LUBUK PAKAM- Lemahnya kinerja bagian perekonomian Pemkab Deli Serdang membuat minimnya penarikan retribusi izin gangguan. Diperkirakan hampir Rp231 juta tunggakan yang belum ditarik dari wajib retribusi. Karena lemahnya kinerja bagian perekonomian ini, menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2009-2010.

Hasilnya, untuk APBD 2009 dianggarkan retribusi izin gangguan industri Rp1,5 miliar, tetapi yang terealisasi cuma Rp1,2 miliar atau sekitar 75,91 persen. Pada tahun 2010 dianggarkan Rp2 miliar yang terealisasi hingga oktober 2010 Rp856 juta atau 42,84 persen.

Selanjutnya terjadi tunggakan wajib retribusi sebesar Rp231 juta, yang jatuh tempo 2009-oktober 2010. Padahal dalam perda no 8/2000 tentang retribusi izin gangguan, pasal 4 ayat (1) yang menyatakan setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan dan atau memiliki tempat usaha wajib memiliki izin gangguan dari kepala daerah.

Di pasal 5 ayat (2) menyatakan dalan rangka pengendalian dan pengawasan terhadap izin gangguan sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap tahun sekali bagi perusahaan industri dan lima tahun sekali bagi perusahaan non industri. Bila wajib retribusi lalai melakukan pendaftaran ulang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 persen sebulan dari retribusi yang dimaksud.

Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Deli Serdang, Zainal Arifin, ketika dikonfirmasi, Jumat (11/3) mengakui adanya tunggakan wajib retribusi izin gangguan Rp231 juta.

Untuk merealisasikan tunggakan wajib restribus itu, kini pihaknya telah menyurati wajib retribusi.Bahkan surat yang dilayangkan kepada wajib retribusi melalui camat. ”Surat peringkatan dikirim melalui camat. Soalnya perusahaan atau kilang padi yang belum mengurus kembali izin gangguan banyak tersebar di kecamatan,” bilang Zainal.
Dilanjutkannya, upaya menyurati wajib retribusi kali ini merupakan yang ke tiga kali. Pasalnya surat teguran yang pertama telah dilakukan sekitar Januari silam. Hasilnya tunggakan izin gangguan tinggal Rp40 juta. ”BPK melakukan pemeriksaan Oktober silam. Padahal massa pengurusan izin gangguan akhir tahun,” tambahnya.
Secara terpisah Anggota DPRD Komisi D, Riki Prandana Nasution menilai, lambannya kinerja bagian perekonomian berdampak terhadap target penerimaan retribusi. Akibatnya akan menghambat peneriman pendapatan asli daerah (PAD). (btr)

SAMOSIR- Polres Samosir membekuk nara pidana (napi), MH Zein Batubara (34) yang menjadi bandar sabu, di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pangururan Kabupaten Samosir, Jumat (11/3) sekira pukul 10.00 WIB. Dari tangan mantan oknum Brimob ini, polisi menyita barang bukti 8 gram sabu, uang tunai Rp6 juta, satu unit handphone, bong (alat isap sabu), 2 mancis, serta satu bungkus rokok.

Kapolres Samosir , AKBP Edward P Sirait didampingi Kasat Narkoba AKP, Bernad Naibaho, dan Kasat Intel AKP Sutejo Atmaja di ruang kerjanya menerangkan, tersangka ditangkap di dalam selnya.

Dirinya merupakan napi yang dijatuhi hukuman 1 tahun penjara akibat perkara serupa yaitu ketangkap memakai sabu di hotel  Dainang Onan Baru Pangururan pada tahun 2010 lalu.

“Namun dia tidak ada efek jera, malahan dia sudah menjadi bandar sabu di Kabupaten Samosir yang bermarkas di Lapas Pangururan. Kasus ini masih dalam pengembangan. Yang pasti Polres Samosir akan tetap menindak lanjuti kasus ini sampai ke tingkat siapa pemasok barang haram tersebut.  Dan kita akan  coba periksa para sipir, apa ada keterlibatan mereka atau tidak.  Besar harapan kami, masyarakat Samosir mau bekerja sama dengan pihak Polres untuk memberi informasi setiap perbuatan tindak pidana di Samosir. Kami akan melindungi identitas warga yang memberikan informasi tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Kasat Narkoba AKP Bernad Naibaho bersama Kasat Intel AKP Sutejo Atmaja juga menjelaskan kronologis penangkapan tersangka. Sebelumnya, sudah satu bulan pihak Polres Samosir menyelidiki atau mengintai tersangka. Dengan adanya batuan informasi dari masyarakat, maka tersangka berhasil dibekuk tanpa perlawanan. Tersangka sendiri diduga mengedarkan barang haram tersebut ke luar Lapas. Akibat perbuatannya, tersangka dapat  dijerat  pasal 114 ayat 1 dan Pasal 115 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman 5 hingga 20 tahun penjaran.

Di tempat terpisah,  Kalapas Pangururan, Sony Sofian  BC IP Sos MSI melalui KTU Lapas MT Siahaan di ruang kerjanya menerangkan, Lapas Pangururan sudah membuat pengawasan yang terbaik di Lapas ini. “Namun kami tidak tau kenapa dan dari mana asal-usulnya hingga sabu-sabu ini bisa masuk ke Lapas. Dan untuk itu kita tunggulah atas penyelidikan dari aparat kepolisian,” pungkasnya singkat. (nsi/smg)

SIPIROK- Hujan deras Kamis (10/3) sore sekitar pukul 16.00 WIB, membuat tebing di pinggir bagian atas Jalinsum Sipirok-Tarutung tepatnya di Dusun Pengkolan Desa Luat Lombang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapsel mengalami longsor.

Akibatnya satu unit MCK (mandi, cuci, kakus) bangunan permanen beratapkan seng dengan ukuran 10 x 8 meter persegi roboh dan rata dengan tanah setelah diterjang tanah longsor.
Disamping itu, satu unit rumah panggung ukuran 4 x 4 meter juga mengalami kerusakan setelah dilalui lumpur dan tanah, namun tidak ada korban jiwa dari kejadian tersebut namun di taksir kerugian yang ditimbulkan mencapai sekitar Rp80 juta.

Informasi dihimpun METRO TABAGSEL (grup Sumut Pos) di lokasi mengatakan, Kamis sore di wilayah pemukiman yang berada di lereng perbukitan pinggir jalinsum tersebut diguyur hujan deras. Berselang satu jam hujan mengguyur, secara tiba-tiba tanah yang berada di bagian atas bergerak dan langsung menimpa MCK umum di seberang masjid di dusun tersebut, dan secara spontan dalam hitungan menit seluruh MCK ambruk dan tertimbun tanah dan lumpur.

“Untunglah warga yang ada di dalam MCK tersebut segera menyelamatkan diri mendengar suara reruntuhan longsoran dari atas sebelum menerjang bangunan MCK ini. Memang ketika itu MCK tidak ramai mungkin akibat kondisi hujan, biasanya pada jam yang sama sudah ramai,” kata Kepala Desa Luat Lom bang, Muara Siregar, Kepala Dusun, Andi Siregar dan beberapa warga lainnya Sawal Parapat (47), Jumat (11/3).

Pantauan METRO Jumat (11/3) di lokasi tersebut hampir seluruh masyarakat dusun tersebut berupaya membersihkan puing-puing reruntuhan MCK yang roboh, lumpur dan tanah dan mengeluarkannya dari badan jalan agar bisa dilalui kendaraan yang lalu lalang, satu unit alat berat milik PU pun segera diminta untuk membersihkan lumpur walaupun dengan mengganti minyak.

“Kerugian sekitar Rp80 juta, namun tidak ada korban jiwa. Untuk sementara kami terus berupaya membersihkan reruntuhan MCK, tanah dan lumpur dari badan jalan dan selanjutnya membersihkan lokasi pertapakan MCK agar secepatnya kami bangun seadanya karena bagaimanapun MCK itu sangat kami butuhkan segera. Kami sudah meminta agar alat berat dikerahkan,” katanya.(ran/smg)

BINJAI- Pasca pengerusakan pos jaga Sat Pol PP di Komplek Balai Kota Binjai, oleh honorer Satpol PP kini, kantor tersebut dijaga satuan Brigade Mobil (Brimob), Jumat (11/3).
Penjagaan yang dilakukan tak tanggung-tanggung, sebanyak 3 pleton Brimob dengan bersenjatakan lengkap diturunkan. Selain menjaga Balai Kota dan Kantor Pol PP, Brimob yang diturunkan itu juga turut menjaga rumah Dinas Wali Kota, yang berada di Jalan Veteran, Binjai Kota, rumah Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Binjai, di Jalan Kiai Karem, Binjai Selatan dan sejumlah rumah pejabat lainnya, yang dianggap memiliki tanggung jawab atas persoalan honorer Pol PP ini.

Pantawan wartawan koran ini di Balai Kota, puluhan anggota Brimob dengan bersenjata lengkap menduduki pos jaga yang biasanya ditempati Sat Pol PP. Di dalam ruangan, persis di depan ruangan Wali Kota Binjai, juga terlihat dua orang anggota Brimob, yang terlihat siap dengan senjatanya.

Sementara itu, di Kantor Pol PP yang sebelumnya dibakar oleh honorer Pol PP itu sendiri, juga terlihat puluhan anggota Brimob sedang berjaga. Bahkan, Kantor Pol PP tampak sepi dari kegiatan seperti biasanya. Pasalnya sejauh ini, Kantor Pol PP masih diberi police line.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Binjai, Iqbal Pulungan, kepada sejumlah wartawan mengatakan, bahwa ia sudah membuat laporan atas kejadian ini. “Iya, kami sudah membuat laporan ke Polres Binjai. Untuk itu, masalah ini kita serahkan sepenuhnya kepada yang berwajib,” ujar Iqbal.
Secara terpisah, Purwanto, salah seorang Sat Pol PP yang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bertugas di rumah Dinas Wali Kota Binjai, kepada wartawan koran ini mengatakan, bahwa ia turut prihatin atas apa yang dialami teman-temannya.

“Memang apa yang dirasakan honorer Pol PP itu juga ikut saya rasakan, tetapi yang sangat disayangkan, kenapa mereka bertindak anarkis. Kalau sudah begini, mau bilang apa lagi, gaji tidak dapat, pekerjaan hilang, dan akibat pengeruskan itu dicari-cari polisi,” ujar Purwanto.
Porwanto juga mengaku, setelah dirumahkannya 310 orang honorer Pol PP, jumlah anggota Sat Pol PP yang bertugas di sejumlah rumah pejabat hanya sekitar 20-an orang. “Kami yang tinggal ini sudah menjadi PNS, dan jumlahnya sekitar 20-an orang, itulah yang sekarng ini ditugaskan untuk menjaga rumah Dinas dan rumah pejabat lainnya,”ungkap Porwanto.

Sementara itu, Kapolres Binjai, AKBP Dra Rina Sari Ginting, saat dikonfirmasi terkait saksi-saksi yang sudah diperiksa terkait kasus ini mengatakan, bahwa sudah ada sekitar delapan orang saksi yang diperiksa.

“Sejauh ini kita sudah memeriksa delapan orang saksi, dan untuk saat ini kita sudah mengantongi nama-nama para pelaku pengeruskan. Dimana, anggota kita sedang melakukan pengejaran,” terang Dra Rina.

Ratusan honorer Sat Pol PP yang dirumahkan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Binjai, menilai tindakan Wali Kota Binjai, HM Idaham, tidak adil. Pasalnya, dari sekitar 1.625 orang tenaga honorer yang ada di Kota Binjai, hanya mereka yang dirumahkan. Hal inilah salah satu penyebab honorer Pol PP menjadi berang.(dan)