Home Blog Page 16

Dari Ide Menuju Publikasi: Rahasia Menulis Artikel Ilmiah yang Menarik dan Terstruktur

ARTIKEL ILMIAH: Prof. Dr. Sutikno, M.Pd, Ph.D, CIQaR (3 kiri) menerima sertifikat dari wakil rektor I Universitas Satya Terra Bhinneka saat jadi pembicara penulisan artikel ilmiah. (Deddi Mulia Purba/Sumut Pos)
ARTIKEL ILMIAH: Prof. Dr. Sutikno, M.Pd, Ph.D, CIQaR (3 kiri) menerima sertifikat dari wakil rektor I Universitas Satya Terra Bhinneka saat jadi pembicara penulisan artikel ilmiah. (Deddi Mulia Purba/Sumut Pos)

Guru Besar Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al-Washliyah Prof. Dr. Sutikno, M.Pd, Ph.D, CIQaR berbagi pengalaman dan teknik terkait penulisan artikel ilmiah kepada para mahasiswa Universitas Satya Terra Bhinneka di Auditorium Bung Karno Medan, Jumat (29/5). Hadir dalam kegiatan ini Wakil Rektor I Universitas Satya Terra Bhinneka Hidayatna Putri, S.E, M.Si dan undangan lainnya.

Prof. Sutikno, M.Pd, Ph.D, CIQaR yang juga direktur Pascasarjana UMN Al-Washliyah dalam paparannya mengangkat tema berjudul ‘Dari Ide Menuju Publikasi: Rahasia Menulis Artikel Ilmiah yang Menarik dan Terstruktur’

Apa itu publikasi? Prof. Sutikno, M.Pd, Ph.D, CIQaR mengemukakan bahwa publikasi adalah proses membuat informasi, data atau karya tersedia untuk umum melalui berbagai media seperti cetak, elektronik atau digital. “Publikasi dapat berupa artikel, jurnal atau buku yang diterbitkan. Publikasi dapat juga berupa presentasi atau poster yang dipamerkan, data atau informasi yang dibagikan melalui internet atau media sosial serta laporan atau dokumen yang disebarluaskan,” katanya.

Sedangkan publikasi ilmiah, lanjutnya, adalah proses membagikan hasil penelitian atau karya ilmiah kepada komunitas ilmiah dan masyarakat luas melalui media yang tepercaya dan dapat diakses seperti jurnal ilmiah, konferensi ilmiah, buku ilmiah dan repositori digital.

“Tujuan publikasi ilmiah untuk membagikan pengetahuan baru dan hasil penelitian dan meningkatkan diskusi dan kolaborasi ilmiah. Tujuan lainnya adalah meningkatkan reputasi peneliti atau institusi dan memperkuat basis pengetahuan ilmiah,” katanya.

Rahasia menulis artikel ilmiah yang menarik dan terstruktur? Direktur Pascasarjana UMN Al-Washliyah memberi contoh judul skripsi antara lain bertema: bisnis digital, agribisnis dan kebidanan. “Unsur penulisan judul artikel ilmiah yang baik adalah singkat dan jelas, menggunakan kata kunci yang relevan dengan topik serta tidak ambigu,” pesannya.

Dalam kesempatan ini, Prof. Sutikno, M.Pd, Ph.D, CIQaR juga menjabarkan tentang penulisan struktur abstrak, pendahuluan, rumusan masalah, tujuan, metodologi penelitian, pembahasan, kesimpulan dan penulisan kutipan.

Guru Besar UMN Al-Washliyah mengingatkan bahwa karya ilmiah harus bebas dari plagiarisme. “Gunakan Artificial Intelligence maksimum 20 persen sebagai bentuk literasi digital. Penggunaan AI yang berlebihan dapat menjadi plagiarisme. Analisis serta critical review penulis menjadikan tulisan menarik dan efektif,” rinci Prof. Sutikno, M.Pd, Ph.D, CIQaR.

