MEDAN– Ketua Umum PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Pusat, H Margiono dipastikan menghadiri peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2011 dan HUT ke-65 PWI Provinsi Sumatera Utara di Istana Maimun, Minggu (27/3).

Demikian dijelaskan Ketua PWI Cabang Sumut Drs Muhammad Syahrir didampingi Sekretaris Edward Thahir SSos, Ketua Panitia Drs Hendra DS dan unsur pengurus PWI Cabang Sumut lainnya menyusul diperolehnya konfirmasi kepastian kehadiran Ketua Umum PWI Pusat ke Medan, Jumat (25/3).

Menurut Syahrir, kehadiran Ketua Umum PWI Pusat ini merupakan kehormatan sekaligus kabar gembira bagi Sumut. Karena di tengah kesibukan yang tinggi, beliau masih meluangkan waktu datang ke Medan.

Selain akan berbaur dengan peserta Jalan Sehat, Ketua Umum PWI Pusat juga akan menyerahkan penghargaan kepada sejumlah lembaga mitra kerja, anugerah kesetiaan kepada anggota PWI Sumut, serta penyerahan Press Card Number One (Kartu Pers Nomor Satu).

Penerima Press Card Number One, kata Syahrir, masing-masing akan diberikan kepada HM Zaki Abdullah, H Ali Soekardi, dan Drs H Muhammad TWH. Ketiganya merupakan bagian dari empat anggota PWI Sumut yang memperoleh Press Card Number One tahun 2011 dari PWI Pusat.

“Khusus terhadap HA Ronny Simon, beliau telah menerima langsung secara simbolis pada peringatan HPN di Kupang, Nusa Tenggara Timur, 9 Februari 2011 disaksikan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono,” terang Syahrir. (mag-9)

Ajak Masyarakat Ingat Sejarah

Memiliki benda bersejarah tentunya memberikan kebanggaan tersendiri. Namun memiliki pemahaman akan barang antik, juga merupakan keasyikan yang tak tergantikan oleh profesi apa pun.

Demikian tampaknya yang ingin dibuktikan anggota Polonia Ontel Community Medan, Rozak (41). Ditemui, Kamis (24/3) di rumahnya Jalan Mongonsidi Gang Baru No.17 Medan, Rozak baru saja selesai melakukan perbaikan di atap rumahnya yang bocor. Pekerjaan selingan di kala tidak ada permintaan untuk memperbaiki sepeda ontel. “Tidak ada kegiatan lain. Saya memang hanya tertarik pada sepeda tua. Ada keasyikan tersendiri saja,” ucapnya.

Tak diragukan lagi, nama Rozak bukanlah nama asing di kalangan pecinta sepeda tua. Pasalnya, keahlian dalam hal merenovasi sepeda ontel sudah terbukti dengan banyaknya pemilik sepeda ontel menggunakan jasanya. Seperti empat unit sepeda ontel yang terparkir di ruang tamu siap untuk dikirim ke pemiliknya. “Rencananya besok dikirim ke Aceh. Tapi ada beberapa ini yang sudah siap tapi belum diambil-ambil,” bebernya.

Kepada wartawan Sumut Pos, Rozak mengaku mulai mengenal sepeda ontel pada 1960 sebagai kendaraan sang ayah yang juga anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). “Ya dari nenek saya memang naik ontel. Ada yang merek Vonger, Valuas, Relli, semua ada di keluarga saya,” kenangnya.

Rozak mulai mengasah pengetahuannya lewat perkenalan dengan seorang pakar sepeda ontel keturunan Tionghoa. Dari proses tadi, dirinya pun bisa mengetahui tahun produksi sebuah sepeda ontel dengan memandang saja. “Sekarang ini yang banyak beredar di Kota Medan itu Empo, Relli, Valuas, Vonger. Tapi yang lebih berkesan itu Gazelle seri 11, karena sempat sebagai kendaraan Presiden Soekarno,” ucap suami dari Ponisa ini.

