Perampokan CIMB Niaga

MEDAN- Tim penyidik Densus 88 Mabes Polri, Jumat (8/4) siang menyerahkan berkas perkara berita acara pemeriksaan (BAP) Tahap II tersangka kasus perampokan bersenjata api Bank CIMB Niaga, Fadli Sadama bin Mahmuddin alias Acin alias Buyung alias Ade, warga Jalan Ilyas Gang Damai No 2 Kelurahan Sungai Mati Medan, kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Medan.
Dalam penyerahan tersebut, berkas tersangka dinyatakan lengkap atau P21 untuk selanjutnya berkas segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Medan untuk proses persidangan. Demikian dikatakan Kajari Medan, Raja Nafrizal SH pada wartawan.

Raja menjelaskan, peran tersangka dalam aksi perampokan bank CIMB Niaga, dan sejumlah kasus perampokan di Provinsi Aceh dan Sumatera, adalah sebagai pemasok senjata api dan amunisi.
Tersangka, tertangkap di lokasi persembunyiannya di kawasan perbatasan Malaysia Selatan dan Thailand oleh tim penyidik gabungan Mabes Polri sekitar dua bulan lalu.

Dari tangan tersangka polisi menyita dua pucuk senjata api dan 60 butir amunisi yang dibelinya di Malaysia yang dananya berasal dari Taufik, seorang pimpinan pelaku perampokan Bank CIMB Niaga Jalan AR Hakim Medan, yang tewas saat ditangkap petugas gabungan Mabes Polri di kawasan perkebunan Serdang Bedagai.

Dari hasil keterangan yang diperoleh, tersangka terlibat tiga kali, melakukan pemasokan dan pemimjaman senjata, dalam perampokan BRI di Bireun, perampokan CIMB Niaga Medan dan penyerangan Mapolsek Hamparan Perak.

“Pasal yang dikenakan kepada tersangka pasal 15 jo pasal 6 jo pasal 9 dan pasal 13 huruf c perpu No.1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU No 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan subsidair pasal 1 ayat (1) UU darurat No 12 Tahun 1951 tentang senjata api,” ujar Raja.

Pihaknya juga secara resmi menyatakan telah menerima penyerahan tersangka Fadli, yang dikatakan Densus 88 kaitannya diduga sebagai pelaku atau turut serta menjadi otak pelaku dalam perampokan Bank CIMB Niaga.

“Jadi penelitinya dari Kejaksaan Agung dan terkena UU Tindakan Teroris. Penelitinya dari kejaksaan agung dan kita di sini hanya bertugas untuk proses menyidangkan saja,” ujar Raja.
Sementara itu, saat disinggung terkait apakah ada hubungan tersangka dengan Abu Bakar Ba’asyir, Raja mengatakan belum sampai di sana. Dalam artian, penyidikan yang dilakukan belum sampai ke arah seperti itu.
“Barang bukti yang kita dapatkan berupa sisa uang, peluru masih aktif dan selongsongan,” tegas Raja .

Sementara itu, Satgas Tindak Pidana Terorisme Kejaksaan Agung RI Iwan Setiawan yang datang ke Medan, memberikan keterangan, tersangka dalam BAP terbukti sudah tiga kali melakukan atau terlibat dalam perampokan, termasuk di BRI Biuren, di mana dia bertugas meminjamkan senjata.
“Dalam BAP tersangka juga jelas dinyatakan bahwa ada kaitannya dengan penyerangan Mapolsek Hamparan Perak dan Bank CIMB Medan,” ujarnya.

Sementara saat disinggung kembali terkait apakah ada hubungan tersangka dengan Abu Bakar Ba’asyir, ia menjelaskan sesuai BAP bahwa Abu Bakar Ba’asyir, sering ke Medan memberikan tausiah di rumah Alex di Stabat.

“Barang bukti dari terdakwa dua pucuk senaja api, 60 lebih amunisi yang dibelinya dari Malaysia. Tetapi secara keseluruhan, tersangka adalah penyambung lidah atau penghubung dari Tony Togar yang ada di penjara,” ujarnya.

Ditambahkannya lagi, tersangka ditangkap di Malaysia, sekitar dua, tiga bulan yang lalu. Dari Densus 88 dikatakan, Iwan langsung diserahkan ke Kejari karena locusnya adalah Medan dan saksinya banyak berada di Medan maka di situlah disidangkan.

“Merujuk pada Pasal 84 ayat 2 dimana saksi yang banyak disanalah disidangkan”, tegasnya.
Dari prilakunya tadi, Iwan menjelaskan tersangkan dikenakan Pasal 15 jo 7 dan pasal 15 jo 9 UU darurat dengan ancaman 15 tahun penjara bahwa bisa hukuman mati.

Selanjutnya, sekitar pukul 14.00 WIB, Fadli Sadama dititipkan Kejari Medan ke Polda Sumut. Fadli yang menggenakan kacamata tiba di Polda Sumut. Terlihat sejumlah petugas berpakaian sipil mengawal pria yang berperawakan gemuk itu dengan menggunakan mobil tahanan Kejaksaan dengan nomor polisi BK 9494 H.

Dengan mengenakan baju kaos kerah corak abu-abu dan putih, Fadli yang tiba di Polda Sumut tanpa basa basi langsung diboyong petugas masuk kedalam gedung Direktorat Reskrim Polda Sumut.

Direktur Reskrim Polda Sumut, Kombes Pol Agus Andrianto yang dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Dikatakan Agus, kedatangan Fadli Sadama tersebut sebagai titipan dari pihak Kejatisu untuk persidangan perampokan Bank CIMB Medan yang saat ini masih berjalan di Pengadilan Negeri (PN) Medan .

“Bukan diserahkan, tapi dititipkan ke Poldasu oleh Kejaksaan,” bebernya singkat.(rud/adl)

MEDAN- Tiga calon Sekretaris Daerah Provinsi Sumut (sekdaprovsu) telah dibahas di sidang Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Wapres Boediono, Jumat (8/4) sore. Ketiganya adalah Syafaruddin yang kini menjabat Kadis Pendapatan Daerah Pemprovsu, Saiful Safri kini Kadis Pendidikan Pemprovsu, dan Aspan Sofyan Batubara kini Penjabat Bupati Madina.

“Saya mau rapat TPA, salah satunya tentang sekda Sumut,” ujar Gamawan Fauzi kepada koran ini, kemarin, sesaat sebelum meninggalkan gedung Kemendagri untuk menuju ke kantor wapres.

Tidak ada penjelasan lebih lanjut dari Gamawan, termasuk mengenai siapa yang punya kans besar untuk terpilih. Pasalnya, kemarin merupakan rapat TPA pertama kali. Terlebih lagi, penentu siapa yang bakal terpilih bukan hanya mendagri, namun juga anggota TPA yang lain, antara lain menpan-RB, mensesneg, kepala BIN, dan beberapa yang lain. Untuk penentuannya sendiri, bisa melalui sidang TPA lebih dari sekali. Termasuk misal ketiga calon dinilai tidak memenuhi persyaratan oleh TPA dan gubernur diminta mengusulkan lagi.

Sebelumnya, pada 8 Maret lalu, ketiga kandidat sekdaprov Sumut itu secara bergantian diuji oleh lima pejabat tinggi kemendagri, yakni Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni selaku ketua tim, Dirjen Otda Kemendagri Djohermansyah Djohan, Dirjen Kesbangpol Kemendagri Tanribali Lamo, Kabandiklat Kemendagri Tarmizi Taher, dan Irjen Maliki Heru Santosa.

Fit and proper test berlangsung tertutup. Namun, usai ujian, ketiganya tampak kompak dan keluar dari gedung kemendagri secara bersamaan. Plt Sekdprovsu Rahmatsyah juga ikut mendampingi.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen)/Jubir Kemendagri, Roydonnyzar Moenek menjelaskan, seluruh proses tahapan penentuan nama sekda berpedoman pada Permendagri Nomor 5 Tahun 2005 tentang tata cara dan mekanisme pengangkatan sekda. (sam/ari)

Penertiban Bangunan di Kawasan DAS

MEDAN- Wali Kota Medan Rahudman Harahap kembali menegaskan rencana penertiban semua bangunan yang ada di sepanjang daerah aliran sungai (DAS), Sei Deli dan Sei Babura. Penegasan itu dikemukakan Rahudman kepada wartawan Sumut Pos usai menghadiri pemaparan Kapoldasu Irjen Poln Wisjnu Amat Sastro, dengan jajaran Dirlantas Poldasu dan Satlantas Polresta Medan dengan segenap jajaran petugas Dinas Perhubungan Kota Medan dan Satpol PP Kota Medan di Hotel Emerald, Jalan Putri Hijau, Jum’at (8/4).

“Ya akan kita tertibkanlah. Karena bangunan-bangunan yang ada di DAS itu membuat sungai mengecil dan menyebabkan banjir,” ujarnya. Dia juga menegaskan, penertiban bangunan di DAS ini akan dilakukan tanpa pandang bulu, baik rumah warga maupun hotel serta bangunan-bangunan besar lainnya. “Iya lah. Semuanya,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Medan Ikrimah Hamidy mengapresiasi keberanian Wali Kota Medan tersebut. “Kita mengapresiasi niat wali kota itu. Karena memang, tidak dipungkiri, salah satu faktor utama terjadinya banjir di Medan selain karena curah hujan yang tinggi juga disebabkan banyaknya bangunan di DAS,” tuturnya.

Ikrimah menambahkan, jika memang itu benar akan dilakukan Wali Kota Medan, maka sebaiknya Wali Kota Medan melakukan rapat koordinasi dengan Muspida Kota Medan, guna menyusun langkah-langkah yang akan ditempuh.

Ikrimah sendiri menyarankan, penertiban terhadap semua bangunan itu sebaiknya dilakukan secara bertahap. Dari yang masyarakat baru kemudian ke bangunan-bangunan lainnya.

Khusus untuk bangunan-bangunan besar di sepanjang DAS, Ikrimah juga menyarankan, agar Wali Kota Medan Rahudman Harahap melakukan komunikasi terhadap pihak pengelola bangunan-bangunan tersebut. “Pemilik atau pengelola bangunan-bangunan ini kan banyak juga dari Jakarta. Sebaiknya terlebih dahulu ada komunikasi yang dilakukan,” terangnya.

Sementara Direktur Lembaga Pengkajian Pemukiman dan Pengembangan Kota (LPPP) Rafriandi Nasution SE MT mengatakan, penertiban yang dilakukan harus memiliki kekuatan hukum.

Karenanya, jika Wali Kota Medan mau menertibkan bangunan-bangunan di sepanjang DAS, perlu diambil kebijakan bersama dengan DPRD Kota Medan. “Wali Kota perlu meminta rekomendasi dari DPRD Kota Medan, sehingga penertiban yang dilakukan memiliki kekuatan hukum. Caranya, wali kota menyampaikan penertiban ini dalam paripurna dan fraksi-fraksi menyampaikan pendapatnya dalam paripurna,” kata Rafriandi.

Dia juga mengatakan, DPRD Medan juga bisa mengambil inisiatif dengan memanggil Wali Kota Medan untuk melakukan rapat dengar pendapat atau paripurna tentang pencabutan izin dan penertiban bangunan-banguan di kawasan DAS tersebut.

Menurut Rafriandi, koordinasi Pemko dan DPRD Medan ini dinilai perlu, agar eksekuti dan legislatif sekata dalam kebijakan tersebut. “Jika DPRD tak dilibatkan, ini bisa ‘masuk angin’.

Contohnya penertiban ternak babi. Ternyata saat penertiban dilakukan ada anggota dewan yang berusaha menghalanginya. Demikian juga dengan penertiban bangunan di kawasan DAS ini, tak tertutup kemungkinan ada oknum dewan yang memiliki kepentingan dan memback-up dengan menghalangi penertiban,” bebernya.

Mantan anggota DPRD Sumut ini juga mengaku heran, kenapa baru sekarang wali kota menyadari kalau bangunan di kawasan DAS itu membahayakan masyarakat.(ari)

MEDAN- Adanya temuan BPK mengenai kelebihan pembayaran pelaksanaan pengawasan pengerjaan lanjutan proyek pembangunan gedung kelas III RSUD dr Pirngadi TA 2009 senilai Rp412,69juta, dibantah manajemen pihak rumah sakit. Data yang disampaikan BPK tersebut bukanlah TA 2009 melainkan TA 2010, dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saat itu dipegang langsung Direktur RSUD dr Pirngadi Medan, Dewi F Syahnan.

Bahkan anggaran senilai Rp412,69juta yang disebutkan, merupakan anggaran yang diserahkan Pemko Medan melalui KPA, kepada Konsultan Pengawas Pelaksana Proyek yang dipercaya PT Alpha Rho Delta sebagai pemenang tender. Hal ini disampaikan Direktur RSUD dr Pirngadi Medan, Dewi F Syahnan, didampingi Wadir Keuangan Yasin Sidabutar saat ditemui di ruang kerjanya, Jum’at (8/4).

“Temuan adanya kelebihan pembayaran pelaksanaan pengawasan pengerjaan lanjutan proyek pembangunan gedung kelas III adalah bentuk kesalahpahaman antara petugas BPK dengan pengawas konsultan pelaksana tender. Di mana saat itu petugas BPK melihat adanya sejumlah staf ahli dalam pengerjaan proyek yang tidak mengisi daftar hadir, sementara para staf ahli dinyatakan konsultan pengawas selalu berada di lokasi sesuai tugas dan pengerjaan,” sebut Yasin. (uma)

MEDAN- Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Syarif Armansyah Lubis yang didampingi segenap jajaran Dishub Medan, mendapat shock therapy dari para anggota Komisi D DPRD Medan.
Shock therapy ini diterimanya saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Medan di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan, Jum’at (8/4).

Banyak persoalan yang disoroti anggota Komisi D DPRD Medan, mulai dari tidak diterimanya anggota Komisi D DPRD Medan saat kunjungan kerja (Kunker) ke kantor Dishub beberapa hari lalu, hingga persoalan penataan lalulintas di Kota Medan. Dimana, kenyataan itu sudah menunjukkan bukti bahwa Dishub Medan tidak memiliki pelayanan yang baik terhadap tamu dan lain sebagainya.

Bagian lain yang disoroti khususnya oleh Sekretaris Komis D DPRD Medan Muslim Maksum adalah mengenai keberadaan parkir yang antah berantah di Medan ini, menjadi faktor penyumbang kemacetan terbesar. Belum lagi persoalan adanya pungutan liar (pungli).(ari)