Atribut Partai Dibakar, Massa dan Polisi Nyaris Bentrok

MEDAN-Kepemimpinan Andi Achmad Dara sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumut mulai diuji. Hari pertama berkantor di Gedung Partai Golkar Sumut di Jalan KH Wahid Hasyim dan berkoordinasi dengan pengurus DPD Golkar lain, Jumat (29/4), Andi Achmad Dara didemo puluhan pria pendukung Syamsul Arifin.

Para Kader Golkar itu mempertanyakan kebijakan DPP melengserkan Syamsul dan menolak kepemimpinan Andi yang akrab disapa Adey itu di Golkar Sumut. Mereka juga minta Adey dan pengurus DPP Golkar lain kembali mendudukkan gubernur Sumut nonaktif itu sebagai Ketua DPD Golkar Sumut.

Massa pendukung Syamsul itu juga menuding Adey sebagai pengacau situasi kondusif Partai Golkar di Sumut. “Jangan kau obok-obok Golkar di Sumatera Utara ini,” teriak para pengunjuk rasa.

Massa menuangkan kemarahanya dan meminta agar Adey kembali ke Jakarta. “Hai kau orang Jakarta, jangan kau kacaukan Golkar Sumut ini. Hidup Syamsul…,” teriak para pengunjuk rasa lagi.

Situasi sempat tegang disaat para pengunjuk rasa membakar atribut partainya dan mengancam membakar kaos berlambang pohon beringin itu jika Adey tidak menemui mereka. “Kami minta kepada ketua agar datang kemari menemui kami… Jika tidak, kami akan membakar atribut ini serta membakar kaos yang kami gunakan ini. Cepat ketua, segera temui massa aksi,” teriak para pengunjuk rasa.

Para pengunjuk rasa bahkan nekat menerobos penjagaan ratusan personel polisi untuk masuk ke gedung bercat kuning itu. Pendemo nyaris bentrok dengan aparat keamanan dari Polresta Medan dan Polsekta Medan Baru untuk mengantisipasi aksi anarkis massa. Kapolresta Medan Kombes Pol Tagam Sinaga juga datang sebentar memantau kondisi di lokasi.

Massa yang sejak pukul 15.00 WIB berada di pelataran kantor Golkar itu, akhirnya diterima langsung Plt DPD Golkar Sumut. Setelah pertemuan tertutup dengan Adey para delegasi itu keluar tanpa sepatah kata pun, membisu.

Plt Partai Golkar itu Andi yang dikabarkan akan memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan yang sejak lama ditunggu, malah buru-buru memasuki mobilnya tanpa berkomentar apapun, “Awas, bapak mau lewat…. Itu Pak langsung ke mobil saja,” ujar ajudanya sembari membuka pintu mobilnya BP 118 N warna hitam.

Sebelumnya, Adey menjanjikan tidak akan merancang pelaksanaan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) untuk merombak susunan kepengurusan, termasuk memilih ketua Golkar Sumut defenitif.

“Musdalub atau apa pun namannya, tidak ada itu. Saya tidak bertugas untuk mengantarkan Musdalub. Saya hanya membantu memenej organisasi partai kita di Sumut,” ujar Andi Achmad Dara saat dihubungi Sumut Pos, kemarin (28/4).

Politisi asal Sumatera Selatan itu menjelaskan, langkah yang akan segera dilakukan sebagai Plt ketua Golkar Sumut, dirinya akan secepatnya melakukan konsolidasi. Langkah ini dianggapnya penting mengingat persiapan menghadapi pemilu 2014 harus dilakukan sejak sekarang.

“Targetnya menambah kekuatan Golkar di Sumut, minimal mempertahankan yang sudah diraih dalam pemilu 2009. Tidak ada pemikiran aneh-aneh seperti Musdalub. Semua untuk kepentingan partai,” terang koordinator pemenangan pemilu wilayah Sumatera DPP Golkar itu.

Kader Lompat Partai
Sejak Syamsul Arifin dilengserkan dari posisi Ketua DPD 1 Golkar Sumut, berbagai isu bermunculan. Mulai dari perpecahan di internal partai hingga aksi loncat partai yang dilakukan para kader.

Isu yang santer terdengar, banyak kader partai beringin yang mengincar Partai Demokrat untuk tempat berlabuh. Sementara itu, Ormas Nasional Demokrat (Nasdem) yang baru saja resmi mendaftar sebagai parpol peserta Pemilu 2914, menjadi salah satu pilihan berpindah haluan.

Kendati demikian, anggota Fraksi Golkar DPRD Sumut Isma Fadly Ardhya Pulungan enggan berkomentar. “Saya tidak tahu ada isu itu,” katanya mengelak. Nah, apakah hal ini pertanda Golkar Sumut pecah? pria yang duduk sebagai Sekretaris Komisi A DPRD Sumut ini tak mau enggan menjawabnya.

Wakil Sekretaris DPD 1 Golkar Sumut Sabar Syamsurya Sitepu juga membantah ada perpecahan di tubuh Golkar Sumut dan kemungkinan kader lompat partai. “Masih solid, yang suka pindah-pindah partai itu kutu lomcat namanya. Di Golkar tidak ada,” tegasnya.

