Dendang Celoteh Wak Uteh Sambut Ultah ke-63 Sumut

Wak Uteh, musisi kebanggaan warga Sumatera Utara yang terkenal lewat lagu Angin Koncang, bakal memberikan penampilan terbaik mereka di hari ulang tahun Sumut ke-63. Konsistensi penyanyi lagu pesisir yang setia memadukan nuansa Melayu, Batak, Jawa dan Qasidah ini pantas menjadi kebanggaan warga Sumut.

Dendang celoteh kocak dan bernafaskan makna kehidupan serta perpaduan beberapa budaya di Sumut menjadikan musisi asal Tanjung Balai ini tepat mengisi acara pemuncak ulang tahun Sumatera Utara.

“Kami senang dapat menghibur warga Sumatera Utara, kesempatan seperti ini merupakan satu bentuk perhatian Pemprovsu bagi musisi daerah,” ugkap Wak Uteh.

Selain penampilan Wak Uteh, beberapa kegiatan seperti fun bike, SKJ antar instansi, gerak jalan massal dan beregu serta aerobic dipersiapkan Dispora Sumut dalam merayakan HUT Sumut.(mag-9)

MEDAN- Untuk kedua kalinya Pengadilan Negeri Medan menunda persidangan perkara ruislagh Kebun Binatang Medan (KBM) dengan terdakwa mantan Wakil Walikota Medan, Senin (11/4). Ditundanya persidangan tukar guling lahan KBM ini, alasan jaksa penuntut umum (JPU) Rehulina Purba, karena belum turunnya tuntutan dari Kejaksaan Agung RI.

Untuk itu, majelis hakim yang dipimpin, Sugiyanto langsung mengetok palu, sembari mengingatkan jaksa penuntut umum, minggu depan harus sudah siap-tuntutan tersebut. “Saudara jaksa penuntut umum, minggu depan harus sudah selesai semua segala tuntutan,” tegas Sugiyanto. Pekan lalu, hakim juga telah mengingatkan jaksa penuntut umum untuk tidak lagi menunda persidangan. Sementara itu terdakwa mantan walikota Medan Ramli Lubis, menjadi kesal karena dirinya sudah dua kali mengalami penundaan.(rud)

MEDAN- Alih-alih menjadi pegawai honorer di Pemko Medan, malah uang puluhan juta yang lewong. Ini dialami tiga pemuda yang terbuai janji manis honorer di Bagian Umum Pemko Medan bernama Uut Ikbal Reza.
Ketiga pemuda tersebut yakni Chandra Pranata (26), alamat Jalan Pukat Banting IV No 50 Mandala Medan yang tertipu Rp35 juta. Wahyu Indra Atmaja (26), beralamat di Jalan Air Bersih No 149 B Medan yang telah menyetor Rp14 juta dan yang terakhir adalah Mirwan Syahputra (26) beralamat di Jalan Mistar No 23/25 Medan yang masih menyetorkan uang kepada oknum honorer Pemko Medan tersebut sebesar Rp15 juta.

Karena hal itu, pada akhirnya ketiga pemuda itu dan didampingi orangtua dari seorang korban melaporkan hal itu ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemko Medan, Senin (11/4).

Langkah itu diambil karena, mereka telah menyambangi rumah Ikbal di Jalan Garuda Gang Sidarum No 75 E. Sayangnya, mereka tidak bertemu dengan Ikbal. “Sebelum kami kemari, kami tadi sudah ke rumahnya. Tapi dia nggak ada. Yang ada kakaknya. Kata kakaknya, dia sudah setahun tidak pulang. Makanya kami kemari, karena di surat yang diberikannya ada tandatangan Kepala BKD Pemko Medan,” kata Mirwan Syahputra kepada Sumut Pos.
Sementara, orangtua seorang korban penipuan tersebut yang mengenakan seragam PNS yang engan menyebutkan namanya mengatakan, baik dirinya beserta anaknya serta dua pemuda lainnya bisa tertipu karena dari gaya pembicaraan si Ikbal terlihat meyakinkan. “Gayanya meyakinkan, karena Ikbal ini sempat mengaku sebagai Ajudan Sekda Medan,” katanya.

