Pungli Jembatan Timbang

MEDAN- Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) kembali melakukan pemeriksaan terhadap tiga pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut yang tertangkap tangan melakukan pungutan liar (Pungli) di Jembatan Timbang Sibolangit pada Kamis (24/3) lalu. Bahkan, Kajatisu telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Sumut, Razali.

“Sudah dijadwalkan pemeriksaan terhadap Kadishub Sumut untuk mengetahui apakah dia terlibat dalam kasus pungli tersebut,” ujar Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidana Khusus (Pidsus) Kejatisu, Jufri SH di kantornya Jalan AH Nasution Medan, Rabu (30/3).

Namun, Jufri tidak bersedia memberitahukan kapan pemanggilan tersebut akan dilakukan. Dikatakannya, jika Kadishub Sumut tidak mau menghadiri panggilan maka pihaknya akan mengambil tindakan tegas.
“Jika dia tidak hadir, berarti ada perbuatan menghalang-halangi penyelidikan dan bisa juga dikenakan pidana,” katanya.

Pada kesempatan itu, Jufri juga mengatakan, pihaknya juga melakukan pemeriksaan terhadap tiga tersangka oknum pegawai Dishub yang melakukan pungli. “Hari ini (kemarin, Red) kami kembali melakukan pemeriksaan untuk lebih menyempurnakan BAP,” paparnya.

Menurut Jufri, ketiga oknum pegawai Dishub itu masih akan terus menjalani pemeriksaan, selain untuk penyempurnaan BAP, juga sekaligus menggali keterangan dan bukti baru apakah ada keterlibatan pimpinan mereka dalam kasus itu.

Memang sejauh ini, lanjutnya, pihaknya belum mendapat informasi lain, tentang keterlibatan pihak lain selain ketiga oknum itu. “Belum ada penambahan tersangka, masih yang tiga kemarin,” tegasnya.

Diketahui, ketiga oknum Dishub yang ditangkap di Jembatan Timbang Sibolangit tersebut yakni Marlon Sinaga, Ahmad Sofyan, dan Panal Simamora. Dari TKP tim penyidik menyita barang bukti uang senilai Rp16 juta diduga hasil pungli.

Sebelum melakukan penyergapan, tim intelijen Kejatisu lebih dulu melakukan pengintaian selama beberapa hari. Mereka dijerat dengan UU No 31 tahun 1999 diubah UU No 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. (Rud)

MEDAN- Mantan Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota (Pemko) Medan yang saat ini menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga (Kadispora) Medan Hanas Hasibuan, mengakui kalau dirinya telah dua kali menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan. Hal ini disampaikannya kepada wartawan Sumut Pos, usai menghadiri rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Medan 2010 di gedung DPRD Medan, Rabu (30/3).

“Iya, sudah dua kali diperiksa. Tapi lupa, tanggal berapa saja waktu itu,” akunya. Apakah dirinya sudah menerima surat pemanggilan lagi, guna menjalani pemeriksaan selanjutnya? Hanas mengaku belum menerimanya.

Menurutnya, jika nanti ada surat panggilan lagi dari Kejari Medan terkait
persoalan yang dihadapinya, dirinya selalu siap untuk hadir dan memberi keterangan kepada pihak Kejari Medan. “Sampai saat ini belum. Kalau nanti ada lagi pemanggilan, ya pastilah kita datang. Kita selalu kooperatif,” tuturnya.
Pada kesempatan itu, Hanas juga menyatakan, sejak dirinya menjalani pemeriksaan di Kejari Medan, dirinya menjadi sering beribadah. Khusus, ibadah malam yakni, Salat Tahajjud. “Abang jadi sering Salat Tahajud sekarang. Ya, memang harus seperti ini mungkin jalannya. Abang pun nggak tahu apa salah abang,” keluhnya.(ari)

Hakim Pelajari Kasus Said Ikhsan

MEDAN- Terdakwa kasus narkoba, Said Ihsan harus lebih lama lagi menunggu vonisnya. Persidangan minggu lalu dengan agenda pembacaan vonis oleh majelis hakim ditunda. Kemarin, Rabu (30/3), sidang dengan agenda yang sama kembali ditunda dengan alasan majelis hakim masih mempelajari kasus tersebut.

“ Kami baru menangani kasus ini, dan kami harus mempelajari fakta-fakta persidangan sebelum menjatuhkan vonis. Untuk itu, sidang ditunda hingga 4 April 2011,” ujar ketua majelis hakim Erwin Mangatas Malau. Majelis hakim, sebelumnya yang memimpin persidangan tersebut yakni M Sabir, harus diganti menyusul tertangkapnya panitera Edi Suhaeri yang menangani perkara tersebut dengan tuduhan melakukan pemerasan terhadap keluarga terdakwa.

Kuasa hukum terdakwa, Andi Lumbangaol menyesalkan penundaan persidangan yang kedua kalinya ini. “Tapi guna kepentingan persidangan tidak apalah,” katanya. Diharapkannya, dalam menjatuhkan putusan vonis majelis hakim, harus memperhatikan fakta-fakta persidangan.

“Alasan pergantian majelis hakim saya tidak tahu persis. Cuma panitera yang lama tersangkut kasus pidana dan ditangkap Poldasu pada 25 Maret lalu,” katanya.

Pergantian tiga hakim tersebut merupakan realisasi dari janji ketua PN Medan Panusunan Harahap. Bahkan, Panusunan juga telah melakukan pemeriksaan terhadap tiga hakim yang lama yakni M Sabir, Johni Sitohang dan Muhammad.

Menurut panusunan, pergantian majelis hakim itu dilakukan setelah, Polda Sumut menangkap panitera pengganti PN Medan, Edi Suhaeri yang terlibat dalam pemerasan terhadap keluarga terdakwa. Bahkan pihaknya telah melakukan klarifikasi, dengan majelis hakim yang menangani perkara Said Ikhsan.

Dari hasil tersebut, ketiga hakim membantah terlibat dengan kasus pemerasan yang melibatkan panitera pengganti kasus ini. “Namun, akan tetap ada pemeriksaan lebih lanjut terhadap ketiga hakim tersebut. Selain itu, agar tidak menimbulkan polemik berkelanjutan, maka ketiga hakim ini diganti ke hakim yang lain, untuk menjaga independensi hakim,” ujarnya.(rud)