29 C
Medan
Sunday, December 28, 2025
Home Blog Page 15647

KBRI Evakuasi 414 WNI

JAKARTA-Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) masih melakukan verifikasi untuk mengetahui apakah ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban gempa dan tsunami Jepang. Beberapa jam pasca gempa 8,8 Skala Richter yang mengguncang negeri matahari terbit, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Muhammad Luthfi langsung memberikan pernyataannya melalui surat elektronik.

“Kami prihatin dengan gempa besar yang menimpa Jepang. Saat ini ada 31 ribu WNI disini. Kami sedang mendata mengenai keadaan masing-masing WNI,” ujarnya melalui surat elektronik kepada wartawan di Jakarta kemarin (11/3).

Menurut Lutfi, saat ini terjadi gangguan transportasi, listrik, dan telekomunikasi di sebagian besar Tokyo. Namun, kata dia, pemerintah dan masyarakat di Jepang terlihat sangat sigap dalam menanggapi gempa ini. Lutfi meminta publik di Indonesia mendoakan keselamatan WNI yang kini berada di Negeri Sakura tersebut. “Kami harap seluruh WNI dalam keadaan sehat, selamat serta tetap tenang. Kami akan terus memberikan update,” tuturnya.
KBRI Tokyo mengoordinir seluruh staf kedutaan dan keluarganya untuk melakukan pendataan dan dukungan kepada seluruh WNI yang membutuhkan. Selain itu KBRI juga telah membuat posko crisis center guna memonitor perkembangan terkini pasca gempa di Miyagi, Jepang.

Lutfi mengatakan, Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang kini sedang berada di Jepang juga ikut merasakan goncangan gempa tersebut. Pada saat terjadinya gempa, JK sedang berada di restoran yang letaknya tidak jauh dari KBRI. JK sendiri harus berdiri selama dua jam di taman terdekat.

Jubir Kemenlu Michael Tene mengatakan, catatan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyebutkan ada 31.517 WNI yang tinggal di Jepang. Di Tokyo ada sekitar 14 ribu TKI yang terdiri dari 2 ribu pekerja profesional, 3.150 anak buah kapal, dan 2.000 mahasiswa. Layanan komunikasi di Jepang sempat hanya berfungsi 20 persen menyusul gempa dan tsunami di negara itu sehingga sulit untuk mendapatkan sambungan telepon. “Tapi sudah mulai berangsur-angsur normal dan informasi masih kami update,” kata dia.(zul/jpnn)

 

Nuklir Jepang Rawan

TOKYO- Pemerintah Jepang mengumumkan keadaan darurat nuklir setelah pembangkit nuklirnya terbakar. Pembangkit tersebut terbakar akibat gempa berkekuatan 8,9 skala Richter (SR) yang mengguncang Jepang, Jumat (11/3) siang.
Meski terbakar, pemerintah memastikan tidak ada kebocoran atau bahaya radiasi. “Tidak ada kebocoran hingga saat ini, dan tidak ada tanda-tanda kebocoran,” kata Sekretaris Kabinet Jepang, Yukio Edano. Kini, Pemerintah hanya mengumumkan kondisi darurat dan membentuk tim darurat untuk mengatasinya.

Ketika gempa terjadi, pemerintah Jepang langsung mematikan reaktor nuklirnya, tapi kemudian menimbulkan masalah pada sistem pendinginannya meski tidak ada kebocoran.  Tiga reaktor di pembangkit listrik nuklir Fukushima Daiichi, dirancang otomatis padam saat terjadi gempa. Gempa itu juga mengakibatkan generator diesel yang digunakan untuk mendinginkan reaktor ikut padam. Selanjutnya, tiga reaktor Fukushima Daiichi penghasil 2,03 juta kilowatt berlokasi di lautan Pasifik di wilayah Fukushima, sebelah utara Tokyo, sedangkan tiga reaktor lainnya sedang tidak beroperasi .
Sementara itu tiga reaktor nuklir di perusahaan Tohoku Electric Power di Onagawa, Miyagi dekat pusat gempa juga otomatis padam. Beberapa jam kemudian, perusahaan itu menyatakan terdapat asap dari gedung reaktor 1. Masih diteliti keamanan reaktor, sejauh ini belum ada kebocoran bahan radioaktif. Semua perusahaan energi yang mengoperasikan pembangkit nuklir di Jepang. Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menyatakan empat pembangkit listrik nuklir dekat pusat gempa telah otomatis dipadamkan. (bbs/jpnn)

