LABUHAN- Imran (42), warga Gang Jagung Lingkungan V Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan harus menahan sakit,  karena tubuhnya terbakar diduga akibat minyak tanah oplosan.

Insiden tersebut berawal, Selasa (17/5) malam, kektika itu sedang mati lampu. Korban yang ingin menghidupkan lampu petroma namun minyaknya sudah habis. Kemudian, dia menyuruh istrinya membeli minyak tanah di warung yang tak jauh dari rumahnya. Setelah minyak tanah dibeli,  Imran langsung mengisikan minyak tanah ke dalam  tabung minyak lampu petromanya.

Naas baginya tiba-tiba saja, api yang saat itu disulut langsung meledak, akibatnya api langsung menyambar tubuhnya. Kini, korban harus menahan rasa sakit dan dirawat di RS Mitra Medika.

“Mungkin minyak lampunya oplosan dengan bensin makanya saat disulutkan api langsung menyambar,” ujarnya.(mag-11)

Antre Pembayaran di Bank, Bisa Daftar di Kampung Halaman

Sekarang ini mendaftar Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2011 harus melalui online.  Tak dapat dipungkiri perkembangan teknologi ini sedikit banyak membawa pengaruh. Seperti apa?

INDRA JULI, Medan

Sejak dimulainya Selasa (3/5) lalu, antrean pembelian formulir Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2011 masih terlihat di halaman Bank Mandiri Universitas Sumatera Utara (USU), Kamis (19/5). Hingga memasuki jam makan siangn antrean yang dibatasi dengan tali rafia itu masih berlanjut. Meskipun antrean tidak sepanjang tahun-tahun sebelumnya, tetap saja pergerakan terlihat lambat.

Begitu pun matahari yang mulai menyengat tak mengendurkan semangat calon-calon mahasiswa itu. Setelah mengisi slip penyetoran, dengan tertib mereka melakoni menunggu giliran untuk tempat kosong di barisan berikutnya. Untuk berlanjut dengan antrean yang hanya disediakan satu baris di teller. Setelah melakukan pembayaran sesuai dengan pilihan, IPA, IPS, atau IPC mereka pun akan mendapatkan kode PIN yang akan digunakan untuk melakukan pendaftaran secara online.

Jainal (19), lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Berastagi Kabupaten Karo yang sudah mengantre 30 menit lamanya. Bintik keringat yang terlihat di wajah dan lehernya tak membuatnya keluar dari barisan. Sesekali slip pembayaran diayunkan di wajahnya untuk menghela panas yang menerpa. “Saya datang bersama paman dari jam 12.00 WIB. Ya, sampai sekarang masih berdiri,” aku Jainal yang berencana mendaftar di Deparemen Ilmu Komputer USU.

Menurut Jainal, system online yang digunakan sedikit banyak membantu pendaftaran menjadi lebih mudah. Pasalnya, dengan kode PIN yang didapat, pendaftaran dapat dilakukan di kampung halaman atau pun dari rumah. “Tidak perlu harus ke USU lagi. Dari warnet juga bisa. Cuma ya ini lah, antrenya saja yang lama,” tambahnya.

Kemudahan itu juga diakui Daniel (20), yang mendampingi adiknya Rudi (17) yang berencana mendaftar di Fakultas Hukum USU dan Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Medan (Unimed). Namun, kurangnya sosialisasi mengenai ketiga sistem pembayaran tadi membuat tidak bisa memanfaatkan sistem Anjungan Tunai Mandiri (ATM) juga Mandiri Online. “Saya tidak tau pasti bagaimana menggunakan ATM atau e-banking. Tapi pada prinsipnya sistem online ini jelas mempermudah peserta SNMPTN 2011 ini,” ucap Daniel.

“Sebenarnya pembayaran bisa juga dilakukan dimana saja melalui ATM atau Mandiri Online. Nantinya di slip ada kode PIN Untuk mengakses ke laman SNMPTN. Di halaman pendaftaran peserta tinggal mengisi biodata, dan menentukan lokasi ujiannya,” jelas Front Liner Erisma Gultom kepada Sumut Pos.

Pendaftaran secara langsung lanjutnya peserta tinggal mengisi form dengan nomor pada Nomor Induk Siswa (NIS) atau boleh juga Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK). Antisipasi keberadaan NIS ganda, panitia memasang nomor kode sesuai daerah asal sekolah. “Sebenarnya gelombang alumni sejak tanggal tiga sampai sembilan. Tapi belakangan kita diinstruksikan untuk menerima kembali pendaftar dari alumni. Penjelasan lebih lanjut mengenai pendaftaran online ini dapat dilihat di website resmi http://www.snmptn.ac.id/,” tambahnya.

