MEDAN- Wali Kota Medan Rahudman Harahap mengklaim lahan sekitar 28 hektar di Bumi Perkemahan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Cabang Gerakan Pramuka Medan (Pusdiklat Cab-Cadika), Jalan Karya Wisata Medan Johor adalah milik Pemko Medan.

Penegasan itu disampaikan Rahudman kepada Sumut Pos usai acara Pengarahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) oleh Kapoldasu Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro di Aula Madinatul Hujjaz, Senin (18/4).
Usai acara itu, siang kemarin, Rahudman berserta rombongan kepala dinas meninjau lokasi. “Itu aset Pemko, jadi tidak ada yang mengklaim itu,” katanya.

Rahudman juga menjelaskan, lahan tersebut juga akan dikembalikan sesuai fungsi awal sebagai bumi perkemahan dan ikon Pramuka Kota Medan. “Kawasan ini akan dimanfaatkan untuk perkemahan kepramukaan. Kawasan ini juga akan dijadikan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Medan. Karena pada Mei nanti akan dimanfaatkan oleh 4.000 siswa Kota Medan melakukan perkemahan bersama di tempat ini,” katanya.

Soal silang sengketa yang terjadi di atas lahan hutan kota itu, Rahudman yang juga Ketua Majelis Pembimbing Pramuka Cabang Kota Medan mengatakan, Pemko Medan akan membuat tim untuk menyelesaikan persoalan itu. Tim tersebut akan secepatnya dibentuk, dan akan diketuai Assisten Pemerintahan Daudta P Sinurat. “Lahan ini aset kita. Kita akan buat tim untuk itu. Biar tidak ada yang mengklaim-klaim lagi. Dan ini akan dimanfaatkan oleh Pramuka untuk menggelar perkemahan,” tegasnya.

Sementara Waka Kwarcab Pramuka Kota Medan Destanul Aulia menjelaskan, sangat menyambut positif dan mendukung upaya yang dilakukan Wali Kota Medan untuk mempertahankan aset Pemko dan memanfaatkannya sebagai fasilitas Pramuka. Sebab, dia mengaku sudah sejak bertahun-tahun lalu kawasan itu dikenal sebagai bumi perkemahan pramuka Kota Medan, namun belakangan waktu ditutup dengan pagar seng karena masalah sengketa.
“Kita pengurus Kewarcab Kota Medan memberikan apresiasi yang penuh kepada Wali Kota Medan selaku Mabicap Pramuka Kota Medan untuk mengembalikan bumi perkemahan Lemcadika sebagai aset Pemko,” ujarnya.

Dia menjelaskan, sewaktu dirinya masih menjadi anggota pramuka tingkat penggalang, Lemcadika merupakan suatu ikon kepramukaan Kota Medan dan tidak ada anggota Pramuka yang tidak mengetahuinya. “Lahan ini menjadi tempat pembinaan anggota pramuka, sebelum mengikuti Perkemahan Nasional (Jamnas dan lomba tingkat V), kita dibekali di Lemcadika ini dan sekarang tempat ini menjadi semak belukar yang tidak terawat. Tempat ini sangat penting sebagai tempat pembinaan generasi muda ke depan agar mereka dapat mengenal alam dan mempunyai jati diri yang mandiri sesuai dengan tujuan kepramukaan,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Aset DPRD Medan Aripay Tambunan juga membenarkan kedua pernyataan tersebut. Menurut politisi Fraksi PAN DPRD Medan, Lapangan Cadika itu masih terdaftar sebagai aset Pemko Medan. “Semua yang masih terdaftar sebagai aset Pemko Medan adalah milik Pemko Medan, terlepas dari persoalan apa. Dan itu harus dipertahankan, apapun alasannya,” tandasnya.

Lebih lanjut anggota Komisi A DPRD Medan ini menambahkan, salah satu contoh yang harus tetap dipertahankan oleh Pemko Medan adalah Lapangan Jalan Rebab.

“Makanya kita pasang plang, karena kita masih menunggu putusan Inkracht dari pengadilan tertinggi yakni, Mahkamah Agung (MA). Jadi, kalau Lapangan Rebab sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri (PN) Medan, Pemko Medan masih bisa mengajukan pengajuan kembali,” tukasnya.(ari)

MEDAN- Penyidik Satuan Tindak Pidana Umum (Tipidum) Dit Reskrim Polda Sumut sudah melakukan pemanggilan terhadap Kadis Pertamanan Pemko Medan Erwin Lubis, terkait laporan pembongkaran papan reklame oleh Iskandar ST pemilik PT Star Indonesia.

Hal tersebut dikatakan Dir Reskrim Poldasu Kombes Pol Agus Andriyanto, Senin (18/4) siang. Dikatakan Agus, pemanggilan tersebut untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan tersebut. “Akan dilakukan pemanggilan terhadap Kadis Pertamanan untuk diperiksa oleh penyidik,” ujar Agus.

Menanggapi kapan akan dilakukan pemeriksaan terhadap Kadis Pertamanan, Agus yang dijumpai saat berjalan di depan ruang Humas Poldasu menyarankan untuk langsung menanyakannya kepada Kasat I Tipidum Dit Reskrim Poldasu, AKBP Rudi Rifani. “Tanya saja langsung sama Kasat I,” ucapnya singkat.

Rudi Rifani yang dikonfirmasi terkait kapan pemanggilan Kadis Pertamanan tersebut mengatakan, penyidik sudah melakukan pemanggilan terhadapnya pada Rabu (20/4) mendatang. “Rabu (20/4), Kadis Pertamanan akan kita periksa,” ujarnya singkat.

Sebelumnya, Sat I Tipidum Dit Reskrim Polda Sumut sudah melakukan penyelidikan atas laporan Iskandar ST pemilik PT Star Indonesia, terkait pembongkaran papan reklame oleh Pemko Medan dengan menunjukkan arogansinya yang dilakukan Kadis Pertamanan, Erwin Lubis.

Dalam penyelidikan tersebut, Poldasu sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari Dinas Pertamanan. Dimana, Poldasu sendiri belum meningkatkan penyelidikannya ke penyidikan.

“Masih dalam penyelidikan dan belum ditingkatkan ke penyidikan. Penyelidikannya, Dit Reskrim sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi,” ujar Kasubid Dok Liput Humas Poldasu, AKBP MP Nainggolan tanpa merinci saksinya kepada wartawan, Minggu (17/4) siang.

Dimana, pihak Direktorat Reskrim Polda Sumut juga sudah menggelar kasus pembongkaran reklame milik PT Star yang dilakukan Dinas Pertamanan Medan untuk mencari unsur tindak pidana. Jika ditemukan unsur pidana, selanjutnya Polda Sumut akan mengambil keterangan korban dan segera melayangkan surat panggilan terhadap saksi-saksi serta terlapor. Selain itu, penyidik juga akan mengumpulkan barang bukti.(adl)

(Pemko) Medan akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terhadap 315 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi 2010 lalu. Penyerahan SK tersebut sekaligus penyerahan SK kepada 191 CPNS dari jalur honorer tahun 2008.

Penyerahan itu langsung disampaikan Wali Kota Medan, Rahudman Harahap, Senin (18/4) di Gedung Dharma Wanita, Jalan Rotan, Medan.

Pengangkatan ratusan CPNS menjadi PNS tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 11/2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) No 98/2000 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan, Parluhutan Siregar menyampaikan, pengangkatan CPNS Kota Medan Tahun 2010 didasari beberapa hal. Pengadaan PNS adalah mengisi formasi lowong. Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penerimaan dan telah diberikan nomor identitas PNS diangkat sebagai CPNS.

Selanjutnya, sebutnya hak atas gaji bagi CPNS mulai berlaku terhitung yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya dan dinyatakan dengan surat pernyataan oleh kepala kantor/satuan organisasi yang bersangkutan. “SK yang diserahkan ini berjumlah 315 orang, penempatannya tersebar di 38 SKPD di lingkungan Pemko Medan,” sebutnya.

Luhut menyebutkan, selain mengangkat CPNS Formasi 2010, Pemko Medan juga mengangkat 191 PNS formasi honorer Tahun 2008 didasarkan SK Wali Kota Medan No 821/633.K Tanggal 5 April.

Di dalam berisi antara lain, CPNS formasi honorer Tahun 2008 yakni, CPNS yang telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya satu tahun dan paling lama dua tahun, diangkat menjadi PNS oleh pejabat pembina kepegawaian dalam jabatan dan pangkat tertentu.  “CPNS yang bersumber dari honorer dan diangkat menjadi PNS berjumlah 191 orang berasal dari 31 SKPD Pemko Medan,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Medan, Rahudman Harahap mengungkapkan para CPNS telah berketetapan hati menjadi penyelenggara pemerintahan dan pelaksana pelayanan publik, sekaligus menjadi abdi negara dan abdi masyarakat. “Tugas ini mulia, tetapi penuh tantangan dan godaan,” sebutnya.

Rahudman menyampaikan, para PNS sekarang ini harus mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan kebersihan, maupun dalam bidang penyediaan infrasruktur berupa fasilitas serta sarana dan prasarana umum lainnya, termasuk juga dalam pelayanan ketertiban dan ketentraman masyarakat dan lain sebagainya, yang harus dilaksankan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Ditambahkannya, kinerja PNS harus senantiasa berlindung dibawah payung hukum. Untuk itu harus mendalami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PNS, seperti UU No8/1974 jo UU No 43/1999 tentang pokok-pokok kepegawaian , UU No53/2010 tentang disiplin PNS, termasuk harus mendalami tata tertib dan sistem operasional prosedur di pemerintah Kota Medan.
“Salah satunya mengikuti apel pagi setiap hari pukul 07.00 WIB, karena apel pagi merupakan bagian terpenting dari penegakan disiplin,” sebutnya. (ari)

Petikan

LABUHAN- Ratusan warga korban banjir di lingkungan II, IV dan VI, Kelurahan Martubung, Medan Labuhan, kembali melakukan aksi di depan PT Agro Jaya Perdana di Jalan Kolonel Yos Sudarso Km 15,5, Senin (18/4). Warga mendesak perusahaan untuk memberikan ganti rugi akibat banjir beberapa waktu lalu.

Ratusan warga yang kecewa dengan perusahaan yang selalu menggantung nasib mereka membawa barang-barang perabotan rumah tangga yang sudah rusak dan diletakkan di depan pintu masuk PT Agro Jaya Perdana.
Menurut pantauan wartawan koran ini, ratusan warga yang didominasi kaum ibu-ibu membawa barang-barang rumah tangga yang sudah rusak akibat terkena banjir beberapa waktu yang lalu seperti tempat tidur, tilam, kursi, televisi kulkas, dan juga ricecooker.

Selain itu, mendorong pintu gerbang perusahaan tersebut hingga jatuh dan melempari pintu gerbang tersebut dengan batu. Pihak kepolisian yang melakukan penjagaan langsung melakukan pengamanan agar warga tidak melakukan hal yang lebih anarkis lagi. “Kita sudah dibodohi PT Agro yang selalu memberikan iming-iming mengganti kerugian,” teriak warga.(mag-11)