Jepang Ahli Tangani Gempa

JAKARTA-Gempa dan tsunami yang terjadi di Jepang, Jumat (11/3) mengingatkan rakyat Indonesia pada musibah yang sama, 26 Desember 2004 lalu. Namun meski sama-sama negara yang rawan bencana, harus diakui Jepang jauh mengalahkan Indonesia. Kesiapsiagaan Jepang menghadapi bencana gempa dan tsunami, tentu dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia untuk meminimalisir korban jiwa.

Tahun 2004, saat gempa berkekuatan 9,3 Skala Richter (SR) di 160 km sebelah barat Aceh sedalam 10 kilometer terjadi, Indonesia harus berduka untuk waktu yang lama. Gempa disusul tsunami menyebabkan sekitar 230.000 orang tewas, 140.000 orang hilang dan 1.126.900 orang kehilangan tempat tinggal akibat disapu ombak tsunami setinggi 9 meter dalam waktu sekejap.

Bencana ini merupakan tragedi kematian terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Tsunami di Samudera Hindia inipun memakan korban jiwa hingga ke negara tetangga seperti Sri Langka, India, dan Thailand serta negara pesisir lainnya. Korban jiwa tak terhindari karena kurangnya peringatan dini dari pemerintah.

Namun dari catatan beberapa kali sejarah gempa dan tsunami yang terjadi di Jepang, jumlah korban jiwa bisa jauh ditekan. Gempa yang terjadi Jumat (11/3), masih dilaporkan ‘hanya’ memakan korban jiwa dalam hitungan puluhan. Bahkan gempa yang terjadi dua hari sebelumnya, Rabu (9/3) dengan kekuatan awal 7,3 SR, tidak berhasil membawa korban jiwa.

Untuk mewaspadai gempa dan tsunami, Jepang memang patut dijadikan guru. Jepang selalu belajar dari kesedihan akibat gempa Kanto yang terjadi tahun 1891. Gempa 120 tahun lalu yang berkekuatan 7,9 SR itu, menewaskan sekitar 140.000 orang di wilayah sekitar Tokyo.

Sejak itulah, dalam perkembangan kota bahkan negaranya, Jepang yang kemudian dikenal sebagai negara gempa dan angin Topan akhirnya membuat skema pembangunan mengikuti alam. Mungkin di dunia, hanya Jepang yang memiliki Kementrian Penanganan Bencana (Disaster Management Ministry) yang setiap tahunnya memiliki anggaran beratus-ratus miliar. Karena di Jepang, 5 persen dari APBN mereka wajib untuk antisipasi bencana guna melindu-ngi sekitar 127 juta rakyatnya dari dampak bencana yang bisa terjadi kapan saja.
Bandingkan dengan Indonesia, meski berada di jalur bencana dan memiliki penduduk hampir 229 juta jiwa, anggaran antisipasi bencana hanya dianggarkan Rp100 miliar di 2011. Sebelumnya pada 2010, anggaran bencana malah cuma Rp50 miliar. (afz/jpnn)

Akui Terima Dana Asing, PM Kan Tolak Mundur

TOKYO-Saat gempa dahsyat yang disusul tsunami melanda Jepang, parlemen Negeri Sakura itu sedang menggelar rapat kemarin (11/3). Di depan para wakil rakyat, Perdana Menteri Jepang Naoto Kan mengakui “dosanya” terkait skandal bantuan politik. Kan menyatakan pernah menerima bantuan asing.

Kendati demikian, dia menegaskan tidak akan mengundurkan diri dari jabatannya karena kasus tersebut. Kan berdalih dia tidak tahu jika aliran dana yang diterimanya dari luar negeri, karena sang donor menggunakan nama Jepang. “Orang tersebut (donatur) memakai nama Jepang dan dia sendiri adalah warga negara Jepang,” tukas politisi yang dijuluki Irritable Kan alias Kan pemarah itu.