Analis politik asal Universitas Sumatera Utara (USU), Ridwan Rangkuti, behkan melihat  keinginan kader Golkar untuk pindah ke partai lain merupakan sebuah yang merugikan. Merugikan misalnya, kalau lompat ke Demokrat, dipastikan tidak akan ada jabatan yang akan dipegang.

Karena, Demokrat telah melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda). Sementara, untuk Nasional Demokrat (Nasdem) belum tentu akan menjadi Parpol. Karena sampai saat ini masih dalam proses verifikasi. Dan dari proses tersebut belum tentu juga, Nasdem akan menjadi Parpol.

“Sebelum Syamsul Arifin diberhentikan sementara, memang sudah banyak yang berpindah. Namun, kalau kader pindah karena Syamsul Arifin diberhentikan, apakah itu menguntungkan? Kalau ke Demokrat, (posisi) sudah penuh, sementara Nasdem saat ini masih dalam pencarian konsep,” jelasnya.

Ridwan Rangkuti melihat tak ada pengaruh signifikan pelengseran Syamsul dari posisi Ketua DPD Golkar dengan hasil pilgubsu 2013 mendatan dan pada Pemilu 2014.

“Golkar adalah partai yang matang pengalaman, pergantian pimpinan tidak akan memberikan perubahan atau pengaruh yang terlalu besar. Mengenai suara, Golkar punya Tri Sukses yakni, Sukses Pemilu 2014, Pilkada 2013, dan Sukses pengkaderan. Dan ini tidak dimiliki yang lainnya, termasuk Nasdem,” terangnya. (mag-8/ari)

MEDAN- Sabtu (30/4) pagi ini Sumut Pos menggelar seminar sehari dengan topik “Pemekaran Medan Utara di Ambang Mata” di Ruang Royal 2 Hotel Asean International Jalan H A Adam Malik, Medan.

Kerja bareng Event Organizer (EO) dan Litbang Sumut Pos dan didukung PLN Wilayah Medan ini merupakan kegiatan perdana pada tahun 2011. Sebelumnya, akhir Desember silam kegiatan serupa juga digelar di Garuda Plaza Hotel mengambil topik “Reorientasi Pelayanan Publik di Pemko Medan”.

Ketua Pelaksana Darwin Purba mengatakan, seminar sehari ini merupakan bagian dari program EO dan Litbang dalam mengemban misi edukasi yang harus diberikan setiap media kepada publik. Topik yang diambil bersumber dari isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat. “Kami melihat seminar adalah momen paling pas mempertemukan pemerintah dan pemangku kebijakan dengan elemen masyarakat. Kali ini topik yang kami pilih soal polemik pemekaran Medan utara, karena isu ini yang sedang hangat dibahas. Anggota DPRD juga sudah memberikan perhatian khusus soal ini,” katanya.

Menurut Darwin, sejumlah pembicara yang diminta sebagai narasumber sudah menyatakan kesiapannya hadir sejak jauh-jauh hari. “Kami memang agak  kompromi dengan waktu para narasumber. Tentu saja agar pembicara yang tampil relevan dengan isu yang didiskusikan di seminar nanti,” dia menambahkan.

Wakil Ketua Pelaksana Valdesz J Nainggolan menambahkan, empat narasumber yang sudah confirm adalah Wali Kota Medan Rahudman Harahap, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ikrimah Hamidy, anggota Tim Pemekaran Ibeng S. Rani, dan Drs Ridwan Rangkuti, MA.

“Kami mengundang berbagai kalangan agar isu pemekaran ini dapat dikaji secara objektif. Ada yang pro dan kontra sehingga ada perimbangan dalam diskusi,” katanya. Seminar juga akan dihadiri dua anggota DPD RI yakni Parlindungan Purba dan Rahmat Shah yang akan tampil memberikan sambutan.

Untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam seminar ini, kata Valdesz, pihaknya sengaja mengundang pakar politik Drs Ridwan Rangkuti MA dari Universitas Sumatera Utara. “Sebetulnya kami mengundang DR Fikarwin Zuska selaku Ketua Tim Kajian Ilmiah Pemekaran Medan Utara, tapi beliau berhalangan hadir. Jadi kami mempercayakan kepada pak Ridwan Rangkuti sebagai narasumber dari kampus,” dia menguatkan.

Ombudsman Sumut Pos Vincent Wijaya menyambut baik penyelenggaraan seminar tentang wacana pemekaran Medan Utara ini. Dia melihat perlu ada suatu momen agar para pemangku kepentingan (stakeholders) dan seluruh elemen yang berkepentingan terhadap pemekaran duduk bersama membincangkan masalah tersebut.

