Ketua DPC HNSI Kota Medan Zulfahri Siagian mengatakan, prosedur pelelangan kapal ikan illegal fishing memakan waktu lama dan berbelit. “Yang melelang Badan Lelang Negara dengan membentuk tim pelelangan,” ujarnya. Setelah kapal pencuri ikan ditangkap di perairan Indonesia, kapal yang umumnya milik bangsa asing itu diamankan PSDKP. Selanjutnya, pihak PSDKP selaku penyidik melakukan pemeriksaan orang di kapal dan menyita barang buktinya.

Berkas hasil pemeriksaan penyidik PSDKP diajukan ke pengadilan, lalu tersangka dan barang bukti diserahkan ke kejaksaan. Dari jaksa, berkas diserahkan ke pengadilan. Selanjutnya, pengadilan memberikan keputusan dan diserahkan kepada Badan Lelang Negara. Bila keputusan pengadilan menyatakan kapal diserahkan kepada negara, maka kapal menjadi milik negara. Namun, bila kapal dilelangkan, Badan Lelang Negara membentuk panitia pelelangan. “Itu prosedur resminya. Sehingga status kapal tersebut sudah memiliki hukum yang tetap,” ujarnya.
Bila kapal dilelangkan, tim harus menentukan harga dasar kapal. Selanjutnya, diumumkan di media massa dua atau tiga hari sebelum lelang .

Sepengetahuannya, sejak 2009 sampai sekarang, kapal tangkapan pelaku illegal fishing ada 34 unit. Namun, keseluruhan kapal tersebut masih dalam proses hukum. “Pelelangan terakhir kali pada 2008, Sampai saat ini belum ada pelelangan kapal lagi. Ini karena lamanya proses hukum yang dilakukan kejaksaan,” jelasnya.
Lamanya proses hukum tersebut membuat kapal-kapal tangkapan tadi menjadi rusak. “Sudah ada sekitar 10 kapal yang rusak, karena kejaksaan lamban memprosesnya,” katanya.(mag-11)

PEKANBARU- Anggota DPRD Pekanbaru berinisial DAS (33), ditangkap Polresta Pekanbaru saat pesta sabu-sabu bersama seorang perempuan. Penangkapan terjadi di Hotel Angkasa Pekanbaru, Jalan Setia Budi, Kamis (7/4) sekitar pukul pukul 10.00 WIB.

Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru, Kompol Yohanes Caniago mengatakan, penangkapan diawali saat ada informasi dari masyarakat yang menduga ada pesta sabu-sabu.”Setelah minta izin pihak hotel, kita lakukan penggerebekan. Kita mengamankan tiga orang yang diduga sedang melakukan pesta narkoba jenis sabu,” katanya.
Saat itu, tambah dia, ditemukan barang bukti plastik bening dengan sisa sabu. Disebutkannya, saat ditangkap oknum anggota dewan mengenakan kaus hitam dan jelana jeans biru. Sementara teman wanitanya memakai baju putih dan celana jeans.”Mereka dibawa ke Mapolresta Pekanbaru untuk menjalani pemeriksaan lanjutan,” ujarnya.

Dalam penangkaan tersebut polisi juga mengamankan sepucuk senjata jenis air soft gun milik DAS. “Katanya izinnya dari Perbakin. Namun akan kita dalami,” ungkapnya. (net/jpnn)

Sidang Kasus Cek Perjalanan

JAKARTA – Lima dari 25 tersangka kasus cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) Miranda Goeltom pada 2004 akhirnya duduk di kursi pesakitan. Kemarin (7/4), Pengadilan Tipikor menggelar sidang perdana atas lima terdakwa dari partai Golkar, yakni Asep Ruchimat Sudjana, Teuku Muhammad Nurlif, Baharuddin Aritonang, Reza Kamarullah dan Hengky Baramuli.

Para anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 itu didakwa menerima uang suap terkait dengan pemenangan Miranda sebagai DGS BI. Mereka pun terancam hukuman lima tahun penjara serta denda Rp250 juta.

Jaksa penuntut umum (JPU) Suwarhi mengatakan, seluruh terdakwa menerima 36 lembar cek perjalanan senilai total Rp1,8 miliar. “Hal itu berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya. Para terdakwa mengetahui, pemberian (suap) tersebut terkait status terdakwa selaku anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004,” kata Suwarji saat membacakan surat dakwaan di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor, kemarin.

Suwarji menguraikan, para terdakwa tersebut menerima cek perjalanan tersebut dari terpidana kasus yang sama, Hamka Yandhu. Para terdakwa menerima jumlah yang berbeda. Asep Ruchimat menerima tiga lembar cek senilai Rp150 juta, Nurlif menerima 11 lembar cek senilai Rp550 juta, Baharuddin mendapat tiga lembar senilai Rp150 juta, Reza Kamarullah menerima 10 lembar senilai Rp500 juta, dan Hengky Baramuli kebagian sembilan lembar Rp450 juta.
Menanggapi dakwaan JPU, tiga terdakwa yakni, Asep Ruchimat Sudjana, TM Nurlif dan Reza Kamarullah menyatakan menerima dakwaan tersebut. Hanya dua terdakwa yang akan mengajukan nota keberatan (eksepsi), yakni Hengky Baramuli dan Baharuddin. “Saya tidak (mengajukan eksepsi), tapi pengacara saya akan mengajukan,” ujar Baharuddin.  Mendengar pernyataan para terdakwa, ketua majelis hakim Eka Budi S menuturkan eksepsi dua terdakwa tersebut akan dimulai Rabu, 13 April 2011, pukul 11.00.  (ken/aga/agm/jpnn)

JAKARTA- Jajaran Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya belum berani memeriksa Putri Aryanti Haryowibowo. Alasannya, masih menunggu surat keterangan dari dokter RS Polri Kramat Jati jika Putri benar-benar sudah sehat. Padahal, seluruh tim dokter sudah merekomendasi jika Putri pulih dan boleh diperiksa lagi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Baharudin Jafar di Jakarta (7/4) mengatakan, pihaknya belum menjemput Putri dari RS Polri Kramat Jati. Sebab, Polda Metro Jaya belum menerima surat rekomendasi dari dokter jika Putri sudah sehat atau sembuh.

Perwira dengan tiga melati di pundak itu menerangkan, polisi akan bertindak sesuai prosedur. Jika surat rekomendasi sudah di tangan, polisi akan segera menjemput Putri untuk dijebloskan kembali ke tahanan Polda Metro Jaya. Dia mengatakan jika jajaran Polda Metro Jaya tetap berkoordinasi dan memantau langsung kondisi Putri. “Pantauan kami, dia masih dirawat,” tuturnya.

Lantas, kapan Putri akan dijemput? Baharudin tidak menjawab tegas. “Karena ini menyangkut kesehatan, keterangan utama dari dokter,” ucapnya. Selama belum ada keterangan sehat dan boleh menjalani pemeriksaan, matan Kabid Humas Polda Sumatera Utara itu mengaku, Putri tetap akan dibantarkan.

Meskipun waktu perawatan Putri berlarut-larut, Baharudin mengatakan tidak berarti anak Ari Sigit itu bebas dari pemeriksaan lanjutan. Dia mengatakan, penyidik masih akan melakukan pemeriksaan lagi. Pemeriksaan itu dilakukan untuk penyempurnaan berkas yang akan diajukan ke kejaksaan. “Tetap akan kami periksa,” tandasnya.
Kabid Pelayanan Kedokteran RS Polri Kramat Jati, Kombes Pol dr Ibnu Hadjar membenarkan jika Putri masih dirawat. “Tadi pagi saya dapat info jika dia masih di ruang Cendrawasih,” kata dia. (wan/nw/jpnn)

JAKARTA- KPU Tapteng menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK), terkait putusan sengketa pemilukada Tapteng yang akan dibacakan dalam persidangan Senin (11/4) mendatang.
Anggota KPU Tapteng yang membidangi Divisi Hukum dan Humas, Maruli Firman Lubis, menjelaskan, pihaknya yakin majelis hakim bakal memutus berdasarkan fakta-fakta yang muncul di persidangan.

“Yang jelas, kita sebagai pihak termohon tetap pada keputusan yang sudah ditetapkan KPU Tapteng tanggal 17 dan 18 Maret. Itu pula yang menjadi inti kesimpulan kita, yang kita serahkan pada Senin lalu (4/4),” terang Maruli Firman Lubis saat ditemui koran ini di Jakarta, kemarin (7/4).

Meski demikian, lanjutnya, dalam kesimpulan yang sudah diserahkan ke MK itu, juga disebutkan sejumlah catatan.  Pertama, KPU Tapteng berpendapat bahwa Bawaslu tidak netral dan berpihak ke pasangan calon tertentu. “Sehingga Bawaslu memberikan penilaian secara sepihak,” ujarnya.

Kedua, KPU Tapteng menilai, berdasarkan fakta yang muncul di persidangan, penyelenggara pemilukada di tingkat kecamatan, yakni PPK, melakukan penghitungan suara diluar jadwal yang telah ditetapkan, yakni mes tinya tanggal 14-16 Maret 2011.

Maruli menyebut, ada 10 dari 20 kecamatan, yang PPK-nya menyampaikan laporan ke KPU Tapteng bahwa mereka melakukan penghitungan suara di luar jadwal itu lantaran ada tekanan dari pihak ketiga.
“Yang kami duga dilakukan massa pendukung Bosur dan dibiarkan pihak kepolisian. Ini juga terungkap di persidangan,” cetusnya.

Di luar itu, Maruli juga menyesalkan sikap dari LSM Pemantau Pengembangan dan Pembangunan Pantai Barat Sumut (P4BS), yang menjadi saksi yang diajukan salah satu pasangan calon. “Ini melanggar kode etik, dan kami akan mencabut sertifikat LSM tersebut sebagai pemantau pemilukda,” ujarnya.

Dikatakan, dengan menjadi saksi dari salah satu pasangan calon, ber arti LSM P4BSU tidak netral.  “Yang namanya pemantau kan mestinya tidak berpihak,” imbuhnya.

Seperti diberitakan, pada persidangan sengketa pemilukada Tapteng di gedung MK, Rabu (30/3), Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bambang Eka Cahya Widada yang dihadirkan untuk memberikan keterangan, membeberkan hasil pengecekannya terhadap pelaksanaan pemilukada Tapteng. Bambang, yang belum lama menjadi ketua Bawaslu menggantikan Nur Hidayat Sardini itu, dengan tegas menyebut adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh KPU Tapteng.

Sementara, kesimpulan pasangan Dina Riana Samosir-Hikmal Batubara yang juga telah disampaikan ke MK, seperti dijelaskan pengacaranya, Roder Nababan, setidaknya ada dua poin.
Pertama, penggugat tetap pada pokok gugatannya semula bahwa pihak kepolisian Tapteng tidak netral. Poin kedua dalam kesimpulan yang akan diserahkan ke hakim MK, kata Roder Nababan, adalah putusan PTUN Medan yang mengabulkan gugatan pasangan Albiner-Steven. (sam)