23 C
Medan
Sunday, January 11, 2026
Home Blog Page 155

Wali Kota Tebintinggi Minta PGRI Dorong Transformasi Pendidikan

PEMBUKAAN ACARA: Wali Kota Tebintinggi, Iman Irdian Saragih, membuka acara pelantikan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Tebingtinggi dan pengurus cabang PGRI se-Kota Tebingtinggi.
PEMBUKAAN ACARA: Wali Kota Tebintinggi, Iman Irdian Saragih, membuka acara pelantikan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Tebingtinggi dan pengurus cabang PGRI se-Kota Tebingtinggi.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebintinggi, Iman Irdian Saragih, menghadiri acara pelantikan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Tebingtinggi dan Pengurus Cabang PGRI se-Kota Tebingtinggi masa bakti XXIII periode 2025-2030 di Gedung Balai Pertemuan Kartini, Jalan Gunung Leuser Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi.

Kegiatan diisi dengan pembukaan pelatihan pembelajaran mendalam bagi guru Taman Kanak-kanak, SD, dan SMP se-Kota Tebingtinggi.

Wali Kota Iman Irdian Saragih mengatakan bahwa PGRI bukan sekadar organisasi, melainkan sebuah wadah yang mengemban tanggung jawab besar dalam membina dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Tebingtinggi. “Saya berharap kepengurusan baru ini dapat membawa kemajuan signifikan,” jelas Iman Irdian Saragih, Jumat (11/7).

Artinya, harap Iman Irdian bahwa untuk kepentingan masyarakat di Kota Tebingtinggi, ini menjadi tanggungjawab baru dengan semangat kolektif dan komitmen kuat PGRI periode 2025-2030, PGRI akan menjadi lebih maju.

Iman juga juga menyampaikan ucapan selamat dan harapannya kepada pengurus PGRI yang baru dilantik, agar dapat mendorong lahirnya transformasi pendidikan.
“Khususnya dalam 3 hal, pertama peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru, kedua penguatan etika dan moral profesi guru. Ketiga, kolaborasi dengan pemerintah dan dunia pendidikan,” ujarnya.

Sedangkan Wakil Ketua II PGRI Provinsi Sumatera Utara, Syamsul Napitupulu, dalam sambutannya berharap seluruh pengurus PGRI Kota Tebingtinggi dapat bersinergi, bersama bergandengan tangan di bawah kepemimpinan Amris Siahaan.

“Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi pemikiran bersama agar PGRI ke depan tetap jaya, khususnya di Kota Tebingtinggi,” tutup Iman Irdian. (ian/azw)

15 Rumah di pinggiran Sungai Batang Angkola Desa Hutalombang Rawan Ambruk

RAWAN AMBRUK: Sebanuak 15 rumah warga di Desa Hutalombang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, yang berada di pinggiran Sungai Batang Angkola rawan ambruk
RAWAN AMBRUK: Sebanuak 15 rumah warga di Desa Hutalombang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, yang berada di pinggiran Sungai Batang Angkola rawan ambruk

PADANGSIDIMPUAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 15 rumah warga di Desa Hutalombang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, yang berada di pinggiran Sungai Batang Angkola rawan ambruk. Masyarakat meminta Pemerintah Provinsi melalui Dinas PUPR Provinsi memperbaiki tembok penahan tanah (TPT) di area pemukiman sekitar 150 meter dari Bandungan Paya Sordang, Kota Padangsidimpuan.

Pengikisan pingggiran sungai terjadi setelah diterjang banjir 14 Maret 2025 lalu. Ada sekitar 15 rumah masyarakat di tepi Sungai Batang Angkola dikhawatirkan ikut ambruk ke dalam sungai .

Seorang warga Desa Hutalombang, Oji Munthe (41) mengatakan, pembangunan tembok penahan tanah /Dek ini sudah ada sejak Tahun 1991. Namun sangat sekali setelah dibangun, tidak pernah lagi diperhatikan dan dirawat. “Padahan TPT/Deknya ini nyawa dari rumah kami pak.” katanya.

“Pihak Bendungan Paya Sordang dan dinas terkait selalu melakukan pengerukan di Sungai Batang Angkola, Bahkan dananya mencapai 500 juta rupiah, namun kami warga yang rumahnya was-was jatuh ke sungai, TPT/Deknya tidak pernah dirawat dan diperhatikan Dinas PUPR Perairan,” imbuhnya.

