27 C
Medan
Saturday, January 3, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 15343

Kadis Kebersihan Diusir Dewan

Gedung Dewan

MEDAN-Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan, Pardamean Siregar, diusir anggota DPRD Medan dari ruang rapat, Jumat (6/5). Kejadian memalukan itu terjadi karena Pardamean tak mampu memberikan penjelasann tentang Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) tahun 2010 dalam rapat gabungan komisi di gedung dewan.

Pengusiran Pardamean kemarin bukan yang pertama. Dalam rapat gabungan komisi sebelumnya, Selasa lalu (3/5), Pardamean juga diusir dewan dari ruang rapat karena tidak mampu menjelaskan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di dinasnya.

Amarah anggota dewan memuncak saat Pardamean mengaku tak menguasai untuk apa saja uang rakyat yang telah dipergunakan dinas yang dipimpinnya. Gawatnya, dalam rapat kemarin ada anggaran sebesar Rp1 M yang tak bisa dipertanggungjawabkannya.

Sekretaris Komisi D, Muslim Maksum dengan tegas menyatakan, Pardamean tak menguasai program-program di Dinas Kebersihan. Sehingga Muslim menyatakan, Kadis Kebersihan sebaiknya menjawab semua pertanyaan para anggota DPRD Medan dengan jawaban tertulis.

Pria yang juga penasehat Fraksi PKS DPRD Medan tersebut menyatakan, jawaban yang diberikan oleh Pardamean terhadap pertanyaan anggota dewan berbelit-belit dan membingungkan. Jawaban Pardamean bukannya memberikan pencerahan atau pemahaman, namun malah membuat anggota dewan pusing.

“Sebaiknya semua pertanyaan dari para anggota dewan ini dijawab melalui pernyataan terlulis saja. Kami bingung dengan jawaban dari Pak Kadis. Karena apa yang kami tanya dan anda jawab terlalu melebar dan tidak tahu mengarah kemana,” tuturnya.

Terkait hal itu, Kadis Kebersihan Kota Medan Pardamean Siregar berkilah. Dia menyatakan, dirinya merupakan kepala dinas baru, sehingga banyak yang belum diketahuinya. Tak ingin disalahkan sendirian, Pardamean pun membela diri.

Dia malah menyalahkan Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Medan yang melakukan penyusunan anggaran bagi Dinas Kebersihan Kota Medan. “Salahkanlah saja tim penyusun anggaran dari Bappeda karena saya juga tak mengetahui berapa sebenarnya anggaran yang ditetapkan. Saya kan masih baru menjabat sebagai kadis,” ucap Pardamean. (ari)

Maling Kambing Digebuki Warga

SERGAI-  Acap kehilangan kambing, akhirnya kekesalan warga dilampiaskan kepada Misrun (46) warga Dusun III Seberang, Desa Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Sergai. Pria tersebut  babak belur digebukin orang sekampung karena ketahuan mencuri kambing milik Sudarmin (55) warga Dusun Suka Makmur, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Sergai, Jumat(6/5) sekitar pukul 02.00 WIB.

Kepada wartawan Koran ini, disela sela pemeriksaan di Polsek Teluk Mengkudu tersangka mengatakan nekat mencuri karena desakan kebutuhan ekonomi keluarga. “Aku nekat karena desakan kebutuhan ekonomi, tetapi sial saat mau membuka kandang kambing ketahuan,” bilangnya sembari meringis menahan sakit.

Disebutkannya lagi, karena ketahuan, temannya yang bernama Ucok Monyet langsung kabur dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio. Selanjutnya, warga yang kesal karena sering kehilangan ternak kambing langsung menghajarnya hingga babakbelur dan diserahkan ke Polsek Teluk Mengkudu.(mag-15)

Naikkan Gaji Biar Penegak Hukum Adil

Penegakan hukum di Indonesia khususnya di Sumut masih dinilai belum adil. Benarkah? Berikut wawancara wartawan Sumut Pos, Jhonson Siahaan dengan Dekan Fakultas Hukum UISU, Dr Dra Hj Laily Washliati SH MHumn

Apa pendapat Anda tentang penegakan hukum di Indonesia terutama di Sumut?
Belum sepenuhnya adil dan berjalan dengan benar. Alasannya, karena para penegak hukum memandang hukum yang harus ditegakkan berdasarkan atas azas kepentingannya.

Bagaimana seharusnya?
Penegak hukum itu seharusnya harus menjalankan hukum itu dengan adil dan sesuai dengan berlaku seperti yang tertuang di dalam undang-undang. Tidak hanya itu, penegak hukum harus punya kesadaran yang tinggi dan harus mensosialisasikan hukum kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengerti tentang hukum.

Bagaimana kinerja penegak hukum?
Kalau mengenai kinerja dari para penegak hukum, saya melihatnya belum maksimal melakukan kinerjanya atau dengan kata lain para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku karena ada unsur kepentingan tadi.

Apa langkah untuk mengatasinya?
Cara menaikkan gaji para penegak hukum itu sendiri, memberikan pendidikan tambahan, memberikan tunjangan kesejahteraan dan para penegak hukum itu harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat bisa lebih paham hukum dengan cara mengadakan seminar sampai ke pelosok-pelosok.

Bagaimana dengan makelar kasus (markus)?
Markus itu tidak dibenarkan berada di kantor para penegak hukum karena kantornya tidak di situ. Tidak hanya itu, para penegak hukum jangan pernah main mata dengan markus. Di setiap kantor penegak hukum harus dibuat atau dipasang spanduk bahwa markus dilarang masuk.

Apa imbauan Anda kepada masyarakat?
Imbauan buat masyarakat diminta agar berhubungan langsung dengan para penegak hukum dan masyarakat sedikit banyaknya harus mempelajari hukum baik formal maupun non formal, agar tidak mudah terpancing dengan iming-iming yang tidak benar.

Apa imbauan Anda kepada penegak hukum?
Hendaklah memberi penjelasan yang dapat dimengerti kepada masyarakat pencari keadilan, para penegak hukum harus membuka diri dan memberikan ilmu pengetahuannya kepada masyarakat tanpa pamrih, terutama masyarakat yang kurang mampu dan terutama kepada para penegak hukum yang berprofesi sebagai pengacara atau advokat senantiasa menyampaikan informasi jujur dan selalu konsultasi dengan kliennya yang mencari keadilan tadi. Tidak hanya itu, penegak hukum yang berfropesi sebagai pengacara atau advokat tadi harus senantiasa mengaktifkan handphonennya dan jangan pernah mati.(*)

Wenny Aditia Kurniawan SH, Pemenag Program TELKOMSELpoin

Nyamannya Pakai Telkomsel

Perlu upaya berkali  – kali untuk meyakinkan Wenny Aditia Kurniawan SH kalau dia adalah pemenang program TELKOMSELpoin dan mendapatkan satu unit mobil Suzuki Splash.  Wenny masih belum percaya, mobil cantik persembahan Tekomsel ini begitu saja jadi miliknya.  ‘’Tadinya tidak percaya.

Tidak menyangka sama sekali,”ujar Wenny pelanggan Telkomsel Medan saat acara penyerahan hadiah TELKOMSELpoin periode III ( Juli – Desember 2010) di graPARI Selecta belum lama ini.

Warga Kasuari Indah II Medan Sunggal ini menyampaikan, sangat bersyukur atas rejeki yang diperolehnya tersebut. ‘’Tentunya sangat senang dan bersyukur. Dan kepada Telkomsel terima kasih banget,”ujarnya.
Wenny adalah salah satu pemenang program TELKOMSELpoin yang digelar Telkomsel untuk memberikan apresiasi  kepada pelanggannya.

Para pelanggan yang memenangkan hadiah TELKOMSELpoin ini diperoleh berdasarkan undian yang dilakukan Selasa (01/02) di Wisma Mulia Jakarta, secara transparan di hadapan notaris, departemen sosial, dan pejabat pemerintah kota Jakarta.

Dimana cara mengikuti program ini melalui mekanisme pengumpulan poin yang didasarkan atas pemakaiannya (1 poin = Rp 5.000 berlaku kelipatannya) dan lamanya berlangganan. Wenny sendiri mengaku hanya tiga kali mengirimkan SMS untuk menukarkan poinnya dengan hadiah mobil. ‘’Hanya kirim SMS tiga kali, ternyata beruntung,”sebutnya.

Program loyalty ini sebagai ungkapan rasa terima kasih atas tingginya kepercayaan masyarakat yang memilih produk Telkomsel (kartuHALO, simPATI dan Kartu As), yang telah mencapai 100 juta atau lebih dari 50% pengguna selular di seluruh Indonesia.

“Kami mengucapkan selamat kepada para pemenang sekaligus berterimakasih atas begitu tingginya antusias pelanggan Telkomsel yang telah berpartisipasi dalam program TELKOMSELpoin.

Program ini merupakan salah satu upaya Telkomsel untuk terus meningkatkan nilai tambah seluruh produk Telkomsel, sehingga pelanggan akan terus merasakan adanya kelebihan kompetitif dibanding produk selular lain di pasar,”ujar Manager Telkomsel Branch Medan – Heribertus Budi Ariyanto.

“Kami juga tetap menghimbau kepada seluruh pelanggan Telkomsel agar tetap berhati hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan pemenang undian dari Telkomsel, jika pelanggan menerima informasi sebagai pemenang sebaiknya melakukan konfirmasi ke Call Center resmi Telkomsel yaitu 111 dari kartu HALO, dan 116 dari kartu simPATI dan As, atau dapat mengunjungi kantor layanan Telkomsel terdekat, dan khusus pemenang Telkomsel poin bisa mengecek hanya dengan mengirim SMS ketik WIN kirim ke 777, dan seluruh undian yang diselenggarakan Telkomsel tidak dikenakan biaya dalam bentuk apapun”, lanjut Heribertus.

Wenny sendiri, tetap setia pada Telkomsel selama sebelas tahun tentunya bukan tanpa alasan. Merasa nyaman menjadi alasan utama. ‘’Sudah sebelas tahun saya pakai kartu HALO.  Sampai saat ini, tidak terpengaruh dengan promosi operator selular lain. Saya sudah merasa nyaman pakai Telkomsel. Apalagi semua keluarga juga pakai Telkomsel,”sebut ibu satu putra ini.

Sebagai  seorang  Notaris  PPAT yang  berkantor  di  Langkat  ini,  aktivitas  Wenny terbilang cukup padat.  Tuntutan pekerjaan mengharuskannya selalu turun ke daerah bertemu  klien dan sebagainya. ‘’Sejauh ini soal jaringan tidak bermasalah. Meskipun saya tengah berada di daerah mana saja, signal Telkomsel tetap ada,”kata istri dari Henry Wijanarko ini.

Menyahuti kebutuhan pelanggan seperti Wenny dan pelanggan lainnya, Telkomsel terus berupaya  menghadirkan  layanan komunikasi yang memenuhi parameter pokok kebutuhan pengguna selular. Yakni jaringan luas dan berkualitas, inovasi produk dan layanan, pelayanan pelanggan berstandar intrernasional ISO, serta tarif yang semakin terjangkau.

Dengan kekuatannya ini, Telkomsel saat ini masih menjadi operator yang paling dipercaya. Terbukti, belum lama ini Telkomsel berhasil mencatat jumlah pelanggan yang ke-100 juta. Dengan pencapaian ini, Telkomsel menjadi operator selular ke-7 di dunia yang dipercaya oleh 100 juta pelanggan di satu negara.

Telkomsel juga kembali berhasil meraih penghargaan ”Best Operator of The Year” yang mengukuhkan Telkomsel sebagai operator terbaik selama delapan tahun berturut-turut di ajang tahunan anugerah tertinggi kategori GSM dan CDMA bergengsi Selular Award 2011. (*/sih)

BNI Siapkan Rp25 Miliar Kredit Lunak untuk UMK

MEDAN – Sebanyak 12.500 orang pelaku usaha mikro kecil (UMK) di Sumut dipastikan akan mendapatkan kredit modal lunak untuk mengembangkan usahanya dari Bank Negara Indonesia (BNI).