Namun, saat terus didesak untuk memberi penjelasan tersebut, ibu korban terlihat ketakutan dan tidak bersedia lagi memberi keterangan. Awalnya ibu tersebut sempat bertanya, jika dirinya serta anak dan dua pemuda lainnya memberi keterangan di media, apakah mereka menjadi yang disalahkan atau tidak.

Namun setelah diberitahukan, bahwa mereka tidak bersalah. Tapi tetap saja sang ibu tersebut ketakutan, dan mengajak anaknya serta dua pemuda lainnya untuk pergi meninggalkan BKD Pemko Medan.

Sebelumnya, baik Mirwan Syahputra, Wahyu Indra Atmaja dan Chandra Pranata menuturkan, upaya penipuan yang dilakukan Uut Ikbal Reza tersebut dilakukan sejak Oktober 2010 lalu dengan cara mendatangi mereka satu per satu ke rumah masing-masing.

Setelah itu, barulah mereka diminta Ikbal menyetor uang secara bertahap mulai dari Rp1 juta, hingga Rp5 juta sampai pada akhirnya mencapai Rp35 juta. Ada yang Rp14 juta dan Rp15 juta.

“Saya nggak sampai Rp35 juta, karena saya lihat kok lama-lama nggak jelas. Terakhir dia minta Rp5 juta. Dari situ saya mulai curiga. Katanya waktu itu, Kepala BKD Pemko Medan minta segera dilunasi agar SK-nya bias cepat dikeluarkan,” beber Wahyu Indra Atmaja yang dibenarkan Mirwan Syahputra, dan Chandra Pranata.
Sementara itu, salah seorang staf di BKD Pemko Medan yang tidak bersedia namanya ditulis menyatakan kepada Sumut Pos, dari surat yang diberikan oleh si oknum tenaga honorer tersebut kepada tiga pemuda tersebut tertera bulan Januari 2011, dan atas nama BKD Pemko Medan Parluhutan Hasibuan. Namun, pada Januari 2011 yang menjadi Kepala BKD Pemko Medan masih Lahum Lubis.

“Januari saja, yang kepala BKD nya masih Pak Lahum. Ini suratnya sudah atas nama Pak Parluhutan. Ini sudah jelas penipuan,” ungkap staf BKD yang selalu mengenakan jilbab tersebut.
Terkait hal itu, pihak Bagian Umum melalui Kasubbag Tata Usaha Sumiadi yang dimintai keteranganya menjelaskan, ada tenaga honorer di Bagian Umum Pemko Medan bernama Uut Ikbal Reza. Sayangnya, sudah beberapa bulan tidak pernah terlihat dan tidak pernah masuk kerja. “Ada, tapi sudah lama tidak masuk kerja,” katanya.
Sementara itu,  Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Medan Parluhutan Hasibuan menyangkal adanya tandatangan di surat yang diberikan Uut Ikbal Reza kepada tiga pemuda tersebut.
Pada kesempatan itu, Parluhutan Hasibuan menjelaskan, untuk pengangkatan pegawai honorer Pemko Medan saat ini adalah untuk pegawai honorer 2008. “Saat ini proses 2008. tahun 2009 belum. Pengangkatan pegawai honorer sesuai PP 48 Tahun 2005,” jelasnya.(ari)

Tak Ada Uang

Malang betul nasib ibu enam orang anak bernama Sri Rezeki (38), warga Jalan Datu Kabu Pasar III, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Pasalnya, ibu itu harus mendekam di RSU Pirngadi lantaran tidak memiliki biaya persalinan dan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dari pemerintah.

Sejak Kamis (7/4) lalu, istri dari Yasril Tanjung (45) itu harus dirawat di RSU Pirngadi Medan. Ketika itulah, dirinya hanya memberanikan diri masuk ke rumah sakit tersebut tanpa memegang biaya untuk persalinan.

Setelah ditangani pihak medis RSU Pirngadi Medan, ibu enam anak itu akhirnya tak bisa pulang lantaran tidak memiliki uang untuk melunasi biaya persalinannya. Setelah empat hari di rumah sakit tersebut, baru diketahui bahwa Rezeki tak diberi pulang sebelum melunasi seluruh biaya tunggakan.

“Harusnya hari ini bisa pulang, tapi masalahnya karena dipikir bisa pakai Jamkesmas bisa keluar. Makanya diurus, ternyata tak bisa pulang juga karena tak ada duit, dan kartu Jamkesmas juga tak ada,”katanya ketika ditemui, Senin (11/4).

Dia mengaku, tak diberikan izin meninggalkan RSU Pirngadi oleh perawat di ruang V rumah sakit milik Pemko Medan itu. Sebab, ada tunggakan pembiayaan yang belum dibayarkan. Hal itulah yang membuatnya bingung dan memilih harus bertahan di rumah sakit tersebut.

“Tapi saya belum diketahui berapa jumlahnya, karena saya juga tak punya uang untuk membayarnya,” ucapnya.
Ditanyai kesehariannya, ibu enam anak ini mengakui, penghasilan suaminya hanya Rp750 ribu per bulan, sedangkan dirinya tidak bekerja. Dirinya hanya menjaga anak di rumah. Saat disinggung mengapa tak mengkonsumsi pil KB, “Saya sering lupa mengkonsumsinya, jadi sekarang sudah terbiasa tak mengkonsumsinya,” sebutnya.

Ketika disinggung mengapa dirinya langsung masuk saja ke RSU Pirngadi, Rezeki dijawabnya kenekatan itu lantaran RSU Pirngadi milik pemerintah, sehingga bisa menyediakan layanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). “Ternyata harus menunjukkan kartu lagi, saya kan tak punya kartunya,”sebutnya.

Akibat itulah, dirinya harus tetap menginap dan dirawat di rumah sakit tersebut untuk menunggu proses selanjutnya. Kini, pihak manajemen RSU Pirngadi hanya meminta kepada pasien tersebut untuk melengkapi Kartu Keluarga dan KTP. Setelah adanya bukti administrasi itulah nantinya akan diproses. Direktur RSU Pirngadi Medan, Dewi F Syahnan menyebutkan untuk kasus tersebut pihaknya meminta agar pasien  melengkapi berkasnya. “Kami minta urus KK dan KTP nya. Itu harus ada, jika mau ditanggulangi secara gratis,”ucapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Candra Syafei menyampaikan, bagi pasien bersalin yang tidak memiliki biaya, bisa langsung ditangani gratis di rumah sakit milik pemerintah setempat.  Karena sudah ditanggung dalam APBD Pemprovsu. Tapi, kini rumah sakit belumbuat perjanjiannya. “Saya minta rumah sakit segera mungkin buat perjanjiannya dengan kami,” harapnya. (mag-7)

Dugaan Korupsi Pengadaan Alkes Fakultas Kedokteran

MEDAN-Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) terus melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) di Fakultas Kedokteran (FK) USU untuk rumah sakit pendidikan USU. Sejauh ini pihak Kejatisu telah menemukan beberapa dugaan penyimpangan pengadaan alkes yang anggarannya berasal dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (PAPBN) 2010 senilai Rp39 miliar tersebut (bukan Rp38 miliar sebagaimana berita sebelumnya, Red). Demikian hasil penelusuran dan pernyataan sumber terpercaya wartawan Sumut Pos, akhir pekan lalu.

Untuk melengkapi berkas pemeriksaan, rencananya awal pekan ini pihak penyidik akan memanggil Prof DDM yang dianggap paling mengetahui proses tender pengadaan sejumlah alkes tersebut. Sebelumnya DDM dan tiga profesor lainnya, Prof SYP, Prof CHY dan Prof GLN, telah diperiksa tim penyidik untuk dimintai keterangannya. Akhir pekan lalu, tiga pejabat FK USU yang bertugas memeriksa barang juga telah diperiksa Kejatisu. “Jadwalnya Senin (hari ini, Red) Prof DDM diperiksa lagi,” ujar sumber internal di Kejatisu.

Sumber tersebut mengatakan, keterangan Prof DDM sangat penting untuk mengungkap dugaan korupsi. Disebutkannya, dari pemeriksaan sejumlah saksi, kasus mengarah kepada DDM. Pasalnya yang bersangkutan merupakan pimpinan proyek tersebut. “Ada keterangan yang didapat penyidik yang menyebutkan bahwa DDM bertanggung jawab mengarahkan agar rekanan tertentu memenangkan tender pengadaan alkes,” terang sumber tersebut.

Data yang didapat wartawan koran ini di Kejatisu menyebutkan, pengadaan alkes yang diduga bermasalah itu berjumlah lima item, masing-masing item terdiri dari beberapa unit. Lima alkes tersebut adalah: Mobile X-Ray, Cath Lab, CT Scan, Fluroscope dan Mamograph. Dalam dokumen dari pihak USU disebutkan, kelima item alkes yang terdiri dari beberapa unit tersebut, pengadaannya menghabiskan anggaran sebesar Rp39 miliar.

“Dalam hitungan penyidik berdasarkan sumber-sumber resmi, untuk pembelian alkes itu paling banyak menghabiskan anggaran Rp30 miliar. Sedangkan dalam dokumen USU disebutkan menghabiskan anggaran Rp39 miliar. Sedikitnya diduga ada selisih Rp9 miliar. Pengadaan alkes, juga tidak sesuai rencana kegiatan anggaran (RKA). Tapi untuk menentukan kerugian negara menunggu pemeriksaan BPKP, setelah pengumpulan informasi selesai kita lakukan,” tambahnya.

Dicontohkannya, dalam RKA untuk item alkes Mamograph direncanakan pengadaannya hanya lima unit, namun realisasinya berjumlah sepuluh unit. Tidak hanya itu, jumlah satuan harga untuk masing-masing unit juga dibengkakkan, tidak sesuai dengan dokumen RKA. “Modusnya, pengadaan barang tidak sesuai dengan satuan unit dan satuan harga dalam RKA. Harganya juga jauh dari harga sebenarnya, dari sinilah diduga ada mark up,” tambahnya.

Atas data yang disampaikan sumber wartawan koran ini di Kejatisu tersebut, wartawan koran ini akhir pekan lalu melakukan penelusuran di FK USU dan rumah sakit Pendidikan USU. Sejumlah sumber di USU yang dihubungi memilih bungkam. Mereka umumnya mengatakan tidak etis mengomentari masalah ‘di rumah sendiri’. Namun pada prinsipnya mereka tetap mendukung agar kasus itu segera dituntaskan. “Bersalah atau tidak, menyimpang atau tidak, harus segera diumumkan pihak Kejatisu,” ujar sumber tersebut.

Wartawan koran ini dalam tiga hari terakhir berupaya melihat alat tersebut di rumah sakit pendidikan USU. Namun petugas sekuriti tak memperkenankannya. Memasuki areal rumah sakit yang pembangunannya memasuki finishing akhir itu memang sangat sulit. Seluruh areal masih dipagar seng. Pintu masuk ke areal rumah sakit hanya satu, tepat dari Jalan Dr Mansur. Berbagai cara dilakukan, namun petugas sekuriti mengatakan, hanya pihak yang berkompeten yang boleh masuk ke rumah sakit tersebut.

Sumber wartawan koran ini di Kejatisu mengatakan, pihak penyidik telah meninjau alkes tersebut. Semua ‘barang baru’ tersebut masih dalam kotak. “Jumlahnya belasan kotak, sebagian masih terselubung plastik dan bahan berlapis styrofoam. Jumlahnya memang lengkap, tapi ya itu tadi, tak sesuai dengan RKA,” terangnya.

