27 C
Medan
Sunday, December 28, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 15453

Belum Ada Rencana Pembongkaran

Kodam I/BB Pasang Plank di Masjid Al-Ikhlas

MEDAN TIMUR- Disinyalir untuk mengakhiri konflik antara jemaah Masjid Al-Ikhlas Jalan Timor Medan dengan developer, Komando Daerah Militer I Bukit Barisan (Kodam I/BB) memasang pelang tanda aset di halaman masjid, Rabu (23/3). Pemasangan plang itu menjadi tanda bahwa tempat ibadah tersebut milik Detasemen Perhubungan yang markasnya kini telah dipindahkan ke kawasan Namurambe.

Dalam pemasangan plang bertuliskan “Tanah dan Bangunan ini milik TNI AD, bersertificate no 847 AN. Dephan Cq TNI AD KODAM II/BB, Dilarang Membangun dan Menduduki Tanpa Izin Pemilik Diancam KUHP 551” itu dikawal sejumlah anggota TNI dari Kodam I/BB. Menurut Wakil Sementara Kepala Penerangan Kodam I Bukit Barisan, Mayor CAJ Fatimah, sebelum pemasangan plang tanda aset itu, sejumlah pejabat Kodam I Bukit Barisan seperti Irdam Kolonel Inf Syahrul Arsyad dan beberapa asisten melaksanakan ibadah Salat Zuhur di masjid tersebut. Usai melaksanakan salat, pihaknya memasangkan pelang tanda aset. Pemasangan disaksikan sejumlah warga dan beberapa pegawai pemerintahan yang melaksanakan ibadah di Masjid Al-Ikhlas.

Dengan pemasangan pelang tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengetahui bahwa tanah dan masjid itu merupakan milik Kodam I Bukit Barisan sehingga tidak melakukan berbagai aktivitas yang merugikan. “Namun, warga yang ingin melaksanakan ibadah tidak dilarang sama sekali,” katanya.

Fatimah juga mengatakan, hingga kini Kodam I/BB belum ada niat untuk merobohkan Masjid Al-Ikhlas meskipun seluruh lahan di daerah itu telah ditukar guling ke PT Gandareksa Mulya. “Belum ada rencana pembongkaran,” kata Mayor Fatimah lagi.

Sebelumnya, lanjut Fatimah, Kodam I/BB telah menggelar pertemuan di Makodam I/BB di Medan, dipimpin Kasdam Brigjen TNI Murdjito dan dihadiri pengurus Majelis Ulama Indoensia (MUI) Sumut dan sejumlah pimpinan ormas Islam, Kamis (17/3) lalu. Sosialisasi itu dilakukan agar rencana pembongkaran masjid itu tuntas dan tidak menimbulkan masalah berkepanjangan. “Jadi, kita dapat melakukan aktivitas masing-masing tanpa ada ganjalan,” katanya.

Aslog Kasdam I/Bukit Barisan, Kolonel Arm Broto Guncahyo, menjelaskan Masjid Al-Ikhlas yang dibangun pada 1975 itu milik Detasemen Hubungan Kodam (Denhubdam) yang markasnya telah berpindah ke kawasan Namurambe, Kabupaten Deli Serdang. Pada awalnya, masjid yang dulunya hanya sebuah musala itu dibangun untuk proses pembinaan mental di jajaran prajurit Denhubdam.

Namun seiring perjalanan waktu, musala itu diperbesar dan menjadi masjid. Jamaahnya bukan hanya prajurit Denhubdam semata, tetapi juga masyarakat sekitar. Karena telah berpindah ke kawasan Namurambe, bekas areal markas Denhubdam yang di Jalan Timor itu diruislag ke PT Gandareksa Mulya dengan opsi pengosongan lahan untuk menjadi lokasi pembangunan. Proses tukar guling itu telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Mabes TNI-AD dan Kementerian Keuangan.

Disebabkan adanya opasi pengosongan lahan itu, pihaknya bermaksud membongkar Masjid Al-Ikhlas yang merupakan milik Denhubdam dan berada di areal tersebut. Sebagai gantinya, PT Gandareksa Mulya telah membangun musala baru di Markas Denhubdam yang baru di kawasan Namurembe agar pembinaan mental prajurit tetap dapat dilakukan. Sedangkan sebagai kompensasi bagi masyarakat, pihaknya mengembangkan Musala Al-Abrar yang berlokasi di Jalan Gaharu Medan atau sekitar 150 meter dari Masjid Al-Ikhlas.

Kapolsekta Medan Timur Kompol Patar Silalahi mengatakan, pihaknya hanya menjaga ketertiban agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.(mag-8)

Diabetes Masih Tertinggi

Kunjungan ke RSU Pirngadi

MEDAN- Penyakit diabetes mellitus (DM) atau kencing gula masih menjadi penyumbang pasien terbesar di RSU Pirngadi Medan sejak dua bulan lalu, secara umum pasien yang menderita itu berusia di atas 45 tahunan.

Humas RSU Pirngadi Medan, Edison menyampaikan untuk pasien rawat jalan di RSU Pirngadi sepanjang Januari hingga Februari 2011 tertinggi didominasi pasien berobat jalan DM sebanyak 2.874 kunjungan dengan kasus baru 529 pasien.
“Para pasiennya cendrung berusia diantara 45 hingga 64 tahun, penyakit DM ini memiliki gejala umum seperti sering buang air kecil, merasa haus serta selalu merasa lapar. Penyakit ini  lebih banyak pasiennya,” ucapnya.

Kemudian, penyakit lainnya yang jumlahnya relatif tinggi yakni jantung koroner, sebanyak 1198 pasien dan 33 diantaranya  pasien baru. Selanjutnya, Crumen prop sebanyak 538 kasus,. penyakit ulu hati atau lambung sebanyak 533 kasus dan tb paru sebanyak 527 orang.

Tak hanya itu, sinusitis  sebanyak 513 kasus, copd/ppok (penyakit paru obstruksi kronik) dengan 483 kasus, hhd (hipertensi heart desease) 412 kasus, ca mamae (kanker payudara) dengan 153 kasus, selain itu ada juga ISPA (129) serta bronkitis dengan 212 pasien.