Oji Munthe juga bercerita bahwa akibat diterjang banjir sekitar 3 bulan lalu, setiap malam mereka tidak pernah lelap tidur. Sekitar 15 kepala keluarga (KK) juga merasakan demikian, karena rumah yang mereka tinggali rawan terjatuh ke Sungai Batang Angkola.

“Ada sekitar 90 meter tembok penahan tanah, kami berharap Dinas PUPR Provinsi segera memperbaikinya dan memperhatikan masyarakat Desa Hutalombang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan,” terangnya.

Oji Munthe yang berprofesi sebagai petani ini hanya bisa berharap besar kepada Gubernur Sumut, Bobby Afif Nasution, dan Dinas PUPR Provinsi agar segera memperbaiki TPT di Area DAS Bendungan Paya Sordang.

“Surat dan usulan sudah kami layangkan bersama pemerintah desa, acara musrembang desa, kecamatan juga sudah kami sampaikan dan usulkan. Kepada UPT PUPR Provinsi Padangsidimpuan juga sudah kami sampaikan ujar Oji dengan penuh rasa sedih,” terangnya.

Oji juga menambahkan ada sekitar 40 KK yang sudah mengusulkan itu. Apalagi mereka yang 15 KK yang paling rawan rumahnya hanyut dibawa Sungai Batang Angkola, akibat TPT DAS gak pernah diperbaiki dan diperhatikan.

Begitu juga disampaikan Melisa Pulungan (32) seorang warga yang rumahnya di area pemukiman yang rawan terjatuh ke Sungai Batang Angkola. Dia berharap agar gubernur memperhatikan rumah dan pemukiman mereka yang akan amblas akibat rusaknya tembok penahan tanah/deknya yang sudah jatuh dan sebagian juga sudah retak.

Di tempat terpisah Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai II Medan Lingkungan Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Sumatera 2, Ahmad Jaiz Jumat (11/7) belum memberikan keterangan. (mag-10/azw)

Ada Rencana Prabowo Langsung Temui Trump Untuk Negosiasi Tarif Impor 32 Persen ke AS

TELEPON: Presiden RI Prabowo Subianto menelepon presiden terpilih AS Donald Trump, pada 10 November 2024.
TELEPON: Presiden RI Prabowo Subianto menelepon presiden terpilih AS Donald Trump, pada 10 November 2024.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Upaya negosiasi tarif impor sebesar 32 persen yang ditetapkan pemerintah Amerika Serikat (AS) bagi Indonesia masih berlangsung. Hingga kemarin (11/7), tim yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto masih berada di Negeri Paman Sam.

Sejauh ini, pihak Istana masih optimistis upaya negosiasi tersebut akan membuahkan hasil positif. “Tim dari Indonesia masih terus melakukan negosiasi. Indonesia berharap kebijakan pemerintah AS dapat ditinjau kembali. Sehingga memberikan keuntungan bagi perdagangan kita,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Dalam kesempatan itu Prasetyo menampik bahwa tarif impor 32 persen oleh AS disebabkan keikutsertaan Indonesia dalam BRICS. Seperti diketahui, sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT BRICS di Brasil. “Kalau menurut pendapat kami sesungguhnya tidak ada (kaitan dengan BRICS). Sebab, jika diperhatikan, (kebijakan AS, Red) itu hanya berlaku untuk Indonesia,” tuturnya.

Demi memuluskan negosiasi itu, Prasetyo Hadi menyebut ada kemungkinan Prabowo akan merayu langsung Presiden AS Donald Trump. Namun, dia belum berani memastikan kapan pertemuan itu bisa diwujudkan. “Belum diatur jadwalnya,” ujarnya. Yang jelas, sebagai upaya untuk negosiasi, Istana ingin adanya pertemuan dengan Trump.

Sementara itu, pada Rabu (9/7) waktu setempat, tim negosiasi Indonesia bertemu dengan Menteri Perdagangan Amerika Howard Lutnick dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer di Washington.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa timnya tengah berupaya mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. “Indonesia dan AS memiliki pandangan yang sama mengenai sifat progresif dari perundingan kami,” kata Airlangga.

Airlangga menekankan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang disetujui AS untuk melanjutkan perundingan tarif. Menurutnya, kelanjutan perundingan ini mencerminkan komitmen kuat kedua negara untuk menjaga hubungan perdagangan bilateral yang erat.

Manuver Filipina

Sementara itu, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr akan mengunjungi AS pada 20–22 Juli. Dilansir AFP, Kementerian Luar Negeri Manila menyebut pertemuan ini terkait kebijakan tarif impor 20 persen yang dikenakan AS terhadap negara itu.

Duta Besar Filipina untuk Amerika Serikat José Manuel Romualdez menyebut bahwa Marcos Jr akan bertemu dengan Trump dan sejumlah menterinya.

Sejauh ini, Manila dan Washington telah memperdalam kerja sama mereka sejak Marcos menjabat pada tahun 2022. Mereka juga menolak klaim Beijing di Laut Cina Selatan. (lyn/ris/jpg)

Polres Tebingtinggi akan Tertibkan Kos-kosan Resahkan Warga

IMBAUAN: Bhabinkamtibmas Polsek Rambutan Polres Tebingtinggi Aiptu Asman Sihotang bersama Lurah Tanjung Marulak Kota Tebingtinggi Siti Zahroh mengimbau masyarakat dalam menciptakan keamanan.
IMBAUAN: Bhabinkamtibmas Polsek Rambutan Polres Tebingtinggi Aiptu Asman Sihotang bersama Lurah Tanjung Marulak Kota Tebingtinggi Siti Zahroh mengimbau masyarakat dalam menciptakan keamanan.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Bhabinkamtibmas Polsek Rambutan Polres Tebingtinggi Aiptu Asman Sihotang bersama Lurah Tanjung Marulak, Siti Zahro mengadakan rapat bersama perwakilan warga membahas kos-kosan yang meresahkan masyarakat. Hal itu dibahas dalam pertemuan di Kantor Lurah Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi, kemarin.

Dalam kesempatan tersebut, Bhabinkamtibmas Asman Sihotang menyampaikan pesan Kamtibmas kepada warga. Dirinya mengimbau agar seluruh warga selalu menjaga situasi lingkungan tetap kondusif dan aktif dalam melaporkan setiap gangguan keamanan kepada kepolisian.

“Jika mempunyai masalah atau kejadian mencurigakan di lingkungan, segera hubungi Call Center 110 atau melalui WhatsApp Polres Tebingtinggi 081260664044. Warga juga bisa langsung menghubungi Bhabinkamtibmas atau kepling setempat,” ujar Aiptu Asman Sihotang, Kamis (9/7).

Selain itu, Asman Sihotang juga mengingatkan warga untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba, perjudian, dan tindak kriminal lainnya yang dapat merusak masa depan keluarga. Warga juga dihimbau untuk tidak main hakim sendiri ketika menemukan pelaku tindak pidana, namun menyerahkannya kepada kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

“Sesadangkan untuk mengantisipasi pencurian kendaraan bermotor, warga diimbau untuk menggunakan kunci ganda saat memarkirkan sepeda motor. Para orangtua juga diingatkan agar tidak lengah dalam mengawasi anak mereka demi mencegah terpengaruh anak remaja pada hal-hal negatif,” tandasnya.

Tak lupa, Bhabinkamtibmas Asman Sihotang juga mengingatkan kembali agar warga selalu waspada terhadap kejahatan jalanan terutama disaat malam hari.

Lurah Tanjung Marulak, Siti Zahroh mengingatkan warga agar tidak melakukan aksi main hakim sendiri dalam menyelesaikan masalah. Apa bila melihat tindakan mencurigakan untuk segera melaporkan kepada pihak berwajib dan kepling setempat. (ian/azw)

Melalui Pemanfaatan Kawasan Hutan, Sumut Punya Potensi Objek Retribusi Daerah Baru

PIMPIN: Wakil Gubernur Sumut Surya, saat memimpin Rapat Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumut di Kantor DLHK Sumut, Rabu (9/7).
PIMPIN: Wakil Gubernur Sumut Surya, saat memimpin Rapat Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumut di Kantor DLHK Sumut, Rabu (9/7).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memiliki potensi objek retribusi daerah baru. Yakni melalui pemanfaatan kawasan hutan, seperti Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan, yang berada di wilayah administratif empat kabupaten di Sumut, yakni Langkat, Karo, Deliserdang, dan Simalungun.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah yang dipimpin langsung Wakil Gubernur Sumut Surya di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumut, Jalan Sisingamangaraja Medan, Rabu (9/7) lalu.

Pada kesempatan itu, Surya menyampaikan, dalam upaya peningkatan restribusi daerah perlu kolaborasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Karena setiap OPD memiliki peran dan fungsi masing-masing, yang saling terkait, sehingga memperkuat sistem pengelolaan dan penarikan retribusi secara lebih efektif dan efisien.

Dia juga mengatakan, perlu ada penguatan sumber daya manusia (SDM) sebagai upaya strategis untuk meningkatkan pendapatan dari retribusi daerah. “Evaluasi retribusi daerah tidak cukup hanya melihat dari sisi pendapatan yang diterima, tapi juga dari kualitas aparatur yang mengelola, sistem pendukung, kita tidak jalan sendiri-sendiri. Karena itu, penguatan SDM merupakan syarat utama untuk mewujudkan peningkatan retribusi daerah,” ungkap Surya.

Surya berharap, dengan adanya kolaborasi yang solid antar-OPD, merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Karena peningkatan retribusi daerah bukan hanya berdampak pada keuangan daerah, tapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.

Sementara itu, Kepala DLHK Sumut, Yuliani Siregar mengatakan, saat ini pihaknya memiliki potensi objek retribusi daerah baru, dengan memanfaatkan kawasan hutan seperti Tahura.
“Retribusi daerah yang dapat dikembangkan dari kawasan Tahura Bukit Barisan, yakni retribusi jasa usaha, ekowisata, dan wisata alam.

Saat ini, pemanfaatan air komersil di Tahura yang dikelola PT Tirta Sibayakindo (Aqua) yang selama ini PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari pemanfaatan sumber daya alam (SDA), disetor ke kementerian (pusat). Namun dengan terbitnya PP Nomor 36, ada perubahan kebijakan, potensi penerimaan ini kini bisa langsung masuk menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi,” jelasnya.

Dia berharap, peningkatan retribusi di kawasan kehutanan memerlukan dukungan regulasi yang kuat dalam bentuk peraturan daerah (perda), untuk memastikan mekanisme pemungutan dan pencatatan retribusi dapat berjalan sesuai aturan, dan masuk sebagai PAD.

“Tanpa adanya regulasi yang jelas, pemungutan retribusi berisiko dianggap tidak sah secara hukum, dan dapat menimbulkan permasalahan administratif maupun legal,” jelas Yuliani. (san/saz)

Pemkab Wujudkan Langkat Cerdas: Beasiswa Satu Desa Lima Sarjana, Ondim Gandeng Universitas Pembangunan Panca Budi

BERSAMA: Bupati Langkat Syah Afandin diabadikan bersama Rektor Unpab M Isa Indrawan, dan masing-masing jajaran di Kantor Bupati Langkat, Rabu (9/7).(Dokumen Diskominfo Langkat)
BERSAMA: Bupati Langkat Syah Afandin diabadikan bersama Rektor Unpab M Isa Indrawan, dan masing-masing jajaran di Kantor Bupati Langkat, Rabu (9/7).(Dokumen Diskominfo Langkat)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Syah Afandin terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Langkat.

Hal ini dibuktikan melalui kerja sama strategis dengan Universitas Pembangunan Panca Budi (Unpab) yang secara resmi dinyatakan dalam kunjungan Rektor Unpab M Isa Indrawan ke Kantor Bupati Langkat, Rabu (9/7) lalu.

Kunjungan ini disambut langsung oleh Ondim, sapaan karib Syah Afandin, didampingi Wakil Bupati Tiorita br Surbakti, Sekda Amril, Kepala Bappeda Rina Wahyuni Marpaung, Kepala Diskominfo Wahyudiharto, serta Tim Rumah Kolaborasi Beasiswa yang diwakili Agung Kurniawan.

Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat sinergi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Langkat, khususnya mendukung Program Langkat Cerdas: Beasiswa Satu Desa Lima Sarjana, yang menjadi program unggulan Ondim bersama Tiorita.

Dalam kesempatan itu, Isa yang turut didampingi Direktur Pascasarjana Kiki Farida Ferine, serta Ketua Program Studi (Prodi) Magister Ilmu Hukum Fitri Rafianti, secara simbolis menyerahkan almamater dan kartu tanda mahasiswa kepada Ondim. Penyerahan ini menandakan, Ondim resmi tercatat sebagai mahasiswa Pascasarjana Unpab pada Prodi Magister Ilmu Hukum, konsentrasi Hukum Tata Negara.

Ondim pun menyampaikan apresiasi tinggi terhadap dukungan penuh Unpab. Menurutnya, kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperluas kesempatan anak-anak Kabupaten Langkat meraih pendidikan tinggi dan menjadi SDM unggul yang siap bersaing di berbagai level.

“Saya menyambut baik rencana kerja sama ini. Unpab telah banyak melahirkan SDM andal dan siap bersaing di dunia kerja, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Saya berharap semakin banyak anak muda Langkat yang termotivasi untuk melanjutkan pendidikan di Unpab,” ungkap Ondim.

Sementara itu, Isa menegaskan kesiapan Unpab dalam mendukung pengembangan SDM Kabupaten Langkat. Selain program beasiswa, Unpab juga siap menguatkan program pengabdian kepada masyarakat, pembinaan UMKM, serta pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) bersama mitra strategis.

Unpab dan Pemkab Langkat sepakat untuk segera merealisasikan program-program kolaboratif tersebut. Langkah ini diyakini akan menjadi wujud nyata dalam mencerdaskan generasi bangsa, sekaligus mendorong peningkatan daya saing daerah.

Dengan adanya sinergi ini, Ondim optimistis Program Langkat Cerdas: Beasiswa Satu Desa Lima Sarjana dapat berjalan optimal, sehingga mampu melahirkan lebih banyak sarjana dari berbagai desa di Kabupaten Langkat, dan membawa dampak positif bagi pembangunan daerah. (rel/saz)

DPRD Sumut Menolak Tegas Konversi Perkebunan Teh di Sidamanik Jadi Sawit

SELFIE: Tiga orang warga saat berswafoto di lahan kebun teh Sidamanik, Simalungun.
SELFIE: Tiga orang warga saat berswafoto di lahan kebun teh Sidamanik, Simalungun.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Sumut secara tegas menolak konversi lahan kebun teh menjadi perkebunan sawit di daerah Kecamatan Pematang Sidamanik dan Sidamanik. Pernyataan penolakan itu, disampaikan sejumlah anggota DPRD Sumut, yakni Gusmiyadi, Mangapul Purba, Rony Renaldo Situmorang, Timbul Jaya Sibarani, Dharma Putra Rangikuti, Partogi Sirait, dan Dasa Sinaga. Diketahui, penolakan itu sebagai respons atas banyaknya aspirasi yang muncul dalam sepekan terakhir.

Anggota DPRD Sumut, Mangapul Purba mengatakan, hal ini juga menjadi perhatian khusus para Anggota DPRD Sumut dari Dapil 10.

“Konversi lahan kebun teh menjadi kebun sawit akan menjadi perhatian khusus dalam kunjungan kerja Anggota DPRD Sumut dari Dapil 10,” ungkap Mangapul, Jumat (11/7).
Mangapul yang merupakan politisi PDI Perjuangan itu, mengatakan, polemik atas konversi kebun teh menjadi kebun sawit ini, sesungguhnya sudah pernah diadvokasi oleh Anggota DPRD Sumut Dapil 10 (Simalungun dan Pematangsiantar) pada 2022 lalu.

“Saat itu, puncaknya pihak PTPN telah dilibatkan dalam diskusi bersama Kementerian BUMN atas inisiatif dari DPRD Sumut, yang melakukan kunjungan kerja ke Jakarta,” jelasnya.

Dia juga menuturkan, dalam diskusi itu, telah disepakati, tidak akan ada konversi lahan lagi di luar dari areal yang selama itu telah dikerjakan sebagai lahan sawit di kawasan Sidamanik. “Karena ini merupakan potensi sejarah dan agro wisata strategis untuk simalungun,” tegas Mangapul.

Mangapul juga menjelaskan, seharusnya manajemen kebun memiliki kepekaan terhadap penolakan. “Jangan jadi Belanda Hitam di Simalungun. Jangan lagi mengulangi persoalan yang dulu sudah memunculkan persoalan yang kompleks,” tegasnya lagi.
Dia juga meminta manajemen perkebunan dan pemerintah untuk benar-benar menjadikan dampak kerusakan lingkungan dan potensi banjir sebagai pertimbangan untuk menghentikan rencana konversi ini.

Selain itu, Anggota DPRD Sumut lainnya, Gusmiyadi menuturkan, dari hasil rapat di Jakarta terkait masalah ini, sesungguhnya telah menjadi pedoman bagi Komisi B DPRD Sumut untuk turut memberikan penjelasan kepada masyarakat.

“Saat itu, hal ini berhasil menurunkan tensi pergerakan dalam melawan konversi di kawasan tersebut,” pungkasnya. (map/saz)

Untuk PAW Kades Harapan Maju, Camat Seilepan Tunggu Keputusan Dinas PMD

Teddy Akbari/Sumut Pos TAK ADA KADES DEFINITIF: Kantor Desa Harapan Maju di Kecamatan Seilepan, Kabupaten Langkat, tidak memiliki kades definitif selama tujuh tahun.
Teddy Akbari/Sumut Pos TAK ADA KADES DEFINITIF: Kantor Desa Harapan Maju di Kecamatan Seilepan, Kabupaten Langkat, tidak memiliki kades definitif selama tujuh tahun.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Camat Sei Lepan M Iqbal Ramadhan, sudah mengusulkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Langkat, terkait jabatan Kepala Desa (Kades) Harapan Maju.

Pasalnya, Desa Harapan Maju terus diisi pelaksana tugas (Plt) atau bukan pejabat definitif selama tujuh tahun belakangan.

Namun, usulannya belum langsung terealisasi. Adapun usulan dimaksud, yakni melakukan pergantian antar waktu (PAW) untuk jabatan Kades Harapan Maju. Iqbal mengakui, saat ini dia memang menjabat sebagai Plt Kades Harapan Maju.

“Masalah Desa Harapan Maju, sebelumnya ada instruksi saya untuk pelaksanaan PAW,” ungkap Iqbal, Jumat (11/7).

Iqbal mengatakan, sudah mau meletakkan jabatan Plt Kades Harapan Maju pada Oktober 2024 lalu. Namun, hal itu terkendala di Dinas PMD Kabupaten Langkat.
“Hasil koordinasi dengan Dinas PMD, akan dilaksanakan PAW tahun ini, untuk seluruh desa di Langkat, yang tidak ada kadesnya,” tuturnya.

Dalam kesempatan kegiatan desa, mulai yang berkaitan dengan keagamaan dan adat, Iqbal sudah menyerukan kepada masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai Kades Harapan Maju. Juga menyampaikan kepada masyarakat segera menyiapkan calon terbaik untuk menjabat sebagai Kades Harapan Maju.

Ditanya kapan PAW dilakukan? Iqbal mengkau belum tahu. “Untuk pastinya, kami masih menunggu dari PMD. Tapi, tahun ini juga dilaksanakan (PAW),” bebernya.

Berembus kabar tak sedap, terkait terjadi dugaan perilaku kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) di tubuh perangkat Desa Harapan Maju. Bahkan disebut-sebut, Iqbal mau mundur dari jabatan Plt Kades Harapan Maju karena persoalan tersebut. Ditanyakan terkait hal tersebut, Iqbal menepisnya.

“Kalau dibilang KKN, silakan saja diperiksa. Sekdes ini memang orang tuanya sudah keturunan “orang senang”,” jelasnya.

“Toh, uang saya di Desa Harapan Maju ada Rp25 juta untuk menimbun jalan waktu keadaan banjir, dan itu saja belum balik,” kata Iqbal lagi.
Iqbal menjelaskan, perangkat desa masih merealisasikan dana desa sesuai dengan perencanaan. Sebab, menurutnya, dia terus memantau hal itu.

“In sya Allah masih saya pantau, dan belum ada berita miring-miring tentang korupsi. Jadi, silakan kalau mau buka anggaran, dan kami selalu transparan, selalu bertanya ke kepala dusun (kadus) atau RT/RW masing-masing,” ujarnya.

Diketahui, kosongnya jabatan Kades Harapan Maju selama tujuh tahun terakhir, diisi oleh dua Camat Seilepan sebagai Plt. Sebelum M Iqbal Ramadhan, Faizal Matondang mantan Camat Seilepan yang kini Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Langkat, pun pernah mengisi kursi Plt Kades Harapan Maju. (ted/saz)