Kan menyatakan, donor adalah seseorang yang dikenalkan oleh rekannya beberapa tahun silam. Belum diketahui secara jelas, apakah si donor memang benar-benar lahir di Negeri Matahari Terbit.
Dalam skandal yang sama, Menteri Luar Negeri Seiji Maehara telah lebih dulu mundur. Posisinya digantikan Takeaki Matsumoto dua hari kemudian (9/3).

Kan berjanji akan menginvestigasi kasus tersebut dan mengembalikan bantuan itu secara penuh jika terbukti benar. Sebelumnya Harian Sahai Shimbun melansir bahwa Kan menerima bantuan total USD 12.500 (sekitar Rp 108,7 juta) antara 2006 dan 2009 dari seorang warga Korea yang tinggal di Jepang.

Undang-undang pendanaan politik Jepang melarang anggota parlemen menerima bantuan asing. Mereka hanya diperbolehkan menerima donasi dari warga negara Jepang. Hal itu untuk menghindari intervensi negara lain terhadap politik domestik.

Skandal bantuan politik tersebut menjadi pukulan berat bagi pemerintahan Kan. Karena sejumlah survei politik telah menunjukkan bahwa popularitas pemerintah menurun drastis.

Skandal tersebut juga semakin menurunkan posisi tawarnya di parlemen. Saat ini oposisi telah menguasai senat. Partai pendukung pemerintah hanya menguasai kongres, sehingga banyak menghadapi masalah dalam membahas sejumlah UU, termasuk anggaran.

Terlibatnya Seiji Maehara dalam kasus tersebut juga menjadi pukulan tersendiri bagi Partai Demokratik. Pasalnya politisi gaek tersebut digadang-gadang menggantikan Naoto Kan sebagai perdana menteri.
Seperti dilansir AFP, Maehara dituduh menerima bantuan dari warga asing. Dia sendiri, Jumat (4/3) telah meminta maaf karena menerima uang sebesar USD 610 (Rp 5,3 juta) dari seorang wanita, keturunan Korea, yang diakuinya sebagai teman semasa kecil.

Jepang, yang menduduki Semenanjung Korea hingga berakhirnya Perang Dunia II, menjadi tempat tinggal sekitar satu juta etnis Korea. Sebagian dari mereka adalah anak-anak dari mantan pekerja paksa dan tidak mempunyai status kewarganegaraan Jepang.

Maehara menyatakan tidak menyadari bahwa pemberian itu adalah bantuan yang dianggap melanggar hukum hingga pekan lalu. Sebenarnya, dia tetap ingin duduk di posisinya sebagai Menlu. Namun, tekanan partai oposisi semakin kuat dan menyatakan pelanggaran hukum tersebut harus ditindak secara serius. (cak/ami/jpnn)

Pasukan Kadhafi Kuasai Kota Minyak

TRIPOLI-Pengakuan Barat terhadap pemerintahan tandingan Muammar Kadhafi, tak membuat gentar pemimpin 68 tahun itu. Tapi, tokoh berjuluk Brotherly Leader itu mengaku sedih dan kecewa dengan revolusi yang dilakukan rakyat terhadap rezimnya. Dia merasa rakyat Libya telah mengkhianatinya.

“Dia tidak pernah membayangkan semua ini akan terjadi. Itulah yang membuat dia sedih. Sebab, selama ini, dia telah banyak berjuang demi rakyat Libya,” kata Meftah Missouri, penerjemah bahasa Prancis Kadhafi, mengutip pernyataan pria yang telah empat dekade lebih menguasai Libya itu. Kemarin (11/3), dalam wawancara dengan Agence France-Presse, dia mengungkapkan kekecewaannya.

“Dia merasa dikhianati rakyat. Termasuk sepupunya sendiri, Ahmed Kadhaf al-Dam,” kata mantan diplomat yang menyandang gelar doktor ilmu sejarah tersebut. Karena itu, Kadhafi ngotot bertahan pada posisinya.