Informasi lain menyebutkan, sejumlah ruangan di rumah sakit Pendidikan USU terpaksan dibongkar, karena spesifikasi alkes tidak sesuai rencana sebelumnya. Agar alkes muat, sejumlah ruangan direnovasi ulang.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu), Sution Usman Adji, yang dikonfirmasi pekan lalu, terkait perkembangan penyelidikan dugaan korupsi alkes USU mengatakan, pihaknya masih berkutat pada pengumpulan informasi. “Kita masih evaluasi dan masih mengumpulkan segala bentuk informasi. Kita belum bisa menjabarkan pada media, karena kita masih melakukan evaluasi dari penyelidikan tersebut. Memang ada beberapa (petinggu USU, Red) yang diperiksa kemarin. Namun belum bisa diekspos kerena kita hanya mintai keterangan sebagai saksi saja,” tutup Sution.

Prof DDM: Perintah Rektor Tanya Humas

Upaya melakukan konfirmasi atas berbagai persolan pengadaan alkes FK USU, telah maksimal dilakukan. Namun jawaban yang diberikan Prof DDM, orang yang dianggap paling mengetahui proyek yang kini dilidik Kejatisu itu, tak memuaskan. Padahal wartawan koran ini hanya ingin memberikan ruang untuk pihak USU membela diri dengan pernyataan dari pihak-pihak yang terkait langsung.

Wartawan sengaja ingin memberikan tempat seluas-luasnya kepada Prof DDM, yang ditengarai merupakan Pimpro Pengadaan Alat Kesehatan tersebut. Sabtu (9/4) tepat pukul 09.15 WIB, wartawan sengaja mendatangi FK USU untuk menemui DDM yang tak lain adalah seorang guru besar di fakultas tersebut, namun tak berhasil.

Begitu juga saat wartawan mendatangi Gedung Biro Rektor USU pukul 10.00 WIB untuk menemui DDM yang juga staf ahli Pembantu Rektor III USU. Pada kesempatan tersebut, DDM tak berada di tempat.

Tak habis akal, pukul 11.20 WIB, dengan bertanya kepada satpam kampus, wartawan berhasil mendapatkan alamat rumahnya di di Jalan Tridharma No 114, komplek kampus USU. Setelah 15 menit mencoba mengetuk gagang pengunci gerbang rumah, tak seorang pun penghuninya yang keluar rumah.

Wartawan lalu bertanya kepada satpam yang berjaga di rumah tetangga, satu rumah dari rumah Prof DDM. “Ada anaknya di rumah itu Bang, kalau profesornya tak ada, mungkin masih ngajar di Pascasarjana USU,” jelasnya.
Kembali mencoba mengetuk gagang pengunci gerbang rumah, tetap saja tak seorangpun yang menyahut dari dalam rumah.

Berbekal informasi dari satpam, wartawan mendatangi Fakultas Pascasarjana USU. Bertanya di bagian administrasi, ternyata Prof DDM mengajar di Fakultas Pascasarjana Kesehatan Masyarakat program doktoral (S-3). “Namun, saat ini program doktor sedang libur. Jadi beliau tak datang ke kampus,” ujar seorang staf yang tak ingin namanya dikorankan.
Wartawan mencoba mengonfirmasikan pertanyaan tersebut ke Kabag Humas USU Bisru Hafi. Awalnya wartawan mengirimkan pesan singkat (SMS) dengan meminta tanggapan tentang permasalahan di atas. Namun, hingga berita ini dimuat, Bisru tak mengirimkan balasan SMS konfirmasi. Saat beberapa kali dihubungi ke telepon selularnya, Bisru tak mengangkat.
Keesokan hari, Minggu (10/4) wartawan kembali mencoba mendatangi rumah Prof DDM, sekira pukul 14.10 WIB. Sama seperti hari sebelumnya, rumah tersebut seperti tak berpenghuni, tak ada orang yang menyahut panggilan.
Sekira pukul 16.00 WIB, wartawan mencoba menelepon ke nomor telepon selular Prof DDM dengan nomor yang belum pernah digunakan menelepon Prof DDM sebelumnya. Tapi, tak seperti yang diharapkan, beliau hanya mengalihkan wawancara kepada Humas. “Wah, kalau soal itu langsung ke Humas USU saja. Itu sesuai perintah rektor, tak ada yang boleh memberikan jawaban selain Humas,” katanya seraya menutup teleponnya. (saz/rud)