5 Warga dan 3 Aparat Luka

MEDAN- Seperti yang telah diprediksikan sebelumnya, penertiban ternak kaki empat di Jalan Tangguk Bongkar 9, Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kamis (10/3) akhirnya berlangsung ricuh. Sekitar 540 personel gabungan satpol PP, Brimobdasu, SabharaPolresta Medan dan personel TNI AD dihadang warga. Barikade petugas dihadang dengan lemparan batu.

Dalam eksekusi ini, terjadi bentrok antara warga dan petugas hingga terjadi hujan batu dan tembakan senjata api ke udara. Lima warga terluka dalam bentrok dan dua anggota Satpol PP terluka di kepala akibat lemparan batu. Sementara itu, satu gigi Drs Suangkupon Siregar, Lurah Denai, copot dan bibirnya pecah. Suangkupon menduga, luka itu akibat pukulan warga saat terjadi bentrok.

Wakil Ketua DPRD Medan August Napitupulu beserta anggota DPRD Sumut Tagor Pandapotan Simangunsong kemudian tiba di lokasi dan melakukan dialog dengan Kadistanla Medan Ir Wahid, Kasatpol PP Kriswan, Camat Medan Denai Edhie Mulya dan perwakilan pihak keamanan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, eksekusi hewan ternak kaki empat itu dilanjutkan hari ini, Jumat (11/3).

Penertiban ini dihadiri Assisten Pemerintahan (Aspem) Pemko Medan Daudta Sinurat, Kepala Bagian Hukum Iwan Habibi, Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Pemko Medan Ir Wahid, dan Camat Medan Denai Edhie Mulya. Para petugas terdiri dari personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemko Medan dibantu personel Polresta Medan dan Brimobdasu serta personel TNI. triadi wibowo/sumut pos
HISTERIS: Dua ibu berteriak histeris melihat petugas mengamankan 7 ekor hewan kaki empat milik rekan mereka dalam eksekusi di Mandala, kemarin.

Sebelum eksekusi dilakukan, pihak-pihak yang terlibat berkoordinasi di Kantor Camat Medan Denai di Jalan Pancasila. Sebelum menuju ke lokasi penertiban, para petugas dibriefing oleh Camat Medan Denai Edhie Mulya. Setelah itu, dengan menggunakan kendaraan para petugas menuju ke area ternak babi di Kelurahan Tegas Sari Mandala II.

Warga juga sempat menghentikan mobil yang membawa personel Brimobdasu dan Satpol PP. Rute menuju Tangguk Bongkar 9 kemudian dialihkan melalui Jalan Selam VI.

Belum lagi masuk ke lokasi, para petugas sudah dihadang warga yang mempersenjatai diri dengan batu.
Keadaan pun semakin rusuh, yang pada akhirnya membuat para petugas dari Satpol PP dan personel Brimobdasu membuat barikade di Jalan Mandala By Pass dekat Simpang Jalan Tangguk Bongkar 9.
Setelah memasang barikade, para petugas tersebut secara perlahan memasuki lokasi eksekusi. Bentrok tak terelakkan. Sekitar pukul 09.20 WIB, saat 550 petugas gabungan merangsek masuk dari Jalan Mandala By Pass ke Jalan Tangguk Bongkar 9, langsung dihadiahi lemparan batu oleh warga. Beberapa tameng Satpol PP pecah karena hantaman batu dari para warga.

Hujan batu dan kayu pun terjadi, bahkan sempat ada warga yang berupaya untuk menerobos barikade Satpol PP Medan, namun akhirnya tertangkap dan diamankan. Dua orang orang yang tertangkap tersebut yakni, Aloysius dan Fredy.

Saat kondisi genting, terdengar suara letusan senapan api dari pistol petugas tanda peringatan. Namun, letusan yang terdengar beberapa kali tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh warga. Perlawanan terus berlangsung.
Merasa tertekan, akhirnya warga mundur dan masuk ke pemukiman yang juga lokasi ternak kaki empat yakni, Jalan Tanggok Bongkar 6, 7 dan 8.

Memasuki kawasan tersebut, kembali perlawanan warga terjadi. Lagi-lagi, hujan batu kembali terjadi. Perlawanan terus berlangsung. Petugas gabungan yang bertugas terpencar. Ada yang menuju Jalan Tangguk Bongkar 6, 7 dan 8. Namun, di Jalan Tangguk Bongkar 7 tepatnya di depan Gereja Pantekosta, para petugas tidak bisa masuk ke area pemukiman dan ternak babi, karena akses jalan tersebut diblokir warga.
Bentrok cukup hebat terjadi di Jalan Tangguk Bongkar 6. Pontius Manullang dan Supriadi, personel Satpol PP Medan terkena lemparan batu di bagian kepala. Keduanya kemudian dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah di Jalan Mandala By Pass untuk menjalani perawatan. Keduanya kemudian dibawa ke RS Pirngadi Medan.

Menurut Kepala Satpol PP Pemko Medan Kriswan, lemparan yang mengenai anggotanya itu berasal dari atas. “Ada warga yang dari atas rumah melemparnya, jadi tidak terantisipasi. Akhirnya, petugas kita kena di bagian kepala,” katanya saat ditanyai Sumut Pos ketika di Kantor Camat Medan Denai.

Selain korban dari Satpol PP, Lurah Kelurahan Denai Suangkupon Siregar juga cedera. Bibir sebelah kanannya robek dan salah satu giginya tanggal. Suang juga dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammadiyah. “Bibir saya tiba-tiba perih. Saya yakin akibat pukulan tangan,” kata Suangkupon kepada wartawan di RS Muhammadiyah.

Ketika petugas mampu menguasai keadaan. Ketika petugas Satpol PP hendak mengangkut tujuh ekor babi milik Amizah Br Sihombing di Jalan Tangguk Bongkar 6 No 35, para warga kembali melakukan perlawanan. Teriakan-teriakan penolakan warga terus menggema. Bahkan, warga sempat melambaikan Bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Maju Tak Gentar.

Saat para personel Satpol PP telah berhasil mengevakuasi tujuh babi dari rumah tersebut, hewan kaki empat yang dimasukkan di keranjang itu diletakkan di badan jalan menunggu kendaraan pengangkut tiba. Perlawanan dari warga kembali terjadi. Salah seorang pemuda dengan berani mengambil keranjang-keranjang yang memuat babi-babi tersebut.

“Keranjang ini bukan milik pemerintah. Keranjang ini punya kami, mau kalian curi keranjang kami ini, lepaskan,” kata pemuda tersebut.

Setelah dilepas, seekor babi hitam berukuran besar berupaya untuk lari. Namun, langsung dipegang oleh tujuh orang Satpol PP. Tak lama berselang, mobil pengangkut babi tiba di lokasi dan mengangkut tujuh babi milik warga tersebut.
Setelah itu, penertiban sempat terhenti. Bahkan, para Satpol PP masing-masing bertanya, apakah penertiban tersebut akan diteruskan atau tidak. Apalagi, para warga juga meminta, penertiban yang dilakukan jangan hanya milik warga, tapi harus juga milik kepala lingkungan 6, Hendrik Manulang.

“Jangan punya kami saja, punya Keplingnya juga harus diambil. Dia yang menerima uang,” kata warga kepada Sumut Pos, sembari menunjukkan rumah Hendrik Manullang.

Sementara itu, beberapa warga yang masih emosi terus berteriak dan memaki-maki Pemko. Pasalnya, pengevakuasi tujuh babi dari rumah milik Amiza br Sihombing tersebut, tanpa diketahui pemiliknya. “Pemerintah maling, pemerintah maling, pemerintah maling,” teriak warga.

Sekira pukul 11.00 WIB, terlihat Wakil Ketua DPRD Medan August Napitupulu beserta anggota DPRD Sumut Tagor Pandapotan Simangunsong muncul di tengah-tengah lokasi ternak babi yang akan ditertibkan.
August bergabung dengan warga yang memblokir Jalan Tangguk Bongkar 7, sementara Tagor Pandapotan Simangunsong yang membawa-bawa map, sibuk menemui Kadistanla Medan Ir Wahid dan Kasatpol PP Medan Kriswan. Mereka kemudian berdialog di Kantor Lurah Kelurahan Tegal Sari Mandala I.

Saat menuju kantor lurah tersebut, bak pahlawan, kedua anggota dewan tersebut dielu-elukan oleh warga. Kurang lebih setengah jam, tepatnya pukul 11.30 WIB, August Napitupulu, Tagor Pandapotan Simangunsong, Kadistanla Medan Ir Wahid, Kasatpol PP Kriswan, Camat Medan Denai Edhie Mulya dan dari pihak kepolisian terlihat keluar dari ruang lurah tersebut. Anehnya, Aspem Pemko Medan Daudta Sinurat dan Kabag Hukum Pemko Medan Iwan Habibi tak terlihat lagi.

Pada saat itu, Kriswan menyatakan, akan tetap melakukan penertiban. “Kita akan lanjut,” tegasnya.
Namun, ternyata penertiban tidak jadi dilanjutkan. Karena, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tak diinginkan lainnya.

Saat Kadistanla Medan Wahid keluar dari ruangan lurah, dia langsung diserbu para wartawan dan beberapa warga. Melihat Kadistanla dikepung seperti itu, tampak beberapa orang dari pihak kecamatan dan kelurahan berupaya melindunginya. Wahid langsung dibawa seseorang yang mengenakan pakaian aparat kelurahan dengan sebuah sepeda motor, menuju ke kantor Camat Medan Denai.

Di kantor camat tersebut, Kasatpol PP Kriswan dan Kadistanla Medan Wahid berdikusi mengenai penertiban yang tidak berjalan lancar tersebut. Kriswan menuturkan, penertiban tersebut terkendala keberadaan dua anggota dewan tersebut. “Ya, karena ada dua anggota dewan itu akhirnya warga jadi bersemangat lagi untuk melawan. Sebenarnya tadi sudah bisa terkendali. Dan saya sudah tegaskan, akan melanjutkan penertiban ini,” katanya kepada Sumut Pos di kantor Camat Medan Denai.

Sementara itu, Kadistanla Medan Wahid menyatakan, penertiban dihentikan dulu dan akan dilanjutkan hari ini, Jumat (10/3). “Kita istirahat dulu, besok kita lanjutkan lagi,” katanya kepada Kasatpol PP Kriswan.
Kriswan menyatakan, akan menerapkan strategi yang lebih baik, agar tidak lagi terjadi kegagalan. “Memang tadi ada mis komunikasi. Besok (hari ini, Red), kita akan siapkan strateginya lebih baik lagi,” cetusnya.

Sekira pukul 13.00 WIB, lima warga korban insiden dirujuk ke RSU Pirngadi Medan. Sejumlah wara yang luka meski mengaku tidak melakukan perlawanan telah melapor ke Polresta Medan dengan surat tanda bukti lapor No STPL/641/III/SU/Resta Medan tertanggal 10 Maret 2011.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Medan Ahmad Parlindungan Batu Bara kepada wartawan menyatakan, oknum dewan yang memanfaatkan situasi ini sama artinya hanya mencari popularitas dan menolak aturan yang telah dibuat dan disahkan DPRD.

“Peraturan sudah ada, tidak ada bagi siapapun untuk tidak mematuhi itu. Perda sudah, ada perwal sudah ada, musyawarah sudah dilakukan. Jangan ada yang mengambil keuntungan dari sini, hanya mengambil popularitas, lantas peraturan tidak dilaksanakan. Itu salaah besar. Itu saya bilang, jangan ada yang mengambil keuntungan. Ketua DPRD kan sudah memintakan, masak kita sendiri menolak itu. Itukan sama saja meludahi muka sendiri. Kalau ada, oknum DPRD yang menghalang-halangi, berarti dia juga menghalang-halangi DPRD. Wajar kalau anggota DPRD itu diperiksa oleh Badan Kehormatan Dewan (BKD),” tegasnya.(ari/mag-7/mag/8)

• Pengamat: PKS Konsolidasi, Bidik Pilgubsu 2013
• Kepres Penonaktifan Syamsul Digarap

MEDAN- Berbagai persepsi muncul setelah adanya kabar yang menyatakan Gubsu Syamsul Arifin akan disidang Senin (14/3) mendatang. Sejumlah pihak memprediksi, pergeseran peta perpolitikan akan memberi ruang pada partai pengusung pasangan Syamsul-Gatot pada Pilgubsu 2008 lalu. Sementara itu, sejumlah pejabat pilihan Syamsul Arifin, diperkirakan akan banyak yang bergeser.

Pemerhati politik dari Universitas Sumatera Utara (USU) Warjio SSos MA menegaskan, Syamsul tetap memangku kewenangan gubernur hingga Mendagri menonaktifkannya. ”Dalam proses hukum seperti ini, memang biasanya terdakwa tersebut dinonaktifkan. Kendati demikian, tetap harus menunggu keputusan dari Mendagri,” katanya kemarin (10/3).

Ke depan, Warjio memprediksi, bakal ada peluang pemutasian jabatan yang cukup besar. Bila, dilihat perkembangan selama ini pengangkatan dan pemutasian yang dilakukan sebelumnya tanpa sepengetahuan Gatot.

”Saya pikir, bakal ada pergolakan yang cukup besar pada pemerintahan ke depan setelah Gatot menduduki jabatan Plt atau gubernur definitif. Karena, pengangkatan pejabat selama ini tanpa sepengetahuan Gatot. Dari sisi yang lain, secara otomatis Gatot juga akan melakukan penilaian kinerja terhadap para pejabat yang ada,” bebernya.

Warjio melihat, peta perpolitikan juga akan mengarah kepada partai-partai pengusung pasangan Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho saat maju ke Pilgubsu 2008 lalu.

”Ke depan, PKS akan lebih mengintensifkan komunikasi politik yang ada. Karena, peluang incumbent pada Pilkada 2013 mendatang sangatlah besar. Dan itu berkaca dari pilkada-pilkada di daerah-daerah lain. Sementara itu, peluang bagi partai-partai pengusung juga bisa terpecah atau keluar dari koalisi yang ada. Dari sini, perkembangannya menyongsong pada Pilgubsu mendatang,” ungkapnya.

Anggota DPRD Sumut dari PDIP lebih melihat pentingnya memberikan wewenang penuh kepada Gato Pujo Nugroho sebagai gubernur, begitu Syamsul Arifin berstatus terdakwa.
”Kalau (Syamsul Arifin) sudah jadi terdakwa, sebaiknya langsung ditetapkan saja wagubsu jadi Gubernur. Tidak usah pelaksana tugas (Plt) lagi. Dengan demikian, pemerintahan yang limbung ini bisa berjalan seperti sediakala,” tegasnya.

Mengenai peluang pemutasian jabatan, Syamsul Hilal menilai, kemungkinan itu bisa saja dilakukan. Namun dia meminta pemutasian dan pengangkatan pejabat yang nantinya lebih objektif dan profesional.

Sementara itu, politisi Partai Demokrat Sumut Hasbullah Hadi menegaskan, Syamsul Arifin tetap sebagai gubernur sebelum ada putusan hukum tetap (incraht) dari pengadilan tindak pidanan korupsi (tipikor). ”Bila Syamsul jadi terdakwa, pemerintah akan mengambil kebijakan untuk menonaktifkan. Bukan memberhentikan. Itu perlu dilihat, sampai proses hukum selesai,” kata pria yang juga Ketua Komisi A DPRD Sumut ini.

Wagubsu Gatot Pujo Nugroho sendiri saat dimintai konfirmasinya tak bersedia memberikan keterangan. ”No comment lah kalau untuk yang itu,” katanya kemarin.

Percepat Nonaktif

Sementara itu, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mendagri Gamawan Fauzi menepati janjinya mendorong agar proses pemberhentian sementara Gubernur Sumut Syamsul Arifin bisa berlangsung cepat. Pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) sudah mengirim nomor register perkara dengan terdakwa Syamsul Arifin dan surat pemberitahuan itu sudah diterima kemendagri, kemarin (10/3).

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan mengatakan, dengan adanya nomor register itu maka pembuatan Surat Keputusan Presiden (Kepres) tentang pemberhentian sementara Syamsul Arifin sudah bisa diproses.

”Hari ini register perkara beliau (Syamsul, Red) sebagai terdakwa sudah kita terima,” ujar Djohermansyah Djohan kepada wartawan di pressroom Kemendagri, kemarin (10/3). Mantan Deputy Setwapres Bidang Politik itu menjelaskan, pengiriman nomor register perkara itu sudah didahului dengan mengirimkan surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang membawahi pengadilan tipikor, meminta nomor register perkara kasus dugaan korupsi APBD Langkat ini. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Moh Jasin menyatakan, pihaknya akan meminta pengadilan tipikor cepat mengirim nomor register perkara ke mendagri.

Berdasarkan catatan Sumut Pos, proses pengiriman nomor register perkara kasus Syamsul ini merupakan tercepat dibanding perkara-perkara lain. Bahkan, bisa dibilang super cepat lantaran nomor register dikirim sebelum Syamsul disidang, yang sesuai jadwal akan digelar Senin (14/3) mendatang. Namun, diperkirakan, Kepres pemberhentian sementara Syamsul baru akan keluar tatkala Syamsul sudah mulai disidang alias resmi berstatus terdakwa. Perkiraan koran ini, paling cepat Kepres keluar Senin (14/3), saat Syamsul menjalani sidang perdana.

Djohermansyah menjelaskan, tahapan proses administrasi pengeluaran Kepres. Sebagai pejabat yang juga membawahi urusan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah, Djohermansyah menjanjikan, proses di Ditjen Otda bisa kelar seharian kemarin untuk pembuatan draf Kepres. Diupayakan, kemarin draf Kepres bisa langsung naik ke meja Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni. Lantaran kemarin Mendagri Gamawan Fauzi sedang tugas dinas ke Kupang dan baru balik ke Jakarta hari ini (11/3), maka paling cepat hari ini sekjen bisa menyerahkan draf Kepres ke Gamawan untuk diteken, sebelum diteruskan ke menteri sekretaris negara (mensesneg). Dari sesneg, draf Kepres diteruskan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk ditandatangani. Lantaran terbentur hari Sabtu-Minggu yang merupakan hari libur, perkiraan paling cepat Senin (14/3) baru bisa masuk ke meja presiden.

”Saya juga sudah koordinasi dengan sesneg. Hari ini saya bereskan, naik ke sekjen. Besok mendagri pulang dari Kupang, lantas diteruskan ke sesneg,” terang guru besar di Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) itu. Kapuspen/Jubir Kemendagri, Reydonnyzar Moenek menambahkan, prosesnya paling tidak membutuhkan dua hingga tiga hari. ”Bengkulu itu hanya dua atau tiga hari saja kok,” ujar Donny, panggilan akrabnya, menyebutkan waktu yang dibutuhkan untuk proses penonaktifan Gubernur Bengkulu Agusrin Nadjamuddin.

Djohermansyah menjelaskan, begitu Syamsul dinonaktifkan, maka tugas-tugas pengendalian pemerintahan di Pemprov Sumut diserahkan ke Wagub Gatot Pudjonugroho yang akan naik posisi menjadi Plt gubernur. ”Dan Pak Syamsul bisa lebih konsentrasi memikirkan kasus hukumnya. Urusan pemerintahan diserahkan ke wagub. Pak Gatot yang melaksanakan tugas pemerintahan di Sumut,” terang Pak Djo, panggilan akrab pria asal Sumbar itu.

Bagaimana dengan tiga calon sekda Provinsi Sumut yang sudah telanjur diajukan oleh Syamsul dan sudah menjalani fit and proper test? Djo menjelaskan, begitu nantinya Gatot resmi menjadi Plt gubernur Sumut, dia akan diberi waktu untuk berkonsultasi dengan pejabat kemendagri. ”Siapa tahu dia (Gatot, red) ingin sekda yang ini, yang itu, cocok nggak?” ujarnya.

Djo mengatakan, tiga kandidat sekda yang diajukan Syamsul memang harus tetap diproses, yakni melewati fit and proper test. Hal ini merupakan ketentuan aturan perundang-undangan, terlebih Syamsul sebagai pengusul calon juga masih menjabat gubernur definitif. Hanya saja, lantaran prosesnya di Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Wapres Boediono belum berlangsung dan sebentar lagi Syamsul diberhentikan sementara, maka ada waktu bagi Gatot sebagai Plt gubernur untuk berkonsultasi mengenai kandidat sekda. ”Apalagi nunggu di TPA itu bisa berbulan-bulan,” ujar Djohermansyah.

Sebelumnya, pada 23 Februari 2011, Mendagri Gamawan Fauzi menyatakan, kewenangan pengusulan nama-nama calon sekdaprovsu definitif menjadi kewenangan penuh Gatot Pujo Nugroho ketika nanti dia menjadi plt gubernur Sumut. Syamsul Arifin, ketika sudah dinonaktifkan sebagai gubernur lantaran berstatus terdakwa, dilarang merecoki Gatot soal pengusulan nama calon sekda dimaksud. Hanya saja, tidak lama setelah Gamawan mengeluarkan pernyataan itu, nama tiga calon sekda yang diusulkan Syamsul masuk ke kemendagri.
”Kalau sudah terdakwa, langsung nonaktif, wagub naik. Nah, wagub yang naik ini tak perlu lagi konsultasi dengan yang non aktif (Syamsul, Red). Wakil yang naik ini yang punya kewenangan untuk mengusulkan calon sekda definitif,” terang Gamawan saat itu.

Seperti diberitakan, tiga kandidat sekdaprovsu pada 8 Maret 2011  menjalani fit and proper test di kantor kemendagri, Jakarta. Ketiganya adalah Kadis Pendapatan Daerah Pemprovsu Syafaruddin, Kadis Pendidikan Pemprovsu Saeful Safri, dan Penjabat Bupati Madina, Aspan Sofyan Batubara. Ketiganya secara bergantian diuji oleh lima pejabat tinggi kemendagri, yakni Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni selaku ketua tim, Dirjen Otda Kemendagri Djohermansyah Djohan, Dirjen Kesbangpol Kemendagri Tanribali Lamo, Kabandiklat Kemendagri Tarmizi Taher, dan Irjen Maliki Heru Santosa.

Seperti diberitakan koran ini, proses hukum dugaan korupsi APBD Langkat segera memasuki tahapan krusial. Salah seorang hakim pengadilan tipikor yang juga akan menyidangkan kasus Langkat, Tjokorda Rae Suamba, memastikan sidang perdana perkara Langkat ini akan digelar Senin pekan depan (14/3). ”Menurut hakim Tjokorda, sidang pertama Senin yang akan datang,” ujar Kepala Bagian Humas PN Jakarta Pusat, Suwidya kepada koran ini, Rabu (9/3). (ari/sam)