Pinjaman modal usaha tersebut diperkirakan mencapai Rp 25 miliar yang akan diberikan secara bertahap kepada Koperasi Bantu Pengusaha Rakyat (BPR) atas kepedulian dan komitmen dari Koperasi BPR untuk mengembangkan usaha mikro kecil di Sumut.

Hal ini disampaikan Pengganti Sementara (Pgs) CEO BNI Kantor Regional Medan Imam Ansory didampingi Muhammad Isnanto Pimpinan Sentra Kredit Kecil BNI Polonia saat mengunjungi koperasi BPR di Kampung Lalang Medan (4/5).

“Kita melihat Koperasi BPR sangat komit untuk mengembangkan usaha mikro kecil di Sumut. Oleh sebab itu, kita dari BNI kembali memfasilitasi para pelaku usaha sebagai bentuk kepedulian kita dalam membantu masyarakat kecil,” katanya.

Dijelaskan, dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disediakan BNI untuk masyarakat Sumut, ke depan, diharapkan ribuan pelaku usaha akan terbantu dan mampu mengangkat kesejahteraan keluarganya.

Disinggung mengenai kredit macet, Imam menyampaikan, pihaknya mempercayakan penuh masalah penyaluran KUR ini kepada masyarakat oleh pihak Koperasi BPR. Sebab, keyakinan dan proses seleksi yang dilakukan koperasi BPR terbukti berhasil hingga koperasi BPR sendiri telah mempunyai anggota sebanyak 4.000 orang.

“Kita melihat Koperasi BPR telah berhasil menseleksi para pelaku usaha mikro kecil di Sumut. Sehingga, kami sangat mempercayakan kredit usaha ini kepada Koperasi BPR untuk mengembangkannya,” katanya.

Sementara itu, Ketua Koperasi BPR Hasan Basri didampingi Direktur koperasi BPR Senjaya menyambut baik upaya BNI dalam memberikan fasilitas kredit lunak kepada para pelaku usaha di Sumut. “Kami ucapkan banyak terimakasih, sehingga kami lebih cepat membuka cabang baru di berbagai daerah di Sumut dalam upaya membantu para pelaku usaha khususnya masyarakat kecil,” katanya.

Dirinya juga mengaku bangga atas pemberian pinjaman dengan bunga yang sangat terjangkau dari BNI terhadap para pelaku usaha kecil ini. Sehingga koperasi BPR sangat bersemangat untuk terus menyalurkan pinjaman ke pelaku usaha di Sumut.

Salah seorang pelaku usaha Leni (45) asal Langkat yang menerima pinjaman modal usaha sebesar Rp 2 Juta dari koperasi BPR saat ditanya wartawan mengaku, terharu dan siap mengembangkan usaha penjualan gorengan di kampung halamannya. “Kami ucapkan terimakasih atas kepedulian koperasi BPR. Sebab, kami sangat jarang diperhatikan seperti ini. Sehingga,usaha saya akan terus saya kembangkan,” katanya. (*/mag-8)

18 Pejabat Eselon II Dilantik

SERGAI- Tour of Duty & Tour of Area sejumlah pejabat serta sebagai penghargaan dalam bentuk promosi bagi para pejabat tertentu guna melakukan penataan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan daerah.

Demikian dikatakan Bupati Serdang Bedagai (Sergai) saat melantik 18 Pejabat eselon II di jajaran Pemkab Sergai, bertempat di aula Sultan Serdang kompleks kantor Bupati di Sei Rampah, Jumat (6/5).

Turut hadir dalam pelantikan tersebut Sekdakab Sergai Drs H Haris Fadillah MSi, Ketua TP PKK Sergai Ny Hj Evi Diana Erry, Ketua GOPTKI Ny Hj Marliah Soekirman, Ketua DWP Ny Hj Imas Haris Fadillah, Para Staf Ahli Bupati, Asisten, para Kepala SKPD di jajaran Pemkab Sergai.

18 pejabat eselon II yang dilantik tersebut Rudy Sitorus, SH sebagai Asisten Pemerintahan Umum Setdakab Sergai,  Drs Amirullah Damanik sebagai Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Sosial, H Rapotan Siregar SH, MAP sebagai Asisten Administrasi Umum, Drs Indra Syahrin MSi sebagai Kadis Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, Drs Herlan Panggabean sebagai Kadis Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.