Kemudahan proses yang ditawarkan system pendaftaran online berbanding terbalik dengan penjual kisi-kisi soal SNMPTN yang mewarna proses SNMPTN dari tahun ke tahun. Karena pendaftaran yang tidak harus dilakukan di Kota Medan lagi, para pedagang tadi pun harus merasakan penurunan omset penjualan. Begitu juga dengan penjual map, materai, dan alat tulis tak semeriah sebelumnya.

“Ya, jelas berpengaruh lah, bang. Makanya dari tanggal tiga itu hanya beberapa yang laku. Apalagi harganya juga tidak bias kita patok, tergantung minat pembeli. Seperti ini sepasang cuma saya jual Rp15.000,” keluh salah seorang pedagang kisi-kisi soal SNMPTN, Pakpahan yang dibenarkan beberapa rekannya.

Begitupun, mengisi kekosongan order tadi, Pakpahan bersama rekan lainnya turut membantu peserta mulai dari mengisi slip pembayaran sampai memahami berbagai syarat yang diterapkan untuk proses pendaftaran online. “Banyak juga tadi yang salah, kasihan saja, bang,” pungkasnya. (*)

MEDAN-Gaji 593 tenaga medis dan tenaga administrasi di RSU dr Pirngadi Medan di bawah upah minimum kota (UMK) Medan Rp1.197.000. Seperti yang dialami perawat di Instalansi Gawat Darurat (IGD) yang tak disebutkan namanya.

Menurutnya, sudah 1 tahun bekerja dia hanya mendapatkan upah sebesar Rp750.000 per bulann
Begitu juga dengan Febri Nanda. Petugas Administarsi Instlansi Gawat Darurat (IGD) yang sudah bekerja selama 3 tahun itu hanya mendapatkan Rp600.000 per bulan. “Pertama kali saya bekerja di RSU dr Pirngadi Medan gaji saya hanya Rp300.000 per bulannya. Setiap tahunnya saya mendapatkan surat perpanjangan kontrak atau disebut surat keterangan (SK),”ujarnya.

Humas RSU dr Pirngadi Medan, Edison Peranginangin saat dikonfirmasi mengatakan, 593 tenaga sukarela upahnya ditentukan oleh pihak manajemen, kemudian setiap tahun dilakukan perpanjang kontrak gajinya Rp600.000-Rp1.200.000 per bulan. Mereka tidak akan diajukan sebagai PNS.

“Kalaupun ada secara individu mengajukan PNS sewaktu dibuka CPNS, ada juga yang lulus menjadi PNS ditugaskan di RSU dr Pirngadi Medan,” ungkapnya.

Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Disosnaker) Kota Medan, Drs HT Irwansyah menilai, tenaga medis sukarela yang bertugas di RSU dr Pirngadi sebenarnya tidak digaji karena meraka masih dalam belajar secara akademis medis. “Kita sudah mengecek laporan di administrasi RSU dr Pirngadi Medan jumlah PNS yang bertugas kemudian berapa tenaga honor,” katanya.

Irwan menuturkan, untuk tenaga medis sukarela tidak ada laporan serta tidak ada didaftar ke Dinsosnaker Kota Medan.

“Kita tidak bisa menindak karena pekerja sudah membuat perjanjian kedua belah pihak antara pekerja dan perusahaan. Pekerja pun tidak ada mengeluhkan hal tersebut serta tidak ada paksakan terhadap upah yang diberikan walaupun upah tersebut di bawah UMK dan UMR,”ungkapnya.

Irwan menambahkan pihaknya selalu melakukan pengecekan terhadap semua perusahaan terhadap upah yang diberikan kepada pekerja. “Kalau terjadi akan diberikan sanksi sesuai Undang-undang No 13 tahun 2003, tentang ketenagakerjaan. Kita maunya perusahaan harus memberi upah sesuai dengan standar upah UMK dan UMR,” tandasnya. (mag-7)

MEDAN-Baru tujuh bulan tepatnya November 2010 lalu, gedung DPRD Sumut ditempati anggota dewan. Tapi, salah satu resplang di tingkat dua gedung baru DPRD Sumut, tepatnya di depan ruang Fraksi PKS DPRD Sumut sudah rusak dan berlubang. Anehnya, kerusakan itu terkesan dibiarkan dan tidak ditanggapi oleh pihak Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Sumut. Kondisi ini membuat anggota dewan tercengang dan kecewa atas hasil pembangunan gedung tersebut.
“Iya, kok seperti ini. Bentar-bentar sudah rusak. Padahal, baru November 2010 lalu ditempati,” kata anggota Fraksi PKS DPRD Sumut, Taufik Hidayat, Rabu (18/5).