Sayang, dalam kekecewaannya, Kadhafi tetap membiarkan bentrok sipil terjadi di beberapa kota besar Libya. Kemarin, kubunya sukses merebut kendali Kota Ras Lanuf dalam bentrok berdarah. Tapi, kubu antipemerintah yang sempat menguasai kota minyak tersebut tidak diam saja. “Kami belum tahu apa yang sebenarnya terjadi di Ras Lanuf. Yang jelas, sampai sekarang masih terus terjadi bentrok. Karena itu, kami akan meluncur ke sana. Kami akan berperang dan kami akan menang,” ungkap Salem Abdulrahman, seorang pejuang antipemerintah. (hep/ami/jpnn)

Miyabi Jadi Korban?

Kabar menggemparkan dunia bencana alam sunami terbesar sepanjang 140 tahun terakhir di Jepang itu di pastikan memakan kurban jutaan orang.

Yang mengejutkan lagi di dunia hiburan hingga diturunkannya kabar tersebut Miyabi sudah kehilangan kontak dengan seorang produser Indonesia Ody Mulya yang pernah kerjasama dengan bintang porno asal Jepang trsebut.
“Dari tadi nggak bisa dihubungi semua dia manajemanya, kami kuatir terjadi sesuatu, “kata Ody Mulya saat dihubungi kepada Nonstop kemarin.

Meskipun pusat gempa bukan daerah Miyabi tinggal sebagai orang yang pernah dikenalnya Ody beserta orang-orang dekat Miyabi di tanah air kuatir dengan kondisi Miyabi saat ini.

“Bukan kota dia, tapi tetap aja kuatir. Namanya juga musibah kita prihatin, ya kita sih berharap tidak terjadi apa-apa, dari tadi saya telpon, SMS tidak ada balasan, “katanya.

Ody mengaku masih ada beberapa kontrak film yang sudah di jalani dengan bintang film asal Jepang tersebut, “Masih ada proyek yang udah teken kontrak dengan Miyabi, ya harapan kami dia tidak terjadi apa-apa, “katanya. (yko/jpnn)

Laporkan Harta Rp4 Miliar

Anggota DPRD Jakarta, Wanda Hamidah hari ini mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan perempuan yang juga berprofesi sebagai artis ini untuk melaporkan jumlah harta kekayaan yang dimilikinya.
“Ini saya ngambil formulir LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara).

Ini saya datang meski tidak ada keharusan oleh undang-undang. Karena ada beberapa harta yang berubah,” tutur Wanda kepada wartawan di kantor KPK, Kamis kemarin.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengaku saat ini memiliki harta kekayaan senilai Rp4 miliar, berupa perhiasan, tabungan, aset rumah di salah satu apartemen di Jakarta, dan aset tanah di Cinere. Nilai itu, menurutnya, tidak jauh berbeda saat dulu berprofesi sebagai artis nasional.

“Stabil aja. Dulu waktu kampanye jual satu mobil, sekarang kredit mobil lagi,” papar Wanda yang cantik dengan balutan blus warna putih ini.

Anggota Komisi C DPRD ini berharap langkahnya itu ditiru oleh teman-temannya di DPRD. Bahkan, menurutnya, dirinya akan meminta Fraksi PAN untuk memerintahkan anggota PAN lainnya melaporkan LHKPN. “Saya akan minta ke fraksi agar semuanya melaporkan LHKPN,” pungkasnya. Wanda datang sendirian ke Kantor KPK. (net/jpnn)

Berkas Dilimpahkan, Cirus Belum Ditahan

Jakarta- Penyidikan perkara dugaan pemalsuan rencana tuntutan dan praktik mafia hukum senilai Rp28 miliar, dengan tersangka Cirus Sinaga telah dirampungkan penyidik polisi. Polisi akan melimpahkan kedua berkas ini pada pekan depan. “Tim sudah merasa cukup, nanti Minggu depan akan dilimpahkan ke Kejaksaan,” ujar Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam, di Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat (11/3).Sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan, berkas ini akan dilakukan gelar perkara terlebih dahulu, Kamis (17/3). “Rencana Kamis depan diekspos dulu, baru dilimpahkan ke Kejaksaan,” katanya.

Meski pemeriksaan mantan Ketua Jaksa Peneliti kasus Gayus HP Tambunan ini telah selesai dilakukan, penyidik enggan melakukan penahanan terhadap Cirus. “Ditahan atau tidak itu kewenangan penyidik, tapi yang jelas pemeriksaan berjalan lancar, dan sudah dianggap selesai,” imbuh Anton. (net/jpnn)

Binahati Seret Wakilnya

Kermbali Diperiksa KPK Sebagai Tersangka

JAKARTA- Bupati Nias nonaktif, Binahati B Baeha nyanyi. Tak ingin menjadi tersangka seorang diri pada kasus dugaan korupsi bantuan bencana, ia pun menyeret wakil bupatinya, Temazaro Harefa. Menurutnya, Temazaro lah yang menimati uang tersebut.

Binahati berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Temazaro. “Harusnya begitu. Bukan Saya, tapi dia (Wabup Nias) yang menikmati uang tersebut,” kata Binahati, usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (11/3).

Menurut Binahati, selaku bupati, tentu dirinya tidak mengurus persoalan yang bersifat teknis.
Sehingga kata dia, bila ingin mengungkap masalah korupsi yang sedang disangkakan kepadanya saat ini, KPK mestinya memeriksa pejabat teknis yang mengurus langsung dana bantuan.

Binahati hadir di KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan guna melengkapi berkas pemeriksaan agar segera dilimpahkan ke pengadilan.

Namun jadwal pelimpahan itu belum diketahuinya. “Belum tahu. Itu tergantung penyidik,” kata Binahati sembari membantah bila kehadirannya di KPK dalam rangka pemeriksaan lanjutan.

Agar terbebas dari sangkaan, pria berkacamata yang mengenakan kemeja putih datang ke KPK itu mengungkapkan akan mengajukan saksi yang meringankan. Namun ia enggan nama dan jumlah saksi yang akan diusulkan. “Nanti, lihat saja di persidangan,” jawabnya singkat.

Bupati Nias Binahati B Bareha, resmi menjadi tahanan KPK, Januari lalu, usai menjalani pemeriksaan selama 5,5 jam.  Ia diduga terlibat menyelewengkan sisa pengelolaan dana bantuan pascabencana alam tsunami Nias.
Sebagai kepala daerah, Binahati harus bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana miliaran rupiah. Bahkan dirinya dianggap telah menggunakan sisa dana  yang tidak sesuai peruntukannya tersebut sehingga menyebabkan kerugian negara sekitar Rp3,3 miliar.

Atas perbuatannya itu, Ketua Partai Demokrat Kabupaten Nias tersebut disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) huruf ke-1 KUHP. (mur/jpnn)

Kalapas Tersangka

Jakarta- Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan status Kepala Lapas Nusakambangan, Marwan Adli sebagai tertangkap dalam kasus penerimaan uang hasil transaksi narkotika.  Pengacara Marwan, H Turaji, yang menyebut kliennya itu telah berstatus tersangka.

“Sementara ini statusnya tersangka,” kata Turaji saat dihubungi, Jumat (11/3).
Pasal sangkaan yang dikenakan penyidik BNN terhadap Marwan adalah pasal pemufakatan jahat dalam peredaran narkotika.

“Untuk substansi pasal yang disangkakan belum bisa saya jelaskan,” ujar Turaji.

Istri Marwan terlihat datang ke kantor BNN. Sumber yang dihimpun, istri Kalapas yang berbalut baju dan kerudung hijau tersebut usai menemui suami, dua orang anak, dan seorang cucunya yang tertangkap BNN.
Selasa (6/3) BNN menangkap Marwan lantaran keterlibatannya dalam menerima uang hasil transaksi narkotika dari dua napi binaannya, Yoyok dan Hertomy. Dua napi tersebut kini dipindahkan ke Lapas Narkotika Cipinang guna kepentingan penyidikan BNN. (net/jpnn)