Ir Jalaluddin sebagai Kadis Pengelolaan Sumber Daya Air, Drs H OK Henry MSi sebagai Kadis Perhubungan, Ir Megahadi Kristanto sebagai Kadis Kehutanan dan Perkebunan, Setyarno, SP sebagai Kadis Pertanian dan Peternakan, H Herman Sitorus, SH sebagai Kadis Tarukim, Kebersihan dan Pertamanan, H Karno SH,MAP sebagai Kadis Tenaga Kerja dan Koperasi.

H Gustian SE, Ak,MM sebagai Pj Inspektur Kabupaten Sergai, Ir H Safaruddin sebagai Kaban Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, Ir HM Taufik Batubara sebagai Kaban Perencanaan Pembangunan Daerah, Drs Joni Walker Manik sebagai Kaban Penanggulangan Bencana Daerah, Drs HM Aladin Berutu sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan, Drs Mangadar Marpaung MAP sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM dan Drs H Djamal Agustar sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan. (mag-15)

Bank Pundi, Bank Umum Untuk Kredit Mikro

MEDAN – Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara terus meningkat, dimana pertumbuhan ini didukung oleh usaha Mikro, Kecil, Menengah. Salah satu bank yang mendukung pertumbuhan ekonomi untuk usaha kecil ini yaitu Bank Pundi, bank umum yang mengkhususkan untuk kredit usaha mikro, kecil dan menengah.

Bank Pundi, awalnya bernama Bank Eksekutif. Pada tahun 2010, bank ini berganti manajemen dan menghimpun dana masyarakat untuk dikhususkan pada usaha mikro dan kecil. “Dana pihak ketiga meningkat menjadi Rp1,9 triliun dari Rp989 miliar pada periode sebelumnya,” ujar Gandhi Ganda Putra Ismail, Direktur Utama Bank Pundi.

Sedangkan untuk kredit mikro baru yang telah disalurkan hingga akhir Maret 2011 mencapai Rp470 miliar kepada sekitar 5000 debitur baru yang merupakan perorangan dan pengusaha mikro.

Sejak beroperasinya bank ini menjadi bank Pundi, jaringan kantor Bank Pundi kini telah tumbuh menjadi 73 kantor dari sebelumnya 19 ketika diakuisisi. “Hal ini mencerminkan mulai meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada bank Pundi,” ujar Gandhi. Bank ini juga hadir di 13 Provinsi yang didukung oleh sekitar 4000 karyawan.

Sementara itu, dalam rencana bisnis bank, Bank Pundi akan tumbuh menjadi 207 kantor yang tersebar diseluruh Indonesia. Dan diharapkan jaringan kantor ini akan menjadi langkah awal dalam melakukan penetrasi pasar pembiayaan mikro di Indonesia.

Untuk peminjaman ditawarkan mulai dari Rp5 juta hingga Rp500 juta, dengan prosedur peminjaman standart seperti pada umumnya. Seperti usia usaha, jenis usaha, jaminan bank dan lainnya.

Bunga yang ditawarkan bervariasi. Debitur bank Pundi pada umumnya merupakan pedagang sebanyak 80 persen, sedangkan sisanya merupakan usaha lain. Di Medan sendiri, Bank Pundi berada di Jalan Pemuda, Petisah, Sei Sikambing, Medan Deli, Deli Tua dan Binjai. (*/mag-9)

Ramli Lubis: Kenapa Kesalahan Ini Dilimpahkan Kepada Saya

MEDAN-Sidang lanjutan dugaan korupsi ruislag Kebun Binatang Medan (KBM) kembali digelar di Pengadilan Negeri Medan, Jumat (6/5).

Sidang lanjutan dengan terdakwa mantan Wakil Walikota Medan, Ramli Lubis, dipimpin ketua majelis hakim Sugianto dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU), RO Panggabean. Sidang kemarin mengagendakan nota pembelaan (pledoi).

Dalam persidangan tersebut, hakim ketua Sugiyanto memberikan kesempatan kepada Ramli Lubis  untuk membacakan pledoi pribadinya setebal 10 halaman.
Salah satu meteri dalam berkas pledoi itu, Ramli menilai tuntutan JPU keliru karena melimpahkan kesahalan orang lain kepada dirinya.