Yang membuat kecewa pria yang juga anggota Komisi A DPRD Sumut tersebut adalah gedung tersebut belum diresmikan. Karena rencananya akan diresmikan bersamaan dengan gedung baru DPRD Sumut yang saat ini dalam pembangunan. “Ini juga belum diresmikan, karena rencananya bersamaan dengan gedung yang di sebelah. Kemungkinan akhir tahun atau awal tahun ini,” katanya. (ari)

MEDAN- Mencuatnya isu pemutasian terhadap sejumlah pejabat eselon II di Pemerintah Kota (Pemko) Medan akhir-akhir ini, membuat para pejabat eselon II dan III yang ada menjadi ketar-ketir dan pasrah.

“Ya, okelah kalau memang harus diganti. Itu kan hak wali kota. Tapi, janganlah sampai non job. Kan nggak fair juga,” ungkap salah seorang pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemko Medan yang enggan disebutkan namanya, saat ditemui Sumut Pos di Balai Kota Medan, Kamis (19/5).

Jika dirinya dicopot dan tidak diberikan jabatan lagi, sambung kepala SKPD yang baru angkat beberapa bulan ini, akan membuatnya kesulitan untuk membayar hutang-hutangnya.

“Janganlah sampai non job kalau bisa. Tahulah PNS, banyak hutang dimana-mana,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga (Kadispora) Kota Medan, Hanas Hasibuan saat ditanyai hal yang sama, mengaku siap jika dirinya akan dievaluasi. “Itu kan hak wali kota, jadi kita siap kalau memang harus dilakukan itu. Evaluasi itu juga, berdasarkan hasil kerja kita selama ini,” ungkapnya.

Sedangkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Syaiful Bahri yang ditemui Sumut Pos di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Wilayah Sumut Jalan Imam Bonjol, kemarin pagi (19/5), di sela-sela acara Memorandum Of Understanding (MoU) antara BPK RI dengan kabupaten/kota se Sumut menyatakan, pemutasian atau pergantian pejabat eselon di Pemko Medan lebih-lebih untuk peningkatan kinerja serta pencapaian visi dan misi wali kota.(ari)

Pertemuan Komisi A DPRDSU-Kemenkeu tak Ada Kesimpulan

MEDAN-Pertemuan antara Komisi A DPRD Sumut dengan pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Tim Mabes TNI AU, serta Lanud Medan di Jakarta, Kamis (19/5), tidak menghasilkan sebuah kesimpulan.

Artinya, persoalan sengketa tanah Sari Rejo hingga saat ini belum juga akan terselesaikan.  “Normatif saja, artinya pertama pihak TNI AU menyatakan, kalau ada keputusan pemerintah yang berwenang tentang tuntutan masyarakat, maka mereka akan patuh. Kemudian, TNI AU tidak mau menyatakan tanah Sari Rejo milik masyarakat. Tanah itu katanya, sudah jadi aset negara seluas 500 hektar lebih,” terang anggota Komisi A DPRD Sumut, Raudin Purba yang dihubungi via telepon oleh Sumut Pos.

Hasil akhir dari pertemuan itu adalah akan ada pertemuan lanjutan, yakni mempertemukan antara masyarakat yang diwakili Azidin, TNI AU dan Menteri Keuangan. Sayangnya, kepastian pertemuan itu juga tidak pasti kapan akan dilaksanakan.

Sementara itu, Ketua Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas) Riwayat Pakpahan kepada Sumut Pos berkeyakinan, Register IKN No 50506001 menyatakan, Tanah Sari Rejo bukan termasuk aset negara. (ari)

MEDAN-Baru tujuh bulan tepatnya November 2010 lalu, gedung DPRD Sumut ditempati anggota dewan. Tapi, salah satu resplang di tingkat dua gedung baru DPRD Sumut, tepatnya di depan ruang Fraksi PKS DPRD Sumut sudah rusak dan berlubang. Anehnya, kerusakan itu terkesan dibiarkan dan tidak ditanggapi oleh pihak Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Sumut. Kondisi ini membuat anggota dewan tercengang dan kecewa atas hasil pembangunan gedung tersebut.
“Iya, kok seperti ini. Bentar-bentar sudah rusak. Padahal, baru November 2010 lalu ditempati,” kata anggota Fraksi PKS DPRD Sumut, Taufik Hidayat, Rabu (18/5).

Yang membuat kecewa pria yang juga anggota Komisi A DPRD Sumut tersebut adalah gedung tersebut belum diresmikan. Karena rencananya akan diresmikan bersamaan dengan gedung baru DPRD Sumut yang saat ini dalam pembangunan. “Ini juga belum diresmikan, karena rencananya bersamaan dengan gedung yang di sebelah. Kemungkinan akhir tahun atau awal tahun ini,” katanya. (ari)