MEDAN- Wali Kota Medan Rahudman Harahap “mengharamkan” semua lurah di Kota Medan tidak masuk kantor karena sakit. Hal itu dikemukakan Rahudman saat memberi kata sambutan pada pembukaan evaluasi SKPD triwulan I, Selasa (12/4), di Hotel Emerald Garden.

“Saya tidak ingin mendengar para lurah tidak masuk kantor karena sakit. Saya tidak ingin mendengar laporan Anda sakit. Saya saja kalau sakit, tidak pernah melapor kepada Anda,” tegas Rahudman pada acara evaluasi tersebut.

Lebih lanjut Rahudman mengatakan, lurah harus bersedia setiap saat dalam melakukan pemantauan di kelurahan masing-masing. Maksudnya, setiap lurah harus tanggap terhadap hal-hal yang mungkin bias sewaktu-waktu terjadi.
“Lurah harus 24 jam siap sedia menerima laporan dari warganya. Mengayomi warganya dan lain sebagainya,” tambahnya.

Sementara itu, HM Syaf Lubis anggota dewan kota yang hadir pada kesempatan itu menyatakan, instruksi dan penegasan itu merupakan upaya antisipatif. Karena selama ini banyak hal-hal yang terjadi, tanpa pernah terduga.
Pada kesempatan itu pula Syaf Lubis mengomentari mengenai instruksi wali kota kepada lurah untuk segera menikah dalam rentang waktu tiga bulan ke depan.

Menurutnya, dengan menikahnya para lurah yang masih lajang akan membuat lurah tersebut semakin focus dalam memimpin setiap kelurahan yang dipimpinnya. Sementara mengenai waktunya, Syaf menuturkan, waktu tiga bulan yang diberikan adalah waktu yang sangat singkat.

“Tiga bulan itu singkat. Paling tidak enam bulan. Baru setelah itu, bias melakukan peninjauan kepada lurah-lurah itu dan jika ditemukan ada yang belum menikah, baru bias diambil tindakan,” bebernya.(ari)

Empat SKPD Rapor Merah

MEDAN- Wali Kota Medan Rahudman Harahap tidak menepati janjinya untuk melakukan pencopotan, terhadap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang men dapat ‘rapor merah’ dalam evaluasi kinerja SKPD triwulan I di Hotel Emerald, Selasa (12/4). Padahal, ada beberapa kepala SKPD yang mendapat ‘rapor merah’ dan menjadin
sorotan Rahudman saat itu. Yakni Kepala Dinas Pertamanan Erwin Lubis, Kepala Dinas Kebersihan Pardamean Siregar, Kepala Dinas Bina Marga Gunawan Surya Lubis.

“Sudah saya instruksikan untuk melakukan hal-hal apa saja. Dinas Pertamanan masih perlu ditingkatkan kinerjanya. Termasuk Dinas Kebersihan. Khusus untuk Dinas Kebersihan kita harus punya kendaraan pengangkut sampah 10 unit. Kemudian Dinas Bina Marga, Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan. Meskipun sudah meningkatkan PAD, bukan berarti pengawasan terhadap bangunan-bangunan terhenti,” ungkapnya.

Rahudman juga menyoroti kinerja Kepala Dinas Perhubungan Syarif Armansyah Lubis, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja. “Dinas Perhubungan juga, kita minta untuk lebih meningkatkan kinerjanya, khususnya peningkatan petugas di lapangan,” katanya.

Bagaimana dengan janji pencopotan yang akan dilakukannya terhadap kepala SKPD tersebut? Rahudman terlihat enggan menjawabnya dan mencubit perut wartawan Sumut Pos.

Namun, usai acara tersebut dan ditanya wartawan saat Rahudman hendak meninggalkan hotel, dengan tegas Rahudman menyatakan, tidak ada pencopotan.

“Ya nggak lah, kita dorong dululah. Baru trip pertama ini, nantikan ada trip kedua. Saya sudah memberikan instruksi kepada mereka (para kepala dinas, Red) hal-hal apa saja yang harus dikerjakan. Kita lihat dulu sambil jalan nanti,” katanya.

Rahudman juga menyatakan, evaluasi yang dilakukan tersebut sebagai pertanda bagi semua SKPD untuk tidak berleha-leha. “Ini untuk mendorong kinerja, jadi tidak ada alasan untuk berleha-leha. Program sudah ada, APBD sudah ditetapkan lebih awal. Tidak ada alasan lagi untuk tidak melaksanakan tugas. Kalau ada hambatan, semuanya bias kita bicarakan,” terangnya.

Dengan pernyataan itu, berarti Rahudman menyangkal pernyataannya sendiri saat pemaparan Kapoldasu kepada jajaran Ditlantas Poldasu dan Satlantas Polresta Medan, jajaran Dishub Medan dan Satuan Polosi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan, di tempat yang sama, Jum’at (8/4) lalu.

Pada kesempatan itu, dengan tegas Rahudman menyatakan, jika ada SKPD yang mendapat ‘rapor merah’ maka bisa berpeluang akan dicopot dari jabatannya.

Terkait hal itu, pengamat perkotaan Medan Rafriandi menilai, sikap Rahudman tersebut adalah wujud ketidaksinkronan antara perkataan dan perbuatan.

“Sebagai masyarakat yang ilmiah, tentu kita harus menggunakan dasar-dasar pijakan yang sifatnya logika, objektif dan kritis atau teori LOK. Pendekatannya bias pada data-data pernyataan wali kota dari tanggal sekian dan tanggal sekian. Artinya, janji yang telah diungkapkan hharus ditagih,” tegasnya.(ari)

Program Tertib Lalulintas

MEDAN-Satuan lalulintas Polresta Medan belakangan ini kian gencar melakukan razia terhadap pengendara bermotor. Semua itu mereka lakukan demi terciptanya tertib lalulintas selama di jalan raya.

“Selama lima hari sudah 642 pengendara kita tilang sejak 6 hingga 10 April,” beber Waka Satuan Lalu Lintas (Wakasat Lantas) Polresta Medan AKP Deni Kur niawan Sik kepada wartawan koran ini di ruang kerjanya, Senin (11/4)n
Kata Deni, tindakan tegas yang dilakukan Satlantas Polresta Medan itu merupakan perintah dari Kapoldasu Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro yang melihat begitu banyaknya bentuk pelanggaran mulai pelanggaran marka jalan, traffic light dan rambulalu lintas lainnya. “Dalam hal penindakan, Kapoldasu memberikan instruksi kepada kami agar jangan takut untuk melakukan penilangan,” seru lulusan Akpol tahun 2000 ini.

Saat ini kata Deni Satlantas Polresta Medan sudah menjalankan tiga program tertib lalulintas, diantaranya tidak boleh berhenti di tempat yang dilarang berhenti dan parkir sembarangan, kemudian pengendara yang tidak menggunakan helm dan penggunaan lajur kiri dan kanan.

Hanya saja untuk menjalankan tiga program tersebut polisi tidak langsung menggebernya, namun bertahap. Langkah yang ditempuh yakni tindakan preeventif, preventif dan represif. “Sasaran utamanya sopir angkot,” terangnya.
Preeventif yang dilakukan polisi berupa melakukan pendekatan dengan memasang stiker di belakang kaca angkutan umum yang beroperasi di kota Medan.”Dalam stiker itu kita bekerja sama dengan Pro XL,” aku Deni.
Misalnya, Minggu (10/4) kemarin Satlantas Polresta Medan memasang striker himbauan agar patuh berlalu lintas sambil membagi-bagikan kartu perdana Pro XL.

Selanjutnya Simpang Amplas menjadi sasaran Satlantas. Untuk tindakan preventif lanjut Deni pihaknya akan melakukan pencegahan dengan melakukan sosialisasi tertib lalu lintas dengan menurunkan sejumlah petugas di persimpangan serta melakukan patroli yang di tempat-tempat yang dianggap rawan.”Setelah itu tindakan represif atau penilangan kepada pengendara yang bandel dan melanggar lalu lintas,” tegasnya.
Penilangan yang dilakukan Salantas Polresta Medan bakal tindak pandang bulu.”Aparat sekali pun kita tilang, termasuk anggota kita sendiri, karena Kapoldasu sudah memberikan kita untuk tidak takut melakukan penilangan,” tegasnya. (azw)