Home Blog Page 1547

Proyek Rp2,7 T Lanjut, Akhir Agustus 2023, Semua Ruas Jalan Diaspal

PROYEK: Proyek pengerjaan pengaspalan ruas jalan di Dusun Aek Tangga, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara, yang merupakan bagian dari proyek Rp2,7 triliun.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Meski sempat menyampaikan surat pemutusan kontrak. Namun, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, tetap memberikan kesempatan kembali kepada PT Waskita Karya (Persero) bersama PT SMJ dan PT Fajar Utama (Kerja Sama Operasional/KSO). Untuk tetap mengerjakan proyek pembangunan jalan dan jembatan strategis di Sumut, dalam megaproyek multiyears Rp2,7 triliun.

Hal itu disampaikan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas PUPR Sumut, Marlindo Harahap, Minggu (7/5). Dia mengatakan, pihaknya memqng sempat mengirimkan surat pemberitahuan pemutusan kontrak kepada pihak KSO pada 18 April 2023 lalu.

“Tidak jadi pemutusan kontrak. KSO tetap mengerjakan proyek multiyears Rp2,7 triliun,” ungkap Marlindo.

Marlindo yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Pembangunan Dinas PUPR Sumut itu, menjelaskan, surat pemutusan kontrak tersebut sebagai bentuk meminta pertanggungjawaban dari KSO untuk cepat menyelesaikan target, yang sudah disepakati dalam kontrak kedua belah pihak.

Hal itu tak terlepas dari progres kerja yang dilakukan KSO, cukup lambat. Sehingga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, mengambil langkah tersebut.

“Artinya jika KSO tidak sanggup mengerjakan, ya kami putus. Tapi kan tidak segampang itu, ada tahapan yang harus dilalui kemarin itu,” jelas Marlindo lagi.

Surat putusan kontrak sebelumnya itu, merupakan teguran bagi KSO, agar selanjutnya bisa bekerja dengan baik dan maksimal. Karena, Marlindo mengatakan, Dinas PUPR Sumut tidak ingin status progres pekerjaan Rp2,7 triliun itu, menjadi tidak jelas.

“Namun akhirnya KSO pun berkomitmen menyanggupi untuk mengejar progres pekerjaan. Ini sudah melalui pembahasan dan analisis, serta banyak pertimbangan, dan akhirnya kami beri kesempatan,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan, ada target yang diberikan Dinas PUPR Sumut ke KSO, yakni seluruh ruas jalan bagian dari proyek multiyears Rp2,7 triliun, sudah harus beraspal hingga akhir Agustus 2023.

“Mereka (KSO) menyatakan Agustus sudah black top, permukaan jalan sudah tertutup aspal,” beber Marlindo.

Sejalan dengan upaya tersebut, KSO membangun aspal mixer plan (AMP) di 5 lokasi di Sumut.

“Secara umum memang kami melihat di lapangan sudah ada kemajuan progres,” tutur Marlindo.

Marlindo mengatakan, meski kontrak tetap dilanjutkan pihaknya tetap melakukan pengawasan ketat terhadap kerja yang dilakukan KSO di lapangan saat ini.

“Makanya kami terus memantau secara ketat. Kami warning terus,” tegasnya.

Satu pemantauan yang dilakukan adalah dengan terus meng-update progres pekerjaan di lapangan. Sesuai kesepakatan bersama, lanjut Marlindo, akan ada sanksi tegas bagi KSO jika tidak mampu memenuhi komitmennya.

“Artinya bukan tidak mungkin nanti kontrak mereka benar-benar kami putus. Kami, Pemprov Sumut, tidak rugi secara keuangan, karena yang dibayarkan adalah sesuai tahapan progres. Tapi sebelum ke sana, kami beri kesempatan bagi mereka mengerjakannya,” pungkas Marlindo. (gus/saz)

Pedagang dan Pemko Harus Pahami Zonasi PK5

PENJELASAN: Anggota DPRD Medan Fraksi Partai Gerindra, Mulia Syahputra Nasution, saat menggelar Sosialisasi Perda No 5 Tahun 2022 di Jalan Balai Desa, Lingkungan 1, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Sabtu (6/5).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah Pedagang Kaki Lima (PK5) di Kota Medan masih tumpah ruah di badan-badan jalan Kota Medan. Tak hanya mengganggu estetika kota, namun aktivitas PK5 di badan jalan juga kerap menimbulkan gangguan arus lalu lintas. Untuk itu, perlu dilakukan penertiban dan penataan.

Hal itu disampaikan Anggota DPRD Medan Fraksi Partai Gerindra, Mulia Syahputra Nasution, saat menggelar Sosialisasi Produk Hukum Daerah Perda Kota Medan No 5 Tahun 2022, tentang Penetapan Zonasi Aktivitas PK5 yang digelar di Jalan Balai Desa, Lingkungan 1, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Sabtu (6/5) sore.

“Untuk itulah, tahun lalu DPRD Medan membuat Perda No 5/2022 ini. Tujuannya, agar warga Medan yang berprofesi sebagai PK5 dapat ditata dengan baik,” ungkap Mulia dalam kegiatan yang turut dihadiri Lurah Lalang Jalaluddin Nasir Pohan, perwakilan kecamatan, perwakilan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, serta perwakilan Dinas Sosial.

Di hadapan ratusan warga yang rata-rata berprofesi sebagai PK5 di kawasan Pasar Kampunglalang tersebut, Mulia menjelaskan, dibuatnya Perda No 5/2022 untuk memberi kepastian kepada para PK5, supaya mengetahui dengan pasti tentang mana-mana saja lokasi yang bisa digunakan untuk PK5 berjualan di wilayah Kota Medan.

“Isi di dalamnya sudah memberikan hak-hak kepada PK5. Kemudian sudah ada zona yang ditetapkan, mana yang jadi zona merah, kuning, hingga hijau. Jadi semuanya jelas, nantinya tidak ada lagi perdebatan antara PK5 dengan petugas. Misalnya bila kawasan itu adalah zona hijau, maka tentu PK5 boleh berjualan di situ. Bila zona kuning, juga boleh berjualan dengan berbagai ketentuan,” tuturnya.

Dan bila kawasan tersebut merupakan zona merah, lanjutnya, maka lokasi itu wajib bersih dari aktivitas PK5. Untuk itu, masyarakat harus membaca Perda tersebut, agar mengerti kawasan tempatnya berjualan bukan merupakan kawasan zona merah atau terlarang.

“Utamanya, pihak kelurahan harus sudah memahami tentang zonasi PK5 ini, dan turut mensosialisasikannya ke PK5 yang ada di wilayahnya. Walaupun Perda ini belum memiliki Perwal sebagai juknis, namun sudah harus dipahami dan disosialisasikan,” imbau Mulia.

Dengan adanya Perda ini, sambung Mulia, perangkat kewilayahan, baik kecamatan maupun kelurahan dibantu Satpol PP Kota Medan, tidak perlu lagi ragu dalam melakukan penataan.

“Namun ingat, petugas juga tidak boleh menggusur PK5 secara arogan. Penertiban dan penataan tetap harus dilakukan dengan cara-cara yang humanis,” tegasnya.

Dia juga mengatakan, dengan adanya Perda ini, para pedagang juga akan terlindungi. Sebab selain untuk memberi kepastian kepada PK5 terkait lokasi yang bisa digunakan untuk berjualan, Perda ini juga menjelaskan tentang hak-hak PK5 dan kewajiban pemerintah terhadap mereka.

“Perda ini juga menjelaskan tentang adanya kewajiban pemerintah, yakni memberikan izin tempat, permodalan, hingga pelatihan-pelatihan. Untuk itu, PK5 harus tahu apa yang menjadi hak kewajibannya,” jelas Mulia.

Karena itu, Mulia meminta OPD terkait, khususnya Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Medan untuk berkolaborasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan, dalam menginformasikan berbagai program Pemko Medan, khususnya program-program bantuan dan pelatihan untuk para PK5 dan pelaku UMKM lainnya.

“Sebab fakta di lapangan, banyak warga yang tidak tahu tentang program-program bantuan dari Pemko Medan. Sayang sekali, padahal Pak Wali Kota telah menyiapkan program-program tersebut. Masih banyak dinas yang tidak berkolaborasi dengan kecamatan dan kelurahan, alhasil informasi bantuan tidak sampai ke masyarakat. Ini akan jadi catatan kami,” pungkasnya. (map/saz)

Berharap Adipura, Warga Medan Diimbau Bijak Kelola Sampah

SOSIALISASI: Anggota DPRD Medan Fraksi Partai Golkar M Rizki Nugraha, saat Sosialisasi Perda No 6 Tahun 2015, tentang Pengelolaan Persampahan di Jalan Setiabudi, Komplek Taman Setiabudi Indah, Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Medan Sunggal, Sabtu (6/5).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Raihan Adipura Kategori Kota Metropolitan pada Februari 2023 lalu, menjadi bukti berkembangnya pengelolaan persampahan yang dilakukan Pemko Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Bobby Nasution. Diharapkan setelah meraih Sertifikat Adipura, Kota Medan dapat meraih Piala Adipura.

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Medan Fraksi Partai Golkar M Rizki Nugraha, saat menggelar Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Medan ke-5 TA 2023 Peraturan Daerah Kota Medan No 6 Tahun 2015, tentang Pengelolaan Persampahan di Jalan Setiabudi, Komplek Taman Setiabudi Indah, Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Medan Sunggal, Sabtu (6/5) lalu.

“Alhamdulillah, Medan di bawah kepemimpinan Pak Bobby Nasution, berhasil meraih Sertifikat Adipura. Kami berharap, ke depan prestasi ini dapat terus meningkat dan Medan bisa meraih Piala Adipura,” ungkap Rizki di hadapan ratusan warga yang hadir.

Anggota Komisi 3 DPRD Medan itu, juga mengatakan, untuk terus meningkatkan pengelolaan persampahan, Pemko Medan tengah mempersiapkan peralihan sistem pengelolaan sampah di TPA Terjun ke sistem sanitary landfill.

“Saat sistem sanitary landfill telah berjalan di TPA, kemudian fasilitas persampahan juga terus ditingkatkan, maka insya Allah Piala Adipura bisa diraih. Alhamdulillah, saat ini semua upaya itu tengah dilakukan oleh Pak Bobby,” ujar Rizki.

Pun begitu, sambung Rizki, berbagai upaya yang dilakukan Wali Kota Medan tersebut, tidak akan berjalan maksimal apabila tidak mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat.

Untuk itu, Rizki meminta kepada seluruh masyarakat Kota Medan mendukung upaya Bobby, dengan bijak mengelola sampah. Satu di antaranya, mengurangi volume sampah rumah tangga dengan cara memilih dan memilah sampah sebelum dibuang. Pasalnya, ada banyak sampah rumah tangga yang masih bisa dipilah untuk dimanfaatkan dan dikelola hingga bernilai ekonomis.

“Mari kita pilih dan pilah sampah, ada banyak sampah yang masih bisa dikelola menjadi bernilai ekonomis bila kita memanfaatkan bank sampah. Selain volume sampah berkurang, sampah juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat,” jelasnya. (map/saz)

Warga Medan Diminta Turut Kelola Sampah dengan Bijak

SOSIALISASI: Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Partai Golkar, M. Rizki Nugraha SE, saat menggelar Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Medan ke-5 T.A. 2023 Peraturan Daerah Kota Medan No.6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan di Jalan Setia Budi, Komplek Taman Setia Budi Indah, Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Medan Sunggal, Sabtu (6/5/2023).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Berhasilnya Kota Medan meraih setifikat adipura kategori Kota Metropolitan pada Februari 2023 lalu, menjadi bukti perkembangan pengelolaan persampahan yang dilakukan Pemko Medan dibawah kepemimpinan Wali Kota Medan, Bobby Nasution. Diharapkan setelah meraih sertifikat adipura, Kota Medan dapat meraih piala adipura.

 Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Partai Golkar, M. Rizki Nugraha SE, saat menggelar Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Medan ke-5 T.A. 2023 Peraturan Daerah Kota Medan No.6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan di Jalan Setia Budi, Komplek Taman Setia Budi Indah, Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Medan Sunggal, Sabtu (6/5/2023).

 “Alhamdulillah, Kota Medan di bawah kepemimpinan Pak Bobby Nasution berhasil meraih sertifikat adipura. Kita berharap, kedepan prestasi ini dapat terus meningkat dan Kota Medan bisa meraih piala adipura,” ucap Rizki dihadapan ratusan warga yang hadir.

 Anggota Komisi III DPRD Medan itu mengatakan, untuk terus meningkatkan pengelolaan persampahan, Pemko Medan tengah mempersiapkan peralihan sistem pengelolaan sampah di TPA Terjun ke sistem Sanitary Landfill.

 “Saat sistem Sanitary Landfill telah berjalan di TPA, kemudian fasilitas persampahan juga terus ditingkatkan, maka InsyaAllah piala adipura bisa kita raih. Alhamdulillah, saat ini semua upaya itu tengah dilakukan oleh Pak Bobby Nasution,” ujarnya.

 Pun begitu, sambung Rizki, berbagai upaya yang dilakukan Wali Kota Medan tersebut tidak akan berjalan maksimal apabila tidak mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat.

 Rizki meminta kepada seluruh masyarakat Kota Medan untuk mendukung upaya Wali Kota Medan, Bobby Nasution dengan mengelola sampah dengan bijak. Salah satunya, mengurangi volume sampah rumah tangga dengan cara memilih dan memilah sampah sebelum dibuang. Pasalnya, ada banyak sampah rumah tangga yang masih bisa dipilah untuk dimanfaatkan dan dikelola hingga bernilai ekonomis.

 “Mari kita pilih dan pilah sampah, ada banyak sampah yang masih bisa dikelola menjadi bernilai ekonomis bila kita memanfaatkan bank sampah. Selain volume sampah berkurang, sampah juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat,” pungkasnya. (map)

Imam Feisal Resmi Menjabat Ketua KNPI Sibolga

SIBOLGA, SUMUTPOS.CO- Imam Feisal sah menjadi Ketua DPD KNPI Kota Sibolga. Ia terpilih secara aklamasi pada Musda XV DPD KNPI Sibolga di Molaka Cafe, Jalan KH Zainul Arifin, Kelurahan Kota Beringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Sabtu (6/5/2023).

Meski Imam Feisal merupakan calon tunggal, musda berlangsung cukup alot. Setelah melalui beberapa tahapan dalam pelaksanaan musda, Imam Feisal akhirnya terpilih secara aklamasi.

Musda juga menetapkan Imam Feisal bersama beberapa orang menjadi tim formatur dan diberi tugas 30 hari menyusun struktur kepengurusan organisasi DPD KNPI Sibolga.

Ketua DPD KNPI Sibolga terpilih, Imam Feisal mengapresiasi kepercayaan dari kawan-kawan OKP/OKI yang telah memberikan amanah kepadanya untuk menakhodai DPD KNPI Sibolga. “Saya juga memohon dukungan rekan juang pemuda untuk bersama-sama menjalankan amanah ini demi mewujudkan semangat Sibolga yang sehat pintar dan makmur,” katanya.

Imam Feisal juga berharap kawan-kawan OKP/OKI untuk saling koreksi bila terjadi salah paham. “Ayo kita majukan KNPI Sibolga, kita tumbuhkan semangat speed, smart, solid,” timpalnya.

Ketua DPD KNPI Sumatra Utara, El Adrian Shah diwakili Khairuddin Aritonang memerintahkan, tim formatur segera bekerja menyusun struktur kepengurusan organisasi sehingga dapat di SK-kan. “Susunlah pengurus yang berkualitas. Kita tidak akan intervensi. Kepada OKP/OKI juga kirimlah pengurus yang berkualitas, jangan yang sakit-sakit,” kata Khairuddin Aritonang.

Khairuddin Aritonang berpesan, ke depan ketua KNPI Sibolga beserta pengurus untuk rajin berkunjung kepada kawan-kawan OKP dan OKI. “Sering-seringlah berdiskusi, kalau nanti ada anggaran tertampung, jangan pula lupa kepada kawan-kawan OKP itu yang terpenting, sehingga kawan-kawan OKP bisa berbuat kegiatan di setiap bulannya,” katanya.

Khairuddin Aritonang menambahkan, bila diperlukan pihaknya juga segera mengirim semua dokumen terkait keabsahan dan kepengurusan KNPI. “Semuanya yang diperlukan itu akan segera kita kirimkan,” kata Khairuddin Aritonang seraya menutup pelaksanaan Musda XV DPD KNPI Sibolga. (mag-5)

Anies dan Koalisi Perubahan Bahas Harapan Rakyat, Tegaskan Cawapres dari Internal Koalisi

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Anies Baswedan mengungkapkan, Koalisi Perubahan terus berproses, telah bekerja dengan terstruktur dan sesuai tahapan yang direncanakan bersama. Ia menyatakan, tahapan selanjutnya adalah fokus kepada pembahasan isu perubahan didasari temuan saat kunjungan lapangan di 90-an tempat selama Bulan Ramadan dan finalisasi calon wakil presiden.

“Tiga isu perubahan yang akan diusung, pertama terkait dengan kemiskinan, kedua terkait dengan biaya hidup dan kebutuhan pokok yang harganya tinggi, dan yang ketiga lapangan kerja,” kata Anies saat pertemuan dengan Tim Kecil Koalisi Perubahan (Nasdem, Demokrat, PKS), Jumat (5/5/2023).

Sebagai bakal calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan, Ia juga mengungkap, pertemuan rutin konsisten dilakukan untuk membahas perkembangan terkini dan merencanakan langkah strategis selanjutnya. Dalam sesi tanya-jawab mengenai 5 nama bakal cawapres yang disodorkan oleh Koalisi Perubahan, Anies mempertegas bahwa sosok calon pendampingnya di Pilpres 2024 idealnya berasal dari internal Koalisi Perubahan. “(Apabila) berada dalam koalisi maka dalam konsiderasi (dipertimbangkan). Kalau tidak berada dalam koalisi ya sulit menjadi konsiderasi,” tegas Anies.

Sekjen DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya juga menegaskan, temuan tiga isu perubahan tersebut juga sama dengan temuan lapangan saat Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan safari Ramadan sepanjang Bulan Maret dan April yang lalu. Hal ini sejalan dengan laporan yang masuk dari mayoritas Anggota Fraksi Partai Demokrat (DPR RI/ DPRD Provnsi/Kabupaten/Kota) se-Indonesia, yang saat ini berjumlah 1864 orang.

“Selain tiga isu harapan perubahan dan perbaikan yang disampaikan rakyat ke Pak Anies, Kami juga menemukan adanya kecemasan publik yang tinggi dalam menghadapi Pemilu 2024 ini.” Ungkap Riefky.

“Kekhawatiran terhadap terjadinya intimidasi, intervensi dan kecurangan Pemilu juga banyak kami temui di lapangan.” tutupnya, yang diamini oleh Anies dan para anggota tim kecil Koalisi Perubahan lainnya. (adz)

Yapim Taruna Stabat Gelar Pelepasan Siswa Kelas XII di Sobat Bagoes

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Kepala sekolah (Kasek) SMA/SMK Yapim Taruna Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, menggelar pelepasan siswa/siswi Kelas XII Tahun pelajaran 2022/2023. Pelepasan ini dilaksanakan di Bagoes Sobat Jalan Perdamaian Stabat, Sabtu (6/5/2023).

Kasek Yapim Taruna Stabat Fresli Lumbang Spd dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Ketua OSIS dan guru-guru yang telah bersusah payah sehingga acara ini bisa terlaksana dengan sukses. “Saya berharap kepada siswa/siswi yang sudah lulus dari sekolah Yapim Taruna ini agar dapat melanjutkan ke perguruan tinggi, agar nanti bisa menjadi anak yang sukses,” katanya.

Fresli juga mengimbau kepada para siswa agar memohon restu dan mohon maaf kepada kedua orangtuanya masingmasing. “Karena selama ini banyak hal yang kalian lakukan kepada orangtua yang menyakitkan hati para orangtua. Makanya anak-anak kami harus mohon restu dan minta maaf kepada orangtuanya agar masa depan mu lebih baik lagi dan sukses. Hormatilah orangtua mu jangan samakan seperti dirimu,” tegasnya.

“Saya sebagai kepala sekolah dan guru-guru kalian, tidak mau diberi suatu penghargaan yang besar, tapi cukup kalau anak-anak sudah sukses menjadi orang yang sukses datang ke sekolah bersilaturahmi dengan guru guru yang telah mendidik kalian selama ini,” tandasnya.

Selain kata sambutan dari kepala sekolah, para guru dan ketua OSIS juga menyampaikan kata sambutan, Sera dirangkai dengan pentas seni Tarian Medly etnis Nusantara, tarian Tortor Sigale-gale. (mag-6)

Dua Wali Kota Saksikan Pelantikan Ketua dan Sekretaris GMKI Siantar-Simalungun

SIANTAR, SUMUTPOS.CO – Pelantikan Badan Pengurus Cabang (BPC) Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Pematangsiantar-Simalungun Masa Bakti 2023-2025 digelar di Gereja GKPS Bane, Pematangsiantar, Kamis (4/5/2023). Pada pelantikan ini dikukuhkan Armada Simorangkir sebagai Ketua dan Lily Sandi Munthe sebagai Sekretaris Cabang.

Pelantikan ini dihadiri Sekretaris Umum Pengurus Pusat GMKI Artinus Hulu dari Jakarta didampingi Koordinator Wilayah 1 Sumut-Aceh Arion Pasaribu. “Pelantikan ini adalah tindak lanjut dari keputusan sidang lanjutan Konpercab yang dihadiri 2/3 peserta sidang di Aula Hotel Alexander pada Rabu (26/4) lalu sebagai sebuah tindakan penyelamatan organisasi dari upaya-upaya melakukan deadlok oleh pihak yang seharusnya berkewajiban menyukseskan konpercab.” kata Panitia Pelaksana, Gading S sembari menjelaskan, lanjutan Konfercab sah karena juga dihadiri mayoritas komisariat.

Tampak pelantikan diawali penyerahan hiou tanda selamat datang kepada rombongan Pengurus Pusat GMKI oleh Bakesbangpol Pemko Pematangsiantar diwakili Ifonnie Siregar dan tortor somba, lalu dilanjut Ibadah yang dilayani Kadep Kesaksian GKPS Pdt Albert Henrison Purba MTh serta pengukuhan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Umum.

Sementara dua Wali Kota Pematangsiantar yang turut menyaksikan pelantikan, yakni Walikota Pematangsiantar 2020-2025 dr Susanti Dewayani diwakili Staf Ahli Wali Kota Daniel Siregar dan Wali Kota Pematangsiantar 2000-2005 Drs Marim Purba menyampaikan ucapan selamat dan dukungan terhadap kepemimpinan Armada Simorangkir dan Lily Munthe di GMKI Siantar-Simalungun 2 tahun ke depan. “Semoga GMKI dapat terus memberikan pelayanan yang berdampak terhadap kesejahteraan dan pembangunan di Kota Pematangsiantar.” ucap Wali Kota Susanti Dewayani dalam sambutan tertulisnya.

Sementara Ketua GMKI Pematangsiantar-Simalungun, Armada Simorangkir usai pelantikan dan serah terima jabatan menjelaskan ada 3 pokok utama pelayanan GMKI dua tahun yang akan datang yakni; meningkatkan konsolidasi organisasi, pendistribusian kader dan menyeimbangkan 3 medan layan GMKI. “Tantangan ke depan dalam segi internal pentingnya menginternalisasi nilai-nilai gmki yakni gemainschaft sehingga secara internal harus solid dan mampu mendistribusikan kader sesuai dengan potensi yang ada”, ujar Armada dalam kutipan pidatonya.

Pelantikan yang berlangsung dengan khidmat itu tampak dihadiri oleh Forum Senior GMKI Siantar-Simalungun, juga tamu undangan seperti Perwakilan Kajari Pematangsiantar, Perwakilan Kapolres Pematangsiantar, GAMKI Siantar, HIMAPSI, PMKRI, IMM, PMII (Cipayung) Siantar, Perwakilan Bawaslu Siantar, Pemuda GKPS, DPP PKSS, Komisariat USI, Salomo dan Yakub Nommensen, Panwascam Martoba, Media dan puluhan tamu undangan lainnnya.

Usai pelantikan yang berlangsung hingga petang, pada malam harinya BPC GMKI Siantar-Simalungun yang baru dilantik menyambangi Ephorus GKPS Pdt Dr Deddy Fajar Purba didampingi Kadep Kesaksian GKPS Pdt. Albert Henrison Purba MTh di Kantor Pusat GKPS Jalan Pdt J Wismar Saragih untuk ramah-tamah yang tampak juga dihadiri beberapa senior GMKI seperti Dr Sarmedi Purba (Penasehat Pengurus Senior GMKI Siantar), Marim Purba (Ketua Umum GMKI 1990-1992), Elvina Simanjuntak dan senior lainnya.

Kemudian keesokan harinya Jumat 05/5, Ketua dan Sekretaris Cabang GMKI Siantar-Simalungun Armada Simorangkir dan Lily Munthe bersama Sekretaris Umum PP GMKI Artinus Hulu dan rombongan juga melakukan ramah-tamah yang diterima langsung oleh Walikota Pematangsiantar dr Susanti Dewayani, SpA di Balaikota didampingi Staf Ahli Walikota bidang Pembangunan Daniel Siregar dan Staf Ahli Walikota bidang Pemerintahan Happy Daeli.

Sementara Sekretaris Umum PP GMKI Artinus Hulu dalam keterangan tertulisnya mengaku sangat senang hadir di Kota Pematangsiantar yang dikenal sebagai kota sejuk, ia menjelaskan dengan dilantiknya Kesebelas BPC GMKI Pematangsiantar-Simalungun Masa Bakti 2023-2025 diharapkan mampu menyumbangkan pokok-pokok pikiran yang bisa memperkuat peran dan eksistensi kader GMKI sebagai agen perubahan.

“Tentunya GMKI harus memperkuat konsolidasi dan kaderisasi agar dapat menciptakan para pemimpin dan penggerak yang mampu melakukan perubahan-perubahan didalam kehidupan tiga medan layan yakni Gereja, Perguruan Tinggi dan Masyarakat.” ujar Artinus Hulu. (rel/adz)

Belasan Tenaga Pendidik di Dairi Mengadukan Nasib ke Wakil Ketua Komisi II DPR RI

Belasan Tendik tatausaha SD, SMP dan SMK di Kabupaten Dairi mengadukan nasib mereka yang sudah lama mengabdi tetapi tak terdata sebagai PPPK kepada Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, DR Junimart Girsang di JGC Desa Sitinjo 2, Dairi, Jumat (5/5/2023). (SumutPos.co/Istimewa)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Belasan tenaga pendidik di bagian tata usaha Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Dairi, mengadukan nasib mereka ke Wakil Ketua Komisi II DPR RI, DR Junimart Girsang, Jumat (5/5/2023). Bertempat di Junimart Girsang Center (JGC) di Desa Sitinjo 2, Kecamatan Sitinjo, tenaga pendidik bagian tata usaha itu menyampaikan kesedihan mereka.

Karena tidak sedikit dari mereka sudah mengabdi sampai belasan tahun di unit sekolah bekerja, tetapi sampai sekarang tidak ada kejelasan status honorer. Kedatangan mereka menemui Junimart Girsang, guna meminta atensi, agar diberi ruang untuk direkrut menjadi ASN-PPPK (Aparatur Sipil Negara—Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja).

“Kami sudah bekerja belasan tahun sebagai tata usaha di sekolah. Tetapi, tak pernah ada ruang untuk diterima menjadi honorer. Sementara rekrut untuk guru sudah 3 kali”, kata Efiana Sipahutar, tenaga pendidik di SMPN 1 Sumbul.

Menurutnya, tugas tata usaha jauh lebih berat dibanding guru. Sebab, mereka wajib hadir selama proses belajar-mengajar. “Tiba lebih awal dan pulang belakangan. Tanpa tata usaha, administrasi tidak jalan,” katanya.

Diterangkannya, data sudah masuk di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tetapi pengangkatan bahkan ruang, tak pernah diperoleh. Hanya diberi harapan palsu. “Tolonglah kami bapak. Kami sudah tua, tak tahu lagi mengadu ke mana. Hanya Pak Junimart Girsang yang kami lihat mau memperhatikan nasib honorer. Sudah kami lihat perjuangan bapak di Senayan,” kata Efiana yang telah bekerja selama 18 tahun itu.

Keluhan serupa disampaikan Maradona Pinayungan, tenaga pendidik di SMPN 1 Sidikalang. Menurutnya, pemerintah menganaktirikan keberadaan tenga pendidik. Ia menjelaskan, jumlah tenaga pendidik bernasib serupa mencapai 150 orang. Sebagian diantaranya, sepertinya sudah pesimis.

Hal sama disampaikan, Murni Hutauruk, tenaga pendidik di SMKN 1 Sitinjo. Ia mengaku, kerap menangis. Keluarga dan famili kerap bertanya, kapannya diangkat jadi PNS? “Sudah gajinya paling sedikit yakni Rp1 juta per bulan, realisasi juga 1 kali dalam 3 bulan. Kami terkadang cemas, bagaimana menyekolahkan anak-anak kami,” ujarnya.

Untuk itu, mereka berharap, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, DR Junimart Girsang yang juga putra terbaik Kabupaten Dairi, bisa membantu mereka supaya bisa diangkat menjadi PPPK. Mendengar aspirasi disampaikan tenaga pendidik tata usaha SD, SMP serta SMA/SMK tersebut, Junimart Girsang mengatakan, tidak pernah menerima surat dari Bupati Dairi, untuk memperjuangkan honorer. “Tidak ada surat bupati memperjuangkan nasib honorer,,” kata Junimart.

Dia mengaku, baru pertama ini menerima keluhan tentang tenaga pendidik. Pun demikian, kata Junimart, aspirasi tendik dituangkan dalam surat dilengkapi bukti. Lalu ditujukan ke Komisi 2 DPR RI. Pihaknya akan menyampaikannya ke pemerintah.

Ditambahkan Junimart, serupa dengan tenaga honorer Satpol-PP, mana ada surat Bupati? Bahkan, suara Satpol-PP Dairi sangat minim. “Entah apa yang ditakutkan,” pungkas nya. (rud)

Junimart Girsang Bagikan Alat Pertanian ke Petani Dairi

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, DR Junimart Girsang diabadikan bersama petani saat bagikan alat pertanian di Kecamatan Tigalingga, Jumat (5/5/2023). (sumut Pos/Istimewa).

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, DR Junimart Girsang, membagikan sejumlah alat pertanian kepada masyarakat petani di Kecamatan Tigalingga, Jumat (5/5/2023). Penyerahan bantuan alat pertanian itu berupa semprot listrik, sorong (angkong) dan cangkul dalam rangkaian kunjungan reses.

Dalam kesempatan bertemu dengan masyarakat, Junimart menyampaikan, siap membantu pengembangan pertanian diantaranya melalui penyediaan sarana produksi. Junimart minta supaya petani bergabung dalam wadah kelompok tani yang telah terdaftar dalam sistem. Kalau belum memenuhi administrasi, segera dibenahi termasuk pencatatan di akte notaris. “Banyak bantuan bisa digiring. Salah satu syarat, kelompok tani harus terdaftar di Dinas Pertanian,” katanya.

Junimart juga menyinggung pentingnya sertifikasi tanah. Bila lahan telah disertifikatkan, maka nilai jual meningkat dan bisa bermanfaat ganda lewat perolehan kredit ke bank. “Silahkan diajukan melalui Camat dan relawan Junimart Girsang Center (JGC). Dua bulan bisa tuntas,” kata Junimart sembari mengatakan siap mendampingi proses agar segera terbit.

Salah seorang petani, Ori Simanjuntak mewakili masyarakat menyambut baik kehadiran Junimart. Ia menyebut, Diterangkan, warga disana sangat membutuhkan bantuan bibit durian. “Pohon tersedia saat ini sudah tua. Produksi cenderung menurun,” kata Simanjuntak.

Kegiatan serupa juga digelar di Kecamatan Sumbul. Saat pertemuan di Kecamatan Tigalingga, turut hadir Camat, Untung Anakampun dan beberapa kepala desa serta Ketua PAC PDI Perjuangan, Nangkul Ginting (rud).

1...1,5461,5471,548...15,695Page 1,547 of 15,695