25 C
Medan
Monday, December 29, 2025
Home Blog Page 15461

APBD Molor, Karo Terancam Penalti Rp118 M

PNS Desak Dewan Percepat Pelantikan Bupati

KARO- Belum dilantiknya Bupati Karo terpilih Kena Ukur “Karo Jambi” Surbakti dan wakilnya Terkelin Berahmana berdampak pada roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Karo. Karenanya, pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), asisten dan PNS mendatangi kantor DPRD Karo di Jalan Veteran Kabanjahe, guna mempertanyakan proses pelantikan bupati terpilih, Senin (21/3) siang.

Menurut Asisten I Pemkab Karo TM Tarigan yang menjadi koordinator dalam aksi itu, banyak kerugian yang ditimbulkan karena belum dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Karo terpilih. “Sebagai contoh, pegawai harian lepas di Dinas Kebersihan (tukang sapu jalan, Red) yang semestinya menerima gaji setiap hari terpaksa belum gajian karena APBD belum disahkan. Dari mana uang untuk menggaji mereka,” ujar TM Tarigan.

Tak hanya itu, kata TM Tarigan, nasib pasien miskin peserta Jamkesmas yang dirawat di RSU Kabanjahe juga turut terimbas karena menggunakan dana publik. Bahkan, jika sampai 31 Maret ini APBD Karo belum disahkan, maka Pemkab Karo akan kena pinalti 25 persen dari total APBD Karo Rp472 miliar, atau sebesar Rp118 miliar.

Jika ini terjadi, kata Tarigan, maka dikhawatirkan roda pembangunan di Karo akan terganggu. Pasalnya, dana yang dipotong tersebut, sangat dibutuhkan guna pembangunan masyarakat dan pembangunan lainnya di Kabupaten Karo. “Kedatangan kami hari ini merupakan inisiatif seluruh PNS yang bertugas di Pemkab Karo. Kami minta agar pelatikan secepatnya dilaksanakan,” ujar Tarigan.

Di lain pihak, Ketua DPRD Karo, Siti Aminah Br Peranginangin mengaku, pihaknya  tidak memiliki niat untuk memperlambat proses pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih. Bahkan, menurut politisi PDIP ini, keterlabatan pelantikan ini karena belum turunnya surat dari Gubernur Sumatera Utara kepada DPRD Karo.

“Rujukan kita untuk melakukan sidang paripurna adalah turunan surat dari provinsi. Jika suratnya belum sampai ke kita, apa landasan DPRD menggelar sidang  paripurna? Kita tidak ingin pejabat-pejabat di negeri ini melakukan pembodohan publik. Ada tahapan yang harus dilalui, dan mereka (eksekutif, Red) harusnya tahu akan hal itu, namun mengapa seolah DPRD yang dituding  mempersulit pelantikan,” tegasnya.(wan)

Dua Anggota Ikut Jumbara Nasional

PMR 008 MAN Tanjung Morawa

Dengan semangat yang membara dan didukung slogan yang menjiwa, dua anggota Palang Merah Remaja (PMR) 008 MAN Tanjung Morawa akhirnya bisa mewakili Sumut untuk mengikuti ajang bergengsi tingkat nasional. Yakni, Jumpa Bhakti Gembira (Jumbara) Nasional yang akan digelar di Gorontalo pada Juli 2011 mendatang.

Adapun slogan mereka yakni ‘PMR, The Best, Yes… Allahu Akbar!’ Dengan meneriakkan slogan tersebut setiap kali latihan, setiap anggota PMR 008 MAN Tanjung Morawa yang berjumlah 85 orang tersebut merasa mendapatkan semangat tambahan. Selain itu ada pula slogan PMR, yakni ‘Siamo’ (siap menolong orang). Dan kemudian dilanjutkan dengan meneriakkan ‘Pemikiran, Hati, Semangat.’

“Slogan itu adalah slogan PMR secara umum, namun kami menambahkan kalimat ‘Allahu Akbar.’ Dan itu sungguh memberikan tambahan semangat kepada kami,” ungkap Ketua PMR 008 MAN Tanjung Morawa Deci Novita didampingi Sekretaris Nia Aulia, Senin (21/3).

Deci, siswa kelas XI IPA 2 ini juga menjelaskan, prestasi yang diraih PMR 008 MAN Tanjung Morawa pada kepengurusan tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Karena pada tahun lalu anggota yang dapat mengikuti Jumbara Nasional hanya satu orang. “Pada tahun ini yang mengikuti Jumbara nasional ini ada dua orang, yakni Sekretaris Nia Aulia dan Kepala Bidang Kesehatan Ara Yustiana,” paparnya.

Untuk bisa terpilih mengikuti Jumbara Nasional ini bukan sembarangan. Pasalnya, yang mewakili Sumut hanya diberikan kuota sebanyak 100 orang dari tingkatan mula (SD/MI), madya (SMP/MTs) dan wira (SMA/MA). “Sebelumnya kami harus mengikuti Jumbara Sumut yang sudah digelar pada Desember 2010 lalu di Siantar. Dari sekian banyak peserta terpilih dua di antaranya dari PMR 008 MAN Tanjung Morawa,” ujar Deci.
Saat ini pengurus PMR 008 MAN Tanjung Morawa merupakan angkatan ke-8. Dan mereka juga telah memiliki junior angkatan ke-9 yang kini duduk di kelas X. (saz)

Ketua KPUD Tebing Tinggi Bingung

TEBING TINGGI- Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Tebing Tinggi, Walashri Sp bingung melihat keputusan yang dikeluarkan Makamah Konstitusi (MK). Pasalnya, sebelumnya MK menyatakan, yang berhak mengikuti pilkada ulang hanya empat pasangan.

Namun kini, MK telah menyetujui lima pasangan untuk mengikuti pilkada ulang, kecuali pasangan HM Syafri Chap. “Saya bingung menindaklanjuti perintah MK, entah mana yang benar. Katanya dulu amar keputusan MK empat pasangan yang boleh mengikuti Pilkada, tapi nyatanya sekarang lima pasangan bisa mengikuti Pilkada ulang,” kata Walashri kepada wartawan Sumut Pos saat audiensi dengan Kapolres Tebing Tinggi, Senin (21/3) siang.

Walashri juga menjelaskan, anggaran KPUD untuk melaksanakan pilkada pemungutan suara ulang sudah tertampung dalam APBD Kota Tebing Tinggi senilai Rp8 miliar, sedangkan pelaksanaannya masih menunggu keputusan MK.(mag-3)

Wanita Pekerja Kafe Tewas di Kos

KARO- Warga dikejutkan dengan temuan sesosok mayat wanita di dalam rumah kos-kosan di Jalan Jamin Ginting Gang Advent Kabanjahe, Senin (21/3). Mayat tersebut diketahui bernama Santi Br Ginting (26), pelayan kafe di kawasan  Desa Sumbul.

Menurut Rasmalem br Peranginangin, rekan sekerja korban, ketika ia pulang dari kafe, sekitar pukul 04.00 WIB dini hari, dirinya masih melihat korban, tidur tanpa menggunakan selimut di ruang tamu. Usai menyelimuti korban, Rasmalem pergi lagi keluar rumah.

“Saya baru tahu kabar kematiannya, sekita pukul 07.00 WIB tadi pagi dari warga.  Santi, baru dua hari  menumpang tinggal bersama saya.  Selama ini tempat tinggalnya tidak menentu. Kadang kadang tidur di cafe tempat kerjanya, padahal Jumat kemarin dia mengaku pergi ke Pancur Batu untuk menemui suaminya,” ujar Rasmalem
Kasat Reskrim Polres Tanah Karo, AKP Harry Azhar Harahap SH SIk mengatakan,  kasus ini masih dalam tahap penyelidikan.(wan)

Pria Asal Aceh Tewas di Jalinsum

SERGAI- Ridwansyah (24) Warga Jalan Rantau Bukit Tempurung, Kabupaten Aceh Tamiang, NAD, tewas di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) KM 52-53, persisnya di Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Sergai, Minggu malam (20/3) pukul 23:45 WIB.

Menurut keterangan yang diperoleh wartawan koran ini, Ridwansyah pengemudi sepeda motor Honda Beat BL 5963 UJ berboncengan dengan M Irfan (22) warga yang sama, datang dari Sei Rampah.

Setibanya di lokasi kejadian, kendaraan yang dikemudikan warga Aceh itu melaju terlalu kencang dan mengambil jalur terlalu ke kanan. Sementara itu, dari arah yang berlawanan muncul mobil KIA berplat merah BK 7006 N yang dikemudikan anggota Linmas Sekretariat DPRD Sergai bernama Melky Sipayung (22), warga Desa Pagar Manik, Kecamatan Silinda, Sergai.

Akibatnya, sepeda motor menghantam bagian depan mobil sehingga mengakibatkan pengemudinya tewas di lokasi.(mag-15)

Bayar Gaji Bulan Lima

082167650xxx

Saya adalah CPNS Pemko medan TMT 1 Januari 2010, ingin bertanya tentang penggajian karena rekan-rekan kami sudah mendapat gaji yang bulan 5 tahun 2010, sementara saya dan 2 orang teman saya sampai hari ini belum mendapat gaji yang bulan 5 tahun 2010. Mohon penjelasannya untuk hal ini terima kasih

Segera  Dibayar

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jangan sampai menunda pembayaran gaji, apalagi untuk para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang masih baru bertugas. Sebab, munculnya penundaan pembayaran akan berimbas buruk terhadap pelaksanaan program kerja di instansinya masing-masing.

Dengan dilakukan dilakukan percepatan pembayaran, tentunya akan membuat suasana kerja akan lebih baik dan tetap bekerja dengan ikhlas. Namun, apabila ditahan maka akan memunculkan perbedaan diantara pegawainya. Apalagi, semakin lama gaji ditahan, dampaknya bisa memunculnya berbagai hal seperti pelanggaran dari sisi hukumnya.

Untuk itu, kami meminta kepada SKPD yang masih menahan gaji para CPNS TMT 1 Januari 2010 agar segera mungkin melakukan pembayarannya.

Ahmad Arif SE MM
Ketua Fraksi PAN DPRD Medan

Tanyakan Langsung ke SKPD

Terimakasih laporannya, untuk sistem penggajian sebaiknya langsung tanyakan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing. Karena, sistem penggajian ada di SKPD tempatnya bertugas.

Parluhutan Hasibuan
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Medan

Kapolsek Kuala Langgar Etika Polri

LANGKAT- Perbuatan Kapolsek Kuala AKP E Turnip menyimpan wanita lain di rumah dinasnya, mendapat perhatian serius dari Kapolres Langkat AKBP Mardioyo. Di sela-sela perayaan hari ulang tahunnya ke 42, Senin (21/3) di aula Kamtibmas, Kapolres meminta Kanit P3D untuk melakukan pemeriksaan terkait peristiwa dimaksud.

Kanit P3D Polres Langkat Iptu Zulkarnain kepada wartawan mengaku, saat ini pihaknya sedang mengumpulkan bahan dan keterangan (Pulbaket) dari lapangan maupun saksi-saksi yang melihat kejadian itu. “Ya sudah jadi masalahlah kalau kayak gini apalagi udah masuk koran, sekarang anggota lagi mengumpulkan bahan dan keterangan (Baket) di lapangan, kita belum melakukan pemeriksaan terhadap anggota Polsek yang jaga piket saat terjadinya peristiwa,” kata Zulkarnain. Meski masih mengumpulkan baket, namun pihaknya akan memanggil yang bersangkutan guna dimintai keterangan prihal kejadian itu.(ndi)

Itu Urusan Mereka dengan Tuhanlah…

Pungli di Lembaga Pemasyarakatan Binjai Terus Berlanjut

Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas II A Binjai, tampaknya perlu pembenahan lebih baik lagi. Pasalnya, selain narkoba dapat beredar, pungutan liar (pungli) sampai saat ini terus berlanjut di dalam LP itu.

Sepekan lalu, wartawan koran ini mengunjungi LP Klas II A Binjai dengan maksud ingin mengetahui seperti apa aksi pungli yang terjadi di dalam LP tersebut. Sebelum masuk, wartawan koran ini terlebih dahulu dipersilahkan petugas LP untuk mengambil kartu identitas sebagai tamu yang ingin membesuk di loket yang tersedia.

Selanjutnya, wartawan koran ini menuju loket tempat mengambil kartu tamu yang dimaksud. Sesampainya di loket, wartawan koran ini terpaksa antre, karena ada seorang ibu yang juga ingin mengambil kartu tamu dari loket itu untuk membesuk keluarganya.

Tanpa sengaja, wartawan koran ini melihat ibu tersebut menggenggam uang dan kemudian diberikannya kepada petugas yang memberikan kartu tamu tersebut. Setelah itu, ibu tersebut menuju pintu masuk LP.

Selanjutnya, giliran wartawan koran ini mengambil kartu tamu itu. Wartawan koran ini diminta menunjukkan KTP dan menyebutkan nama narapidana yang akan dibesuk serta statusnya. Setelah itu, petugas tersebut memberikan kartu tamu. Setelah mendapatkan kartu tamu itu, wartawan koran ini meningalkan loket. Namun, petugas tadi terus memandangi wartawan koran ini, seakan ingin menanyakan uang seperti yang diberikan ibu tadi.  Selanjutnya, wartawan koran ini diperkenankan masuk oleh petugas yang menjaga pintu gerbang, dengan dibekali sebuah kartu yang bertuliskan “Tamu”. Anehnya, begitu sampai di dalam LP, sejumlah Napi yang menggunakan baju biru tanpa basa-basi langsung meminta kartu tamu yang diambil dari petugas di loket tadi. Selanjutnya, wartawan koran ini dibawa ke petugas lain untuk diberi stempel di bagian tangan.

Setelah mendapatkan stempel, petugas tidak lagi memberi arahan untuk masuk ke ruangan selanjutnya. Wartawan koran ini langsung saja masuk ke kantin yang ada di LP tersebut. Sebelum sampai di kantin, wartawan koran ini kembali diperiksa. Pemeriksaan itu terkesan hanya sebagai syarat saja. Pasalnya, saku jaket dan celana tidak digeledah. Hanya HP dan KTP yang diminta untuk ditinggalkan dan selanjutnya wartawan koran ini diperkenankan masuk. Ternyata, di kantin itulah semua napi yang ingin dibesuk oleh keluarganya berkumpul, termasuk napi yang ingin dibesuk wartawan koran ini.

Saat bertemu, napi yang dibesuk wartawan koran ini langsung kaget melihat kartu tamu yang tergantung di leher wartawan koran ini. “Yah, jadi kamu tamu? Kena bayarlah,” keluh napi tersebut.

Mendengar itu, wartawan koran ini menjelaskan bahwa tidak ada dipungut bayaran. “Bukan kau yang dikutip bayaran, tapi aku,” cetusnya. Baru saja mengucapkan kalimat itu, seorang napi langsung mendatangi napi yang dibesuk wartawan koran ini. Napi tersebut langsung meminta uang kepada Napi yang dibesuk tadi.
Namun, napi yang dibesuk wartawan koran ini meminta agar dia tidak dimintai uang. Sebagai gantinya, napi tersebut dibelikan sebungkus rokok.

“Sudah ku bilang tadi, pasti aku diminta uang oleh orang ini. Tadi kau ambil bon kan? Kertas putih yang diambil dari depan sama petugas LP? Itulah yang dibawa orang ini untuk meminta uang. Kalau sudah kayak gini, biasanya kami dipungut Rp19 ribu. Memang bukan petugas yang meminta langsung uang itu, tetapi para napi yang ditugaskan,” ungkapnya.

Menyikapi aksi pungli di LP ini, Senin (21/3), wartawan koran ini mengkonfirmasi Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai Surung Pasaribu via ponselnya. Surung mengatakan, yang memberi dan menerima uang untuk mempengaruhi petugas adalah gratifikasi, yang kedua-duanya dapat dipidanakan.
Anehnya, Surung kembali bertanya kepada wartawan koran ini, terkait Pungli di dalam LP tersebut. “Memangnya apa ada yang keberatan Pak? Kalau tidak ada yang keberatan, itu urusan mereka dengan Tuhan lah,” ucapnya.(dan)

Angkut Sampah Kami

081264912xxx

Pak Wali Kota Medan yth mengapa di daerah kami Jalan Jermal XVI, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai sejak sebulan ini tidak ada lagi pengutipan sampah, padahal sebelum itu ada meski petugas pengutipan sampah kelurahan setempat datangnya seminggu sekali akibatnya sekarang warga Jermal XVI dan beberapa warga lingkungan yang ada di dekat kami terpaksa membuang sampah sembarangan, bahkan tidak jarang warga sekitar juga terpaksa membuang sampah ke sungai denai.

Kami Siapkan TPS

Terimakasih atas kepeduliannya, kami berupaya melakukan pelayanan masyarakat kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, karena keterbatasan armada yang kami miliki belum bisa secara seluruhnya dijangkau. Tapi, kami upayakan semaksimal mungkin untuk membuangnya ke TPS, karena sudah kami perbanyak. Jadi mohon jangan dibuang ke sungai atau diserakkan. Kami berharap warga bisa membuang sampah ke TPS sambil jalan keluar, sebab TPS itu ada disetiap persimpangan jalan.

Selanjutnya, kami mengingatkan kepada Lurah di Kota Medan untuk mengambil bak TPS di Kantor Dinas Kebersihan Kota Medan, sebab sekarang ini masih ada 70-an bak lagi yang belum diambil. Lurah bisa mengambilnya untuk ditempatkan di persimpangan jalan, sehingga masyarakat mudah untuk membuang sampahnya.

Pardamean Siregar
Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan

Tolong Penjelasan SMS Meter

0811603xxx

Kepada Yth Deputi Manager Komunikasi PLN WILSU ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sebagai berikut: Mana format SMS yang benar untuk pencatatan meter mandiri STAND # IDPEL # STANDANGKA versi layanan SMS Center PLN WILSU atau METER # IDPEL # ANGKAMETER versi iklan Sumut Pos? Pada tanggal berapa tiap bulan SMS meter mandiri di kirim? Apakah benar bayar tagihan dikantor PLN tetap dikenakan biaya bank Rp1.600 karena saya bulan ini di kenakan biaya bank oleh PLN Ranting Medan Denai? Mengapa PLN tidak menerbitkan lagi kuitansi pembayaran yang ada faktur pajak sederhananya? mengapa petugas catat meter jarang datang ke lokasi?  Dari Juliani Hasibuan SPd Jalan Letda Sudjono Gang Sahabat Nomor 1 Medan IDPEL 126100031758

Kami Terangkan

Terimakasih pertanyaannya, untuk format STAND # IDPEL#STANDANGKA merupakan layanan SMS pengaduan,  sedangkan untuk pencatatan meter format SMS-nya METER # IDPEL # ANGKAMETER.
Untuk pengiriman SMS meter mandiri dikirim paling lambat setiap akhir bulan. Untuk biaya bank Rp1.600 per rekening sebenarnya itu hanya biaya bank, perumpamaannya sama seperti ketika berkendara roda empat, ketika mau melalui jalur cepat silahkan masuk jalan tol, jadi kalau tidak mau dikenakan biaya Rp1600, maka bisa langsung datang ke kantor.

Sebenarnya, faktur pajak itu tidak dicetak lagi hanya untuk efesiensi anggaran. Bila pelanggan mau tahu pajaknya, silahkan bertanya langsung ke PLN. Kami akan cetak sesuai dengan jumlah pajak terhitung.
Terkait masalah petugas meter, saya pikir, bisa ia atau tidak. Sesuai aturan kami di PLN, petugas harus mencatat setiap bulan. Jadi, apabila tidak ada yang mencatatnya akan kami cek kembali. Terimakasih

Raidir Sigalingging
Deputi Manager Komunikasi PLN Wilayah I Sumut dan NAD