“Terkait adanya dugaan rapat fiktif pada tanggal 23 April 2004 yang membuat undangan rapat dan yang menyuruh menandatangi rapat itu adalah ketua tim pengkajian penggunausahaan dan pelepasan hak atas tanah/bangunan, yakni saudara Hermes Joni (mantan Kepala Bappeda, Red),” kata Ramli.

Mengapa? Tanya Ramli, kesalahan orang lain dilimpahkan ke pundaknya. Ini jelas tidak adil dan  sungguh tidak logis. Ramli menegaskan, keberatan dengan tuntutan jaksa karena seolah-olah yang yang terlibat dan tergabung dalam tim hanya dirinya sendiri.

Padahal, uangkap Ramli, sebagai Sekretaris Daerah Pemko Medan Tahun 2004  dan penanggung jawab tim, setiap ada rapat selalu mengingatkan kepada para panitia yang terlibat dalam kegiatan  ruislagh tersebut agar bekerja  sesuai  mekanisme.

“Dalam pelaksanaan ruislagh KBM ini, tim mempedomani Kepmendagri Nomor 11 tahun 2001 tentang pengelolaan barang daerah, sesuai dengan ketentuan tersebut saya telah berusaha menjalankannya dengan baik,” katanya.

Sementara itu, terkait pemecahan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Ramli juga tidak sependapat dengan  penilaian jaksa yang menyimpulkan pemecahan NJOP KBM lama menjadi tiga bagian, adalah salah satu bentuk intervensi dan inisiatif sendiri.

”Saya menilai jaksa keliru sekali karena pemecahan NJOP bukan keinginannya. Di samping itu, selain dibenarkan UU, semua ini atas perintah pimpinan dan keadaan geografis KBM lama yang terdiri dari tiga bagian,” katanya.

Dalam konteks ini, kata Ramli, dia sudah meminta pendapat Kepala PBB Medan II, Tengku Tarmizi, dan hal tersebut dimungkinkan mengingat kondisi tanah KBM lama memang tidak sama di bagian depan, tengah, dan belakang.(rud)

Ketua Dewan Nilai Sudah Sesuai

Penggunaan Dana Pendahuluan

LANGKAT- Banyaknya gunjingan terkait penggunaan dana pendahuluan biaya perjalanan studi banding dan Kunjungan Kerja (Kunker) anggota DPRD Kabupaten Langkat tahun 2011, membuat ketua DPRD Langkat, Rudi H Bangun, kembali angkat bicara.

Menurut Rudi, anggaran atau dana pendahulan tersebut, dinilai sudah memenuhi mekanisme. Karenanya, hal itu bukanlah persoalan. “Sesuai dengan agenda kerja yang telah tersusun di setiap tahunnya. Maka, biaya dipergunakan untuk Kunker maupun Bintek sudah sesuai mekanisme dan itu bukanlah sebuah persoalan,” kata Ketua DPRD Lang kat, Rudi H Bangun seusai mengikuti kegiatan di Kemenag Langkat, Kamis (5/5).

Lebih jauh dikatakan Rudi, seluruh anggaran telah tersusun di Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (R-APBD) TA 2011 yang akan disesuaikan, dan jika proses verifikasi di Pemprovsu selesai. Maka, pihaknya tidak akan khawatir dengan memakai dana pendahuluan yang ada di kas Pemkab Langkat tersebut.

“Mengingat agenda kerja yang dimaksud berkaitan dengan kebutuhan rakyat termasuk pengaplikasian seperti sosialisasi tentang partai politik (keparpolan). Maka, persoalan penggunaan dana pendahuluan itu tak perlu diributkan pihak manapun,”cetus Rudi.

Seperti diketahui, diduga anggaran atau dana rangkaian kegiatan dimaksud masih belum dapat digunakan oleh instansi mana pun sesuai peraturan yang berlaku. Tapi nyatanya, 50 anggota DPRD sudah mencairkan dana Rp1,4 miliar guna agenda tersebut. Bahkan, masing-masing anggota dewan disebut-sebut mendapat jatah anggaran Rp9 juta. Selain itu, legislator ini juga membawa sejumlah PNS dari sekretariat berjumlah 12 staf dengan anggaran Rp261 juta.

Bukan itu saja, puluhan wakil rakyat ini juga dimanjakan dengan anggaran kunjungan kerja yang jumlahnya tak kalah banyak, seperti kunker badan kehormatan dewan 10 personil sebesar Rp378 juta, kunker badan anggaran 30 legislator sebesar Rp567 juta serta kunker badan legislatif dan badan musyawarah masing-masing Rp378 juta.

Sekretaris Dewan (Sekwan), Supono, ketika dikonfirmasi wartawan beberapa waktu sebelumnya terkait anggaran itu menjelaskan, biaya perjalanan Kunker dan Bintek merupakan anggaran pendahuluan dan sudah dibahas bersama pihak legislator.”Mereka  yang pergi studi banding dan kunker, menggunakan dana pendahuluan yang sudah dibahas sebelumnya,” kata Supono.(ndi)

Joy Harlim Pimpin PP Tanah Karo

KARO-  Musyawarah MPC PP Tanah Karo ke XI  yang digelar di Berastagi Cottage tanggal 4-5 Mei kemarin, memutuskan Drs Joy Harlim Sunuhaji memimpin dan memajukan MPC Pemuda Pancasila (PP) priode 2011-2014.

Dalam  musyawarah yang dihadiri 15 Pimpinan Anak Cabang (PAC) PP se Tanah Karo ini, secara aklamasi Drs Joy Harlim Sinuhaji, dipercaya seluruh peserta utusan untuk mengembangkan dan memajukan organisasi yang  mengenakan loreng orange hitam ini di Tanah Karo.

Meski dalam sidang yang dibuka oleh ketua MPW PP Sumut, Anuar Shah ini sempat muncul nama Darma Ginting yang pada priode sebelumnya menjabat sebagai sekertaris MPC PP  Tanah Karo,  namun bebarapa waktu sebelum penjaringan nama calon, Darma Ginting dengan legowo menggundurkan diri dan mempercayakan pimpinan MPC PP Tanah Karo kepada Drs Joy Harlim Sinuhaji.

Dalam sambutannya, Joy Harlim Sinuhaji  bertekad akan menyumbangkan tenaga dan pikirannnya untuk  mengharumkan  PP Tanah Karo.
Joy Harlim yang kerap disapa dengan sebutan Nonink ini meminta, kepada seluruh pengurus anak cabang untuk secepatnya membenahi organisasi  baik secara “de jure maupun de facto” sehingga identitas PP  lebih  jelas dan berkibar sehingga dengan sendiri dapat membesarkan  organisasi.

Kebesaran ini sendiri menurutnya akan terwujud jika kepengurusan organisasi tertata dengan baik mulai dari MPC hingga ke tingkat ranting. Pembenahan ini akan diawali denga pembentukan ranting-ranting di seluruh desa yang ada di Tanah Karo.

“Selain kepengurusan yang jelas,  saya meminta kepada seluruh ketua PAC di Tanah Karo untuk secepatnya mengibarkan panji-panji PP sekaligus mendirikan plank agar masyarakat mengetahui keberadaan kita (PP),” ujar  Joe Harlim.

Selain itu Joy  yang juga mantan anggota DPRD Kabupaten Karo ini juga  meminta kepada seluruh  pengurus PP di tingkat cabang hingga ranting agar lebih pro aktif  dalam bidang pembangunan maupun kegiatan  social,  dan tidak hanya tinggal diam jika didaerah  masing-masing terjadi bencana alam, sehingga organisasi  tetap dekat dihati masyarakat Karo.

Sementara itu wakil ketua MPW PP Sumut Boyke Turangan, dalam sambutannya meminta agar seluruh pengurus dan anggota merapatkan barisan dan menyatukan persepsi  untuk memajukan organisasi  kedepannya dan mendukung sepenuhnya program-program dari ketua terpilih untuk kemajuan bersama. (*/wan)

1...15,34215,34315,344...15,743Page 15,343 of 15,743

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor