminta dihentikannya penggusuran terhadap pedagang kaki lima (PKL), alasannya berdagang di kaki lima adalah pilihan terakhir masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup.

“Hari ini kesejahteraan buruh masih jauh dari harapan, karena itu kami mendesak agar hak-hak buruh diberikan,” kata Ketua SBSI 1992 Sumut, Pahala Napitulu.

Aktivisi buruh sejak belasan tahun lalu ini menegaskan, apa yang menjadi tuntutan buruh sejak lima tahun lalu tak akan pernah berubah, sampai adanya itikad pemerintah membela kaum buruh di negara ini. “Memang tuntutan kami dari tahun ke tahu tidak berubah, karena apa yang kami perjuangkan selama ini belum direspon pemerintah,” tegasnya.

Dia menyampaikan, Gubsu hendaknya segera menginstruksikan kepada Disnakertrans Sumut untuk segera menyelesaikan pengaduan buruh yang sudah berlarut-larut di instansi tersebut. Sebab, semakin lama penyelesaian kasus-kasus buruh akan berdampak kepada semakin tidak jelasnya keberadaan buruh dan terus diintimidasi pihak perusahaan.

Para pengunjukrasa di DPRD Sumut diterima dua orang anggota DPRD Sumut, Sopar Siburian dan Salomo Tabah Ronal Pardede. Pada kesempatan itu, Sopar dan Salomo menyatakan, akan menindaklanjuti aspirasi para buruh.
Puas dengan jawaban wakil rakyat, massa kembali menggelar unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Jalan Diponegoro Medan dengan tuntutan yang sama.

Di Kantor Gubsu, massa diterima Kabag Tenaga Kerja Biro Bina Sosial Pemprovsu, Ibnu Saud. Dihadapan massa itu, dia menyampaikan, aspirasi massa ini akan disampaikan pimpinan. “Hal ini akan kami sampaikan kepada pimpinan  untuk disikapi,” katanya menjawab tuntutan massa.

Kabid Humas Polda Sumut, AKBP Heru Prakoso menyatarakan, unjukrasa memperingati hari buruh sedunia di sejumlah titik, seperti Kantor Gubernur, DPRD dan lainnya berlangsung aman tanpa gangguan berarti. Polisi tetap berjaga melakukan pengamanan. (ari/adl)

Pembantu Dicurigai, HP Berkonten Porno Disita

MEDAN-Perampok bersenjata api (senpi) beraksi lagi dan polisi kembali kecolongan. Peristiwa ini terulang di wilayah hukum Polsekta Medan Baru saat kasus perampokan terdahulu belum juga tuntas.

Peristiwa terbaru terjadi di hari pertama bulan Mei, kemarin sekira pukul 06.00 WIB. Korbannya, Haris Sukanto (33) Warga Jalan Hang Tuah Nomor 5B, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, tepatnya di depan sekolah Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia.

Pelaku yang diketahui berjumlah lima orang, salah satunya memakai sebo dan membawa dua pucuk senpi dan golok, berhasil membawa kabur emas, perhiasan lain, uang dolar kontan dan empat unit hp dengan total kerugian diperkirakan Rp1 miliar. Usai menyekap dengan mengikat lima orang penghuni di rumah menggunakan tali plastik.
Keterangan yang diperoleh di lapangan, Martini (43) yang baru sebulan bekerja sebagai pembantu di rumah tersebut, keluar rumah pukul 06.00 WIB untuk membuang sampah. Seorang pelaku turun dari mobil, langsung mendatanginya dan  membawanya masuk kedalam rumah dibawah todongan senpi.

Setelah itu, pelaku lain memakai topi turun dari mobil dan masuk ke rumah dan langsung menyekap penghuni. “Bapak dan nyonya disekap di dalam kamar atas lantai II. A aku dan dua anaknya disekap di dalam kamar lantai,” ujar Martini sambil berlalu karena dibawa polisi ke Polsek Medan Baru untuk diperiksa.

Setelah berhasil menggasak harta korban, pelaku meninggalkan rumah itu. Seorang dari korban akhirnya mampu melepaskan tangan dari ikatan tali plastik, melepas ikatan korban lain dan bergegas melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Medan Baru.

Berdasarkan olah TKP yang dilakukan Polsek Medan Baru bersama Polresta Medan, diketahui seluruh pelaku berlogat Tapanuli dan menggunakan topi. Seorang pelaku dengan ciri-ciri pendek, berkumis dan gemuk yang membawa senpi. “Berdasarkan keterangan sementara, senpi yang digunakan jenis Red Cobra dan FN. Kita juga mencari CCTV milik tetangga untuk dapat mengungkap pelaku,” kata petugas tersebut.

Dari hasil penyelidikan sementara polisi, pemilik rumah menaruh curiga terhadap pembantunya. Dimana, kebiasaan pembantu membuang sampah sekitar pukul 08.00 WIB. “Selain itu dari hasil pemeriksaan terhadap pembantunya memiliki lima KTP (Kartu Tanda Penduduk), didalam handphone miliknya yang sudah kita sita juga ditemukan gambar porno,” kata petugas Reskrim saat di lokasi.

Kanit Reskrim Polsek Medan Baru Iptu Andik Eko tidak mau memberi keterangan peristiwa perampokan tersebut. “Apa sih, saya lagi sibuk,” ujarnya sambil berlalu. Ketika wartawan ini mencoba untuk konfirmasi lagi di Polsek Medan Baru. Andik juga tidak mau memberi keterangan siapa nama korban dan kronoligisnya. “Ada apa lagi, saya masih sibuk,” ucapnya lagi dengan gemulai. Padahal terlihat, Andik sedang duduk rileks di ruangannya sambil menelepon. “Kalau mau cari informasi jangan dari saya, cari lah sana. Kita masih pengembangan, ni pelakunya akan ditangkap,” bebernya mengakhiri meninggalkan wartawan koran ini.

Kabid Humas Poldasu, AKBP Raden Heru Prakoso yang dikonfirmasi mengatakan masih memintai keterangan korban. “Kita masih lidik, saksi-saksi masih kita periksa,” kata Heru.

Sebelumnya aksi perampokan bersenpi juga terjadi di wilayah hukum Polsekta Medan Baru dan Polresta Medan. Kamis, 10 Maret 2011, perampok bersenpi dan sajam menyamar sebagai pasien dan merampok serta menganiaya dokter Purnama Br Marpaung (52) di tempat praktik merangkap rumah tinggalnya di Jalan Abdullah Lubis No 26 B, Kecamatan Medan Baru. Selain menggasak tiga unit telepon genggam (HP) dan uang Rp5,5 juta, perampok memborgol memukul kepala dr Purnama dengan gagang pistol. Akibatnya, dokter umum itu mengalami luka dan terpaksa menjalani perawatan di Rumah Sakit Elisabeth, Jalan H Misbah Medan. Hingga kini kelanjutan kasusnya tidak diketahui.

Minggu, 23 Januari 2011, sekira pukul 07.00 WIB, pembantu rumah tangga Anik yang sedang menyapu halaman rumah di Jalan Timor Baru, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, didatangi beberapa pria memakai topeng dan langsung menodongkan senjata api mirip jenis FN ke tubuhnya, serta membekap mulut korban agar tidak berteriak.

Kemudian, perampok menyekap penghuni rumah, yakni Glen Yansen Tuareh, Fanny, Lala, dan Nico. Akibat perampokan tersebut, pemilik rumah Johana (40) mengalami kerugian sekitar Rp300 juta dengan kehilangan barang berharga berupa satu set berlian, lima unit HP, satu unit laptop, jam tangan, dan barang lainnya.

Minggu, 5 Desember 2010, empat perampok bersenpi dan memakai golok menyatroni rumah mewah milik Edi Salim (43) di Komplek Perumahan Permata Hijau yang terletak di belakang Hotel Emerald Garden, Jalan Yos Sudarso. Akibat peristiwa ini, pemilik rumah mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Pelaku melarikan diri dengan membawa barang mewah dan uang yang diperkirakan mencapai Rp 500 juta. (adl)

Dua Saksi Diperiksa, Pelaku Sedang Diburu

MEDAN-Kasus penyiraman soda api sudah dilaporkan istri korban Ir Masfar, Sri Listrikaningsih (41), dengan Nomor STPL/1033/IV/2011/SU/Resta Medan Senin, 25 April 2011 terus diusut pihak kepolisian. Sejauh ini pihak Polresta sudah mengamankan barang bukti berupa botol yang diduga digunakan pelaku untuk menyiram air soda api kepada Masfar.

Menurut Kapolresta Medan Kombes Pol Tagam Sinaga, pihaknya sebagai penyidik berjanji akan terus mengusut kasus penganiayaan Ir Masfar.  Namun Tagam belum bisa memastikan kebenaran informasi Wali Kota Medan Rahudman Harahap sebagai otak pelaku penganiayaan Masfar. “Kita harus mengusut dulu dua pelaku penyiram air keras ke wajah Masfar, dari situ kita bisa mengembangkan kasusnya,” kata Tagam di sela-sela acara peringatan Hari Buruh di Lapangan Merdeka, Minggu (1/5).

Andainya Rahudman benar-benar terlibat, Tagam mengaku pihaknya tidak bisa melakukan pemeriksaan langsung. Pasalnya, pemeriksaan kepala daerah mesti melalui mekanisme yang berlaku, memperoleh izin dari presiden. “Kasus ini sebenarnya biasa-biasa aja. Karena diduga melibatkan keluarga pejabat pemerintah makanya heboh,” ujar Tagam.
Ketika Sri K Ningsih membuat laporan pengaduan ke Polresta Medan, penyidik tidak bisa langsung melakukan pemeriksaan kepada Sri mengingat yang bersangkutan bergegas ke Rumah Sakit Columbia Asia di Jalan Listrik Medan untuk melihat Masfar yang dalam kondisi kritis dan dirawat intensif.

Namun Jumat, (29/4) Polresta Medan memerintahkan tiga personel Jahtanras mendatangi korban ke rumah sakit Columbia Asia dan meminta keterangan lebih konkret dari Sri.

Hingga kemarin, satu saksi lain berinisial DF sudah diperiksa. DP berperan membawa Masfar ke rumah sakit dan mendampingi Sri K Ningsih membuat pengaduan ke Polresta.

Kasat Reskrim Polresta Medan, Kompol Fadillah Zulkarnaen, juga membenarkan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap dua saksi. “Untuk perkembangan lebih lanjut, langsung saja ke Wakasat Reskrim. Saya lagi di Jakarta,” ucapnya, kemarin.

AKP Ruruh yang dihubungi melalui ponselnya sebanyak tiga kali tidak mengangkat. Dikirimi pesan singkat (SMS) pun, Ruruh tidak membalas.

Sementara itu, Kabid Humas Poldasu, AKBP Raden Heru Prakoso membenarkan penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap dua saksi. “Setelah kita check kepada (penyidik) sersenya, kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi. Keduanya, istrinya korban sebagai terlapor, Sri Listrikaningsih (41) dan saksi di TKP (Tempat Kejadian Perkara) berinisial D,” ucap Heru.

Kemendagri Kirim Tim

Kasus penganiayaan Masfar yang diduga dilakukan Wali Kota Medan, Rahudman Harahap, mendapat tanggapan dari kementrian dalam negeri (kemendagri). Kementrian yang dipimpin Gamawan Fauzi ini akan mengirimkan tim guna menelisik kasus yang sudah menjadi perbincangan hangat ini.

Kapuspen/Jubir Kemendagri, Reydonnyzar Moenek menjelaskan, kemendagri akan mengirim tim gabungan dari inspektorat jenderal (itjen), direktorat jenderal otonomi daerah (dirjen otda), dan Biro Kepegawaian. “Tim ini untuk meneliti benar tidaknya kasus ini,” terang Reydonnyzar Moenek kepada Sumut Pos, kemarin. Tim diturunkan lantaran ada dugaan pelakunya adalah pejabat dan korbannya adalah PNS.

Doni, panggilan Reydonnyzar, mengaku prihatin jika benar pelakunya adalah petinggi di Pemko Medan. “Sebagai seorang pejebat, mestinya bisa menahan diri, tidak emosional. Itu ranah hukum, kenapa harus emosi,” cetus Doni.
Karena perkara ini terkait dugaan penganiayaan sehingga masuk ranah pidana, maka pihak kepolisian harus mengusut secara cepat. “Dari delik aduan, karena ada dugaan penganiayaan, ya jadi ranah pidana. Biar jelas siapa pelaku dan siapa korbannya, maka harus cepat diproses dan biar pengadilan yang membuktikan, agar tidak jadi pergunjingan terus-menerus,” harap Doni.

Usut Tuntas

Sejumlah pihak mengaku kecewa penganiayaan terhadap Ir Masfar, staf di Pemprovsu. Karenanya, penegak hukum diharapkan segera mengusut persoalan ini dengan tuntas, dengan melakukan pemeriksaan kepada pelaku. “Kita harapkan korban atau minimal istri korban membuat laporan ke Komisi A DPRD Sumut, kita akan memperjuangkan persoalan ini hingga selesai, sampai ada yang ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa,” tegas anggota Komisi A DPRD Sumut ini kemarin.

Anggota DPRD Sumut dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Medan Muhammad Nasir Johan juga meminta Polresta Medan mengusut dan menempatkan kasus ini seperti kasus-kasus lainnya, diproses tanpa memandang siapa yang menjadi terperiksa. “Kita berharap kapolresta melakukan penyelidikan sesuai aturan dan transparansi kepada masyarakat dan perlu dipublikasikan,” tegas anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS ini.

Sementara itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Nuriyono SH menegaskan, kasus tersebut murni tindakan kriminal yang bisa dijerat dengan pasal-pasal pidana. Antara lain, Pasal 55, Pasal 170 dan Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 55 ditegaskan, orang yang melakukan dan menyuruh melakukan bisa dikenakan sanksi. Sementara di Pasal 170 menitikberatkan pada tindakan kriminal yang dilakukan secara bersama-sama. Lain hal nya dengan Pasal 351 tentang perbuatan yang mengakibatkan tidak bergerak, sehingga korban tidak bisa melakukan aktivitas. Dari ketiga pasal tersebut, pelaku bisa diancam hukuman maksimal empat tahun.

“Dalam proses penyidikan, pelaku bisa ditahan untuk dimintai keterangan,” jelas Nuriyono.
Sedangkan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban tindak Kekerasan (Kontras) Sumut menilai peristiwa ini merupakan kasus dengan motif lama.

Kordinator Kontras Sumut, Muchrijal Syahputra, berharap kasus ini secepatnya diambil alih Poldasu dari Polresta Medan. “Kalau kasus ini ditangani Poldasu mungkin cepat terungkap siapa dalang intelektualnya,” katanya di sekretariat Kontras Sumut di Jalan Brigjen Katamso Medan.

Kontras Sumut menegaskan, siap membela korban. Kemarin, perwakilan Kontras Sumut sedang menjengguk Ir Masfar serta menanyakan keseluruhan kasus ini dari keluarga korban di RS Colombia Asia Medan.

Kasus ini juga mendapat perhatian dari Kordinator Wilayah (Korwil) I Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 1992 Sumut, Pahala Napitupulu.. “Semua orang sudah tahu kasus ini, jadi tidak ada lagi yang perlu ditutup-tutupi,” seru Pahala.

Pahala mengaku sebagai mantan PNS yang menjadi korban kezaliman atasan sehingga ia memilih keluar dari lingkungan PNS di jajaran Dinas Kehutan Sumatera Utara. “Di hari buruh ini, saya sangat prihatin dengan apa yang dialami Masfar, dia itu juga buruh sama dengan buruh lainnya. Hanya saja Masfar buruh yang bekerja sebagai PNS di jajaran Pemrovsu,” terangnya.

Jadi Isu Nasional

Kabar kasus di Medan ini sudah menyebar ke tingkat nasional. Buktinya, aktivis LSM yang sudah lama berkiprah di Jakarta, Ray Rangkuti, mengaku sudah mendengar kabar itu saat dimintai komentar kemarin. “Baru saja saya mendapat SMS dari kawan mengenai kasus ini. Katanya, kawan saya itu baru saja melihat pemberitaan di MetroTV,” ujar Ray.

Pimpinan Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) itu mengatakan, apa pun sumber masalahnya dan apa pun kelakuan Masfar, pelaku penganiayaan tidak boleh main hakim sendiri. “Mestinya jika Masfar dianggap merugikan, lapor saja ke polisi, bukan main kekerasan. Ini mesti diusut tuntas hingga ke pengadilan,” ujar Ray.
Menurutnya, saat ini yang perlu dilakukan publik di Medan adalah mendorong aparat kepolisian agar berani mengusut tuntas perkara ini. “Kita dorong polisi tidak takut sekalipun misalnya melibatkan orang penting,” cetusnya. (tim)

Pengamat: Adey Pasti Netral, Bebas Kepentingan KUBU-Kubuan

MEDAN- Dukungan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD 1 Golkar Sumut Andi Achmad Dara alias Adey terus disuarakan pengurus Golkar di tingkat daerah. Menurut fungsionaris Golkar Sumut, aksi demo dan ‘pengusiran’ yang dilakukan puluhan kader Jumat (29/4), lalu pada prinsipnya bukan penolakan kepada Adey sebagai Plt Ketua DPD Golkar Sumut melainkan menolak keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar yang mencopot Syamsul Arifin sebagai Ketua DPD 1 Golkar Sumut.

Penegasan itu diungkapkan Wakil Ketua DPD 1 Golkar Sumut Eswin Sukarja, Minggu (1/5).
Dijelaskan, kader Golkar Langkat yang berdemo di Kantor Golkar Sumut Jalan KH Wahid Hasyim itu menolak keputusan DPP Golkar yang menonaktifkan Syamsul Arifin.

Kedua, meminta DPP mengkoreksi keputusan pelengseran Syamsul dari jabatan Ketua DPD 1 hingga adanya putusan incraht dari pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap kasus dugaan korupsi penyelewengan APBD Langkat tahun 2000-2007.

“Yang menerima Kader Golkar yang berdemo waktu itu, Chaidir Ritonga dan saya sendiri. Dari 5 perwakilan kader yang kita ajak konsultasi, kesemuanya mempertanyakan keputusan DPP Golkar yang memberhentikan Syamsul Arifin. Para kader meminta agar ada pembelaan terhadap Syamsul Arifin,” ungkap Koordinator Daerah Binjai Langkat tersebut.

Untuk itu, pihak DPD Golkar Sumut akan menyampaikan aspirasi itu ke DPP. “Kita akan tunggu jawaban dari DPP mengenai hal itu,” tambahnya.

Sekretaris Koordinator Provinsi (Korprov) Golkar Sumut, Saud Tobing, menyatakan keputusan DPP mutlak adanya. Dan keputusan itu bukan tanpa pertimbangan.

“Bang Ical (Ketua Umum DPP Golkar Abu Rizal Bakrie, Red) pastinya sudah mengkosolidasikan hal itu kepada beliau (Syamsul Arifin, Red). Kendati demikian, kita akan tetap menyalurkan aspirasi itu ke DPP untuk disampaikan kepada para kader Golkar, khususnya dari Langkat. Keputusan pemberhentian itu juga harus dipahami masih sementara, sebelum adanya keputusan incraht dari pengadilan,” tegasnya.

Anggota Dewan Penasihat Partai Golkar DPD Sumut, H Marzuki, prihatin dengan gejolak di tubuh Partai Golkar di Sumut. Marzuki melihat banyak pihak yang merasa kehadiran Adey mengancam posisi mereka.
“Aksi penolakan itu betul-betul tindakan yang tidak bermoral, karena keputusan dari DPP itu adalah final untuk menyelamatkan partai. Partai Golkar adalah partai yang benci  dengan koruptor,” kata Marzuki berapi-api saat ditemui di kantornya Jalan Sena Medan, kemarin.

Marzuki menegaskan, keputusan DPP mencopot Syamsul sudag sejalan dengan usulan Dewan Penasihat Partai Golkar Sumut.

Sementara itu, pengamat politik dari IndoBarometer, M Qodary, menilai Andi Achmad Dara sebagai sosok yang tepat menduduki jabatan Plt Ketua DPD Partai Golkar Sumut. Sebagai ketua Koordinator Wilayah Sumatera DPP Golkar, Adey tidak punya kepentingan apa pun kecuali mengendalikan organisasi Golkar Sumut.

Qodary, yang dikenal sebagai pengamat yang tahu betul kondisi internal Golkar itu, yakin sosok Adey tidak terseret dalam pengkubuan yang terindikasi terjadi di internal ‘beringin’ Sumut.

“Adey bukan siapa-siapa. Saya tahu dia pasti netral. Toh tidak selamanya dia ada di sana,” ujar Qodary kepada koran ini saat dimintai tanggapan kisruh Golkar Sumut.

Seperti diberitakan, saat pertama kali ngantor di Gedung Partai Golkar Sumut di Jalan KH Wahid Hasyim Medan untuk berkoordinasi dengan pengurus DPD Golkar lain, Jumat (29/4), Andi Achmad Dara didemo puluhan pria pendukung Syamsul Arifin.

Para kader Golkar itu mempertanyakan kebijakan DPP melengserkan Syamsul dan menolak kepemimpinan Andi sebagai Plt Ketua Golkar Sumut. Mereka juga minta Adey dan pengurus DPP Golkar lain kembali mendudukkan gubernur Sumut nonaktif itu sebagai orang nomor satu di Golkar Sumut.

Qodary juga menyatakan tidak setuju jika digelar Musdalub guna merombak kepengurusan Golkar Sumut, termasuk memilih ketua Golkar Sumut definitif. Dijelaskan, meski peluang Syamsul untuk lolos dari jerat kasus hukum kecil lantaran perkaranya ditangani oleh KPK, kata Qodary, tetaplah harus dijunjung azas praduga tidak bersalah hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Di sisi lain, diakui Qodary, Golkar punya kepentingan mendesak yakni konsolidasi partai guna menghadapi pemilu 2014. Menurutnya, dalam posisi seperti ini, penunjukkan ketua Plt untuk menggantikan Syamsul yang berada di rutan Salemba, merupakan jalan terbaik. “Untuk sementara, jalan tengahnya ya harus dengan Plt itu, tak perlu Musdalub,” ujar Qodary.

Sebelumnya Andi Achmad Dara sendiri sudah menjanjikan tidak akan merancang pelaksanaan Musdalub untuk merombak susunan kepengurusan, termasuk memilih ketua Golkar Sumut defenitif.
“Musdalub atau apa namannya, tidak ada itu. Saya tidak bertugas untuk mengantarkan Musdalub. Saya hanya membantu memenej organisasi partai kita di Sumut,” ujar Andi Achmad Dara saat dihubungi koran ini, pekan lalu. (ari/sam)