Tak heran dengan kemampuan yang dimilikinya, bapak dari empat anak dan kakek dari seorang cucu ini kerap mendapat kepercayaan untuk memperbaiki sepeda ontel dari berbagai daerah di Sumatera. Meskipun untuk memenuhi permintaan pelanggan, Rozak harus melakukan perjalanan panjang. Tentu saja untuk menemukan suku cadang sepeda tua yang tengah dikerjakan.
Dari perjalanan itu, Bapak dari empat anak dan kakek dari seorang cucu ini memiliki pengalaman berkesan. Kenangan yang akan diingatnya seumur hidup. Kisah itu adalah saat memperbaiki sepeda ontel merek BSA buatan Jerman milik seorang penduduk Padang Sidempuan. “Yang paling rumit kalau memperbaiki sepeda tua ini adalah saat mencat dan mencari suku cadang. Karena kalau sepedanya buatan Inggris tidak masuk kalau dipasang suku cadang produk Jerman,” tuturnya.

Seperti halnya kenangan manis, Rozak juga memiliki kenangan pahit dengan sepeda ontel ini. Yaitu ketika melakukan perjalanan panjang, sepeda yang ditungganginya mengalami kerusakan. Saat itu dia tak membawa satu pun kelengkapan untuk memperbaiki ontel miliknya. “Makanya kita buat sendiri tas untuk menyimpan perlengkapan. Biar tidak terulang lagi,” tambah pria berkacamata ini.

Keberadaan Polonia Ontel Community Medan pun seolah menjadi persinggahan perjalanan Rozak. Keahlian yang dimiliki dapat bermanfaat bagi anggota komunitas untuk menunjang gerakan jantung sehat. Dari komunitas itu pula dirinya dapat menjalin komunikasi dengan pemilik sepeda antik dari komunitas berbeda. Untuk itu dirinya memberi apresiasi kepada H Tri Wahyu yang menjadi inisiator pembentukan POC Medan tadi.

Semangat Rozak tadi rupanya menggugah warga lainnya. Satu per satu warga pun membeli sepeda ontel untuk kemudian bergabung dengan Komunitas Ontel Polonia Medan. Mereka dapat ditemui di sekretariatnya Jalan Mongonsidi Medan tepatnya di depan kantor Garuda Indonesia. Dari pukul 17.00 WIB hingga pukul 18.30 WIB dapat dilihat beberapa sepeda ontel berjejer rapi di depan sebuah warung berwarna kuning.

“Kita coba mengajak masyarakat untuk melirik kembali makna dari sebuah sejarah. Selain bersepeda baik untuk kesehatan, juga dapat menjaga lingkungan karena tidak menyebabkan polusi seperti sepeda motor. Apalagi sepeda ontel ini juga berhubungan dengan sejarah negara ini yang juga harus dijaga,” pungkasnya.

Sepeda pertama kali dibuat di negara Prancis pada 1791. Pada tahun 1817 Baron Von Drais de Sauerbrun membuat sepeda kayu tanpa pedal yang pertama. Sepeda ini disebut Hobby Horse (sepeda kuda-kudaan). Pada 1839 sepeda memakai pedal pertama kali digunakan. Namun bentuknya juga sangat lucu, karena roda depan besar sementara roda belakang kecil. Sehingga cara memakainya pun dibutuhkan keterampilan akrobatik.

Sepeda masuk Indonesia baru di awal abad ke-20 atau sekitar tahun 1910. Kala itu sepeda yang dipakai para kolonial itu dibawa dari negara asalnya. Baru setelah itu sepeda mulai dipakai para bangsawan, para misionaris, dan saudagar kaya. Fiets, begitu para kolonial ini menyebut sepeda. Namun, karena lidah Jawa tak fasih, orang lantas menyebut dengan “pit”. Sementara ontel dimaksudkan mengayuh, jadi sepeda ontel ini artinya sepeda yang di kayuh. (*)

Entah Kenapa Saya Takut USG…

Bayi pasangan Sari Rianti (17) dan Rudi Kusmawanti (27), warga Jalan Kemiri, Gang Sederhana, Suka Dono, Deli Serdang, harus mendapat perawatan intensif di Ruang Perinatologi Lantai IV RSU Pirngadi Medan. Pasalnya, bayi yang baru dilahirkan ini tidak memiliki batok kepala
atau An Enchepali.

Dengan menumpang becak bermotor (betor), bidan dari Klinik Ekasari Jalan Gaperta Ujung Medan membawa bayi yang belum sempat diberi nama tersebut ke RSU dr Pirngadi Medan, Kamis (24/3) malam pukul 20.50 WIB. Dia terburu-buru memasuki ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD). Selanjutnya, bayi tersebut dibawa ke Ruang Perinatologi Lantai IV RSU Pirngadi Medan.

Untuk mengetahui latar belakang bayin tersebut, wartawan koran ini mendatangi rumah ibu bayi malang tersebut, Jumat (25/3). Namun, wartawan koran ini tidak bertemu dengan orangtua bayi malang itu. “Sari masih menjalani perawatan di Klinik Ekasari, coba cek ke sana saja,” saran kakak ipar Sari Rianti.

Kemudian waratawan koran ini mendatangi klinik dimaksud. Terlihat Sari terbaring lemas pasca persalinan anak pertamanya itu. Saat itu, Sari ditemani ibu kandungnya.

“Saya sudah tahu kondisi anak saya dari bidan. Saya sangat terkejut saat mengetahui kondisi anak saya. Anak saya lahir dengan berat badan 2,1 Kg. Tapi langsung dirujuk ke Pirngadi karena kondisinya yang nggak wajar,” kata Sari membuka cerita.

Menurutnya, selama masa kehamilan, dia selalu memeriksakan kandungannya ke Klinik Mariana. “Memang saat saya memeriksakan kehamilan saya, bukan langsung bidannya yang menangani, tapi perawatnya,” kata Sari.

Namun, pemeriksaan tersebut hanya berlanjut hingga tiga bulan. “Saya melakukan pemeriksaan di klinik. Tapi untuk pemeriksaan USG, saya nggak berani, entah kenapa saya takut. Setelah usia kandungan tujuh bulan, saya nggak pernah periksa kehamilan lagi,” urainya.

Selama mengandung, dirinya selalu mengkonsumsi susu dan jamu-jamuan. “Tiap periksa kehamilan ke klinik, saya sering juga dikasih minum vitamin. Selain itu, bawaan hamil saya juga bagus. Saya nggak pernah jatuh dan nggak pernah kerja yang berat,” katanya.

Sari mengungkapkan, dirinya sudah dua tahun menikah dengan suaminya yang bekerja sebagai buruh bangunan di daerah Aek Kanopan. “Suami saya belum tahu kondisi anak kami. Yang dia tahu saya sudah melahirkan dengan selamat,” katanya lagi.

Disebutkannya, untuk biaya persalinan, dirinya harus menyicil dengan pihak klinik. Pasalnya, dirinya tidak terdaftar dalam peserta Jamkesmas.

“Saya sangat berharap putri saya bisa sehat seperti bayi yang lain. Untuk biaya selama di rumah sakit, saya juga mengharapkan bantuan dari dermawan,” bebernya lagi.

Saat dikonfirmasi melalui telepon, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dr Masdulhaq SpOG mengaku sudah mendapat kabar kasus yang dialami bayi tersebut. “Saya dapat kabar dari Kepala Puskesmas,” ungkapnya.

Menurutnya, karena keluarga Sari tidak terdaftar di Jamkesmas, maka bisa ditanggulangi dengan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Pemkab Deli Serdang. Jamkesda tersebut merupakan bantuan sosial dari Pemkab yang mengcover pembiayaan kesehatan warga miskin yang tidak tercover di Jamkesmas.

Teknisnya pihak keluarga mengurus administrasinya di Dinas Sosial Deli Serdang. Kemudian, surat tersebut dibawa ke rumah sakit umum daerah Deli Serdang. Kalau rumah sakit tidak mampu merawatnya, maka rumah sakit bisa merujuk ke rumah sakit pemerintah yang ada.
“Biasanya kasus seperti ini hanya dirawat-rawat saja, tidak dilakukan operasi,” tambah Masdulhaq.(mag-7)

MEDAN- Pemko Medan tampaknya mulai mengendur dalam penertiban ternak babi di Kota Medan. Buktinya, Wali Kota Medan memberi waktu kepada peternak babi hingga akhir Juli 2011 atau sebelum memasuki Bulan Suci Ramadan 1432 H. Padahal sebelumnya, Pemko Medan menargetkan pada bulan ini, semua ternak kaki empat, khususnya ternak babi sudah ditertibkan.

Hal ini terungkap saat Wali Kota Medan Rahudman Harahap menerima audiensi pengurusn
DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan dan anggota Fraksi PKS DPRD Medan di ruang kerja Wali Kota Medan, Jum’at (25/3). Dalam pertemuan itu, Rahudman menyatakan, penertiban ternak kaki empat di Medan akan selesai sebelum Ramadan tahun ini. Dan Wali Kota Medan juga tidak memastikan waktu tepatnya.

“Selangkah pun Pemko tidak akan mundur dalam melakukan penertiban ternak kaki empat. Kita akan berkomunikasi terlebih dulu dengan Kapoldasu. Dan penertiban ini juga, telah memiliki payung hukumnya,” katanya kepada delapan orang perwakilan DPD PKS Kota Medan dan anggota Fraksi PKS DPRD Medan yang hadir yakni Ketua DPD PKS Medan Azhar Arifin dan Sekretaris Abdul Rahim Siregar, Wakil Ketua DPRD dari PKS Ikrimah Hamidy, Salman Al Farisi, Muslim Maksum, Juliandi Siregar, Zul Murado Slawat dan Jumadi.

Payung hukum yang dimaksudkan Rahudman yakni Peraturan Wali Kota Medan (Perwal) tentang larangan pengawasan hewan berkaki empat No 23/2009, kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Wali Kota Medan No 524/757 Tanggal 29 Juni tentang tim pengawasan usaha peternakan hewan kaki empat yang mensyaratkan warga mengosongkan kandang dan tidak beternak atau berdagang babi di wilayah Medan.

Sementara itu, Muslim Maksum yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Medan menyatakan, PKS akan mendukung program-program yang dilakukan Pemko Medan, dalam koridor kemaslahatan umat. (ari)

MEDAN- Data warga penerima kartu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Medan Sehat (JPKMS), yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kota Medan ternyata belum valid.

Hal itu dikemukakan Wali Kota Medan Rahudmann Harahap, saat menerima audiensi anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Medan dan anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kota Medan di ruang kerja Wali Kota Medan, Lantai II Balai Kota Medan, Jum’at (25/3).

Diketahui, data peserta JPKJMS sebanyak 354.855 orang/jiwa atau 78.006 Kepala Keluarga (KK). Ketidakvalidan itu disebabkan karena, para kepala-kepala lingkungan di Kota Medan tidak bekerja maksimal. Sehingga, banyak warga miskin yang seharusnya masuk menjadi peserta JPKMS, ternyata tidak terdata.

“Saya akui, masih banyak warga Medan yang belum masuk data JPKMS. Ini karena Kepling nya yang tidak maksimal kerja. Jadi, saya akan instruksikan pada semua pihak terkait, baik Dinas Kesehatan, Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan untuk kembali mengevaluasi kartu JPKMS yang telah didistribusikan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Dijelaskannya, kuota JPKMS yang tersisa masih sebanyak 50 ribu peserta lagi. Jadi, diharapkan hingga akhir Maret ini sisa kuota 50 ribu tersebut harus dialokasikan kepada warga yang berhak menerimanya.

“Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Medan, ada penambahan 15 ribu warga miskin. Masih ada kuota 50 ribu lagi, jadi ini yang harus dimaksimalkan. Dan diharapkan akhir Maret ini sudah selesai, biar tidak ada keluhan masyarakat lagi,” tambahnya.

Rahudman juga kembali menegaskan, bagi 21 rumah sakit rujukan yang apabila nantinya tidak memberikan pelayanan yang baik bagi peserta JPKMS, maka Pemko Medan akan mencabut kesepakatan atau kerjasama yang telah terjalin.
“Rumah sakit yang tidak patuh, akan kita cabut kerjasamanya,” tandas Rahudman.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Edwin Effendi yang dikonfirmasi Sumut Pos di Balai Kota Medan, Jum’at (25/3) menyatakan, pihaknya mulai Senin (28/3) mendatang, akan mulai melakukan pengevaluasian data JPKMS.
“Senin pekan depan, kita akan lakukan evaluasi kartu JPKMS lagi,” katanya.(ari)