Home Blog Page 15540

Sikat Judi dan Narkoba

LUBUK PAKAM- Kapolres Deli Serdang, AKBP Wawan Munawar SiK MSi terlihat semangat, saat acara pisah sambut dengan pendahulunya, AKBP Pranyoto. Acara yang berlangsung di Halaman Mapolres Deli Serdang itu, diawali dengan penyambutan, AKBP Wawan Munawar oleh personel Mapolres Deli Serdang, kemarin (28/4).

Usai penyambutan, AKBP Wawan Munawar mem berikan pengarahan kepada jajaran personel Mapolres Deli Serdang, yang dilanjutkan dengan acara ibu-ibu Bhayangkari Mapolres Deli Serdang. Saat acara, AKBP Pranyoto juga ikut mendampingi. Kemudian, acara diakhiri dengan pelepasan AKBP Pranyoto dari Mapolres Deli Serdang.  Usai acara, AKBP Wawan Munawar mengatakan, sama seperti pejabat baru lainnya, AKBP Wawan Munawar dalam program kerjanya ke depan juga akan melanjutkan program kerja Kapolres Deli Serdang yang sebelumnya.

Selain itu tambahannya, sambung Wawan Munawar adalah pemberantasan judi, narkoba dan penyakit masyarakat lainnya. “Memang untuk kasus judi dan narkoba menjadi prioritas utama kita. Kita tidak main-main dengan kedua penyakit masyarakat ini,” ungkap mantan Kapolres Nias selama dua tahun ini.

Ditambahkan Wawan pemberantasan judi dan narkoba sudah jadi komitmen institusi Polri .(btr)

Napi Cabuli Tahanan Wanita

TAPUT-  Dua narapidana kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Siborongborong, berinisial AMM dan V mencabuli dua tahanan wanita titipan Polres Humbang Hasundutan, berinisial S br S (31) dan D br S (32).

D br S bersama S br S masing-masing dititipkan Polres Humbahas dalam status tersangka kasus perjudian.  Kepada METRO TAPANULI (Grup Sumut Pos), Kamis (28/4) D br S saat ditemui di LP Siborongborong mengaku, hampir 3 kali diperkosa AMM dan V.

Dikisahkan D br S, saat itu, Minggu subuh sekitar pukul 05.00 WIB, dia yang satu sel dengan S br S dibangunkan, salah seorang napi yang tidak ia kenal, guna mengikuti kebaktian Paskah di gereja.

Saat D br S keluar dari sel, salah seorang napi langsung menarik tangannya dan melakukan perbuatan tidak senonoh.  Namun, D br S meronta. Mendapat perlawanan, napi itu kemudian menawarkan uang Rp100 ribu kepada D br S agar mau memuaskan nafsunya. Namun, tawaran itu tidak digubris dan korban lari dari cengkeraman napi. Selanjutnya, korban masuk ke ruang selnya untuk mengganti pakaian untuk berangkat ke gereja. Sepulang dari gereja, sekitar pukul 10.30 WIB, D br S langsung dimasukkan petugas LP Siborongborong ke selnya semula. Akan tetapi, berselang beberapa menit kemudian, AMM datang membawa kunci sel dan membukanya.

Napi tersebut meminta agar keduanya keluar sel untuk berbincang-bincang dengan petugas LP. Setibanya di ruang jenguk tahanan, AMM menawari kedua korban untuk minum teh botol. Saat itu, kedua korban berbincang-bincang dengan kedua napi itu.

Setelah sekitar beberapa jam menunggu petugas LP tak datang, S br S mulai merasa jenuh. Sehingga, dia permisi kepada rekannya untuk masuk kembali ke dalam sel. Melihat D br S ditinggal rekannya sendirian, kedua napi tersebut langsung menarik tangannya dan memaksa masuk ke dalam sebuah kamar mandi di LP tersebut.

“Saat itu, AMM langsung menyekap saya di dalam kamar mandi,” beber D br S.
Mendapat perlakuan tersebut, D br S mengaku terus meronta dan berusaha berteriak minta tolong. Akan tetapi dirinya tak dapat berkutik akibat sekapan AMM. “Saya akhirnya dapat lepas dari sekapannya, setelah saya sempat bisa berteriak, barulah dilepaskan,”ungkap D br S.

Setelah keluar dari kamar mandi, ternyata, V sudah lama menunggu. Tangan D br S kembali ditarik V. “Mungkin tidak mau dia sama kamu lae. Aku aja,” ujar D br S menirukan ucapan V kepada rekannya AMM.

Sementara itu, S br S,  juga mengaku, turut menjadi korban perbuatan cabul napi di LP Siborongborong.  Ia mengisahkan,  sekitar pukul 05.00 WIB, dua napi yang tidak ia kenal datang membuka sel mereka dan meminta agar keluar untuk mengikuti kebaktian Paskah di gereja.

“Waktu itu aku jawab tidak ke gereja, karena saya lagi sakit. Kemudian saya pergi ke kamar mandi. Saat pergi ke kamar mandi, ternyata salah satu napi sudah mengikuti saya dan langsung masuk mendorong pintu kamar mandi yang belum sempat saya tutup,” ujar S br S.

Pasca kejadian tersebut, petugas LP Siborongborong, R Simanjuntak sempat diisukan menjadi pelaku percobaan pemerkosaan tersebut.  Kepada Kamis (28/4), R Simanjutak didampingi Kepala LP Siborongborong, Sigit Danarto mengatakan, dirinya sudah merasa difitnah dan dihina atas pemberitaan yang ada di sejumlah media.

Kepala LP Siborongborong, Sigit Danarto, mengaku telah memeriksa para pelaku dan korban. “Kita sudah periksa kedua napi pelaku itu, keduanya mengakui perbuatannya dari keterangan kedua tahanan wanita itu. Bahkan, kedua petugas jaga kita juga saya mintai keterangan,” ujar Sigit.

Disebutkan, bahwa kedua pelaku AMM dan V, kini telah dimasukkan ke dalam sel tahanan khusus LP Siborongborong. “Untuk sementara pelaku dimasukkan sel khusus ,” tandasnya. (hsl/muh/smg)

Hutan Rusak, Budayakan Menanam Pohon

MEDAN- Ancaman kerusakan hutan di Sumut sudah semakin mengkhawatirkan, bencana alam seperti banjir bandang terus mengancam. Persoalan inilah yang harus dituntaskan dengan cara budaya menanam.

Demikian disampaikan Ketua Umum Asosiasi Hutan Tanaman Rakyat Mandiri Indonesia (AHTRMI), Basyaruddin Siregar SP, Rabu (27/4) ketika ditemui di kantornya Jalan Sei Putih Medan.

Dia menyebutkan, secara nasional kerusakan hutan setiap tahunnya mencapai 1,2 juta hektar habis, kondisi tersebut sudah terjadi hingga lima tahun terakhir ini. akibatnya luas hutan di Indonesia seluas 140 juta hektar semakin terkikis. Berbicara di Sumut, juga sama terjadi kerusakannya.

“Buktinya di wilayah Tapanuli dan pantai Timur khususnya Langkat, sudah terjadi banjir bandang, masih ada daerah yang mengancam lagi,” sebutnya didampingi Ketua DPW AHTRMI Sumut, Novri Dian Purnama Nasution.
Siregar memaparkan, kondisi ini memang tidak bisa saling salah menyalahkan berbagai pihak, namun harus dibawa ke jalur solusi yakni penanaman kembali di sejumlah hutan di Sumut. Penanaman ini tidak bisa hanya sebatas menanam saja, melainkan harus adanya perawatan teknis selama pohon itu mulai membesar.

Lebih lanjut, dia menyebutkan, sekarang ini secara nasional pihaknya sudah berbuat di Indonesia seperti di Riau. Pihaknya menanam pohon berikut dengan teknis perawatannya, termasuk di wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) akan melakukan penaman di lima kabupaten/kota yang ada di wilayah tersebut sebanyak sejuta pohon.
Dikatakannya, penanaman pohon itu dipusatkan di Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) pada 14 dan 15 Mei mendatang. Pada penenaman ini juga pihaknya akan menyebarkan ke seluruh wilayah lainnya untuk kerjasama.

“Selama ini memang banyak penaman dilakukan, tapi tak melibatkan perawatan. Kami hadir untuk menanam dan melibatkan sejumlah DPD AHTRMI di setiap kabupaten/kota untuk melakukan perawatannya,” paparnya.
Di tempat yang sama, Novri memaparkan, wilayah Sumut menjadi tujuan utama dilakukan penaman sejuta pohon, lantaran Sumut memiliki wilayah hutan yang luas, tapi kondisinya sudah banyak kerusakan akibat pembalakan liar. Makanya, sangat penting kegiatan menanam digalakkan di  wilayah Sumut.
Dia menyebutkan  seperti diketahui bersama, dari sekitar 3 juta haktare wilayah hutan di Sumut, diperkirakan 50 persen sudah masuk dalam keadaan kritis, mulai kayunya ditumbangi dan lahannya diduduki banyak pihak. “Makanya sangat penting menanam dan menanam,” tegasnya. (ril)

Antisipasi Serangan Ulat Bulu

DOLOK SANGGUL– Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) melakukan antisipasi terhadap serangan ulat bulu yang sudah melanda beberapa kabupaten dan kota di Sumut. Hal itu dilakukan dengan cara mempelajari estafed, system, karakter dan teknik penanggulangan pada beberapa kota yang sudah terlebih dahulu terkena serangan ulat bulu.

Kepala Dinas Pertanian Humbahas, Ir Kaminton Hutasoit didampingi, Sumurung Togatorop, pengamat hama penyakit di Humbahas di ruang kerjanya, Kamis (28/4), mengatakan, serangan ulat bulu umumnya terjadi pada daerah-daerah beriklim panas dan menyerang jenis tanaman keras seperti, mangga, rambutan, kakao dan lainnya.
“Ini yang kita pelajari dari ekologi ulat bulu, dan di Humbahas, daerah beriklim panas tadi bisa saja di Kecamatan Baktiraja, Pakkat, Parlilitan dan Tarabintang,” katanya.

Dijelaskanya, guna mengantisipasi serangan ulat bulu, Dinas Pertanian Humbahas sudah memberangkatkan tim ke beberapa Kabupaten untuk mempelajari lebih jauh cara mengantisipasi serangan ulat bulu. “Data spesies ulat bulu telah kita peroleh dari Balai Proteksi Tanaman Pangan Holtikultura Tingkat I Medan (BPTPH-I), seterusnya dari data inilah kami melakukan briefing kepada petugas di Kecamatan dan kami sudah siap mengantisipasi bilamana terjadi serangan ulat bulu sewaktu-waktu,” imbuhnya.

Secara teknis dijelaskan Kaminton, Dinas Pertanian sudah membuat pos pengaduan masyarakat di tingkat Kecamatan, bilamana masyarakat menemukan adanya serangan ulat bulu. Mengingat beberapa kota di Sumut, populasi ulat bulu sangat banyak dan menghinggapi pohon-pohon besar hingga pepohonan di pekarangan rumah dan hidup pada lekukan-lekukan kayu, dan sekilas tidak kelihatan dari jauh.

“Di tingkat Kabupaten kami juga membentuk tim monitoring yang berfungsi melakukan pencegahan dan penjaringan ulat bulu dan inilah nantinya sebagai pemandu,” tegasnya.

Kaminton, juga menguraikan kerugian yang timbul akibat serangan ulat bulu tadi berdampak pada perekonomian masyarakat di sektor tanaman keras. (rl/smg)

Petani Buru Tikus

LANGKAT- Puluhan petani di Desa Perkotaan, Kecamatan Secanggang,Kabupaten Langkat, melakukan perburuan sarang tikus dengan menggunakan racun asap di areal persawahan, Kamis (28/4).

Perburuan sarang tikus ini dilakukan karena saat ini, hama tikus sudah mulai memasuki areal persawahan warga, sementara para petani ingin melakukan penanaman padi, karena musim tanam telah tiba.

“Saat ini para petani di sini sudah turun bibit dipersemaian untuk musim tanam bulan Juni mendatang, makanya kita mulai memburu hama tikus dan perburuan tikus ini diharapkan diikuti oleh seluruh petani secara bergotong royong agar hama pengganggu itu hilang dan hasil produksi petani meningkat,” kata kades Perkotaan Sarmin.

Perburuan tikus ini juga diikuti Camat Secanggang Nilawati, untuk melihat langsung cara memburu tikus dan melihat sejumlah areal persawahan yang telah beralih menjadi tanaman sawit. Dihadapan para petani, Nilawati meminta untuk tidak memperluas lagi pengalihfungsian lahan yang dapat menimbulkan dampak rawan pangan.

KUPT Dinas Pertanian Secanggang R Tunjang, meminta kepada kelompok tani untuk terus berburu tikus secara bersama-sama agar musim tanam kali ini, padi para petani tidak diganggu hewan pengerat ini.

Selanjutnya mengenai adanya pintu air (klep) yang tidak berfungsi, Tunjang meminta kepada Kepala Desa untuk membuat permohonan perbaikan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU), sedangkan untuk jalan usaha tani yang dimohonkan sudah di tampung di dinas Pertanian tinggal menunggu realisasinya.(ndi)

Mayat Terikat Tali Terapung di Sungai

LUBUK PAKAM- Warga menemukan mayat pria yang terikat tali serta mengapung terbawa arus Sungai Titi Besi Dusun I Desa Kelambir Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang, Kamis (29/4), sekitar pukul 14.30 WIB.

Saat ditemukan jasad itu mengenakan celana jeans warna biru, kemeja lengan pendek bercorak hitam, memakai kaos kaki. Sementara itu, leher sebelah kanan terdapat luka diduga dibacok, kedua tangan diikat ke belakang badan dengan tali nilon plastik warna biru, kedua kaki juga diikat dengan menggunakan tali yang sama, pada pipi kiri terdapat luka lecet.

Mayat itu ditemukan warga, Hulam Siregar yang memancing ikan di sungai. Setelah berada di bawah jembatan Titi Besi, mayat tersebut ditarik ke pinggir sungai. “Karena mayat ini sudah mulai mengeluarkan bau busuk, diperkirakan sekitar 3 hari ini mengapung di sungai,” kata Hulam Siregar.(btr)

Dewan Kunker, Kades Kelimpungan

LANGKAT- Di saat anggota dewan ramai-ramai bepergian keluar kota melaksanakan studi banding dan kunjungan kerja (kunker) dengan menggunakan dana pendahuluan, ratusan Kepala Desa (Kades) malah kelimpungan, soalnya 4 bulan (Januari-April) ini, gaji mereka belum dibayar Pemkab Langkat.

Menurut salah seorang Kades di Tanjung Pura, yang minta namanya tidak ditulis, Kamis (28/4) sampai saat ini, dia dan ratusan teman-temannya belum menerima gaji selama 4 bulan terakhir. “Sampai sekarang belum terima gaji, katanya APBD belum cair,”ungkap dia. Dikatakan dia pula, pihaknya sangat bingung dalam menjalankan tugas melayani masyarakat, karena ketiadaan gaji,” ungkapnya.

Kades yang baru menjabat 1 tahun ini, juga sangat menyesalkan sikap pilih kasih Pemkab Langkat terhadap mereka. Pasalnya, seluruh PNS diberikan haknya menggunakan dana pendahuluan, sementara dirinya yang memiliki tanggungjawab dan tugas mengemban program pemerintah, tidak diprioritaskan. “Saya pun heran, mengapa PNS gajian, kami kok tidak?,”serunya.

Menanggapi ulah anggota dewan ini, Sekwan DPRD Langkat Supono mengatakan, kalau untuk kepergian anggota dewan melaksanakan studi banding dan kunker, dirinya memastikan kalau wakil rakyat itu pergi menjalankan tugas, karena daftar kepergian mereka dapat dilihat dari slip daftar penerbangan. “Tapi kalau cerita hasil kunjungan, kalian yang dapat menilai,”tuturnya.(ndi)

Kritis Digilas Mobil Kabid BKD Siantar

SUKA MUJU- Andika Tarigan (6) seorang bocah SD terpaksa harus dilarikan ke Rumah Sakit Adam Malik Medan untuk dioperasi, setelah kakinya digilas Mobil Suzuki Carry BK 1431 TN, yang dikemudikan Edo Siadari (31), salah satu Kabid  Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pematangsiantar, Rabu (27/4) sekitar pukul 17.30 WIB, di Jalan Durian, Gang Patam, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Siantar Marihat, Pematangsiantar.

Kepada METRO SIANTAR, Kamis (28/4), Ringkas Tarigan ayah korban menyebutkan saat terjadi peristiwa tersebut dirinya sedang berada di luar Kota.

“Saya dapat informasi dari istri, Yanti Manurung kalau Andika masuk Rumah Sakit Harapan, karena kakinya digilas mobil di dekat rumah. Lalu saya datang, Andika sudah di rumah Sakit Harapan. Tapi, rumah sakit bilang harus di rujuk ke Rumah Sakit Adam Malik Medan, menjalai operasi kulit kaki. Sebab kulit kaki Andika habis terkupas, sampai tulang keringnya dan mata kakinya nampak,”akunya.

Ceritanya, sebelum kejadian anak keempat dari lima bersaudara itu bermain-main di halaman rumah H Pardede, yang berjarak 20 meter dari rumah Edo. Korban saat itu bermain dengan abang kandungnya Gaul Tarigan (11) dan temannya Joel (7).

Habis bermain, ketiga siswa SD YP HKBP ini hendak pulang ke rumah. Namun saat hendak mau pulang, di depan rumah H Pardede, korban terpeleset. Korban terpeleset dalam posisi terlentang, kaki kiri ke bagian aspal jalan, kaki  kanan terlipat ke arah rumah Perdede.
Tiba-tiba, mobil Suzuki Carry yang ditumpangi tiga orang anak itu tidak melintas dari Gang Patam, tanpa memperhatikan korban terpeleset. Akibatnya, kaki kiri korban digilas ban belakang mobil tersebut. (osi/smg)

Pembangunan Harus Skala Prioritas

BINJAI- Meski bertahun-tahun Syafrizal menjabat Camat Binjai Timur, masyarakat menilai kinerjanya buruk. Pasalnya, selama kepemimpinannya, Kecamatan Binjai Timur tidak pernah memajukan setiap lingkungan yang ada. Bahkan, Syafrizal dinilai tidak transparan terhadap lurah dan masyarakatnya sendiri. Dimana, setiap kali ada anggaran untuk pembangunan lingkungan, masyarakat tidak pernah dilibatkan untuk bergotong royong dengan mengucurkan anggaran tersebut.

Seperti halnya yang dikatakan Lembaga Pengkajian Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (LP2WD) Kota Binjai, yang  menilai pelaksanaan pembersihan drainase lingkungan di Kecamatan Binjai Timur dengan anggaran Rp78 juta tahun 2011 dinilai salah sasaran.  Sebab, sejauh ini persoalan banjir yang terjadi di Lingkungan I Kelurahan Dataran Tinggi, Kecamatan Binjai Timur terus terjadi.

“Kami yakin, dalam pelaksanaanya Camat tidak pernah melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan, lingkungan serta masyarakat yang terimbas akan banjir,” katanya.

Camat Binjai Timur, Syafrizal, saat dikonfirmasi terkait persoalan ini, mengatakan, Jum’at bersih tetap disarankan kepada masyarakat. Namun, masyarakat enggan melakukannya. “Karena warga membandel, terpaksalah Jumat bersih tidak diadakan,” katanya. (dan)

Multietnis jadi Ikon Sumut Tetap Satu

Pemekaran Bukan Solusi Pemerataan Pembangunan

“Saya tetap inginkan Provinsi Sumatera Utara itu satu karena provinsi ini memiliki kemajemukan suku, setiap wilayah bisa dibangun dan bisa lebih maju bila satu.”

Oleh: Chairil Hudha

Ungkapan itu disampaikan Plt Gubernur Sumatera Utara (Sumut), H Gatot Pujo Nugroho ST kepada wartawan koran ini seusai pertemuan dengan ulama se-Sumut di Raz Plaza beberapa waktu lalu. Menurut mantan Ketua DPW PKS Sumut periode 2005-2010 itu, Sumut memiliki keunikan bila dibandingkan provinsi lainnya di tanah air. Pasalnya, Sumut memiliki kemajemukan etnis yang saling berhubungan dan hidup rukun.

“Buktinya sekarang ini, setiap suku memiliki kesamaan dan sikap toleransi yang tinggi. Artinya, untuk pembangunan bisa segera mungkin dilaksanakan secara merata,” sebutnya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan keberagaman etnis di Sumut membuktikan provinsi yang dihuni 12 juta jiwa ini tetap rukun. Walaupun masih ada kekurangan dari sisi infrastruktur, jawabannya tetap bersama untuk mewujudkan infrastruktur yang baik.

“Jadi jika saya diminta rekomendasi untuk pemekaran Sumut, maka rekomendasi saya, Sumut tetap satu,” katanya.
Mantan dosen teknik sipil di Politeknik Negeri Medan ini memaparkan, Sumut memiliki banyak peluang untuk berkembang dan lebih maju. Mulai dari sisi pariwisata alam yang sangat eksotik dan punya perbedaan dibanding pariwisata negara lain. Khususnya, pariwisata Danau Toba. “Sekarang ini, Pemprovsu berjuang untuk pembangunan Sumut dan terus berjuang meraup anggaran dari Pemerintah Pusat,” paparnya.

Bila dirinci, ucap pria kelahiran Magelang 11 Juni 1962 itu, potensi Sumut dapat dibuktikan dengan jumlah anggaran. Tahun ini saja, sebutnya, ada kucuran anggaran dari Pemerintah Pusat sebesar Rp111 miliar untuk pembangunan sektor infrastruktur, khususnya untuk wilayah Medan-Karo hingga perbatasan Aceh. Selanjutnya, akan dibangun ruas jalan tol Medan-Kuala Namu dan Tebing-Kuala Namu, rencananya mulai ditenderkan Mei 2011 ini. “Kami siapkan jalur tol Medan-Tebing Tinggi, rencananya 2012 sudah bisa dimanfaatkannya tol Medan-Tebing Tinggi, jadi semakin mudah akses ke Danau Toba,” ujarnya.

Pendapatnya ini diamini sejumlah pihak, Sumut tidak harus dipecah-pecah. Hanya saja, diperlukan komitmen bersama antara kepala daerah untuk menciptakan setiap wilayahnya menjadi lebih dekat ke rakyat dengan konsep perencanaan yang matang.

Ungkapan penolakan itu dipandang oleh sejumlah politisi di gedung DPRD Sumut dan akademisi yang disampaikan, Drs Ahmad Taufan Damanik MA Ph D. Keduanya menolak pemekaran karena selama ini pemekaran cenderung menghasilkan kerugian bagi negara dan masyarakat yang berada di wilayah yang dimekarkan.

Seperti hasil survei yang dilakukan wartawan koran ini dengan metode pertanyaan yang disebar melalui situs jejaring sosial, facebook. Ada sebanyak 25 responden dari berbagai lapisan seperti mahasiswa, karyawan swasta, pegawai negeri dan jenis kelamin wanita dan pria menjawab. Dari jumlah itu ada 18 menjawab Sumut harus tetap satu tanpa harus dipecah karena pemecahan hanya untuk mencari kekuasan semata saja. Selanjutnya, 4 responden menjawab harus dipisahkan menjadi dua propinsi dan lainnya Sumut diminta harus membangun.

Bila Sumut dilihat dari luas daratannya mencapai 71.680 km persegi dari total luas keseluruhan 6.194,98 km persegi, terdiri dari 33 kabupaten/kota dan didiami sekitar 12 juta jiwa. Dengan kepadatan penduduk pada tahun 2002 165 jiwa per km persegi. Bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, tingkat kepadatan penduduknya mencapai penduduk 1.033 jiwa per km persegi.

Dari sisi luas daratan untuk hunian penduduk, Sumut masih memiliki banyak wilayah kosong. Sehingga, Sumut dikenal karena luas perkebunannya, hingga kini perkebunan tetap menjadi primadona perekonomian provinsi. Perkebunan tersebut dikelola perusahaan swasta maupun negara.

Adapun komoditas yang dihasilkannya dari sektor perkebunan ini seperti karet, cokelat, teh, kelapa sawit, kopi, cengkeh, kelapa, kayu manis, tembakau, dan lainnya. Perkebunan tersebut berada di Kabupaten Deli Serdang, Langkat, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, dan Tapanuli Selatan.  Selanjutnya, penghasil komiditas holtikultura berada di Kabupaten Karo, Simalungun dan Tapanuli Utara. Hasil-hasil dari produk pertanian tersebut diekspor ke Malaysia dan Singapura.

Secara sosial, penduduk Sumut memiliki 12 etnis seperti suku Melayu Deli, Batak Karo, Batak Toba, Batak Pesisir, Batak Mandiling/Angkola, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Nias, Minang, Aceh, Jawa, Tionghoa, dan keturunan India. Kondisi multietnis ini, tak membuat Sumut terkenal dengan aksi kerusuhannya, malah wilayah ini cenderung aman.

Jumlah etnis yang ada di Sumut ini memiliki kecenderungan berkelompok di satu kawasan, sehingga ada sistem yang harus dibawa yakni sistem pembauran untuk pembangunan. Dengan talenta dan komitmen yang tersebut, maka pembangunan bisa lebih merata.

Satu contoh, sebut Gatot, Jalan Medan-Karo. Selama ini diketahui kecil dan sering longsor. Selanjutnya, banyaknya kerusakan. Padahal, hasil komoditas holtikultura dari kawasan Karo menjadi primadona. Hal inilah yang tetap diperjuangkan agar tercipta pembangunan. Memang, ada sebagai besar kerusakan infrastruktur khususnya untuk jalan negara. “Makanya saya komitmen untuk menciptakan pembangunan itu harus diperkuat dengan lobi ke pemerintah pusat,” sebutnya.

Ungkapan itu sepertinya menyimpan makna untuk ditelaah, penguatan lobi tidak semestinya disalahartikan. Sebab, pemerataan pembangunan itu tetap diatur secara terprogram, sisi lainnya untuk mendapatkan pembangunan itu bisa mendekati dengan sistem lobi membawa kepentingan etnis dan sistem pembauran yang menjadi tolak ukur pembangunan Sumut.

Mengingatkan kepada pemekaran, sebenarnya pada 2004 lalu presiden sudah mengeluarkan moratorium untuk pemekaran. Tapi, pada akhirnya, selang dua tahun moratorium dicabut dan dibolehkan pemekaran. Hasilnya, pemekaran terus terjadi dan jumlah anggaran untuk pemekaran meningkat tajam mencapai Rp300 triliun khususnya pembangunan fasilitas pemerintahan.

Sedangkan, fasilitas masyarakat seperti jalan belum juga menunjukkan hasil yang baik. Seperti disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), 85 persen hasil pemekaran belum menunjukkan perbaikan pembangunan dan peningkatan dari sisi pendapatan asli daerah (PAD).

Melihat Sumut, hingga kini sudah 33 kabupaten/kota. Lalu, ada dua dua kelompok pengusul pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara (Sumtra) dan Provinsi Tapanuli (Protap). Usulan ini sebenarnya bukanlah solusi yang harus dikeluarkan untuk pembangunan Sumut, melainkan menambah kerugian baru bagi provinsi induk dan wilayah yang dimekarkan. Kerugian itu bisa meliputi dari sisi produksi pengolahan hasil perkebunan.

Selain itu, karena wilayah yang dimekarkan tidak multietnis, maka rentan terjadinya konflik. Sama halnya ketika mau penetapan ibu kota provinsi yang akan dimekarkan.

Sebaiknya, untuk mencegah kerugian tersebut, seluruh kelompok seperti anggota DPR, kepala daerah di Sumut duduk bersama untuk membahas tentang bagi hasil perkebunan. Bila selama ini pembagian hasil dari Pemerintah Pusat hanya untuk sektor sumber daya alam (SDA) minyak dan gas saja. Maka, sejumlah perwakilan dari Sumut harus menyuarakan pembagian hasil perkebunan.

Dengan cara inilah, bisa membuat Sumut mendapatkan anggaran yang lebih besar lagi. Sehingga, misi pembangunan itu bisa lebih merata di seluruh wilayah. Jadi, bukan cara pemekaran yang menjadi solusinya.

Selanjutnya, bila Sumut dimekarkan Indonesia tak lagi memiliki ikon wilayah multietnis di mata internasional. Sebab, hingga kini hanya Sumut menjadi provinsi satu-satunya yang memiliki kemajemukan etnis dan dikenal damai. (*)

Rencana Pemekaran Sumut

Provinsi Sumatera Tenggara (Sumtra)
Provinsi ini terletak di bekas kabupaten Tapanuli Selatan di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten yang mungkin bergabung ke dalam Provinsi ini meliputi:

  1. Kabupaten Tapanuli Selatan
  2. Kabupaten Mandailing Natal
  3. Kota Padang Sidimpuan
  4. Kabupaten Padang Lawas
  5. Kabupaten Padang Lawas Utara

Provinsi Tapanuli
Provinsi ini Terletak pada Sumatera Utara bagian Barat saat ini. kabupaten/kota yang mungkin bergabung kedalam Provinsi ini meliputi :

  1. Kota Sibolga
  2. Kabupaten Tapanuli Tengah
  3. Kabupaten Tapanuli Utara
  4. Kabupaten Samosir
  5. Kabupaten Toba Samosir
  6. Kabupaten Humbang Hasundutan

* Chairil Hudha
Penulis Wartawan Sumut Pos
Tulisan ini disertakan dalam lomba karya tulis pers  Dinas Informasi dan Komunikasi Sumut


1...15,53915,54015,541...15,895Page 15,540 of 15,895