Edison menambahkan, jika data itu merupakan pasien rawat jalan, untuk pasien rawat inap didominasi hepatitis HBS AG(+) atau hepatitis B Surface Antigen. Penyakit hati yang disebabkan virus hepatitis B di RSU Pirngadi mencapai 96 kasus, tuberculosis (Tb) paru 84 kasus. Penyakit ca mamae (kanker payudara) sebanya 46 kasus, copd/ppok dengan 27 kasus. Sedangkan untuk penyakit anak-anak, merupakan penyakit diare (gastro enteritis). mencapai 75 pasien, demam berdarah dengue (DBD) sebanyak 66 kasus. Golongan penyakit yang sama untuk kalangan anak, sebutnya pneumenia dengan 49 pasien. (mag-7)

Kasus Zainal Abidin Akan Direkonstruksikan

MEDAN-Kasus penambakan Jukir Zainal Abidin Nasution, akan direkonstruksikan kembali sesuai permintaan Kejaksaan Negeri Medan untuk mengungkap fakta yang ssebenarnya.

“Sesuai permintaan kejaksaan, kita akan melakukan rekontruksi kembali untuk mengetahui fakta yang sebenarnya,” ujar Dir Reskrim Kombes Pol, Agus Andriyanto di sela-sela acara farawel parade Kapoldasu, Rabu (23/3).

Dalam Rekonstruksi tersebut, pihak Dit Reskrim akan menghadirkan korban dan pelaku penembakan dan pemberi perintah penembakan. “Akan kita hadirkan korban, pelaku dan pemberi perintah,” ucap Agus.

Sedangkan untuk kapan pelaksanaan rekontruksi tersebut dilakukan, Agus belum mengetahuinya. “Dalam waktu dekat akan kita laksanakan,” bebernya.

Sementara, penyidik Dit Reskrim Poldasu masih terus melakukan perampungan berkas tersangka AKP DG dan Brigadir A untuk diserahkan ke kejaksaan. (adl)

Debu Mengepul di Jalan Jawa

MEDAN TIMUR-  Pengguna Jalan di Jalan Jawa, Kelurahan Gang Buntu, Medan Timur mengeluhkan debu yang disebabkan pembangunan di Jalan Jawa, Rabu (23/3) siang. Kepulan debu itu menyebabkan jarak pandang ikut terganggu.

Amatan wartawan koran ini di sekitar Jalan Jawa, terlihat banyak debu yang membuat jarak pandang terganggu. Tak jarang, para pengendara tampak kewalahan dalam menembus kepulan debu tersebut.
Seorang pengendara yang ditemui di salah satu toko buku di sebelah Polsek Medan Timur, Manan (20) mengatakan, kepulan debu ini membuat jarak pandang terganggung, apalagi debu yang bertebaran ini cendrung mengganggu pernafasan. “Seharusnya Pemko Medan bisa memberikan sanksi, jangan hanya tutup mata saja. Ini bisa membahayakan pengguna jalan yang lain yang sedang melintas ,” katanya.

Tak hanya Manan, warga lainnya yang sehari-hari tinggal dekat dengan lokasi pembangunan Jalan Jawa, Jambul (30) mengakui, sejak adanya pembangunan di Jalan Jawa itu, kawasan jalan di sekitarnya berdebu. Truk pengangkut material cendrung jorok dan berlumpur. Akibatnya, lumpur berserakan, mengering dan timbul debu. Lurah Gang Buntu,  Irsan Nasution ketika dihubungi via telepon selulernya dengan jawaban. “Maaf, nanti saya telepon balik,” tulisnya, hingga berita ini dinaikkan, tak ada jawaban lanjutannya. (jon)

Dana untuk Anak Yatim Dipakai Bangun Ruko

Setahun, Satu Yayasan Terima 8 Kali

MEDAN-Satu demi satu dugaan penyelewengan dana APBD Sumut yang dialokasikan sebagai bantuan sosial untuk anak yatim, pembangunan masjid, sekolah dan dana hibah pendidikan melalui Biro Bantuan Sosial (Bansos) dan Biro Keuangan Pemprovsu diungkap ke publik.

Setelah pihak rektorat Universitas Sumatera Utara (USU) membeber indikasi penyelewengan bantuan untuk universitas itu senilai Rp9,7 miliar dari APBD 2010, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut kembali mempertanyakan kewajarannya penyaluran dana bansos tahun anggaran 2009 sebesar Rp140 miliar lebih.
Diantara kasus yang menonjol adalah penyaluran bantuan senilai Rp1,3 miliar kepada Yayasan Pendidikan Islam Nur Hadi milik pasangan suami istri AS dan H. Dana tidak dipergunakan sebagaimana mestinya sebagaimana yang tertera di proposal. Bahkan dana yang seharusnya digunakan membangun Madrasah Pembinaan Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin Nur Ad malah dibangun ruko tiga lantai untuk unit usaha yayasan.

Kecurigaan itu dibeber Sekretaris Eksekutif FITRA Sumut, Elfenda Ananda, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun anggaran 2009. Dari laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2010 diketahui, pada 2009 Pemprovsu menganggarkan bansos sebesar Rp225.285.676.407.

Dari dana ini realisasinya sebesar Rp215.176.817.267, di antaranya anggaran sebesar Rp209.901.676.407,00 dikelola Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial dengan realisasi sebesar Rp177.392.572.500.00 atau 95,65 persen.
Untuk mendapatkan dana bantuan tersebut, Pemprovsu menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 29 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.

Elfenda Ananda mengamini adanya penyalahgunaan dana untuk anak yatim dan pembangunan masjid yang digunakan untuk kepentingan lain di luar peruntukannya. “Satu hal yang paling aneh, dana anak panti asuhan seharusnya untuk kepentingan anak yatim ternyata setelah dicek ada pembangunan rumah toko,” ucapnya, Selasa (22/3).

Dari hasil pemeriksaan secara uji petik atas realisasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan sosial, Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial selaku unit kerja yang mengelola bantuan sosial belum melakukan pengawasan dan pengendalian secara memadai. Hal ini terlihat dari realisasi bantuan sosial sebesar Rp140.142.500.000,00 sampai dengan tanggal 5 Maret 2010 (tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir), berdasarkan data dari Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial belum dipertanggungjawabkan paket bantuan sebesar Rp17.805.676.407,00.

