Masjid Al Ikhlas Dirobohkan

MEDAN-Massa yang tergabung dalam berbagai ormas Islam di Kota Medan seperti HMI, FUI, Laskar Amanar, GPK meng gelar aksi unjuk rasa terkait perobohan Masjid Al Ikhlas di bekas area Hubdam I/BB Jalan Timor Medan, Jumat (6/5). Selain melakukan aksi unjuk rasa massa juga menggelar salat Jumat berjamaah di badan Jalan Timor Medan. Dalam aksi tersebut massa mendapatkan pengawalan ketat dari aparat TNI/Polri.

Sebelum melaksanakan salat Jumat, umat Islam terpaksa mengambil air wudu dari truk tangki air mineral di pinggir jalan yang telah distandbykan sejak pagi. Jamaah salat Jumat dibawa terik sinar matahari beralaskan kertas koran Khatib salat Jumat Sekretaris Forum Umat Islam Pusat, Al Khatath dalam kutbah Jumatnya mengatakan, perobohan masjid perbuatan anarkis.

“Kita selaku umat Islam harus berjuang.Umat Islam jangan terpecah-pecah, umat Islam harus bersatu. Mesjid adalah rumah Tuhan, milik umat Islam. Kita sangat menyesalkan perobohan ini, apakah disini tidak ada umat Islam,” kata Al Khatath.

Al-Khatab juga mengatakan, pemerintah kota Medan hanya diam saja sehingga bakalan banyak masjid yang berdiri kokoh di tengah kota akan tergusur untuk perluasan lahan. “Sudah saatnya pemerintah bertindak untuk menjaga dan melindungi masjid,” katanya.

Sementar itu, Indra Suheri, Ketua I Forum Umat Islam (FUI) Sumut, usai salat Jumat mengatakan, tidak ada dalih atau rujukan apapun seperti yang dilakukan oleh MUI Kota Medan dan MUI Sumut sesuai dengan Undang-undang wakaf  No 41 tahun 2004, untuk tukar menukar masjid.

Muchrijal Syahputra, Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Sumut yang ikut salat Jumat berjamaah, saat ditemui Sumut Pos mengecam pembokaran Masjid Al-Ikhlas dan meminta membangun kembali Masjid Al-Ikhlas seperti semula serta meminta tanggung jawab kepada pihak-pihak yang sudah membongkar masjid.

Usai salat berjamaah selanjutnya massa bergerak bersama menuju gedung DPRD Sumut untuk melakukan aksi.Usai salat Jumat massa melanjutkan aksinya ke Gedung DPRD Sumut. Dalam orasinya massa memprotes Panglima Kodam I/BB, Mayjen TNI Leo Siegers soal perobohan masjid Al Iklhas di bekas komplek Hubdam I/BB Jalan Timor Medan. Massa mengacungkan tangan kanan dan mengucapkan Allahu Akbar sambil meneriakkan copot Pangdam I/BB, Mayjend TNI Leo Siegers dari jabatannya, mendesak Presiden RI dan Panglima TNI untuk mencopotnya.

“Kami minta Presiden dan Panglima TNI agar mencopot Pangdam I/BB dengan tidak hormat serta muspika plus Sumut bertanggung jawab atas penghancuran masjid itu dan meminta Pemerintah Propsu untuk membangun masjid itu kembali,” teriak massa.

“Ada indikasi beberapa pihak tertentu untuk memecah belah persatuan umat Islam di Sumut dengan membenturkan sesama umat Muslim,”ujar Suheli, seorang jamaah. Dikatakannya, pihaknya akan terus menambah jamaah untuk melakukan salat di depan masjid yang dirobohkan hingga masjid berdiri kembali.
“Kami akan terus menambah jamaah dan setiap Jumat kami akan melakukan salat Jumat di tempat ini,” katanya.

Dijelaskannya, perjuangan membangun keimanan jauh lebih penting dibandingkan urusan perut yang selalu mengeluarkan barang kotor, serta meminta pihak-pihak yang mengiginkan perpecahan umat Islam itu hengkang dari Sumut.

Ketua SETARA Institute, Hendardi, berencana mengajukan protes ke Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dan Menko Polhukam, Djoko Suyanto.”Kami akan menyampaikan surat protes ke Panglima TNI dan Menko Polhukam agar aparat tidak arogan dan menggunakan kekerasan menghadapi masyarakat sipil,” terang Hendardi kepada koran ini, Jumat (6/5).

