25 C
Medan
Sunday, December 28, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 15452

Ban Lepas, Sinar Sepadan Terbalik

SIMALUNGUN- Akibat ban belakang sebelah kanan lepas, bus CV Sinar Sepadan BK 7647 LT dengan nomor pintu 228 terbalik di kawasan Jalan Asahan Km 10-11, Bangun, Kecamatan Gunung Malela, Simalungun, Rabu (23/3).
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sedangkan 14 orang penumpang bus selamat. Termasuk seorang bayi berusia 4 bulan yang ada di sana tidak ada mengalami luka. Namun orangtuanya terpaksa mengalami luka di pelipis mata dan pipi akibat berusaha melindungi  bayinya.

Informasi yang berhasil dihimpun dari lokasi kejadian menyebutkan, peristiwa bermula saat bus CV Sepadan berangkat dari Tanjung Balai menuju Pematangsiantar Rabu (23/3) sekira pukul 06.00 WIB. Setibanya di lokasi kejadian, saat semua penumpang terlelap tidur,  secara mendadak bus oleng dan tak terkendali.

Radisman Pasaribu (33) warga Nagori Semangat Dame mengatakan  supir bus yang mengetahui ban belakang mobilnya sudah lepas panik. Ia tak dapat mengendalikan kemudi. Dengan sangat terpaksa Radisman mengikuti arah ban yang tidak seimbang melaju dan akhirnya terguling serta terseret sejauh 100 meter dari lokasi lepas ban semula.(hez/smg)

2 Pegawai PU Tersangka, Namun Belum Ditahan

BINJAI- Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai, akhirnya menenatapkan dua tersangka pegawai Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Binjai terkait dugaan korupsi dana swakelola sebesar Rp3,3 miliar tahun 2010.
Keduanya adalah AB (Bendahara Proyek Pemeliharaan Jalan) dan Z (Bendahara Pemeliharaan Sungai, Drainase dan Gedung).

Menurut Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus Kejari Binjai, FKJ Sembiring, keduanya ditetapkan sebagai tersangka Rabu (16/3) lalu, bertepatan saat Kejari Binjai menahan tiga tersangka korupsi proyek rumah tak layak huni.
Lebih jauh dikatakan FKJ Sembiring, kasus dugaan korupsi swakelola ini dibagi menjadi dua. AB mengerjakan proyek swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan dengan anggaran Rp2 miliar, sementara Z mengerjakan proyek swakelola pemeliharaan sungai, drainase dan gedung, dengan anggaran Rp1,3 miliar. FKJ Sembiring menjelaskan, semua proyek yang dikerjaan kedua tersangka ini ada yang fiktif dan tidak sesuai bestek.(dan)

 

Lampu Jalan Rusak

0811614xxx

Kapada Yth  Bapak Kadis Pertamanan yang baru, saya mohon perhatiannya atas lampu jalan yang rusak khususnya di Jalan Periuk semua lampu jalannya sudah hampir 3 minggu padam. Terima kasih atas perhatian Bapak hormat saya Fransisca

Kami Perbaiki April

Terimakasih laporannya, kami catat sebagai daftar kerusakan, kemudian tim kami akan memantaunya dan selanjutnya dilakukan perbaikan. Apabila ada alat yang rusak, kami mohon maaf belum bisa dilakukan pemasangan alat baru. Lantaran, sampai saat ini kami masih proses lelang barang dan jasa. Kemungkinan April ini sudah bisa terlaksana perbaikan dan pergantian alat yang rusak. Terimakasih sarannya.

Erwin Lubis SH M Hum
Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan

Gedung Islamic Center Dipertanyakan

LANGKAT- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Langkat, mendatangi kantor Bupati Langkat untuk menuntut janji Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, Rabu (23/3).
Tuntutan para mahasiswa terkait dialihfungsikannya gedung Islamic Center di Jalan Proklamsi Stabat, sebagai tempat perkantoran dan sejumlah wadah di luar syiar Islam. Padahal sebelumnya, Bupati Langkat Ngogesa Sitepu berjanji akan memusatkan pengembangan dakwah Islam di gedung tersebut.

Guna menuntut janji bupati tadi, puluhan mahasiswa mendatangi kantor bupati dan ingin bertemu langsung dengan Ngogesa Sitepu, mempertanyakan keberadaan sejumlah kantor di gedung Islamic Center.
Tapi nyatanya, mahasiswa hanya dihadapkan kepada Sekdakab Langkat Surya Djahisa dan beberapa SKPD terkait. Alhasil, mahasiswa menuding, kalau Bupati Langkat Ngogesa Sitepu merupakan pejabat yang sangat sulit untuk ditemui oleh warganya sendiri.

“Kami ingin bertemu langsung dengan bupati, karena dari jauh-jauh hari, kami sudah buat surat pengajuan, kalau kami ingin bertemu bupati untuk mempertanyakan persoalan ini, tapi mengapa Bupati Langkat sangat sulit ditemui? kalau memang seperti itu, kami jadi tahu, beginilah sulitnya bertemu Bupati,” serang mahasiswa yang diketuai Selamat dihadapan Sekda.

Sekdakab Langkat Surya Djahisa berkilah, kalau tudingan mahasiswa sangat tidak beralasan, karena untuk bertemu bupati sangat mudah. Namun harus melalui mekanisme dan prosedur yang benar. (ndi)

Ditahan Tanpa Barang Bukti

SIANTAR-  Merdelina br Aritonang (34) warga Jalan Pdt J Wismar Saragih Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba menangis histeris. Ibu sembilan anak,  ini tak rela suaminya Demson Sihotang menjadi terdakwa.
Merdelina br Aritonang menangis histeris saat ingin menjadi saksi terkait penangkapan suaminya. Demson dituduh menggunakan sabu-sabu, Rabu (23/3).

“Sampai sekarang saya masih bingung, kenapa suami saya ditahan. Sementara barang bukti yang menyatakan terdakwa menggunakan sabu-sabu tidak jelas,” sebutnya.

Sambil menangis histeris, Merdelina dipeluk anak keempatnya Putri (10), mengatakan.
Dia bilang ‘holan ilu naboi tabahen’ (hanya air mata yang bisa dilakukan). “Sebentar lagi anak kita yang sembilan orang ini nggak makan dan nggak sekolah lagi lah. Nggak sanggup aku sendirian, menjerit hatiku, kawan sendiri yang menjerumuskan kau,” terangnya.

Peristiwa itu terjadi pada saat malam Hari Raya tahun lalu. Saat itu, teman suaminya, salah seorang oknum polisi yang bertugas di Polsek Siantar Barat, Ismail Hutagalung datang ke rumah mereka. Disana, suaminya dan polisi itu sedang menggunakan sabu-sabu.

“Hingga Sabtu (10/9) pagi hari sekitar pukul 03.30 WIB, petugas kepolisian datang menggeledah rumah saya. Saat itu aku dan suamiku sedang tertidur. Kemudian pintu rumah kami di gedor. Waktu ku buka, rupanya datang kepolisian, katanya mau menanggkap suami ku,” jelasnya. Saat itu, dirinya marah karena polisi melakukan penanggakapan tanpa adanya surat perintah penangkapan. Waktu ditanya dari mana mereka tahu suaminya menggunakan sabu-sabu. Pihak kepolisian menjelaskan, mereka mengetahui dari laporan warga.

Terpisah, Briptu Ismail Hutagalung yang bertugas di Polsek Siantar Barat, yang dihubungi melalui telepon secara spontan menjelaskan, dirinya tidak mengenal Desmon Sihotang. “Saya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak pernah memakai sabu dengannya,” ungkapnya.(mua/smg)

Jamaah Haji Over Kapasitasl, Waktu Tunggu 6 Tahun

Kepala Bagian Siskohat Kemenag RI Drs Amin Akas menuturkan, sampai saat ini calon jamaah haji asal Indonesia sudah over kuota. Dimana, kuota yang diterima Indonesia setiap tahunnya sebesar 210 ribu jamaah. Sementara yang telah masuk dalam daftar sebesar 1,4 juta calon jamaah.

“Kita sudah waiting list sejak tahun 1995 sebesar 40 ribu calon jamaah haji.

Sementara kuota kita setiap tahunnya sebesar 210 ribu calon jamaah haji yang bisa diberangkatkan.
Nah, sekarang jumlah waiting list kita sudah mencapai 1,4 juta. Artinya, untuk peluang keberangkatan bagi para calon jamaah haji yang mendaftar sekarang kemungkinan lima sampai enam tahun lagi. Untuk itu, pemerintah berupaya untuk bisa menambah jumlah kuota calon jamaah haji yang bisa diberangkatkan sekitar 10-20 ribu. Jadi, setiap tahunnya bisa memberangkatkan sebanyak 230 ribu calon jamaah haji.

Maka dari itu, keberadaan pendaftaran On Line ini merupakan salah satu solusi. Sistem ini mengadopsi sistem reserpation control maskapai penerbangan,” kata Amin Akas.

Sedangkan di Sumatera Utara sendiri menurut penjelasan Kepala Kantor Kementerian Agama RI Wilayah Sumut, Syariful Mahya Bandar, sejalan dengan itu di Sumut juga telah terjadi over kuota. Dijelaskannya, per Tanggal 22 Maret 2011 ini jumlah calon jamaah haji yang telah masuk daftar waiting list sebesar 50.755 orang.

Sedangkan untuk kuota Sumut sendiri setiap tahunnya hanya mampu memberangkatkan sebanyak 8.234 orang.
“Porsi berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI No 29 Tahun 2011, kuota haji Sumut sebesar 8.234 orang. Saat ini, jumlah waiting list Sumut sebesar 50.755 calon jamaah haji,” tuturnya.

Direktur Hazawa Kemenag RI melalui Kepala Bagian Siskohat, Drs Amin Akas menjelaskan, pendaftaran On Line di Medan dan 24 kab/kota lainnya di Sumut ini merupakan provinsi ke-12 yang telah menjalankan program itu.
Ke-11 provinsi lainnya yang telah terlebih dahulu menjalankan program ini antara lain, DKI Jakarta, Jawa Timur (Jatim), Jawa Tengah (Jateng), Jawa Barat (Jabar), Banten, Sulawesi Selatan (Sulsel), Lampung, Kalimantan Timur (Kaltim), Kalimantan Barat (Kalbar), Sumatera Selatan(Sumsel), DI Jogjakarta, Sumatera Utara (Sumut).

Dijelaskannya, seharusnya pendaftaran haji secara on line ini telah dilaksanakan di DKI Jakarta sejak Tahun 1999.
Namun, baru terlaksana di Tahun 2007 lalu. Hal itu dikarenakan, situasi politik dan ekonomi di Indonesia yang tidak stabil kala itu. Dan baru bisa dilaksanakan Tahun 2007. Yang kemudian dilakukan di beberapa provinsi lainnya termasuk Sumatera Utara.

Dijelaskannya, dengan sistem on line ini, akan lebih memudahkan para calon jamaah haji untuk mendaftar haji.
Karena dengan pendaftaran on line ini, akan lebih menghemat waktu dan lebih efektif. Kepala Bidang Hazawa Kementerian Agama RI Wilayah Sumut, Abdul Rahman Harahap menjelaskan, untuk Sumut sendiri sudah 25 kabupaten/kota.  Dalam jangka waktu dekat, juga akan diresmikan peluncuran pendaftaran haji On Line di tiga kabupaten/kota Sumut yakni, Padang Lawas Utara, Padang Lawas dan Batu Bara. (ari)

—

Seragam Pakai Batik

Jamaah calon haji asal Indonesia dipastikan akan mengenakan seragam batik. Hal itu ditegaskan Kepala Kantor Kementerian Agama RI Wilayah Sumut, Syariful Mahya Bandar, saat menghadiri acara Launching Pendaftaran Haji On Line Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) di Kantor Kementerian Agama RI Wilayah Medan, Rabu (23/3).

“Untuk pelaksanaan haji tahun ini, para calon haji asal Indonesia telah memiliki seragam baru yakni, batik yang menggantikan seragam lama,” ungkap Syariful.

Lebih lanjut Syariful menjelaskan, peluncuran seragam batik tersebut dilakukan pada saat digelarnya Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Penyelenggaraan Haji tahun 2010 di Kantor Kementerian Agama Jalan MH Thamrin Nomor 6, Jakarta Pusat dari tanggal 26-28 Januari 2011.

Seusai peluncuran launching pendaftaran haji on line tersebut, kepada Sumut Pos Syariful menjelaskan, corak dari seragam batik untuk jamaah calon haji asal Indonesia tersebut yakni, perubahan seragam haji Indonesia dari warna hijau telur asin polos ke batik nasional. Mulai dari penetapan desain corak batik yang ditetapkan melalui lomba rancang batik dan hak patennya milik Kementerian Agama. Dari proses itu, kemudian terpilih salah satu produsen batik yakni, PT Firdaus asal Jakarta.

Sayangnya, sampai saat ini PT Firdaus sebagai pemenang dan penyedia seragam batik haji se Indonesia, belum memiliki cabang di daerah-daerah.

“Sampai saat ini belum ada cabangnya. Nanti kalau sudah ada, pasti akan diinformasikan,” ungkapnya.
Saat ditanya, apakah Batik Medan pada saat lomba itu tidak diikutsertakan? Mengenai hal itu, Syariful menjawab, semua peserta lomba batik untuk memilih seragam batik haji itu hanya diikuti oleh produsen-produsen batik dari Jawa saja.(ari)

—

Mendaftar Menjadi Calon Jamaah Haji

  1. Calon jamaah haji datang langsung ke kantor kementerian agama kab/kota dengan membawa foto copy KTP sesuai tempat domisili, foto copy kartu keluarga, surat keterangan sehat dari puskesmas, foto copy ijazah atau akte kelahiran atau surat nikah atau surat keterangan domisili dari kecamatan, memperlihatkan buku tabungan haji dengan saldo minimal Rp25 juta.
  2. Bagi jamaah yang mendaftar pada kantor kementerian agama yang belum tersambung dengan Siskohat atau Off Line diharuskan membawa foto berwarna 3×4 sebanyak 10 lembar dengan latar belakang putih, mengisi Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan menerima SPPH yang telah disahkan. Bagi calon jamaah haji yang mendaftar pada kantor Kementerian Agama yang sudah tersambung pada Siskohat atau On Line, bisa langsung ber foto di tempat dan proses pengambilan sidik jari, mengisi formulir pendaftaran, menerima SPPH yang telah dicetak melalui sistem.
  3. Calon jamaah haji melakukan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ke rekening Menteri Agama melalui Bank Penerima Setoran (BPS) sebesar Rp25 juta, dengan membawa SPPH yang telah disahkan pejabat Kantor Kemenag kab/kota.
  4. Calon jamaah haji menerima bukti setoran awal BPIH yang didalamnya tercantum nomor porsi calon jamaah haji yang bersangkutan.
  5. Calon jamaah haji melapor ke Kantor Kemenang kab/kota dengan menyerahkan bukti setoran awal BPIH lembar ketiga (warna kuning), lembar ke empat (warna biru) dan lembar ke lima (warna merah).
  6. Calon jamaah haji menunggu waktu untuk pelunasan BPIH setelah keluar Peraturan Presiden (Perpres) tentang besaran BPIH pada tahun bersangkutan.

Cara Dapatkan Raskin

081265270xxx

Yth Pak Wali Kota Medan terima kasih Pak, karana sudah bapak terbitkan kartu baru Medan Sehat. Buat  warga miskin, satu hal lagi Pak Wali apa kami juga dapat raskin kalau ya, bagaimana caranya Pak. Terimakasih

Koordinasi ke Kepling

Kami ucapkan terimakasih kembali, Pemko Medan berharap kepada warga agar tetap menjaga kesehatan dan sama-sama menjaga lingkungan sekitar kita agar tetap bersih. Untuk mendapatkan beras miskin (raskin), warga bisa mendapatkannya jika sudah didata, apabila belum didata, tanyakan langsung ke Kepala Lingkungannya.

Sebab, penerima raskin ini didata dan ditetapkan sesuai hasil survey yang dilakukan. Selanjutnya, ada persyaratan yang menjadi ukuran warga bisa menerima raskin.

Dzulmi Eldin
Wakil Wali Kota Medan

Wisjnu Siap Perangi Judi dan Narkoba

Oegroseno Berikan 30 Trail untuk Brimob

MEDAN-Suasana haru menyelimuti prosesi lepas sambut mantan Kapolda Sumut Irjen Pol Oegroseno yang digantikan Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro di Lapangan KS Tubun Mapolda Sumut, Rabu (23/3) pukul 09.00 WIB. Dalam acara itu, Oegroseno banyak memuji penggantinya Wisjnu Amat Sastro.

“Pengganti saya Pak Wisjnu, tidak beda jauh dengan saya. Saya respek kepada beliau. Ilmunya lebih tinggi dari saya,” ujarnya dalam kata sambutannya di hadapan Kapolda Sumut Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro, Wakil Gubernur Sumut Gatot Pudjonugroho, Pangdam I/BB Mayjen TNI Leo Siegers dan Muspida Plus Sumut serta seluruh pejabat utama dan personil Polda Sumut dan TNI.

Oegroseno berharap, di bawah kepemimpinan Kapolda Sumut yang baru, tingkat kepercayaan masyarakat pada polisi semakin tinggi. Ogeroseno juga menuturkan, selama menjabat Kapolda Sumut, ada rasa bangga terhadap masyarakat dan rasa itu meninggalkan kesan yang mendalam baginya. “Kesan yang saya rasakan, selama berkomunikasi dengan semua lapisan masyarakat, dengan Polri dan dengan siapa pun,” ujarnya.

Bagi Oegroseno, kasus perampokan Bank CIMB Niaga dan penyerangan Polsek Hamparan Perak serta pengejaran di Kecamatan Dolok Masihul, Serdang Bedagai yang dipimpinnya langsung, merupakan pengalaman yang tidak mungkin dilupakannya. “Itu yang sangat luar biasa saya rasakan. Tidak henti-henti, beberapa kasus ini terungkap mulai tanggal 1 sampai 6 Oktober 2010. Secara guyonan, saya bilang itu termasuk Hari Kesaktikan Polda Sumut. Karena berhasil menangkap pelaku perampokan dan penyerangan Polsek,” ucapnya.

Atas kejadian tersebut, Oegroseno memberikan 30 unit trail kepada personel Brimob, dua untuk Polsek Dolok Masihul dan dua lagi untuk Dan Ramil Dolok Masihul yang juga ikut membantu pengejaran pelaku perampokan dan penyerangan.

Sementara itu, Oegreseno mengatakan, untuk kepolisian Sabhara, kedepannya diharapkan melakukan patroli dengan berjalan kaki, karena Sabhara terlalu banyak beroperasi di kota, tidak sampai ke desa-desa.

Oegroseno juga tak lupa meminta maaf kepada korban dan keluarga korban perbuatan oknum polisi yang tak terpuji yang hadir dalam kesempatan itu. “Masyarakat yang menjadi korban kesewenang-wenangan anggota saya, dari hati yang paling dalam saya mohon maaf. Slogan tidak ada lagi air mata dan darah di kantor polisi harus diingat dan diterapkan. Kalau masih ada, tidak pantas lagi bekerja sebagai polisi,” tegasnya.

Sedangkan Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Amat Sastro menegaskan, perbaikan internal merupakan langkah awal yang akan dilakukannya. “Saya akan lihat dulu masalah-masalah ke dalam. Terutama yang menyangkut masalah anggota. Apa yang menjadi program Pak Oegroseno yang lama akan diteruskan. Ini lanjutan dari birokrasi Polri menyangkut masalah,” katanya.

Sedangkan, langkah internal yang dilakukannya, yakni, fokus kasus yang menonjol ditengah masyarakat menjadi prioritas penangganan kasus. Ada 10 crime indeks, yang menonjol, yaitu Judi, Narkoba, Curat, Anirat, Curanmor, Aniring, Curi Biasa, Penggelapan, Penipuan dan Pengrusakan. “Dari 10 ini, tidak serta merta karena banyak kaitan dengan masalah ekonomi. Jadi saya akan bekerja dengan Pemda. Agar situasi keamanan di Sumut kondusif,” tandasnya.

Irjen Pol Wisnu Amat Sastro juga menyatakan perang terhadap Pekat (Penyakit Masyarakat, Red), khususnya judi yang menyengsarakan masyarakat. “Kalau ada anak buah saya terlibat dalam judi, laporkan dan akan diperiksa sampai ke pengadilan. Karena ini maslaah masyarakat yang dibikin susah. Tidak ada yang namannya judi itu, rakyat menang. Pasti sengsara, yang menang hanya bandar, “ ujarnya.

Dikatakan Wisnu, masalah internal kepolisian dan yang menjadi program Oegroseno yang lama akan dilanjutkan sesuai dengan birokrasi Polri menyangkut masalah. Kemudian, sambung Wisnu, untuk kasus Narkoba yang merusak generasi bangsa juga menjadi prioritasnya selama menjabat di Polda Sumut.(adl)

Banting Foto Rahudman, Pedagang Minta Maaf

BALAI KOTA- Kecewa karena tak diterima Wali Kota Medan, para pedagang ikan Pasar Simpang Limun membanting foto Wali Kota Medan Rahudman Harahap, ketika melakukan aksi di depan Balai Kota Medan, Rabu (23/3). Para pedagang kesal, karena aksi mereka hanya diterima Asisten pemerintahan Daudta Sinurat.

Foto yang dibanting para pedagang tersebut adalah foto saat Rahudman Harahap menyerahkan televisi kepada para pedagang saat Pilkada lalu. Akibatnya, bingkai dan kaca foto tersebut pecah berkeping-keping. Namun, setelah mendapat penjelasan dari Daudta, bahwa Rahudman sedang menghadiri acara serah terima jabatan Kapolda Sumut, barulah para pedagang memakluminya dan langsung meminta maaf.

“Kami minta maaf kalau tadi kami membanting foto Pak Rahudman. Bapak tahu sendiri, kami ini pemilih Pak Rahudman waktu Pilkada lalu. Jadi kami marah karena Pak Rahudman tidak mau menerima kami. Tadi kami tidak tahu kalau Pak Rahudman sedang menghadiri acara sertijab Kapoldasu,” tutur Rusli Tanjung, Sekretaris Persatuan Pedagang Pasar Tradisionil (P3T) Simpang Limun Medan.

Kepada Daudta, Rusli meminta Pemko untuk memfasilitasi para pedagang dengan PT Inatex, selaku pengelola Pasar Simpang Limun, untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Para pedagang juga meminta kesediaan wali kota untuk menerima mereka.

Ratusan pedagang ikan ini juga meminta wali kota dan DPRD Medan untuk berpihak kepada mereka dan menegur PT Inatex terkait pelanggaran atas kesepakatan bersama pada poin 7, yang berbunyi bila pihak PT Inatex menaikkan sewa dan lain-lain akan dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan pedagang.

Para pedagang juga menuntut PT Inatex menghentikan intimidasi terhadap mereka yang memaksa pedagang menandatangani surat perjanjian yang tidak diberitahukan isinya kepada pedagang.

Menanggapi tuntutan pedagang, Daudta berjanji akan memfasilitasi pedagang dengan PT Inatex secara maksimal sesuai kewenangan Pemko Medan. Pasalnya, Pasar Simpang Limun murni dikelola swasta, bukan milik Pemko Medan. “Pemko akan memfasilitasi secara maksimal dan akan membahasnya sebatas kewenangan pemko,” kata Daudta.
Sementara, Direktur PT Inatex MSM Lusiana Nadeak melalui kuasa hukumnya, Irfan Harahap SH saat dikonfirmasi via ponsel menuturkan, pihaknya sudah melaporkan 22 pedagang ke Mapolresta Medan, karena tidak membayar sewa lapak.

Irfan mengimbau para pedagang agar jangan memaksakan kehendak dalam upaya mediasi yang telah dilakukan. Menurut Irfan, hingga kini antara PT Inatex dan para pedagang belum ada titi temu, meski mediasi yang dilakukan sudah dihadiri Kapolsek Medan Kota Kompol Sandi Sinurat.

“Kami sangat menghargai para pedagang. Namun, kalau sudah tidak bisa dipersatukan itu namanya bukan mediasi. Jangan memaksakan kehendak. Kalau pasar Simpang Limun diubah menjadi hotel, mau jadi apa mereka? Mau cari makan dimana lagi mereka?” cetus Irfan.(ari/adl)

Belum Ada Rencana Pembongkaran

Kodam I/BB Pasang Plank di Masjid Al-Ikhlas

MEDAN TIMUR- Disinyalir untuk mengakhiri konflik antara jemaah Masjid Al-Ikhlas Jalan Timor Medan dengan developer, Komando Daerah Militer I Bukit Barisan (Kodam I/BB) memasang pelang tanda aset di halaman masjid, Rabu (23/3). Pemasangan plang itu menjadi tanda bahwa tempat ibadah tersebut milik Detasemen Perhubungan yang markasnya kini telah dipindahkan ke kawasan Namurambe.

Dalam pemasangan plang bertuliskan “Tanah dan Bangunan ini milik TNI AD, bersertificate no 847 AN. Dephan Cq TNI AD KODAM II/BB, Dilarang Membangun dan Menduduki Tanpa Izin Pemilik Diancam KUHP 551” itu dikawal sejumlah anggota TNI dari Kodam I/BB. Menurut Wakil Sementara Kepala Penerangan Kodam I Bukit Barisan, Mayor CAJ Fatimah, sebelum pemasangan plang tanda aset itu, sejumlah pejabat Kodam I Bukit Barisan seperti Irdam Kolonel Inf Syahrul Arsyad dan beberapa asisten melaksanakan ibadah Salat Zuhur di masjid tersebut. Usai melaksanakan salat, pihaknya memasangkan pelang tanda aset. Pemasangan disaksikan sejumlah warga dan beberapa pegawai pemerintahan yang melaksanakan ibadah di Masjid Al-Ikhlas.

Dengan pemasangan pelang tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengetahui bahwa tanah dan masjid itu merupakan milik Kodam I Bukit Barisan sehingga tidak melakukan berbagai aktivitas yang merugikan. “Namun, warga yang ingin melaksanakan ibadah tidak dilarang sama sekali,” katanya.

Fatimah juga mengatakan, hingga kini Kodam I/BB belum ada niat untuk merobohkan Masjid Al-Ikhlas meskipun seluruh lahan di daerah itu telah ditukar guling ke PT Gandareksa Mulya. “Belum ada rencana pembongkaran,” kata Mayor Fatimah lagi.

Sebelumnya, lanjut Fatimah, Kodam I/BB telah menggelar pertemuan di Makodam I/BB di Medan, dipimpin Kasdam Brigjen TNI Murdjito dan dihadiri pengurus Majelis Ulama Indoensia (MUI) Sumut dan sejumlah pimpinan ormas Islam, Kamis (17/3) lalu. Sosialisasi itu dilakukan agar rencana pembongkaran masjid itu tuntas dan tidak menimbulkan masalah berkepanjangan. “Jadi, kita dapat melakukan aktivitas masing-masing tanpa ada ganjalan,” katanya.

Aslog Kasdam I/Bukit Barisan, Kolonel Arm Broto Guncahyo, menjelaskan Masjid Al-Ikhlas yang dibangun pada 1975 itu milik Detasemen Hubungan Kodam (Denhubdam) yang markasnya telah berpindah ke kawasan Namurambe, Kabupaten Deli Serdang. Pada awalnya, masjid yang dulunya hanya sebuah musala itu dibangun untuk proses pembinaan mental di jajaran prajurit Denhubdam.

Namun seiring perjalanan waktu, musala itu diperbesar dan menjadi masjid. Jamaahnya bukan hanya prajurit Denhubdam semata, tetapi juga masyarakat sekitar. Karena telah berpindah ke kawasan Namurambe, bekas areal markas Denhubdam yang di Jalan Timor itu diruislag ke PT Gandareksa Mulya dengan opsi pengosongan lahan untuk menjadi lokasi pembangunan. Proses tukar guling itu telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Mabes TNI-AD dan Kementerian Keuangan.

Disebabkan adanya opasi pengosongan lahan itu, pihaknya bermaksud membongkar Masjid Al-Ikhlas yang merupakan milik Denhubdam dan berada di areal tersebut. Sebagai gantinya, PT Gandareksa Mulya telah membangun musala baru di Markas Denhubdam yang baru di kawasan Namurembe agar pembinaan mental prajurit tetap dapat dilakukan. Sedangkan sebagai kompensasi bagi masyarakat, pihaknya mengembangkan Musala Al-Abrar yang berlokasi di Jalan Gaharu Medan atau sekitar 150 meter dari Masjid Al-Ikhlas.

Kapolsekta Medan Timur Kompol Patar Silalahi mengatakan, pihaknya hanya menjaga ketertiban agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.(mag-8)

1...15,45115,45215,453...15,601Page 15,452 of 15,601

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor