Salah Tangkap, Kuasa Hukum Ajukan Prapid

MABAR-Profesionalisme polisi kembali dipertanyakan. Kali ini oleh keluarga Legiman, kakek 72 tahun yang ditangkap 13 Februari 2011 lalu. Melalui kuasa hukumnya, keluarga Legiman mempraperadilankan Kapoldasu Cq Direskrim Poldasu atas dugaan salah tangkap.

Beberapa fakta menguatkan yang dibawa Emmy Sihombing SH selaku kuasa hukum Legiman adalah kesalahan nama, alamat dan umur.

Dalam surat perintah penangkapan No SP/Kap/55/II/2011/Dit Reskrim tertanggal 9 Februari itu memuat nama Legiman alias Muslan, usia 60 tahun, dan bertempat tinggal Jalan Rumah Potongan Hewan, Pasar I Lingkungan IX, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli. Padahal pemohon bernama Legiman, usia 72 tahun, beralamat Jalan Rumah Potong Hewan, Lingkungan X, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli.

“Dari uraian itu jelas bahwa identitas orang yang diperintahkan berdasarkan surat penangkapan ini tidak sesuai. Mengaku pada fakta itu, wajar jika pemohon keberatan,” jelas Emmy Sihombing, (28/2) kemarin.

Penahanan itu juga dinilai melanggar azas kepatutan. Sebab, Legiman sudah berumur lanjut. “Berdasarkan fakta-fakta hukum itu maka Legiman mengajukan Prapid di PN Medan,” ujar Emmy Sihombing.

Dalam gugatan itu, Emmy meminta Legiman membebaskan, mengembalikan segala surat dan benda lainnya yang telah disita dari rumah pemohon dan menghentikan segala penyidikan atas diri pemohon. “Kami juga meminta pemohon membayar uang paksa kepada pemohon sebesar Rp100 juta, karena lalai termohon memenuhi putusan praperadilan,” tegasnya.

Permintaan agar polisi membebaskan Legiman diucapkan langsung istrinya, Asia (60) melalui Sumut Pos, kemarin. Ditemui di rumahnya, Asia membeber sejumlah kejanggalan penangkapan itu.
Menurut Asia, suaminay ditangkap di Jalan Krakatau. Ia tidak melihat penangkapan itu karena sedang tidur di rumah. “Saya tidak tahu suami saya ditangkap polisi dan dengan alasan apa polisi menangkap suami saya. Saya mengetahui penangkapan tersebut dari Kepling,” ujarnya.

Sepengetahuan Asia, Legiman ditangkap atas laporan PTPN II ke Poldasu. “Yang saya ketahui permasalahan suami saya ditangkap karena lahan sengketa (lahan) di KIM II,” tambahnya. Asia menjelaskan, bahwa lahan yang menjadi sengketa tersebut sudah digarap suaminya sejak tahun 1952. “Jadi jangan mengaku-ngaku tanah tersebut milik siapa,” jelasnya.

Lahan yang menjadi sengketa yang ditanami palawija tersebut pernah dirusak. “Pada saat suami saya sedang mengerjakan tanah garapan yang sudah kami garap tiba-tiba datang sekelompok orang yang membawa dump truck, beko, greder dan saya mengetahui bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang suruhan,” katanya.
Setelah kejadian itu, Legiman membuat laporan ke Mapolresta Medan. Namun sampai saat ini laporan tersebut tidak ditindaklanjuti.

Kejanggalan penangkapan yang diungkapkan kuasa hukum suaminya, Emmy Sihombing SH, kembali diutarakan. Dalam surat penangkapan disebutkan, penangkapan itu atas nama Legiman alias Muslan, warga Jalan Rumah Potong Hewan, Lingkuan IX. “Itu kan bukan suami saya dan rumah kami bukan di situ,” tegasnya.

Asia sedih melihat lemahnya kenyataan penerapan hukum di negeri ini. Disebutkannya, konflik hukum terkait sengketa lahan antara PTPN II dengan suaminya sudah berlangsung lama. Bersama warga lain, suaminya memenangkan sengketa itu di PN Lubuk Pakam dan saat ini kasusnya sedang bergulir di tingkat MA. “Ini menjadi tanda tanya besar dari pihak keluarga, kenapa masih dilakukan penyelidikan lagi, padahal putusan PK sudah memenangkan suami saya,” ujarnya.

Asia berharap suaminya dibebaskan karena dirinya yakin bahwa suaminya tidak bersalah. “Tolong bebaskan suami saya dan tegakkan hukum jangan bertele-tele seperti ini. Kami ini orang susah, apakah kalau ada uang baru bisa ditegakkan hukum sedangkan kalau tidak punya uang akan selalu dipersulit? Yang lemah selalu ditindas, fakta yang ada pun bisa diputarbalikkan,” tandasnya sedih.

Kapoldasu: Kalau Diprapidkan, Bagus

Terkait pendaftaran dan permohonan sidang prapid dari kuasa hukum Legiman di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kapoldasu Irjen Pol Oegreseno menyambut baik. Kapolda menegaskan, permohonan praperadilan merupakan hak hukum setiap warga negara Indonesia.

“Itu hak dari dia, kalau di prapidakan itu bagus. Berarti kesadaran hukum bagus. Setiap orang harus melakukan Prapidkan bila ada yang salah dengan kinerja polisi,” ujar Kapolda saat dikonfirmasi melalui telepon selular, kemarin malam. Oegreseno akan menunggu perkembangan dari hasil Prapidnya.

Sebelumnya, Penyidik Satuan Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Direktorat Reskrim (Ditreskrim) Poldasu, Sabtu (12/2) lalu, menangkap Legiman, tersangka pengguna data-data palsu dalam proses gugatan perdata atas tanah seluas 46,11 hektar melawan pihak PTPN II dan Kawasan Industri Medan (KIM) di Mabar, Medan melawan 70 anggota  kelompok tani (masyarakat).

“Dia kini sedang diperiksa  dalam dugaan penggunaan data-data palsu dalam pengajuan gugatan kepada PTPN II dan PT KIM II. Kalau sudah selesai pemeriksaan akan kami buatkan pers releasenya,” ungkap Kombes Agus Andrianto, Sabtu (12/2) lalu.

Dalam pengusutan kasus itu dilakukan berdasarkan laporan pihak PTPN II dan PT KIM ke Poldasu pada tanggal 5 April 2010 sesuai dengan nomor: LP/126/IV/2010/Dit Reskrim, tentang pemalsuan yang diduga dilakukan 70 orang kelompok tani atau kuasanya. Direktur Reskrim Poldasu Kombes Pol Drs Agus Andrianto, Senin (10/1) mengatakan, sesuai dengan hasil penyelidikan yang dilakukukan pihaknya, diduga telah terjadi pemalsuan tanda tangan pada surat kuasa 70 orang anggota kelompok tani, yang kemudian digunakan pemegang kuasa dalam proses gugatannya melawan pihak PTPN II dan PT KIM.

Menurut Agus, berdasarkan penyelidikan itu juga diketahui bahwa beberapa di antara penggugat yang menandatangani surat kuasa tersebut  ternyata sudah meninggal sebelum gugatan diajukan. Selain itu, kata Agus ternyata beberapa dari 70 masyarakat kelompok tani merasa tidak memiliki tanah di lahan sengketa tersebut. Bahkan mereka merasa tidak pernah mendatangani surat kuasa yang digunakan dalam proses perkara dimaksud.
Pengguna surat kuasa itu diduga telah melanggar pasal 263 ayat (1) (2) KUHP, tentang  penggunaan surat palsu. Kini penydidik Poldasu masih melakukan pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan terhadap sejumlah orang terkait dengan kasus dimaksud.

Padahal, Poldasu sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dua orang yang diduga menjadi provokator. Dimana peran ke duanya Legiman dan Wagiman yang menggunakan masyarakat yang tidak mengerti diikutkan dalam ricuh antara KIM II dengan Masyarakat sudah dilaporkan oleh pihak KIM II Mabar ke Poldasu.
“Karena keduanya sudah menghilang, Poldasu menetapkan keduanya sebagai Tareget Operasi (TO) dan sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap keduanya,” ujar Kabid Humas Poldasu Kombes Pol Heri Subiansaori, Kamis (3/2) lalu.

Dimana, Poldasu tidak berpihak terhadap KIM II dan Masyarakat.Poldasu sebagai penegak hukum yang akan melakukan pengusutan.

“Jadi provokator jangan menggunakan masyarakat yang tidak mengerti dengan permasalahan diikutkan.Poldasu hannya menegakkan hukum yang ada supaya masyarakat tahu. Negara ini negara hukum yang tidak bisa melakukan pelanggaran hukum,” ucapnya.

Diketahui, pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan PT KIM II Mabar yang dilakukan pihak Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam pada Kamis (6/1) lalu berahkir bentrok. Akibatnya, tujuh warga Koptan Tani mengalami luka-luka dan menjalani perawatan medis.

Ke tujuh warga itu yakni, Parman (42) luka akibat terkena panah beracun, Widodo (48) luka hectying di dada, Wardi (53) bengkak di kaki akibat lemparan batu, Rizal (29) luka di kaki akibat lemparan batu, Saipullah (39) luka di kaki hingga bolong akibat lemparan besi kemudian Heri (35) luka dikaki akibat lemparan batu dan  kini ketujuh warga tersebut masih menjalani perawatan di klinik Vivina Huda Jalan Rumah potong hewan Mabar. (mag-1/mag-11/rud)

KPSI Ambil Alih Tugas PSSI, Suporter Medan Salat

JAKARTA-Kekuasaan Nurdin Halid di PSSI habis. Itu setelah 83 anggota PSSI pemilik suara kemarin mencabut mandat yang sebelumnya diberikan untuk pengurus edisi 2007-2011. Mosi tidak percaya ini dinyatakan untuk status ketum, wakilnya, dan anggota Exco PSSI sejak kemarin (48/2).

Untuk mengisi kekosongan kepengurusan, 83 pemilik suara tersebut membentuk Komite Penyelamatan Sepak Bola Indonesia (KPSI). “Dengan munculnya mosi tidak percaya dari pemilik suara ini, kepengurusan Nurdin Halid n
resmi sudah demisioner. Namun, PSSI dan kewenangannya tidak hilang karena orang-orangnya saja yang dinonaktifkan kemudian tugasnya diambil alih KPSI,” ungkap Wakil KPSI, Syahrial Damopolii di Jakarta kemarin (28/2).

Rapat pemilik suara PSSI itu digelar di Hotel Century, Senayan, sejak kemarin. 83 pemilik suara yang gabung dalam pertemuan pencabutan mandat itu 26 di antaranya dari Pengprov PSSI dan 57 klub dari berbagai divisi. Antara lain Persela Lamongan dan Persib Bandung. Mereka selanjutnya memberikan kewenangan kepada KPSI untuk menggelar Kongres pemilihan pengurus baru atau Kongreslub dengan deadline 60 hari setelah status demisioner Nurdin diberikan. Teknis pelaksanaan Kongres tetap mengacu kepada Statuta FIFA dan PSSI.

Kewenangan KPSI tak hanya mengurusi pergantian pengurus tapi juga diberi mandat merevisi Statuta PSSI. Mereka menilai, dasar hukum PSSI dinilai kontroversial dan hanya menguntungkan pihak tertentu. Kewenangan lainnya adalah melakukan tindakan praktis sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya, KPSI akan berkoordinasi dengan Pemerintah dan FIFA. Sebelumnya, mereka bakal bertemu Presiden FIFA untuk memberitahukan apa yang terjadi di Indonesia. Maklum, suspend membayangi Indonesia akibat intervensi pemerintah. Nasib Indonesia akan diputus FIFA dalam rapat Komite Emergency di Swiss hari ini.

“Fokus kami adalah pembenahan internal organisasi. Pembenahan tetap jalan meski nantinya PSSI di-suspend,” tukas Ketum Pengprov Sulawesi Utara tersebut.

Dikatakan Syahrial, Kongres akan diusahakan digelar lebih cepat. Ada dua tempat yang disiapkan, Jakarta dan Solo. Namun, kepastian tempat Kongres baru diketahui setelah KPSI melakukan rapat pada Senin (28/2) malam. “Rapat tadi (kemarin) hanya sebatas memastikan sikap anggota terkait kepengurusan Nurdin. Hasilnya, mereka sepakat keluarkan mosi tidak percaya dan mendemisionerkan kepengurusan Nurdin Halid. Semoga ini membawa perubahan lebih baik,” ujarnya. “Besok (hari ini), dokumen mosi tidak percaya dari anggota ini akan dikirim ke pemerintah dan FIFA. Dalam waktu dekat, kami akan beritahukan hal ini kepada Nurdin,” tegas Saleh Mukadar, sekretaris KPSI.
Dimintai komentar mengenai mosi tidak percaya itu Ketum PSSI, Nurdin Halid menolak berkomentar. Sementara Sekjen PSSI, Nugraha Besoes manyangsikan apakah itu bener-bener anggota PSSI yanga mengajukan. “Kita belum tahu daftarnya. Apakah benar yang bertandatangan itu Ketum atau Sekretarisnya masing-masing. Kita lihat saja nanti,” ujar Nugraha.

Sementara itu, PSSI akhirnya angkat bicara menyikapi keputusan Komite Banding yang mementahkan proses pencalonan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan anggota Exco untuk periode 2011-2015.
Setelah lama ngumpet tadi malam Ketua Umum PSSI, Nurdin Halid didampingi Sekjen, Nugraha Besoes dan jajaran komite eksekutif (Exco) menggelar press conference di kantor PT Liga Indoensia di bilangan Kuningan. Di hadapan puluhan media Nurdin menyatakan jika baru tadi pagi Exco PSSI secara resmi menerima laporan dari Komite Banding.

Nurdin mengungkapkan setelah laporan diterima, Exco PSSI langsung melakukan rapat untuk membahasnya. “Hari ini (kemarin, Red) mestinya Sekjen sudah sampaikan kepada anggota yang punya hak jadi peserta kongres. Tapi karena ada keputusan dari komite banding, maka proses itu tidak bisa dilakukan,” kata Nurdin Halid. Materi yang mestinya dikirimkan sekjen adalah undangan untuk datang ke kongres, materi kongres, dan nama-nama calon ketum, waketum, dan anggota Exco. “Undangan sudah disiapkan sekjen, materi sudah disiapkan stering committee. Satu yang tidak bisa dilakukan sekjen, yaitu nama-nama calon,” sambungnya.

Nurdin mengungkapkan, setelah dikaji mendalam rapat exco kemarin siang memutuskan tiga keputusan penting.terkait keluarnya keputusan komite banding Jumat kemarin. Pertama, exco berpandangan setelah keluarnya putusan komite banding itu tidak ada lagi calon. Kedua, Exco memutuskan menunda kongres dan minta arahan FIFA untuk menentukan langkah berikutnya. Ketiga,meminta FIFA untuk tidak menjatuhkan sanksi kepada Indonesia.
“Malam ini juga kami kirimkan surat ke FIFA. Semunya kami sampaikan. Karena kalau tidak disampaiakan kita nanti dianggap tidak taat azaz,” beber Nurdin.

Pria yang pernah mendekam di panjara karena kasus korupsi ini menyatakan belum tahu kapan kongres akan digelar. Semua teragantung respon dari FIFA. “Saat kita memundurkan kngres seminggu dari tanggal 19 maret menjadi 26 maret dan memindahkan lokasi dari Bintan ke Bali saja kami harus lapor dan minta persetujuan FIFA. Apalagi dalam hal sebesar ini. Ini hal baru di PSSI. Tentu kita akan taat kepada FIFA,” papar Nurdin.

Menurut Nurdin, PSSI juga akan all out berjuang meyakinkan FIFA agar tidak ada sanksi yang dijatuhkan. Untuk menghindarkan persepakbolaan dari pencekalan Nurdin menyatakan PSSI siap duduk bersama dengan pemerintah untuk mencari titik temu dari gonjang ganjing yang saat ini terjadi. “Dalam hal ini kami menunggu undangan dari pemerintah (Menpora),” ungkapnya. “Selama belum ada keputusan apapun dari FIFA organisasi PSSI akan berjalan seperti biasa.

Suporter PSMS Bakar Kafan Nurdin

Tingkat kesabaran suporter sepakbola di Medan tampaknya kian menipis. Tadi malam, ratusan suporter PSMS, Smeck Holigan melakukan melakukan doa bersama, agar pintu hati Nurdin Halid dibuka untuk mundur.

Doa bersama digelar pukul 20.30 WIB di parkiran Masjid Raya Al-Maksum di Jalan SM Raja Medan. Acara dilakukan hikmat dan khusuk dipimpin Ustadz Drs H Ridwan Piliang. Doa bersama dilakukan dengan membawa keranda mayat dengan foto Nurdin Halid serta replika jenazah lengkap dengan kain kafan yang tertulis jenazah Nurdin Halid.
Selain itu Smeck juga membawa atribut kebanggaan serta poster mengecam kepemimpinan Nurdin Halid. Doa dilakukan sebagai wujud kekecewaan para Smeck Holigan karena Nurdin Halid enggan turun.

Koordinator aksi, Bobby mengatakan, doa dilakukan untuk kemajuan PSSI dikemudian hari dengan prestasi yang baik serta manajemen yang bersih. “Kami dalam doa bersama ini meminta kepada Allah SWT untuk membuka pintu hati Nurdin Halid agar mundur dari Ketua Umum PSSI,” katanya.

Setelah doa bersama Smeck Holigan beramai-ramai membakar kain kafan yang bertuliskan Nurdin Halid serta foto-foto Nurdin Halid sebagai simbol menentang dan menolak kepemimpinan PSSI di bawah Nurdin Halid.
Setelah aksi pemabakar kain kafan Nurdin Halid para Smeck Holigan membubarkan diri dengan tertib. (ali/kmd/jpnn/mag-7)