SETARA Institute sendiri telah mendapatkan informasi detil saat kejadian pembongkaran masjid dimaksud. Kronologis kejadian versi lembaga yang dipimpim Hendardi ini sudah dirilis ke wartawan pada Kamis (5/5). Hendardi mengatakan, pihaknya bisa mendapatkan detil kronoligis karena punya jaringan di Medan. “Kita punya akses di semua daerah,” ujarnya. Inilah kronologis kejadian versi SETARA Institue.

“Setara Institute mengecam aparat Kodam I/BB yang telah melakukan tindakan kekerasan dan mempertontonkan arogansi kekuasaan terhadap permasalahan yang terjadi dengan masyarakat. Sementara itu tindakan arogansi ini juga tidak menghargai upaya-upaya penyelesaian dan pencarian solusi yang sedang dilakukan oleh berbagai pihak,” demikian bunyi rilis, yang diteken Hendardi dan Bonar Tigor Naipospos, Wakil Ketua SETARA Institute.
SETARA Institute meminta parat pemerintah daerah lebih aktif melindungi fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat.

“Fasilitas penting yang menyangkut tempat ibadah adalah kebutuhan asasi umat beragama. Pilihan Kodam I/BB menggunakan kekerasan dalam penyelesaian konflik pertanahan menunjukkan kultur militeristik yang tidak berubah meski reformasi TNI teah berlangsung satu dekade. Tindakan kekerasan terhadap warga mutlak dimintai pertanggung jawaban,” demikian rilis resmi SETARA Institute.

Sementara, Kasdam I/BB, Brigjen TNI Murdjito menyerahkan bantuan sebesar Rp700 juta untuk pembangunan masjid di kota Medan yang membutuhkannya. “Untuk pembangunan Kota Medan, Kodam siap membantu apalagi membangun dalam pengembangan masjid ini Kodam I/BB siap baik segala tenaga ataupun peralatan. Kami juga mohon maaf pada masyarakat yang apabila ada melukai masyarakat dalam hal ini,”tegas Murdjito.

Acara penyerahan santunan tersebut di saksikan Wakil Wali Kota Medan, T Dzulmi Eldin, Al Ustadz Zulfikar Hazar LC, Ormas Islam dari FPI Sumut yang digelar di Masjid Al Amin, Jalan Prof HM Yamin Medan. “Kami juga mengucapkan terima kasih pada Kodam I/BB karena telah memberikan bantuan berupa dana Rp700 juta pada masjid,”tegas Zulfikar Hazar.

Dana yang Rp700 juta itu akan kita salurkan pada masjid-masjid. Hal inilah yang kita luruskan dana itu bukan untuk kepentingan ormas-ormas Islam ataupun untuk kepentingan pribadi akan tetapi bantuan itu untuk masjid. Umat Islam saat ini harus paham dalam masalah-masalah masjid, infaq wakaf. Jangan masalah ini dijadikan kambing hitam. Tanah tersebut tidak pernah di wakafkan oleh Kodam. (sam/mag-8/mag-7/rud)

BELAWAN- Sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki warga keturunan Tionghoa yang belakangan diketahui bernama A Hok (30), warga Jalan Karya Dame Pondok Surya, Medan Barat ditemukan tewas mengenaskan di kawasan Jalan Tol Mabar Kecamatan Medan Labuhan, Jumat (6/5). Saat ditemukan jenazah korban dalam keadaan terikat dan terbungkus plastik di masukkan dalam lemari pakaian.

Keterangan yang dihimpun, jenazah korban pertama kali ditemukan warga sekitar Selanjutnya, polisi yang menerima informasi mengecek ke lokasi penemuan mayat. Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, AKP Hamam, saat ditemukan jenazah korban terikat, kepalanya ditutup pakai plastik dan dilakban serta terbungkus plastik di dalam lemari. Selanjutnya, jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan untuk dilakukan otopsi.

Menurut Hamam, diduga korban dibunuh kemudian mayatnya dibuang.“Diduga korban dibunuh dengan cara memukul bagian kepala hingga mengalami pendarahan yang serius. Korban sendiri meninggal akibat luka serius di kepalanya,” tambahnya. “Polisi masih melakukan penyelidikan guna pengembangan lebih lanjut,” tandasnya.

Adik korban, Chandra (20) mengaku, abangnya bekerja sebagai pedagang handphone di Millenium Plaza. Abangnya, sudah dua hari menghilang dari rumah. Saat pergi, abangnya mengendarai sepeda motor Suzuki dan membawa uang Rp5 juta.

Namun saat ditemukan sepeda motor serta uang korban telah raib. “Abang saya kerja di Millenium Plaza. Dia kalau pergi membawa uang Rp5 juta. Rabu yang lalu dia tidak pulang ke rumah. Kami pikir dia di rumah temannya. Ternyata saat ditemukan abang saya sudah tewas,” jelasnya.

Menurut Chandra, abangnya merupakan seorang mualaf dan baru menikah sekitar satu tahun yang lalu. Saat ini istri korban, Dhani sedang hamil muda. “Malam itu, kakak ipar saya mimpi kalau dia memakai baju selayar serta giginya copot.

Tapi ternyata abang saya meninggal dan dibunuh,” katanya
Menurutnya, abangnya, merupakan ssosok yang ramah. Dia juga tulang punggung keluarga di rumah dan semua menyayanginya.Istri korban, Dhani terus-menurus menangis di depan kamar mayat RSU Pirngadi Medan. (mag-7/mag-11)

Kasus Korupsi di Disdik Medan

MEDAN-Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara AK Basuni kembali menegaskan dirinya akan menyelesaikan sejumlah kasus yang tertunda di Kejatisu pasca ditinggalkan Sution Usman Adji semasa menjabat sebagai Kejatisu.

Salah satu kasus yang tertunda diantaranya dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Kota Medan yang diduga melibatkan Kepala Disdik Kota Medan, Hasan Basri. Dan itu menjadi target karena merupakan utang pejabat lama.
“Iya, itu salah satu kasus yang menjadi utang. Saya akan datan semua kasus yang tertinggal yang menjadi utang. Memang kasus itu baru saya dengar,” tegas Kajatisu, AK Basuni pada wartawan, Jumat (6/5).

Dikatakan Basuni lagi, dirinya sudah meminta sejumlah laporan dari anggotanya untuk dipelajari. “Saya baru menjabat di sini (Kejatisu) jadi harus banyak mempelajari kasus-kasus yang menjadi hutang kita,” tegas Basuni. Begitupun, dalam kasus tersebut dirinya tidak mau gegabah karena manyangkut dunia pendidikan.

“Saya tidak mau gegabah untuk memanggil orang. Apalagi menyangkut dunia pendidikan. Dalam penyelidikan tersebut, kita tidak perlu memanggil orang banyak. Cukup tiga orang saksi yang terpenting ada barang bukti bentuk penyimpangan,” tegas Basuni.

Basuni juga mengaku dirinya tidak akan memanggil orang banyak. Dirinya memberikan tenggang waktu 30 hari untuk melakukan penyelidikan. “Cukup 30 hari saja melakukan penyelidikan tidak perlu lama-lama dan memanggil orang banyak mengungkap kasus korupsi itu, apalagi dalam dunia pendidikan,” tegas Basuni.

Seperti diketahui dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Kota Medan yakni pemotongan dana BOS untuk Kadisdik sebesar 10 persen dari dana APBD Medan senilai Rp1,5 miliar TA 2007/2008.

Selian itu juga pengutipan dana sertifikasi guru Rp500 ribu per orang, pengutipan buku paket SMA sebesar 10 persen pada SMA negeri se-Kota Medan. Juga dugaan pengutipan uang kartu pelajar Rp500 ribu per siswa. Dana tersebut sebenarnya telah dianggarkan pencetakan dalam APBD Kota Medan setiap tahunnya senilai Rp2 miliar.

Ada juga pengangkatan kepala sekolah yang diduga terjadi KKN karena tidak sesuai Daftar Urutan Kepangkatan (DUK). Selain itu dugaan korupsi pembangunan ruang kelas Internasional SMA Negeri 1 Medan tahun 2007-2008 senilai Rp1,4 miliar yang sempat ditangani Kejatisu tapi mengendap. (rud)