• Otak Pembunuhan Bernama Sun An alias Anlang dan Ang Ho
• 4 Eksekutor dan 3 Tersangkan Lain Masuk DPO

MEDAN-Dua toke ikan di Belawan, rekan bisnis Toh Ce Wie alias A Wie alias Suwito alias Wito (34) ternyata otak di balik pembunuhan Wito dan istrinya Lim Chi Chi alias Dora Halim (30). Keduanya, Sun An alias Anlang (50), warga Komplek Perumahan Teluk Gong 47 RT02/RW08, Jakarta Utara dan Ang Ho (33) Warga Citra V Blok D3/12, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres Kota, Jakarta Barat sudah diringkus polisi sejak Jumat (1/4) lalu.
Sun An diamankan dari sebuah tempat di Tanjung Balai, Kabupaten Asahan sedangkan Ang Ho diciduk dari Hotel JW Marriot. Dari kedua tersangka, polisi mengamankan barang bukti mobil Kijang Innova warna putih BK 1640 KP, empat unit helm titipan Sun Ann.

7 selongsong peluru kaliber 45 mm dan 10 serpihan proyektil ukuran 9 mm serta rekaman CCTV pada saat di hotel JW Mariot, Hotel Asahan dan Cambridge Plaza. Keempat helm diduga digunakan eksekutor saat menghabisi pasangan suami istri itu di garasi mobilnya di Jalan Bambu III nomor 50, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur.
“Pelaku dan korban saling kenal dan kedua tersangka merupakan perencana (pembunuhan),” terang Kapolda Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro, dalam paparannya Mapolresta Medan, Kamis (7/4).

Berdasarkan hasil penyelidikan, motif pelaku menghabisi nyawa Awie dan Dora murni dendam karena persaingan bisnis perikanan di Pelabuhan Belawan serta pelelangan kapal asing hasil tangkapan nelayan Malaysia. “Padahal mereka ini berteman. Hanya karena dendam pribadi ingin mendapatkan lelang kapal makanya pelaku nekat menghabisinya,” cetusnya.

Informasi yang diperoleh dari sumber terpercaya menyebutkan, pelaku dendam karena Awie selalu memenangkan tender ikan dan kapalnya. Dalam dua tahun terakhir, Awie disebut sudah memenangkan lelang 12 kapal ikan tersebut. “Lelang tak pernah jatuh kepada pengusaha manapun, selalu saja Awi yang memenangkan. Saya tidak tahu kenapa dia terus yang memenangkan lelangnya,” ujar seorang pengusaha ikan di Belawan.

Penangkapan kedua otak pelaku pembunuhan Rabu, 30 Maret malam itu berhasil dilakukan setelah mengembangkan hasil pemeriksaan 15 saksi. “Tim bekerja semaksimal. Dua Hari setelah kejadian, tim berhasil meringkus tersangka di dua tempat terpisah bersama barang buktinya,” ujar Wisjnu didampingi Kapolresta Medan, Kombes Pol Tagam Sinaga, Dir Binmas, Kombes Pol Heri Subiansaori dan Dir Reskrim Poldasu, Kombes Pol Agus Ardiyanto.

Selain Sun An dan Ang Ho, polisi tengah memburu eksekutor pembunuhan dan tiga orang yang membantu merencanakan penembakan. Polisi masih mencari nama-nama eksekutor dan sudah memasukkannya dalam daftar pencarian orang (DPO). Sedangkan identitas tiga tersangka lain sudah diketahui. Diantaranya adalah Acui alias Halim Winata alias Jakson (36), pemilik UD Melindo Thai, pengelolahan kilang ikan di Belawan. Acui mempunyai alamat ganda, Jalan Kampung Gusti, Jakarta Utara dan Jalan Pinus Komplek Cemara, Medan. Acui disebut-sebut berperan sebagai perantara otak pembunuhan dengan eksekutor. Sementara Polisi juga memburu anak Sun An, yaitu A Li alias Toni (37) yang membantu mengantar ke penyeberangan terhadap eksekutor. A Li diburu berdasarkan hasil pemeriksaan CCTV di pusat perbelanjaan Cambridge Jalan S Parman. A Li tertangkap CCTV saat membuntutui Awie dan keluarganya di Camridge sebelum tewas ditembak, Selasa (29/3) malam. A Li diduga berperan sebagai pemberitahu eksekutor saat akan beraksi. Tapi, saat ini polisi kebingungan. Pasalnya, otak pelaku sudah berhasil ditangkap, namun eksekutor belum berhasil ditangkap. “Bingunglah, otak pelaku sudah ditangkap, tapi eksekutornya belum,” kata pria berambut ikal ini.

Penangkapan Aciu diharapkan dapat memberi titik terang aksi penembakan tersebut. “Tinggal tunggu waktu bagi tim untuk meringkusnya,” tegas Kapolda.

Untuk mencegah Aciu melarikan diri ke luar negeri, polisi di Sumut bekerja sama dengan Mabes Polri melayangkan surat cegah tangkal (cekal) kepada pihak imigrasi. “Aciu diketahui memiliki paspor nomor 763508 pelaku tidak akan jauh pergi,” beber Wisjnu kemudian memperlihatkan gambar Acui.
Tetapi berdasarkan hasil pelacakan signal HP milik Acui, warga Jakarta ini diketahui telah melarikan diri ke Singapura. Sebab itu, Polda Sumut telah menyurati NCB-Interpol Indonesia untuk menangkap A Cui. “Kita telah surati NCB, mudah-mudahan bisa kita ditangkap,” tegas Kapolda.

Wisjnu menyarankan seluruh DPO yang sudah diketahui identitasnya untuk menyerahkan diri ke Polresta Medan atau ke kantor polisi terdekat. “Sekali lagi saya imbau kepada pelaku yang menjadi DPO untuk menyerahkan diri, identitas kalian sudah diketahui,” bebernya dengan senyuman.

Ditanya apakah polisi disiapkan menembak mati tersangka yang membandel, Wisjnu ragu menjawabnya. “Nanti kalau kita tembak dibilang masyarakat kita melanggar HAM. Tapi kalau tersangka melakukan perlawanan, kita akan habisi,” pungkasnya.

Di tempat terpisah, Dir Reskrim Poldasu, Kombes Pol Agus Ardiyanto menegaskan, semua tersangka mulai dari otak pelaku, eksekutor dan yang ikut membantu, seluruhnya warga keturunan. “Semuanya warga Tionghoa,” kata Agus dengan nada tinggi saat disinggung dengan identitas eksekutor penembakan tersebut.

Sementara Kapolresta Medan, Kombes Pol Tagam Sinaga masih belum puas sebelum meringkus eksekutor dan orang yang membantu eksekusi tersebut. Dia berjanji akan berupaya maksimal meski mengaku sangat lelah karena harus bekerja sampai 24 jam dan ikut turun ke lokasi. “Memburu pelaku memang capek. Tapi kita terus bekerja untuk bisa mengungkap seluruh pelaku yang terlibat dalam penembakan tersebut,” kata Tagam.

Kapal Malaysia di Gudang Awie

Terkait penangkapan kapal ikan asing yang melakukan praktik illegal fishing di wilayah perairan Indonesia, Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Perikanan (PSDKP) Belawan, Muktar, membenarkan hal itu. “Bila ada kapal ikan asing yang masuk ke daerah kita maka akan kita tangkap selanjutnya diproses,” katanya, kemarin.

Ditanya kemungkinan Awie dibunuh akibat persaingan bisnis terkait pelelangan ikan dan kapal hasil tangkapan pihaknya, Muktar tidak mau berkomentar. “Kalaupun ada pelelangan (ikan dan kapalnya), mungkin (dilakukan) instansi lain,” ujarnya mengelak.

Namun, Muktar tidak membantah pihaknya pernah menangkap kapal milik Malaysia dan akhirnya dilelang di gudang milik Sarwo, ayah Awie. “Pelelangan di gudang Sarwo hanya memakai tempat saja. Ikan tersebut kami lelang kepada nelayan yang ada di Gabion,” jelasnya.

Kabarnya, kapal penangkap ikan berharga miliaran itu akhirnya dilelang juga dan Awie sebagai pemenangnya.
Ditanya alasan menggunakan gudang Sarwo sebagai tempat menyandarkan kapal ikan milik Malaysia yang ditangkap tersebut, Muktar berdalih karena pihaknya tidak memiliki dermaga untuk menyandarkan kapal hasil tangkapan. “Makanya kami sandarkan di gudang Sarwo karena dia pun mengizinkannya. Itu karena kami tidak mempunyai dermaga,” tukasnya.

Pantauan wartawan Koran ini di gudang ikan dan garam Cap Golven yang selama ini diusahakan Awie, aktivitas bongkar muat barang dan penjualan ikan mulai terlihat normal. Di depan gudang tampak tiga kapal bersandar. Di badan masing-masing kapal tertulis PKFA8143, PPF601, PKFA4805. Kapal tersebut merupakan kapal ikan asing milik Malaysia. Kondisi ketiga kapal tersebut hampir karam. (mag-11/adl)

• Dalam Tiga Bulan Harus Menikah
• Lurah Ketus, DPRD Terpingkal, Pengamat Mengkritik

MEDAN-Apa jadinya bila jabatan di pemerintahan dihubungkan dengan urusan pribadi? Inilah yang terjadi di pemerintahan Kota Medan. Belasan lurah yang masih berstatus lajang dipaksa menikah dalam kurun waktu tiga bulan, terhitung Rabu, 6 April 2011. Kalau tidak juga mempunyai istri sampai batas yang ditentukan, siap-siap untuk dilengserkan dari jabatannya.

Perintah kontroversial itu diucapkan Wali Kota Medan Rahudman Harahap, saat memberi arahan kepada 74 lurah se-Kota Medan yang baru dilantik, Rabu malam. Orang nomor satu di Medan itu mewarning lurah-lurah yang belum memiliki pasangan hidup untuk segera berumahtangga. Kalau tidak, alamat akan dicopot dari jabatannya.

“Paling lambat 3 bulan dari sekarang atau Bulan Juni nanti, yang belum punya istri atau suami untuk segera berumahtangga. Kalau tidak maka akan saya ganti,” tegasnya di depan segenap lurah dan camat serta sejumlah pejabat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di pendopo rumah dinas wali kota Medan Jalan Sudirman Medan.
Sontak pernyataan ini membuat anak buahnya terdiam dan saling lirik. Sementara, Rahudman yang ditanya ulang terkait pernyataannya itu, tak banyak berkomentar lagi.

Terkait pernyataan kontroversial itu, Lurah Lauci di Kecamatan Medan Tuntungan, Raja Ian Lubis, terlihat gusar
“Iya, saya belum menikah. Kenapa rupanya?” jawabnya dengan ketus.

Namun saat ditanya apakah dia sudah punya jodoh, apakah sudah siap menikah dalam tiga bulan ini dan apakah sudah siap dicopot kalau tidak jadi menikah, dia enggan berkomentar. “Sudah ya, saya lagi sibuk,” jawabnya dengan nada tinggi.

Sementara itu, seorang lurah lain menolak memberikan penjelasan terkait ancaman Rahudman tersebut. “Tolong nama saya jangan disebut, tolonglah. Saya minta tolong, nanti bisa bahaya,” kata Lurah tersebut. Meski telah didesak, dia tak mau berkomentar sedikit pun.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota (Pemko) Medan Parluhutan Hasibuan tidak mengetahui pasti jumlah lurah yang belum menikah. “Saya tidak tahu. Besok saya cek lagi,” ungkapnya.

Saat terus-terusan ditanya itu, Parluhutan mengatakan, ada tiga lurah yang belum menikah. “Seingat saya tidak sampai 10 orang. Mungkin 3, 4 atau 5 gitulah,” tuturnya. Namun seorang staf Parluhutan mengatakan, jumlah lurah yang belum menikah mencapai belasan dari jumlah total 151 lurah.

Sedangkan Penjabat (Pj) Humas Pemko Medan Khairul Bukhori saat berbincang-bincang di ruang Humas Pemko Medan memberi pernyataan membela wali kota. Menurutnya, desakan lurah lajang untuk segera menikah itu bertujuan memotivasi para lurah agar bisa lebih fokus mengerjakan tugasnya. Pasalnya, Ketua PKK di kelurahan sudah selayaknya dijabat istri lurah. “Kalau orang yang sudah menikah itu lebih matang. Ini demi menunjang kinerja dari lurah itu,” cetusnya.

Anggota Komisi A DPRD Medan Landen Marbun tertawa ketika dimintai tanggapan terkait pernyataan wali kota tersebut. Dihubungi via ponsel, butuh waktu beberapa detik baginya untuk bisa kembali konsentrasi ke topik pembicaraan. Namun, meski terdengar lucu, Landen mengapresiasi kebijakan Rahudman tersebut. “Menurut saya itu sebuah motivasi. Jangan hanya memikirkan tugas saja, tapi lupa memikirkan masa depan,” katanya kembali terbahak.

Ketua Komisi A DPRD Medan Ilhamsyah mengatakan, sebagai wali kota, Rahudman berhak memberi instruksi demikian. Namun, seharusnya Rahudman bisa lebih bijaksana mengambil keputusan. “Lurah itu jabatan struktural yang diatur dalam perundang-undangan. Dan, sejauh ini tidak ada peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang hal itu (harus menikah, Red). Namun bisa juga apa yang disampaikan wali kota hanyalah sebuah motivasi,” tukasnya.

Sementara, kritikan pedas diungkapkan pengamat politik asal Universitas Sumatera Utara (USU), Ridwan Rangkuti. Dia menjelaskan, tidak pernah ada satupun pencopotan sebuah jabatan karena orang yang bersangkutan belum menikah. Dan persoalan ini bisa berdampak pada persoalan hukum.

“Semua evaluasi jabatan berdasarkan kinerja, berdasarkan apakah orang bersangkutan memiliki masalah hukum atau tidak. Tidak pernah evaluasi dilakukan berdasarkan menikah atau tidaknya seorang pejabat. Ini tidak sesuai dengan aturan. Ini bisa bermasalah. Kalau dalam persepsi saya, jika hal ini terjadi, dikhawatirkan orang yang dipecat itu melaporkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” bebernya.

Ridwan menyayangkan pernyataan wali kota yang dianggapnya keliru itu. “ Kenapa memilih orang-orang yang belum menikah untuk menduduki sebuah jabatan,” tanyanya.

Terkait tenggat waktu tiga bulan, hal itu dirasa terlalu singkat. Urusan mencari pasangan hidup perlu proses yang matang, karena pernikahan adalah hal yang sakral dan semua orang berharap hanya sekali menikah seumur hidup.
“Menikah itu bukan seperti sewaktu kita selera dengan goreng pisang. Pas selera kita beli dan kita makan, pas nggak selera tidak kita makan dan campakkan begitu saja. Menikah itu sakral dan untuk seumur hidup. Jadi, tidak benar kalau mencopot seseorang dari jabatannya karena belum menikah. Menikah atau tidaknya seseorang, itu hak masing-masing,” tegasnya.

Apalai para lurah yang masih melajang itu umumnya masih berusia. Banyak dari mereka adalah para pamong yang baru beberapa tahun menyelesaikan pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) atau Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN). Artinya, umumnya masih berkisar 25 tahun.
Pemerhati politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Rafdinal menyatakan, Rahudman Harahap tidak etis mengeluarkan ancaman seperti itu. “Tidak etislah kalau karena status belum menikah bisa dicopot dari jabatannya,” tegasnya.

Rafdinal meyambut baik keinginan Rahudman agar anak buahnya menuruti anjuran agama. “Dalam agama disebutkan, ketika seseorang menikah maka sebagian dari hidupnya telah sempurna,” katanya mengingatkan.
Tetapi tidak lantas hal itu dijadikan jalan menekan bawahan. “Pergantian dan pencopotan (pejabat) itu hak atau prerogatif wali kota. Tapi pergantian itu harus diletakkan secara objektif berdasarkan kinerja dan sebagainya, bukan karena status,” tegasnya. (ari)

MEDAN-Rupanya, penerapan pajak progresif yang akan diterapkan kepada pemilik kendaraan bermotor, masih bisa diakali. Selama warga masih gampang mengurus kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda, maka warga yang memiliki kendaraan lebih dari satu, bisa mengakalinya.

Misal seorang warga sudah punya kendaraan, lantas beli lagi dengan menggunakan KTP dari daerah lain, maka kendaraan kedua yang dibelinya itu akan terkena tarif PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) normal yang pajaknya ditarik di daerah seperti yang ada di KTP.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Reydonnizar Moenek, mengakui adanya celah akal-akalan itu. Namun, lanjutnya ketika model KTP dengan Nomor Induk Kependukan (NIK) dan e-KTP nanti sudah berlaku secara efektif, maka akal-akalan itu sulit dilakukan.

“Karena ketika ada warga dengan nama A membeli kendaraan lagi, dengan KTP yang ber-NIK itu, maka otomatis akan ketahuan bahwa kendaraan si A bukan hanya satu, dimana pun dia beli, karena NIK tidak mungkin sama,” terang Dony, panggilan akrabnya, kepada koran ini di kantornya, tadi malam.

Menurut Dony, selama masih ada masalah KTP ganda, maka semangat diberlakukannya pajak progersif yakni menekan budaya konsumerisme dan menekan kemacetan, sulit tercapai.

Bagaimana jika diakali dengan membeli kendaraan atas nama istri, anak, dan seterusnya?Dijelaskan, sesuai ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, lanjut Dony, kepemilikan kendaraan bermotor dicatat berdasarkan atas nama dan atau alamat yang sama.  Dengan ketentuan ini, misal suami membeli kendaraan pertama atas nama dia, lantas kendaraan kedua atas nama istri, kendaraan ketiga atas nama anak, maka tetap kena pajak progresif karena alamatnya sama, meski nama pemiliknya berbeda.

Seperti diberitakan, Pemprov Sumut dalam dua pekan mendatang akan menerapkan pajak progresif (berlapis) untuk pemilik kendaraan bermotor. Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara (Kadispenda Sumut) Syafaruddin, Rabu (6/4). Perda No 1 tahun 2010 tentang pajak kendaraan bermotor (PKB) ini baru saja selesai dieksaminasi di Kemendagri dan Kemenkeu.

Penerapan pajak progresif ini sendiri dimaksudkan untuk mengendalikan jumlah kendaraan di Sumut dengan menerapkan pajak berlapis.

Perda tentang pajak daerah tersebut, mengatur PKB, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).

Berdasarkan perda ini tarif PKB atas kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi ditetapkan 1,75 persen dari nilai kendaraan. Sementara tarif PKB untuk kendaraan ambulans, pemadaman kebakaran, lembaga sosial keagamaan, pemerintah/TNI/Polri dan pemerintah daerah 0,2 persen.

Perda itu juga mengatur pajak progresif bagi kendaraan bermotor, dimana PKB progresif untuk kendaraan roda dua, tiga dan empat ditetapkan dua persen untuk kepemilikan kedua. Sedangkan untuk kepemilikan ketiga 2,5 persen, untuk kepemilikan keempat tiga persen, serta untuk kepemilikan kelima dan seterusnya masing-masing tiga persen.
Dalam perda itu juga ditetapkan tarif BBNKB sebesar 15 persen untuk penyerahan pertama. Sementara untuk keterlambatan pendaftaran kendaraan bermotor ditetapkan sanksi denda sebesar 25 persen.

Penerapan Pajak Progresif Masih By Name

MEDAN- Pajak progresif (berlapis) untuk pemilik kendaraan bermotor yang akan mulai diberlakukan pertengahan April ini, terus disosialisasikan ke sejumlah daerah. Sampai sejauh ini, hampir semua kabupaten/kota di Sumatera Utara telah disosialisasikan. Hanya tinggal bebeberapa daerah lagi yang belum tersosialisasikan.
“Minggu depan kita akan sosialisasi ke Pematang Siantar, dan beberapa daerah lainnya yang tersisa. Dan dipastikan, pertengahan bulan ini sudah bisa diterapkan,” terang Kepala Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara (Kadispendasu) Sjafaruddin SH MM kepada Sumut Pos di kantornya Jalan SM Raja Medan, Kamis (7/4).

Pekan depan, Dispenda Sumut juga akan melakukan sosialisasi kepada dealer-dealer di seluruh Sumatera Utara. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan di terminal-termimal di Sumut dengan cara pemasangan reklame dan baliho.
Bagaimana cara penerapan pajak progressif tersebut? Penerapan pajak progresif tersebut sesuai Peraturan Daerah (Perda) No 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara. Secara detil pada perda tersebut pada Bab III pasal 2 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), bagian kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak.

Pasal itu berbunyi, dengan nama PKB dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah. Pasal 4 ayat 1, objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor maksudnya, kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat. Kecuali, kereta api, kendaraan yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan/konsulat/perwakilan negara asing dan asa timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas air.

Untuk wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak adalah untuk orang pribadi ialah orang yang bersangkutan, kuasanya dan/atau ahli warisnya serta untuk badan ialah pengurusnya atau kuasa badan tersebut.

“Bagi yang tidak membayar pajak sanksinya akan disesuakan dengan UU lalu lintas. Kendaraan yang telah 5 tahun dimiliki ditambah 2 tahun atau dengan kata lain setelah 7 tahun, akan dicabut nomor kendaraan atau sama artinya dilarang digunakan,” terangnya.

Mengenai dasar pengenaan tarif dan cara penghitungan pajak, Sjafaruddin kembali menjelaskan, berdasarkan pasal 6 perda tersebut yakni, dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian 2 unsur pokok antara lain, nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalur umum, termasuk alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jualm kendaraan bermotor.

Nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat dan juga nilai jual kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama Bulan Desember tahun pajak sebelumnya.

Dalam hal harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, nilai jualnya dapat dilihat dari beberapa faktor antara lain, harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dam/atau satuan tenaga yang sama, penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi, harga kendaraan dengan merek kendaraan yang sama, harga kendaraan dengan pembuat kendaraan bermotor, harga kendaraan dengan kendaraan bermotor sejenis dan harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB).

Berdasarkan perda pajak tersebut pasal 8, tarif PKB ditetapkan sebesar, a. 1.75 persen kepemilikan pertama untuk kendaraan bermotor pribadi, b. 1 persen untuk kendaraan bermotor angkutan umum, c. 0.5 persen untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, pemerintah/TNI/Polri dan Pemerintah Daerah, d. 0.2 persen untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pada pasal 9 perda tentang pajak tersebut dijelaskan, kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya untuk kendaraan roda dua atau lebih, tarif pajaknya ditetapkan secara progresif, kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.

Besarnya tarif progresif antara lain, kepemilikan kedua dikenakan 2 persen, kepemilikan ketiga dikenakan pajak 2.5 persen, kepemilikan keempat dikenakan 3 persen dan kepemilikan kelima dan seterusnya dikenakan pajak 3.5 persen sesuai by name dan bay adress.

“Untuk penerapan pajak ini sebenarnya berdasarkan dua item yakni, by name (berdasarkan nama) dan yang kedua adalah by addres (berdasarkan alamat). Tapi, kita akan terapkan terlebih dahulu by name, baru kemudian perlahan akan memberlakukan keduanya baik by name dam by addres. Karena kita baru akan menjalankan ini. Kalau Jakarta, sudah dari Bulan Januari lalu,” tutupnya.(sam/ari)