Dari jumlah anggaran tersebut, didapati delapan bantuan sosial dengan besaran Rp1.7 miliar kepada yayasan, sekolah, panti asuhan, masjid dan musala dengan alamat dan pengurus yang sama. Bantuan sosial sebesar itu pengurusnya adalah orang yang sama yaitu AS dan isterinya H.

Di dalam LHP itu disebutkan, penerima dana yayasan pendidikan Islam Nur Hadi Rp 250.000.000 digunakan untuk pembangunan fisik gedung (pengembangan PAUD dan SMA) kepada yayasan yang namanya berbeda yakni yayasan pendidikan Islam Nur Hadi Rp 200.000.000 untuk pembangunan fisik gedung (pengembangan PAUD dan SMA), yayasan pendidikan Nur Adia Rp150.000.000 untuk pembangunan gedung sekolah.

Selanjutnya, untuk Sekolah Dasar Swasta Nur Adia Rp 250.000.000 digunakan sebagai renovasi gedung, komputer dan kebutuhan kantor, panitia pembangunan Mesjid Nur Hadi Rp200.000.000, pembangunan Musala ”HAFAZANIYAH” Rp200.000.000, selanjutnya Madrasah Pembinaan Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin ”Nur Ad” sebesar Rp250.000.000.  Selanjutnya, panti Asuhan Hamdani Rp200.000.000, pembangunan gedung panti asuhan Hamdani sebesar Rp1.700.000.000

Hasil pemeriksaan ke alamat yayasan, sekolah, panti asuhan, masjid dan musala pada 8 Maret 2010, tim BPK RI menemukan penggunaan dana bansos tersebut tidak sesuai dengan peruntukan yang tertera pada proposal. Enam penerima bansos atas nama YPI Nur Hadi, Yayasan Pendidikan Nur Adia, SD Swasta Nur Adia, Madrasah Pembinaan Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin ”Nur Adia” dan Panti Asuhan Hamdani dengan total nilai Rp1.300.000.000 tidak dapat diyakini kebenaran penggunaannya karena yang terlihat adalah pembelian (ruislag) tanah dan pembangunan ruko yang sedang berjalan dan rencananya akan dibangun 3 (tiga) lantai dan digunakan sebagai unit usaha yayasan.
Anehnya, sampai saat tim melakukan pemeriksaan fisik ke alamat yayasan, seluruh uang bansos masih ada dalam rekening yayasan. Menurut keterangan lisan AS, pembangunan ruko yang sedang dikerjakan menggunakan uang pinjaman pihak lain. Bansos atas nama Musala ”HAFAZANIYAH” dan Panitia Pembangunan Mesjid Nur Hadi, masing-masing sebesar Rp200.000.000 dicairkan Pemprovsu walaupun tidak lengkap persyaratan pengajuannya yaitu tidak ada surat keterangan/pernyataan dari Lurah/Kepala Desa bahwa mushalla dan masjid tersebut benar ada dan telah berdiri.

Pengakuan lisan AS, bansos tersebut baru akan digunakan setelah tukang selesai membangun ruko untuk renovasi musala menjadi dua lantai dan akan dijadikan Masjid Nur Hadi untuk sarana ibadah dan belajar para santri. Dengan demikian untuk pembangunan masjid ini terdapat dua kali pencairan bansos. Ruko, musala serta masjid yang akan didirikan, semuanya dibangun di atas tanah yang sertifikatnya atas nama pribadi (AS dan H) bukan atas nama yayasan.

Tak hanya itu, bantuan untuk Yayasan Khairani dan Yayasan Al-Hikmah, nilai bansos Rp500.000.000. Kedua yayasan tersebut merupakan yayasan dengan pengurus dan alamat yang sama yaitu suami isteri P dan I dengan alamat Jalan Kenduri Dusun VIII, Desa Muliorejo, Sunggal, Deli Serdang.

Kedua yayasan tersebut masing-masing memperoleh bantuan sosial sebesar Rp350.000.000 (Rp200.000.000 + Rp150.000.000) dan Rp150.000.000. Hasil pemeriksaan tim BPK RI di lapangan diketahui bahwa Yayasan Khairani sedang dalam tahap pembangunan gedung sekolah (TPQ Khairani), namun untuk Yayasan Al-Hikmah tidak ditemukan pembangunan fisik seperti yang disebutkan pada proposal kecuali pengecatan dinding TK Al-Hikmah yang berdasarkan proposal diketahui nilai pekerjaan pengecatan tersebut hanya sebesar Rp10.000.000,00. Dari fotokopi buku rekening bank yang diserahkan oleh I selaku bendahara yayasan diketahui bahwa uang bansos tersebut sudah dicairkan semuanya, sehingga sisanya sebesar Rp140.000.000,00 (Rp150.000.000,00 – Rp10.000.000,00) berindikasi disalahgunakan.

Di yayasan lainnya, terdapat penyalahgunaan. Buktinya, Yayasan Nurul Ilmi atau MTS Nurul Ilmi, nilai bansos Rp325.000.000,00. Sistem penerimaan dari data Biro Kemasyarakat dan Sosial Yayasan Nurul Ilmi pada TA 2009 menerima bantuan dua kali untuk dua proposal yang berbeda. Bantuan pertama sebesar Rp175.000.000 diterima langsung pengurus yayasan dengan tujuan untuk pembelian 10 unit komputer, rehab ruang komputer serta perbaikan bangku dan meja.

Selanjutnya, bantuan yang kedua diterima oleh kepala sekolah sebesar Rp150.000.000,00 dengan tujuan untuk pembangunan sekolah. Selanjutnya diketahui dari sdr. MH, Kepala Sekolah MTs Nurul Ilmi bahwa Yayasan Nurul Ilmi ini hanya mengelola satu badan usaha yaitu MTS Nurul Ilmi dan bansos yang diterima oleh sekolah tersebut hanyalah satu kali yaitu sebesar Rp150.000.000,00, yang telah digunakan untuk membeli 15 unit komputer, 20 set bangku dan meja, plester dinding dan mengganti lantai 4 ruangan menjadi lantai keramik. Pertanggungjawaban dijanjikan akan diserahkan akhir Maret 2010.

Dia menambahkan, berdasarkan pembagian dana yayasan tersebut, seperti ada yang mengkoordinir, sehingga sangat rentan disalah gunakan. Apalagi, Pemprovsu sendiri sudah membuat tanpa ada pembatasan anggaran untuk penyaluran dana bantuannya.

Wakil Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pudjo Nugroho beberapa waktu lalu menyampaikan, bahwa pihaknya akan menata lebih baik lagi penggunaan dana bansos tersebut. “Akan dibuat lebih baik nantinya,” ucapnya.

Gatot: Saya Tahu

Sementara itu, indikasi penyelewengan bantuan dari APBD Sumut 2010 senilai Rp9,7 miliar di Biro Bantuan Sosial (Bansos) dan Biro Keuangan Pemprovsu ternyata diketahui Gatot Pujo Nugroho. “Saya tau, dan saya marah. Padahal sudah ada penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) antara USU dengan Pemprovsu, tapi berlarut-larut dan kemudian menjelang akhir tahun baru dicairkan. Ya wajar kalau USU mengaku tidak mampu mengalokasikan dana dari sekian banyak itu, untuk hal-hal yang telah direncanakan,” katanya.
Penegasan itu diucapkan Gatot seusai menghadiri acara pembukaan Pekan Olah Raga dan Seni Tingkat Madrasah ke IX di Stadion Olah Raga Unimed, Selasa (22/3).

Sayangnya, Menanggapi menguapnya dana yang diduga diselewengkan pihak Biro Bansos dan Biro Keuangan Provsu ini, Ketua Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Sumut (Fitra) Elfenda Ananda mengaku tidak heran. Pasalnya, potongan seperti itu sudah menjadi rahasia umum.

Elfenda malah melihat USU dan Pemprovsu mempraktikkan pengingkaran upaya memajukan pendidikan nasional. ”Ini pengingkaran dan mencemarkan duni pendidikan. Dan ini harus dibawah ke ranah hukum,” tegasnya.
Diterangkana, dalam pemeriksaan persoalan, kedua pihak harus dikonfrontir guna mencari data dan bukti yang lengkap. ”Kedua belah pihak harus ditanyai apa memang benar ada potongan atau tidak. Kalau benar, harus dipertanyakan sisa yang tidak diberikan ke USU itu alirannya kemana. Karena secara teknis, proses pencairan itu melibatkan dua biro itu yang kemudian diketahui Sekretaris Daerah (Sekda) Provsu yang melaporkan ini kepada Gubsu. Dan ini harus dijadikan skala prioritas,” jelasnya.

Elfenda berharap masalah ini langsung ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Elfenda juga mempertanyakan, sisa dana yang tidak jadi dicairkan sebesar Rp9,7 miliar tersebut, apakah termasuk Rp217 miliar dana yang diduga diselewengkan Biro Binsos dan Biro Keuangan Provsu yang telah diperiksa KPK beberapa waktu lalu. Dalam pemeriksaan di gedung BPK ini melibatkan Kepala Biro Bansos Hasbullah Lubis dan Kepala Biro Keuangan Provsu Muhammad Syafii. ”Waktu itu kalau tidak salah, dua kepala biro itu sudah diperiksa KPK di Gedung BPK Sumut, yang materinya sekitar adanya dugaan penyimpangan atau penyelewengan sebesar Rp217 miliar. Kalau tidak, berarti jumlah uang yang dikorupsi semakin bertambah,” tegas Elfenda.

Diketahui, jumlah anggaran untuk USU sebesar Rp18.5 miliar dengan tiga item yaitu dana pembangunan fisik, pengadaan sarana penunjang dan beasiswa yang di dalamnya termasuk pula biaya belajar dosen USU.
Namun, akhirnya pihak USU hanya mendapatkan dana dari APBD Provsu senilai Rp8.8 miliar untuk satu item saja yakni, dana beasiswa. Itu pun, melalui perjuangan yang melelahkan.

Sementara, pencairannya sendiri di masa-masa akhir tahun anggaran Desember 2010 lalu. Dan dana yang diterima hanyalah sebesar Rp8.8 miliar, dan untuk satu item saja yakni, dana beasiswa.

Pencairannya itu sendiri dilakukan di Mess Pemprovsu Jalan Tengku Daud Medan, dimana saat itu pihak Pemprovsu yang hadir antara lain, Kepala Biro Binsos Hasbullah Lubis, Kepala Biro Keuangan Muhammad Syafii serta Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Provsu kala itu Hasiholan Silaen di Mess Pemprovsu Jalan T Daud pada siang hari.

Pengakuan itu dilontarkan oleh Pembantu Rektor II USU Armansyah Ginting yang juga diketahui Rektor USU Syahril Pasaribu dan beberapa orang lainnya, ketika berlangsung Rapat Kerja (Raker) antara Komisi E DPRD Sumut dengan Pihak USU, Senin (21/3) lalu. (ril/ari)

Sinergi Telkomsel dan TelkomVision Tawarkan Potongan 50% Berlangganan YesTV

Telkom Group memperlihatkan sinergi yang semakin kuat di antara berbagai perusahaan yang berada di dalamnya. Kali ini Telkomsel melakukan sinergi dengan TelkomVision yang memberi manfaat diskon berlangganan layanan televisi berbayar YesTV.

Sinergi kedua anak perusahaan Telkom Group ini diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama oleh Direktur Keuangan Telkomsel Triwahyusari dan Direktur Utama TelkomVision Elvizar K.H. hari ini di Jakarta.

Melalui program ini, pelanggan Telkomsel dapat menikmati diskon 50 persen berlangganan layanan Paket Emas YesTV yang menghadirkan berbagai program televisi favorit dari 40 saluran televisi lokal, nasional, dan internasional. Promo dapat dinikmati oleh pelanggan kartuHALO, simPATI, maupun Kartu As di seluruh Indonesia hingga 30 Juni 2011.

VP Product Marketing Telkomsel Lindayanti Harjono mengatakan, “Telkomsel terus melakukan sinergi dengan berbagai perusahaan di bawah naungan Telkom Group. Program bersama TelkomVision yang kami luncurkan hari ini semakin menambah panjang manfaat yang dapat dinikmati oleh seluruh pelanggan setia Telkomsel yang hampir mencapai 100 juta.”

Dengan jumlah pelanggan yang terus tumbuh secara signifikan, Telkomsel juga terus meningkatkan layanan dan memperkuat jaringannya. Sinergi antara Telkomsel yang mempunyai jumlah pelanggan terbesar di Indonesia dengan TelkomVision yang menawarkan ragam tontonan televisi diharapkan dapat memberi akses lebih besar terhadap tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

Pelanggan Telkomsel yang ingin memperoleh diskon berlangganan YesTV dapat menukarkan 500 poin TELKOMSELpoin-nya dengan mengirimkan SMS ke 777, ketik YES3 untuk paket 3 bulan atau YES6 untuk paket 6 bulan. Pelanggan akan menerima SMS notifikasi dari Telkomsel, setelah itu petugas TelkomVision akan menghubungi pelanggan untuk proses registrasi dan instalasi. Pelanggan cukup membayar biaya instalasi sebesar Rp 100.000 yang hanya separuh dari biaya normal sebesar Rp 200.000.

Di awal bulan berikutnya, pelanggan cukup membayar biaya berlangganan 3 bulan sekaligus di muka dan langsung mendapatkan manfaat berlangganan selama 6 bulan. Pelanggan juga dapat membayar 6 bulan sekaligus di muka untuk mendapatkan manfaat berlangganan selama 12 bulan.

Pembayaran biaya berlangganan YesTV dapat dilakukan dengan menggunakan T-Cash. Cukup kirimkan SMS ke 2828 dengan mengetik Pay<spasi>TELVIS<spasi>nomor pelanggan<spasi>PIN T-Cash. Pembayaran juga dapat dilakukan di kantor pelayanan YesTV, anjungan tunai mandiri (ATM) atau melalui loket di berbagai bank terkemuka.

Paket Emas YesTV Rp 275.000/Bulan (belum termasuk pajak)
Film HBO, HBO Signature, Max, Star Movies, Celestial Movies, MGM
Olahraga ESPN, Star Sports, TelkomVision, Goal TV 1, Goal TV 2
Anak-anak Disney Channel, Playhouse Disney, Cartoon Network, Jim Jam
Hiburan Star World, AXN, AXN Beyond, Channel [V], Animax, DIVA Universal, Discovery Turbo, Fox, Fox Crime, FX, TLC, Asian Food Channel, E! Entertainment, Net Geo Adventure
Pendidikan Discovery Channel, Animal Planet, National Geographic, Net Geo Wild
Berita BBC World, CNN International, CNBC Asia
TV Lokal RCTI, Trans 7, SCTV, Bali TV, Metro TV, Indosiar, ANTV, Global TV, Trans TV, B Channel, TV One, Alif TV

Pesawat Tempur AS Rontok, Putra Kadhafi Tewas

LIBYA- Putra pemimpin Libya, Muammar Kadhafi, dilaporkan tewas menjadi korban peperangan antara pemerintah dengan pemberontak. Dia tewas setelah barak militernya diserang oleh pilot Libya yang membelot.

Kantor berita Sydney Morning Herald, Selasa (22/3) melaporkan bahwa anak keenam Kadhafi, Khamis Kadhafi, tewas pada Sabtu malam pekan lalu. Berita kematiannya baru diperoleh pada hari ini.

Khamis yang berusia 27 tahun tewas di barak militernya di komplek Bab al-Aziziya, Tripoli, setelah sebuah pesawat jet tempur menabrakkan diri ke barak tersebut pada Selasa, 15 Maret 2011. Pilot pesawat itu menolak untuk menyerang warga sipil dan melakukan aksi bunuh diri dengan menyerang pasukan Khamis.

Khamis merupakan lulusan akademi militer Tripoli dan akademi militer di Frunze, Moskow, Rusia. Dia adalah panglima tempur brigade penggempur demonstran di Libya. Pasukannya yang beranggotakan 1.000 orang dinamakan Brigade Khamis. Pasukan ini adalah pasukan yang paling ditakuti oleh para pemberontak.
Brigade Khamis bertanggung jawab atas kematian puluhan warga sipil pada gempuran terhadap pemberontak di berbagai kota di negara tersebut.

Pemerintah Libya dilansir dari laman Courier Mail membantah kematian Khamis adalah akibat serangan bunuh diri. Mereka mengatakan Khamis tewas setelah baraknya dibombardir oleh tentara koalisi pimpinan Amerika Serikat.
Hari ketiga serbuan pasukan sekutu, pesawat tempur milik Amerika Serikat (AS) dikabarkan jatuh di wilayah yang dikuasai oleh pihak oposisi.

Juru bicara Komando Afrika militer AS, Vince Crawley seperti dilansir kantor berita Reuters, mengatakan, penyebab jatuhnya pesawat tersebut kemungkinan disebabkan oleh kegagalan mekanik dan bukan karena serangan musuh.
Menurut Crawley, seorang pilot jet tempur F-15E Eagle tersebut telah ditemukan dalam keadaan selamat. Sedangkan seorang lagi kru pesawat tengah berupaya ditemukan. Operasi pencariannya sedang dilakukan.

Serangan ke Libya Melemah

Serangan udara ke Libya diyakini mulai melemah. Setidaknya hal ini dikonfirmasi oleh petinggi militer Amerika Serikat (AS) yang menahan diri agar pihak tidak terserap masuk dalam perang saudara di Libya.

“Perkiraan saya, frekuensi serangan (ke Libya) akan berkurang. Tetapi hal ini bisa berubah bila terjadi sesuatu hal yang tidak terduga berlangsung,” ungkap Jenderal Carter Ham yang memimpin operasi AS di Libya.

Presiden AS Barack Obama sempat dipertanyakan sampai kapan operasi militer ini akan berlangsung. Dirinya pun mengklaim pihak militer barat berharap rezim Kadhafi dapat runtuh dalam hitungan hari.  “Kami mengantisipasi perubahan rezim dalam hitungan hari bukan dalam hitungan minggu,” kata Obama.

Tetapi Obama tidak menyebutkan siapa yang akan memegang kendali bila Kadhafi jadi turun dari kekuasannya. Akan tetapi, selama ini tampak jelas Inggris dan Prancis akan memegang peran penting mengingat keduanya yang memaksakan intervensi di Libya.

Letusan artileri anti-pesawat terus terdengar di langit malam kota Tripoli, Libya. Dua instalasi radar militer Libya dikabarkan hancur akibat serangan.

Dua instalasi radar militer Libya yang hancur tersebut dikabarkan berada di wilayah timur Libya. Tetapi juru bicara militer Prancis yang terlibat dalam serang di wilayah Timur Libya mengaku, tidak ada pesawat Libya yang terbang di wilayah tersebut saat itu.

Sementara warga di dua wilayah yang dikuasai oleh oposisi di sebelah barat Libya, mengaku diserang oleh pasukan Kadhafi. Serangan ini berlangsung di Misrata dan Zintan. Diperkirakan pasukan pemerintah akan terus memaksakan masuk ke wilayah yang dihuni rakyat, guna menghindari serangan udara.

Warga di Misrata mengaku berusaha keras untuk menyetop pasukan Kadhafi dengan melakukan perlawanan keras di pintu masuk kota. “Ketika mereka memasuki kota, pasukan Kadhafi mulai menembaki warga dengan artileri dan senjata,” ungkap Saadoun, warga setempat seperti dikutip Al Jazeera, Selasa (22/3).

Saadoun sendiri mengaku sembilan warga dilaporkan tewas dalam serangan ini. Namun belum ada konfirmasi resmi mengenai jumlah korban ini.

Obama Panen Kecaman

Presiden Obama menghadapi kritik yang terus tumbuh di dalam dan luar negeri atas apakah kampanye militer di Libya adalah kebijakan yang salah, atau kebijakan yang tepat pada waktu yang salah.

Obama, dalam tur lima harinya di Amerika Latin, membela pendekatan pemerintahannya di Libya. Dia menyatakan serangan yang dilakukan Sekutu di Libya bertujuan untuk melengserkan Muammar Kadhafi dari tahtanya. Obama menjamin AS akan berpegang teguh pada mandat PBB.

“Operasi militer kami adalah untuk mendukung mandat internasional Dewan Keamanan PBB yang secara khusus memfokuskan pada ancaman kemanusian yang ditimbulkan oleh Kolonel Kadhafi bagi rakyatnya,” ujar Obama di Chili.

Dia menuturkan, AS juga akan melakukan cara-cara nonmiliter, termasuk sanksi ekonomi dan embargo senjata, untuk mengakhiri kekuasaan empat dekade Kadhafi.

Di dalam negeri AS, sejumlah anggota Kongres dari Partai Republik menyebut penyerangan ke Libya merupakan penghinaan atas konstitusi AS karena Obama tidak lebih dulu meminta persetujuan Kongres.
“AS tidak punya militernya Raja. Pilihan sepihak Presiden Obama untuk menggunakan kekuatan militer AS di Libya merupakan penghinaan akan konstitusi kita,” cetus anggota Kongres, Roscoe Bartlett kepada majalah Hill seperti dilansir Telegraph, Selasa (22/3).

Bartlett termasuk di antara anggota Kongres lainnya yang menyebut aksi militer di Libya tidak konstitusional.
Ketua DPR AS John Boehner juga mengkritik Obama karena kurangnya konsultasi. Namun politikus Partai Republik itu mendukung intervensi militer di Libya.

Sebelumnya Obama telah mengirimkan surat ke anggota-anggota Kongres pada Senin, 21 Maret waktu setempat. Surat itu sebagai upaya untuk meredakan kritikan terhadap dirinya atas tidak adanya konsultasi dengan Senat dan DPR sebelum menyetujui aksi militer di Libya.

Dalam suratnya, Obama mencoba menjawab kritikan bahwa dirinya tidak memberikan penjelasan ataupun mendiskusikan keputusannya secara detail dengan Partai Demokrat dan Republik. Sesuai konstitusi AS, persetujuan Kongres diperlukan untuk deklarasi perang.

Dalam suratnya kepada Kongres, Obama menegaskan bahwa aksi militer terhadap Libya merupakan operasi militer terbatas sebagai bagian dari koalisi.

Analis politik mengatakan Obama bisa mendapatkan keuntungan jika Kadafi dengan cepat digulingkan, atau jika ada resolusi lain cepat dan relatif tak berdarah. Tetapi jika konflik menemui jalan buntu, kritik cenderung meningkat.
Sejumlah tokoh liberal Demokrat  yang biasanya bersekutu dengan Presiden Obama, mengutuk penggunaan kekuatan militer. Kelompok konservatif, serta ahli kebijakan luar negeri, menyebut Libya bukanlah kepentingan AS yang vital.
Sebuah kelompok antiperang mengumumkan rencana untuk menggelar protes di Los Angeles, Chicago dan sembilan kota lainnya minggu ini.

Selain dari dalam negeri, luar negeri juga mengecam serangan itu. Misalnya dari Liga Arab yang awalnya menyerukan zona larangan terbang di Libya, keputusan yang mendorong Gedung Putih untuk bergabung melakukan serangan. Sedangkan PM Rusia Vladimir Putin mengecam Washington atas apa yang disebutnya “perang salib”.
Presiden Bolivia Evo Morales yang mencetuskan agar hadiah Nobel untuk Obama ditarik kembali. “Dua tahun lalu kita dengar bahwa Presiden Barack Obama telah memenangi hadiah Nobel Perdamaian, tapi apakah dia membela perdamaian di dunia sekarang, atau dia malah mengobarkan kekerasan?” ujar Morales kepada para wartawan di La Paz, Bolivia seperti dilansir kantor berita AFP, Selasa (22/3).

“Bagaimana mungkin memberikan hadiah Nobel Perdamaian kepada seseorang yang telah melancarkan invasi, pengeboman? Itu pelanggaran, penyerangan, agresi,” tegas Morales, salah seorang pemimpin Amerika Latin yang kerap mengkritik pemerintah AS.

“Obama adalah pemimpin kelompok penjahat yang memimpin penyerangan dan invasi, dan itu tak ada hubungannya dengan membela hak-hak asasi manusia,” tandas Morales.

Obama menerima hadiah Nobel Perdamaian pada Desember 2009 lalu. Atau kurang dari setahun setelah dirinya dilantik menjadi presiden AS.

Dalam pidatonya saat menerima hadiah prestisius, Obama menyebut dirinya sebagai panglima tertinggi sebuah negara di tengah dua perang (Irak dan Afghanistan). Obama juga mengatakan bahwa konflik bersenjata ada kalanya diperlukan.

Obama memberikan hadiah uang sebesar 1,4 juta dolar AS yang diterimanya dari panitia Nobel untuk 10 organisasi amal, termasuk kelompok-kelompok yang bekerja untuk upaya kemanusiaan di Haiti dan kelompok yang mendukung keluarga militer.(net/bbs)

Gatot Resmi Gantikan Syamsul

JAKARTA-Terhitung sejak Selasa (22/3), Wakil Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho secara resmi naik posisi menjadi Plt gubernur Sumut. Hal ini menyusul telah terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) tentang penonaktifan Syamsul Arifin dari jabatannya sebagai gubernur. Keppres yang sama menunjuk Gatot sebagai Plt gubernur hingga ada putusan yang sudah berkekuatan tetap (incrah) perkara dugaan korupsi APBD Langkat dengan terdakwa Syamsul.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Djohermansyah Djohan memastikan, Kepres pemberhentian sementara Syamsul sudah diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin (22/3).
“Sudah turun tadi,” ujar Djohermansyah kepada koran ini kemarin petang.

Hanya saja, mantan Deputy Setwapres Bidang Politik itu belum bisa menyebutkan nomor Kepres. Alasannya, hingga kemarin petang, stafnya dalam proses mengurus pengambilan Kepres ke sekretariat negara.

“Staf sedang ke sana, untuk proses penomoran,” imbuh Guru Besar di Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) itu.
Dengan demikian, Kepres baru terbit setelah Syamsul delapan hari menyandang status sebagai terdakwa. Menurut ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004, pemberhentian sementara dilakukan jika sudah berstatus terdakwa. Mendagri Gamawan Fauzi sendiri sudah mengirimkan usulan penonaktifan Syamsul ke Setneg pada 14 Maret 2011, atau pada hari Syamsul menjalani sidang perdana.

Sebelumnya Djohermansyah Djohan menjelaskan, jika Keppres sudah terbit, Gatot akan dipanggil untuk penyerahan Kepres, sekaligus untuk diberi arahan terkait jabatan barunya. “Untuk Kepres wagub yang menjadi Plt gubernur, juga akan kita sampaikan itu kepada Pak Gatot, untuk segera melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Plt gubernur dan kita beri arahan,” terangnya.

Sementara itu, Gatot Pujo Nugroho mengaku belum menerima Surat Keputusan (SK) tertulis dari presiden tentang pengangkatan dirinya sebagai Pj Gubernur Sumatera Utara menggantikan Syamsul Arifin. “Kalau katanya sudah ditandatangani, saya belum ada menerima SK-nya,” katanya kepada wartawan koran ini, Selasa (22/3).

Dia mengatakan, setelah adanya SK ditandatangani Presiden, pastinya ada prosedural lagi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Setelah itu, baru disampaikan ke dirinya melalui Pemprovsu. “Saya sampai sekarang belum menerimanya,” tegasnya. Saat disinggung setelah ditetapkan sebagai Pj Gubsu menggantikan Syamsul Arifin lantaran tersandung kasus korupsi, Gatot belum mau berkelekar banyak tentang program khusus yang akan dibuatkan. Melainkan, akan menjalan visi misi Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho (Syampurno). “Saya teruskan visi dan misi,” tambahnya.

Informasi dari internal DPD PKS Sumut, Gatot telah menerima kabar itu. Dia bahkan telah ditelepon pihak Kemendagri. “Dia (Gatot, Red) berangkat ke Jakarta besok pagi (hari ini, Red) pukul 05.00 WIB,” ujar seorang pengurus PKS Sumut. (sam/ril)

’Kawin Politik’ Jelang Pilpres 2014

Ibas Sunting Aliya Hatta Rajasa

Hubungan dekat antara Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa akan makin dekat lagi.

Kemesraan keduanya di dunia politik berlanjut ke hubungan keluarga. Putra bungsu Presiden SBY yang juga Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro ‘Ibas’ Yudhoyono akan segera mempersunting putri Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa Hatta Rajasa, Siti Ruby Aliya Rajasa.

Usia Ibas dan Aliya terpaut 5,5 tahun. Lahir tanggal 24 November 1980, Ibas kini berusia 31 tahun, sedangkan Aliya tercatat lahir pada26 April 1986. Aliya juga merupakan pendiri Yayasan Tunggadewi bersama Annisa Pohan, kakak ipar Ibas Yudhoyono.

Sebuah sumber yang ikut mempersiapkan proses persiapan peristiwa istimewa ini, menyatakan bahwa kedua sejoli itu akan melangsungkan acara lamaran lebih dahulu sebelum menggelar resepsi pernikahan. Kapan persisnya acara lamaran Ibas dan Aliya itu, belum ada kepastian tanggal. Tapi, ancar-ancar, lamaran akan digelar antara April sampai Juni di kediaman Hatta Rajasa. “Yang sudah lebih pasti, adalah pelaksanaan resepsi pernikahan akan dilakukan sekitar akhir November 2011,” kata sumber tersebut.

Sumber lain yang dekat dengan keluarga itu  mengungkapkan, dua tanggal spesial telah dipilih untuk perhelatan penting itu. Tanggal penting yang dipilih adalah hari kelahiran mereka masing-masing. “Untuk lamaran dipilih tanggal 26 April 2011, sedangkan pernikahannya tanggal 24 November 2011,” kata sumber tersebut.
Tanggal lamaran bertepatan dengan hari ulang tahun ke-25 Aliya, yang lahir pada 26 April 1986. Sedangkan tanggal pernikahan adalah hari di mana Ibas, yang lahir pada 24 November 1980, akan berulang tahun yang ke-31.
Menurut sumber lain, acara lamaran waktunya bersamaan dengan saat liburan Aliya yang kini tengah menuntut ilmu di Inggris. Sebelumnya Aliya menimba ilmu di Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB angkatan 2004.

Di mana perhelatan akbar itu akan digelar? Ibas rupanya memilih tempat yang berbeda dengan sang kakak, Agus Harimurti Yudhoyono yang menggelar resepsi pernikahan dengan Annisa Pohan di Istana Bogor. Sementara ini, direncanakan Ibas dan Aliya akan bersanding di pelaminan di Istana Cipanas, Jawa Barat.

Saat ditanya soal ini, Menteri Hatta dan Ibas tidak membenarkan, tapi juga tidak membantahnya. “Kabar dari mana itu?” Ibas balik bertanya saat ditanya wartawan sembari tertawa.

Demikian pula dengan Hatta Rajasa. Ditanya soal kabar bahagia ini di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, sembari tersenyum dia hanya menukas pendek, “Ah, kamu ada-ada saja.”
—
Perjodohan Ibas dengan Aliya sempat diisukan menjadi perjodohan politis yang membumbui hari-hari saat atmosfer perpolitikan nasional menghangat terkait koalisi-koalisi menjelang penentuan calon presiden dan wakil presiden.
Hubungan antara Ibas dan Aliya juga disangkutpautkan sebagai pendorong hubungan semakin dekatnya antara SBY-Hatta di kabinet. Faktor itu juga yang mengeratkan relasi antara Ny Kristiani Herawati Yudhoyono dengan Ny Oktiniwati Ulfa Dariah Rajasa selaku fungsionaris Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu.
—
Kabar-kabar pertemanan Ibas Yudhoyono dan Aliya diakui Ny Okke, sapaan Oktiniwati Ulfa Dariah Rajasa. “Memang anak-anak menteri banyak berteman dengan anak sesama menteri,” ujarnya kepada media, beberapa waktu lalu.
Walau Ibas dan Aliya berteman, dia tidak sependapat dua anak manusia itu berpacaran. “Tetapi itu bukan hal yang harus dibahas, dan pertemanan itu kan bisa dengan siapa saja. Keakraban kan boleh saja dengan teman-temannya, tetapi bukan pertemanan yang intens. Mereka sudah lama berteman, tetapi bukan khusus atau spesial,” kata Okke.

Dia mengatakan, karena pertemanan anak-anak menteri sedemikian akrab, orang luar melihat menjadi salah interprestasi. “Kalau dia bukan anak orang sesama pejabat kan itu akan sah-sah saja dan tidak menjadi perhatian. Tetapi begitu ini melibatkan anak-anak pejabat, maka akan menjadi sebuah perhatian. Kan sempit sekali pandangannya,” kata dia.(bbs/net)

Buyung Ritonga dan Direktur CV Ansor Diperiksa

Penanganan Korupsi APBD Langkat

MEDAN-Kejaksaan tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), melakukan pemeriksaan terhadap direktur CV Ansor Bintang Sembilan Muchsin, yang merupakan rekanan dalam kegiatan penyediaan 43 unit mobil merek Isuzu Panther untuk anggota DPRD Langkat periode 1999-2004.

Selain itu, Kepala cabang PT Astra Internasional Isuzu Medan Samuel Pilo Bunga, dan Supervisor PT Astra Internasional Isuzu Medan Hendra.

Pemeriksaan tersebut guna melengkapi penyidikan tersangka mantan bendahara Pemkab Langkat Buyung Ritonga, dalam kasus dugaan korupsi APBD Langkat 2000-2007 senilai Rp102,7 miliar.

Asisten Pidana Khusus (Aspidus) kejatisu Erbindo Saragih pada wartawan memaparkan, pemeriksaan terhadap rekanan kegiatan tersebut dilakukan, karena terkait dugaan korupsi yang melibatkan Buyung.

Dalam kegiatan itu diketahui, penyediaan 43 mobil untuk para anggota dewan, tidak masuk dalam anggaran APBD Langkat Tahun 1999-2004, namun tetap diadakan. “Ini indikasi korupsi berjemaah ,” terang Erbindo.
Kejatisu juga melakukan pemeriksaan terhadap mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Langkat 2002-2007 Masri Zein, mantan Kabag Umum dan mantan Kabag Sosial 2002-2001 Amir Hamzah, mantan Kabag Keuangan sekaligus mantan Kadis PU dan saat ini sekarang menjabat sebagai Sekda langkat Surya Djahisa.

Sementara kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejatisu Edi Irsan Tarigan, pada wartawan di Jalan AH Nasution Medan mengatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan atas nama tersangka Buyung Ritonga, terkait dugaan korupsi APBD Langkat tahun anggaran 2000-2007.

“Keenam orang tersebut dimintai keterangan oleh tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) dengan kapasitas sebagai saksi,” beber Edi Tarigan.

Lebih lanjut dikatakan Edi Tarigan, pihaknya belum bisa memastikan apakah ada penambahan tersangka baru terkait kasus ini. Namun Tarigan mengingatkan, bahwa hal itu bisa saja terjadi, tergantung hasil pemeriksaan lanjutan.
“Kita tidak bisa bilang akan ada tapi kemungkinan itu tetap ada. Saat ini penyidik Pidsus masih fokus dengan tersangka Buyung Ritonga,” tegas Edi Tarigan. Lebih detail dikatakan Edi Tarigan pengambilan keterangan saksi tersebut untuk melengkapi alat-alat bukti.

Keterangan saksi, lanjutnya, selain melengkapi alat bukti juga untuk melihat sejauh mana keterlibatan para saksi dalam dugaan korupsi tersebut. Sebelumnya, Kejatisu telah melakukan penahanan terhadap Buyung Ritonga terkait keterlibatannnya dalam kasus dugaan korupsi APBD Langkat Tahun 2000-2007, senilai Rp102,7 miliar.
Penahanan tersebut dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan untuk memudahkan penuntasan kasus tersebut. “Penyidik merasa perlu menahannya,” tegas Kasi Penyidik Pidsus, Jufri sembari menambahkan Buyung dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Tanjung Gusta Medan dengan status tahanan kejaksaan.

Dalam kasus ini, tim penyidik Kejatisu  menjerat Buyung  pasal 2 dan 3 UU No 31/1999 tentang tindak pidana korupsi (tipikor) jo pasal 55 ayat 1 ke I KUHP.

Kasus dugaan korupsi APBD sebesar Rp 102,7 miliar ditangani Kejatisu, atas laporan dari Ketua BPK RI Anwar Nasution kepada KPK dengan surat pengaduan nomor 26/R/S/I-XXV/03/2009 bertanggal 16 Maret 2009.(rud)

1...15,45215,45315,454...15,601Page 15,453 of 15,601

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor