Kemacetan arus lalulintas di Kota Medan membuat ibukota Sumatera Utara ini menjadi semrawut. Kemacetan yang terjadi disebabkan banyak faktor, diantaranya padatnya jumlah kendaraann yang melintas di jalan raya. Karenanya, pemerintah diimbau untuk segera membatasi jumlah kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Hal ini disampaikan Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumut Haposan Siallagan SH MH kepada wartawan Sumut Pos, Jhonson P Siahaan di ruang kerjanya, Selasa (12/4). Berikut petikan wawancaranya.
Menurut Anda, apa penyebab kemacetan yang terjadi di Kota Medan?
Tak bisa kita pungkiri, masih banyak pengendara yang tidak tertib di jalan raya. Para pengendara seenaknya main terobos rambu dan marka jalan. Kondisi ini diperparah dengan minimnya jumlah petugas yang mengawasi, khususnya di persimpangan-persimpangan yang padat arus lalulintas. Nah, kondisi inilah yang menjadi faktor utama kemacetan di Medan, selain padatnya jumlah kendaraan.
Lalu, menurut Anda, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kemacetan ini?
Menurut saya, sarana dan prasarana juga belum 100 persen memadai atau dengan kata lain, jika 60 persen saja sarana dan prasarana sudah ada, maka arus lalulintas tidak akan macet dan bisa berjalan dengan lancar.
Sarana dan prasarana yang ada saat ini, juga tidak sesuai dengan pertumbuhan jumlah kenderaan yang semakin banyak. Salah satunya semakin banyaknya jumlah kenderaan roda dua. Badan jalan juga perlu diperlebar agar semua kenderaan bisa lewat dan jalur-jalur untuk kenderaan roda dua dan untuk kenderaan roda empat juga harus dibuat dengan tujuan supaya tidak main masuk saja ke jalur yang ada.
Untuk petugas sendiri, menurut Anda bagaimana kinerja mereka?
Menurut saya belum maksimal. Karena masih ada kita jumpai di lapangan bahwa petugas itu ada yang main mata dengan para pengendara yang melanggar lalulintas tersebut. Jika itu dibiarkan, mental dan perilaku masyarakat yang melanggar lalulintas akan semakin menjadi. Penegakkan hukum itu harus ditegakkan supaya tidak ada orang yang melanggar lalulintas.
Jadi, apakah gaji mereka sudah sesuai dengan kinerja mereka?
Kalau soal gaji, tentunya gaji yang mereka terima masih kurang sesuai dengan tugas mereka. Karena, jika gaji atau upah mereka tinggi otomatis mereka akan melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak akan ada petugas yang main mata dengan pengendara yang melanggar lalulintas tersebut. Upah atau gaji yang tinggi dibarengi dengan bonus, maka petugas itu akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Pemerintah harus memperhatikan itu dengan baik dan benar.(*)