‘’Selama ini banyak yang tidak setuju tapi menyampaikannya lewat media saja, sedangkan yang mendesak bergerak sendiri seperti organisasi bawah tanah. Jadi perlu pemahaman komprehensif yang difasilitasi media seperti yang digagas oleh Sumut Pos,’’ pungkasnya.(eo)

Kasus Penganiayaan PNS Pemprovsu
MEDAN-Nasib Ir Masfar (MF), PNS yang bertugas sebagai sopir ibu-ibu PKK di Provsu yang diduga dianiaya orang suruhan orang kuat di Pemko Medan, mengundang banyak empati. Salah satunya dari Profesor Arief Nasution sebagai tokoh masyarakat. Kepada wartawan koran ini, Arief menyebut kejadian itu sebagai kanibalisme pejabat publik yang sangat mencederai perasaan masyarakat.

Untuk itu, dia menantang petugas untuk bergerak cepat mengusut tuntas kasus tersebut secara objektif dan transparan. “Jangan hanya fokus pada penyiraman soda api di Jalan Adam Malik yang diusut, tapi juga siapan
orang di balik penganiayaan itu,” katanya.

Prof Arief melihat adanya unsur perencanaan yang mendahului penganiayaan tersebut. Untuk itu dia berharap kepolisian mengantisipasi berbagai upaya untuk menghilangkan bukti-bukti. “Juga menghilangkan nyawa korban yang kemungkinan dilakukan untuk menghentikan penyelidikan kasus ini,” pungkasnya.

Penyelidikan kasus penganiayaan Ir Masfar (MF), PNS yang bertugas sebagai sopir ibu-ibu PKK di Provsu yang diduga melibatkan orang kuat di Pemko Medan.

Di sisi lain, meski penyidik Reskrim Unit I Kejahatan dan Kekerasan (Jahtanras) Polresta Medan mulai melakukan pengusutan kasus penganiayaan secara bersama-sama ini, Kapolresta Medan Kombes Pol Tagam Sinaga mengaku pihaknya kesulitan menangani kasus ini. Kapolres beralasan, selain kondisi korban yang kritis dan dirawat intensif di RS Columbia Asia akibat dugaan disiram soda api, pelapor yang juga istri korban belum bersedia di BAP lanjutan.

”Kita sudah membentuk tim. Penyidik saat ini tengah mendatangi rumah sakit tempat korban (Ir Masfar) dirawat. Namun belum dapat dipastikan apakah pelapor maupun korban sudah dapat di-BAP atau belum,” ujar Kapolresta Medan didampingi Wakasatreskrim AKP Ruruh Wicaksono di Mapolresta Medan, Jumat (29/4).

Polresta Medan sudah menerima pengaduan resmi dari keluarga korban dengan pelapor atas nama Sri Listrikaningsih (41), istri Ir Masfar. Laporan penganiayaan dan penyiraman soda api tertuang dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor: STPL/1033/IV/2011/SU/Resta Medan tertanggal 25 April 2011. STPL ditandatangani penyidik pembantu, Bripka Robert Panjaitan dan diketahui Inspektur dinas B, Aiptu Zul Efendi.

Untuk melengkapi berkas perkara, laporan pengaduan korban telah dilengkapi surat permohonan visum et repertum kepada pihak Rumah Sakit (RS) Columbia Asia Jalan Listrik, Medan dengan nomor R/169/IV/2011/Resta Medan.

“Pelapor belum bersedia diperiksa lebih lanjut, karena mengurus suaminya di rumah sakit. Hal tersebut kita izinkan dengan syarat bersedia menandatangi surat pernyataan belum bersedia diperiksa,” ucap Tagam.

Tagam menegaskan, surat pernyataan tersebut penting untuk menghilangkan anggapan polisi lamban menangani kasus tersebut. “Bagaimana mau cepat ditindaklanjuti, semetara para saksi dan korban belum bersedia diperiksa,” cetus Tagam.

Meski sudah melakukan penyidikan dengan sistem “jemput bola” dengan mendatangi dan memeriksa korban di rumah sakit, hingga pukul 17.30 WIB penyidik belum dapat memeriksa korban yang masih dalam keadaan kritis.
Disinggung dugaan keterlibatan oknum pejabat tinggi di Medan dalam kasus tersebut, Tagam belum dapat memberikan keterangan. “Kalau di laporan polisinya, terlapor masih berstatus lidik. Jadi kami belum tahu siapa pelakunya,” tukasnya.

Dengan segala keterbatasan itu, polisi ditengarai belum mampu mengusut aktor di balik penganiayaan yang diduga dilatarbelakangi cinta segi tiga ini. ”Belum tahu Mas, kan masih lidik. Saya juga masih belum tahu jelas itu. Emang gimana sih ceritanya bang,” kata AKP Ruruh balik bertanya.

Lebih lanjut Kapolresta menambahkan, hingga saat ini pihaknya telah memeriksa beberapa saksi. Salah satunya berinisial DS yang diketahui orang dekat korban, Ir Masfar, serta beberapa orang lain. ”Inisialnya DS. Lainya nanti dulu lah ya, kan masih lidik,” ujar Tagam.

Ketika kembali ditanya soal dugaan keterlibatan orang kuat di Pemko Medan di balik peristiwa ini, Kapolresta malah emosi. “Polisi tidak dibenarkan untuk menduga-duga dan mengkait-kaitkan perkara, kita akan tindak dan bertindak sesuai hukum dan bukti-bukti, jadi tidak ada duga-dugaan,” tegas tagam. (tim)