Wakil Rektor I Universitas Satya Terra Bhinneka Hidayatna Putri, S.E., M.Si berterima kasih atas kehadiran Prof. Sutikno, M.Pd, Ph.D, CIQaR berbagi ilmu kepada para mahasiswa. Ia berharap dapat memahami sehingga dapat menuliskan karya ilmiah termasuk skripsi dengan lebih baik. (dmp)

Temuan Dana Kelurahan Rp8 Miliar di Binjai, APH Diminta Dalami Dugaan Penyimpangan

ILUSTRASI: Pejabat eselon II setara kepala dinas maupun kepala badan di lingkungan Pemko Binjai, saat mengikuti upacara hari lahir Pancasila. (Diskominfo Binjai/Sumut Pos)
ILUSTRASI: Pejabat eselon II setara kepala dinas maupun kepala badan di lingkungan Pemko Binjai, saat mengikuti upacara hari lahir Pancasila. (Diskominfo Binjai/Sumut Pos)

BINJAI – Temuan auditor terkait pengelolaan dana kelurahan senilai Rp8 miliar di Kota Binjai tahun anggaran 2025 menuai sorotan berbagai kalangan. Aparat penegak hukum (APH) didesak untuk melakukan pendalaman guna memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran yang diperuntukkan bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tersebut.

Desakan itu disampaikan Direktur Eksekutif Barisan Rakyat Pemerhati Korupsi, Otti Batubara. Menurutnya, temuan auditor tidak boleh dipandang sebagai persoalan administratif semata, mengingat penggunaan dana kelurahan yang mencapai miliaran rupiah menyangkut kepentingan masyarakat dan pengelolaan keuangan negara.

“Ketika auditor sampai menyatakan dokumen pertanggungjawaban tidak lengkap dan realisasi anggaran sulit ditelusuri secara rinci, maka ini harus menjadi perhatian serius. APH perlu melakukan pendalaman untuk memastikan ada atau tidaknya potensi penyimpangan,” kata Otti, Selasa (2/6/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan auditor, dana kelurahan yang dikelola oleh kecamatan tidak didukung dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan utuh. Padahal, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018, dana kelurahan seharusnya digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Namun dalam pelaksanaannya, auditor menemukan penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan. Bahkan muncul dugaan adanya kegiatan yang sulit diverifikasi karena minimnya dokumen pendukung. Auditor juga mengalami kesulitan memperoleh rincian penggunaan dana secara menyeluruh.

Kondisi itu dinilai berpotensi menimbulkan persoalan yang lebih serius apabila tidak segera ditindaklanjuti. Otti menegaskan, keterlibatan aparat penegak hukum diperlukan untuk menguji apakah penggunaan anggaran benar-benar sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Penegak hukum harus hadir untuk menguji apakah penggunaan anggaran benar-benar sesuai peruntukan atau tidak. Jangan sampai persoalan seperti ini terus berulang karena lemahnya pengawasan,” ujarnya.

Selain menyoroti persoalan pertanggungjawaban anggaran, Otti juga mengkritisi pola pengelolaan dana kelurahan yang selama ini lebih dominan dikendalikan pihak kecamatan.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat kelurahan tidak leluasa menentukan prioritas kebutuhan masyarakat di wilayahnya masing-masing.

“Kelurahan yang paling memahami kebutuhan warga. Tetapi dalam praktiknya justru kecamatan yang dominan mengatur anggaran. Ini rawan menimbulkan penggunaan dana yang tidak tepat sasaran,” katanya.

Karena itu, ia meminta APH tidak hanya berhenti pada pemeriksaan aspek administrasi, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya dampak terhadap keuangan negara apabila ditemukan penggunaan dana yang tidak sesuai ketentuan.

“Kalau ada penggunaan anggaran yang tidak sesuai aturan, tentu harus dilihat sejauh mana dampaknya terhadap keuangan negara. Itu yang perlu diuji dan didalami,” tegasnya.

Sementara itu, sejumlah camat di Kota Binjai yang dikonfirmasi terkait temuan tersebut belum memberikan tanggapan. Plt Camat Binjai Kota, Juanda Sukma, hanya membaca pesan konfirmasi yang dikirim melalui WhatsApp tanpa memberikan jawaban. Hal serupa juga dilakukan Camat Binjai Barat Romi Surya Dharma dan Camat Binjai Utara Musya Lubis.

Di sisi lain, Kepala Inspektorat Kota Binjai Heny Sitepu, membenarkan adanya temuan auditor terkait pengelolaan dana kelurahan. Ia menjelaskan sebagian penggunaan anggaran tersebut dialokasikan untuk pembayaran gaji kepala lingkungan (kepling) dan kegiatan lain yang tidak masuk kategori sarana-prasarana maupun pemberdayaan masyarakat.

“Itu sekalian sama gaji kepling dibuat di kelurahan, salah penganggaran mereka. Itu yang menjadi temuan BPK, bukan sarpras, untuk gaji kepling dan pelaksanaan lain seperti MTQ,” ujar Heny.

Ia juga mengakui bahwa penyusunan anggaran dana kelurahan selama ini dilakukan oleh perangkat kecamatan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab munculnya temuan auditor karena kelurahan tidak diberi ruang yang cukup dalam menentukan kebutuhan prioritas wilayahnya.

“Kelurahan yang tahu kebutuhannya. Dalam laporan hasil review sudah kami sampaikan secara tertulis kepada BPKPD agar berkoordinasi dengan kecamatan dalam penyusunan dana kelurahan,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, auditor merekomendasikan kepada Wali Kota Binjai agar segera menetapkan pedoman umum pengelolaan dana kelurahan beserta aturan teknis pelaksanaannya. Auditor juga menyarankan agar lurah ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sehingga pengelolaan dana dapat lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan. (ted/ila)

5 Kecamatan Deklarasikan Komitmen Bersama, Wujudkan Desa yang Aman

DEKLARASI: Lima kecamatan deklarasi mewujudkan desa yang aman, damai, religius, dan bebas dari perjudian, narkoba, serta tawuran
DEKLARASI: Lima kecamatan deklarasi mewujudkan desa yang aman, damai, religius, dan bebas dari perjudian, narkoba, serta tawuran

KARO – Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, menghadiri Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Karo di Jambur Merga Silima, Tigapanah, Selasa (2/6).

Dalam arahannya, Bupati Karo melalui  Wakil Bupati, seluruh Kepala Desa diminta mengambil peran aktif dalam mencegah dan memberantas berbagai bentuk gangguan ketertiban masyarakat. “Saat ini kita sedang menghadapi berbagai tantangan sosial yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh Kepala Desa agar mengambil peran aktif sebagai garda terdepan pencegahan dan pemberantasan Pekat tersebut,” ujar Wakil Bupati.

Untuk mendukung upaya tersebut,  Wakil Bupati menekankan beberapa langkah yang perlu dilakukan dengan mengaktifkan kembali Poskamling di setiap desa. Meningkatkan edukasi bahaya judi, narkoba, dan tawuran. Memperkuat peran Karang Taruna, tokoh adat, dan tokoh agama.

Menjalin koordinasi intensif dengan TNI, Polri, dan instansi terkait. Mendorong kegiatan positif di bidang olahraga, seni, dan keagamaan. Melaporkan segera setiap aktivitas yang terindikasi Pekat.

Menutup arahannya, Wakil Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan desa yang aman dan kondusif. “Mari kita jadikan desa sebagai lingkungan yang aman, damai, religius, dan bebas dari perjudian, narkoba, serta tawuran,” tegasnya.

Di akhir kegiatan, Kepala Desa, Ketua BPD, Camat, Kapolsek, dan Danramil dari Kecamatan Tigapanah, Merek, Dolat Rayat, Barusjahe, dan Kabanjahe melaksanakan Penandatanganan Deklarasi dan Pernyataan Komitmen Bersama tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Desa.

Turut hadir Jajaran Forkopimda Kabupaten Karo, Jajaran Forkopimcam lima kecamatan, Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Karo Eddi Surianta Surbakti, pimpinan OPD terkait, para Kepala Desa, Ketua BPD serta masyarakat. (deo/ila)

Pemkab Karo Raih Opini WTP 7 Kali Berturut dari BPK RI

TERIMA: Bupati Karo menerima piagam WTP dari BPK RI.
TERIMA: Bupati Karo menerima piagam WTP dari BPK RI.

KARO-Pemerintah Kabupaten Karo kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kabupaten Karo sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Pencapaian ini menandai keberhasilan Kabupaten Karo meraih opini tertinggi tersebut selama tujuh kali berturut-turut.

Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Karo,  Antonius Ginting dipercaya untuk memberikan kata sambutan di hadapan para kepala daerah dan jajaran pimpinan BPK RI. Dalam sambutannya, Bupati Karo menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utara serta seluruh tim pemeriksa atas profesionalisme dan pendampingan yang diberikan selama proses audit berlangsung.

Ia menegaskan bahwa capaian ini merupakan buah dari kerja keras dan sinergi seluruh perangkat daerah. “Capaian Opini WTP yang ketujuh kalinya ini bukan sekadar prestasi administratif, tetapi merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Karo dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Ini menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat pengawasan internal demi pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat Karo,” ujar Bupati Karo.

Sebagai bentuk tanggung jawab, Pemerintah Kabupaten Karo juga berkomitmen untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan catatan yang disampaikan oleh BPK RI guna terus menyempurnakan kualitas tata kelola pemerintahan di masa mendatang.

Turut hadir mendampingi Bupati Karo dalam acara penyerahan tersebut antara lain Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan, Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, Kepala BKAD Kabupaten Karo, Sri Harmonista Br Kaban, Inspektur Daerah Kabupaten Karo, Sodes Sembiring,  Sekretaris Dewan Kabupaten Karo, Eva Angela beserta jajaran pejabat Pemkab Karo lainnya. (deo/ila)

Pemkab Dorong Ketahanan Hadapi Cuaca Ekstrem, 199 Petani Kopi Dairi Kini Terlindungi Asuransi Iklim

ASURANSI: Bupati Dairi Vickner Sinaga diabadikan saat peluncuran asuransi parametrik dari resiko iklim kepada ratusan petani kopi di Kabupaten Dairi belum lama ini.(Diskomimfo Dairi).
ASURANSI: Bupati Dairi Vickner Sinaga diabadikan saat peluncuran asuransi parametrik dari resiko iklim kepada ratusan petani kopi di Kabupaten Dairi belum lama ini.(Diskomimfo Dairi).

DAIRI – Upaya melindungi petani kopi dari ancaman perubahan iklim terus diperkuat di Kabupaten Dairi. Sebanyak 199 petani kopi kini mendapatkan perlindungan melalui program asuransi parametrik indeks cuaca yang dirancang untuk mengantisipasi risiko gagal panen akibat cuaca ekstrem.

Program tersebut diluncurkan Pemerintah Kabupaten Dairi bersama Mercy Corps Indonesia melalui inisiatif Resilience Oriented Solutions for Thriving Smallholders (ROOTS). Selain memperoleh perlindungan asuransi, para petani juga menerima buku tabungan sebagai bagian dari peningkatan akses layanan keuangan dan literasi keuangan di pedesaan.

Peluncuran program dilakukan oleh Bupati Dairi, Vickner Sinaga, di Hotel Beristera Sitinjo. Dalam kesempatan itu, Vickner menegaskan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Dairi yang memiliki 15 kecamatan serta 169 desa dan kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 329 ribu jiwa.

Menurutnya, program ROOTS merupakan langkah strategis untuk memperkuat daya tahan petani kopi menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin tidak menentu.

“Melalui produk asuransi ini, diharapkan petani kopi dapat beralih dari pola manajemen krisis yang bersifat reaktif menjadi pembangunan ketahanan yang lebih proaktif, sehingga mata pencaharian mereka dan masa depan pertanian kopi berkelanjutan di Dairi dapat lebih terjamin,” ujar Vickner.

Program ROOTS sendiri menargetkan 1.000 petani kopi yang tersebar di enam desa pada Kecamatan Sumbul dan Parbuluan. Menariknya, program ini juga mendorong keterlibatan perempuan dalam sektor pertanian dengan komposisi peserta 60 persen petani perempuan dan 40 persen petani laki-laki.

Untuk Kecamatan Sumbul, desa penerima manfaat meliputi Desa Pegagan Julu VI, Pegagan Julu VII, Pegagan Julu VIII, serta Desa Perjuangan. Sedangkan di Kecamatan Parbuluan, program menyasar Desa Parbuluan III dan Desa Parbuluan IV.

Selain memberikan perlindungan asuransi, program ini juga menghadirkan berbagai pelatihan yang bertujuan meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola keuangan dan memahami produk-produk layanan keuangan modern.

Program ROOTS berkolaborasi dengan Bank Sumut dan Zurich Syariah Indonesia dalam memberikan edukasi literasi keuangan, pengenalan asuransi parametrik indeks cuaca, hingga membuka akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan formal bagi petani kopi.

Asuransi parametrik indeks cuaca sendiri merupakan model perlindungan yang relatif baru di sektor pertanian. Berbeda dengan asuransi konvensional yang membutuhkan survei lapangan untuk menentukan nilai kerugian, skema ini menggunakan data cuaca sebagai dasar pencairan klaim.

Apabila parameter cuaca tertentu, seperti curah hujan atau kondisi iklim lainnya, mencapai batas yang telah ditetapkan dalam polis, maka klaim dapat diproses secara otomatis. Mekanisme tersebut dinilai lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga petani dapat segera memperoleh bantuan saat menghadapi dampak cuaca ekstrem.

Bupati Vickner berharap seluruh pemangku kepentingan di tingkat kecamatan dan desa dapat turut mengawal keberlanjutan program tersebut agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.

Ia juga meminta para camat dan kepala desa untuk aktif memberikan pendampingan serta mendorong petani mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang dijalankan Mercy Corps Indonesia.

Dengan hadirnya perlindungan asuransi berbasis iklim ini, Kabupaten Dairi menjadi salah satu daerah yang mulai mengadopsi pendekatan inovatif dalam menjaga keberlangsungan usaha tani kopi, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi petani di tengah tantangan perubahan iklim global yang semakin nyata. (rud/ila)

ASN Pemprov Sumut Pengguna Vape Narkoba, Meski Direhabilitasi, Tetap Disanksi

KETERANGAN: Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap saat memberikan keterangan.(Dok : Ihsan Syahreza)
KETERANGAN: Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap saat memberikan keterangan.(Dok : Ihsan Syahreza)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) masih menunggu kepastian proses hukum terkait seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terjaring kasus penggunaan vape yang diduga mengandung narkotika. Meski yang bersangkutan dikabarkan menjalani rehabilitasi, Pemprov Sumut memastikan tetap akan menjatuhkan sanksi disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu perkembangan dan kejelasan status hukum ASN tersebut sebelum mengambil langkah lebih lanjut dari sisi kepegawaian.

“Kita masih menunggu prosesnya dulu untuk mendapatkan kepastian hukum dan status yang bersangkutan. Apakah nantinya ada proses lebih lanjut atau seperti apa, itu masih kita tunggu,” ujar Sulaiman saat ditemui di kantor Gubernur Sumut, Selasa (2/6/2026)

Menurut Sulaiman, informasi yang diterima Pemprov Sumut menyebutkan bahwa ASN tersebut saat ini sedang menjalani rehabilitasi. Kondisi itu memiliki konsekuensi terhadap penanganan hukum yang dijalani oleh yang bersangkutan.

“Informasi terakhir yang kita terima, yang bersangkutan sedang direhabilitasi. Kalau rehabilitasi, berarti tidak dikenakan hukuman pidana. Namun demikian, bukan berarti tidak ada konsekuensi sama sekali,” katanya.

Ia menegaskan bahwa meskipun tidak diproses secara pidana karena menjalani rehabilitasi, ASN tersebut tetap akan dikenakan sanksi disiplin sebagai aparatur negara. Bentuk sanksi yang diberikan nantinya akan disesuaikan dengan hasil dan status hukum yang ditetapkan oleh pihak berwenang.

“Yang pasti tetap ada hukuman disiplin. Tinggal nanti disesuaikan dengan status hukumnya seperti apa,” tegas Sulaiman.

Sulaiman menjelaskan bahwa penjatuhan sanksi disiplin terhadap ASN mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam regulasi tersebut, sanksi disiplin dibagi menjadi tiga kategori, yaitu hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat.

Menurutnya, apabila status yang bersangkutan adalah rehabilitasi dan tidak dijatuhi hukuman pidana, maka sanksi disiplin yang diberikan kemungkinan tidak masuk dalam kategori berat. Namun keputusan final tetap akan menunggu hasil dan dokumen resmi dari aparat penegak hukum.

“Di dalam aturan itu ada hukuman ringan, sedang, dan berat. Karena yang bersangkutan direhabilitasi, kemungkinan tidak sampai pada hukuman disiplin berat. Tetapi kita tetap menunggu kepastian status hukumnya terlebih dahulu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sulaiman mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Pemprov Sumut agar selalu menjaga perilaku, etika, dan sikap baik dalam menjalankan tugas maupun kehidupan sehari-hari. Menurutnya, status sebagai aparatur negara melekat selama 24 jam sehingga setiap ASN wajib menjaga citra dan kehormatan institusi.

“Kami mengimbau seluruh ASN untuk menjaga perilaku dan sikap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun di luar jam kerja, status sebagai aparatur negara tetap melekat sehingga harus menjaga nama baik diri sendiri maupun instansi,” pungkasnya.

Kasus ASN yang terjaring penggunaan vape mengandung narkotika ini menjadi perhatian publik karena melibatkan aparatur pemerintah. Pemprov Sumut menegaskan komitmennya untuk menegakkan aturan disiplin secara objektif sembari menunggu proses hukum yang sedang berjalan agar setiap keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat.(san/ila)

PLN UIP SBU Sembelih 11 Ekor Hewan Kurban, Wujudkan Semangat Berbagi dan Kepedulian Sosial

KURBAN: PLN UIP SBU melaksanakan kegiatan pemotongan hewan kurban, Jumat (29/5/2026).
KURBAN: PLN UIP SBU melaksanakan kegiatan pemotongan hewan kurban, Jumat (29/5/2026).

Dalam rangka memperingati Hari Raya Iduladha 10 Zulhijah 1447 Hijriah, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) melaksanakan kegiatan pemotongan hewan kurban pada Jumat (29/5/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman Kantor PLN UIP SBU serta secara serentak di seluruh Unit Pelaksana Proyek (UPP) di lingkungan PLN UIP SBU.

Kegiatan pemotongan hewan kurban diikuti oleh General Manager PLN UIP SBU Dewanto, Ketua Badan Pengurus Kerohanian Islam (Bapenrohis) PLN UIP SBU Khairul Zaman Nasution, serta pegawai dan tenaga alih daya yang tergabung dalam kepanitiaan kurban.

Bagi pegawai di lingkungan PLN UIP SBU, peringatan Hari Raya Iduladha menjadi momentum untuk merefleksikan nilai-nilai keikhlasan, pengorbanan, integritas dan kepedulian sosial dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab sehari-hari.

Semangat berkurban mengajarkan pentingnya menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, memperkuat solidaritas antarpegawai, serta menumbuhkan budaya saling berbagi dan peduli terhadap sesama.

Nilai-nilai tersebut sejalan dengan semangat insan PLN dalam memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan, masyarakat dan pelaksanaan pembangunan ketenagalistrikan khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Utara hingga Aceh.

General Manager PLN UIP SBU Dewanto, menyampaikan bahwa pelaksanaan kurban di lingkungan PLN UIP SBU tidak hanya menjadi bentuk ibadah, tetapi juga merupakan wujud nyata kepedulian dan semangat berbagi kepada sesama.

“Momentum Iduladha mengajarkan kita tentang makna keikhlasan dan pengorbanan. Melalui kegiatan kurban ini, kami ingin menumbuhkan semangat berbagi serta mempererat rasa kebersamaan di lingkungan PLN maupun dengan masyarakat sekitar. Hewan kurban yang disalurkan merupakan bentuk keikhlasan dan kepedulian insan PLN UIP SBU untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada sesama,” ujar Dewanto.

Ketua Bapenrohis PLN UIP SBU Khairul Zaman Nasution, menjelaskan bahwa tahun ini jumlah hewan kurban yang dihimpun dan disembelih di lingkungan PLN UIP SBU mencapai 11 ekor, yang terdiri dari 9 ekor lembu dan 2 ekor domba.

“Untuk pelaksanaan kurban tahun ini, di Kantor PLN UIP SBU menyembelih 4 ekor sapi dan 2 ekor domba, di Kantor PLN UPP SBU 1 sebanyak 1 ekor lembu, PLN UPP SBU 2 sebanyak 1 ekor lembu, PLN UPP SBU 3 sebanyak 2 ekor lembu dan PLN UPP SBU 4 sebanyak 1 ekor lembu. Secara keseluruhan terdapat 9 ekor lembu dan 2 ekor domba yang dikurbankan,” jelas Khairul.

Khairul menambahkan bahwa daging kurban didistribusikan kepada pegawai, tenaga alih daya, serta masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah kerja PLN UIP SBU dan UPP melalui pembagian sekitar 950 kupon penerima manfaat.

“Melalui pembagian kurang lebih 950 kupon, kami berharap manfaat kurban dapat dirasakan secara merata oleh pegawai, tenaga alih daya dan masyarakat sekitar. Kegiatan ini menjadi salah satu sarana untuk memperkuat hubungan harmonis antara PLN dengan masyarakat serta menumbuhkan nilai kepedulian sosial di lingkungan kerja,” ujar Khairul.

Ketua Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN UIP SBU, Bayu Wisatrioda, menyampaikan bahwa pada peringatan Iduladha 1447 H tahun ini, YBM PLN UIP SBU turut menyalurkan bantuan 1 ekor hewan lembu yang disembelih di PLN UPP SBU 2 sebagai bagian dari upaya menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi penerima manfaat di sekitar wilayah kerja PLN.

“Iduladha mengajarkan kita bahwa keberkahan tidak hanya dirasakan ketika menerima, tetapi juga ketika mampu berbagi dengan sesama. Melalui penyaluran 1 ekor hewan kurban dari YBM PLN UIP SBU untuk disembelih di PLN UPP SBU 2, kami berharap manfaat kurban dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan sekaligus mempererat hubungan antara PLN dan lingkungan sekitar. Semoga semangat berbagi dan kepedulian sosial ini terus tumbuh serta menjadi budaya yang melekat dalam setiap insan PLN,” jelas Bayu.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja PLN UIP SBU, Emir Rauf Novandi, menyampaikan bahwa peringatan Hari Raya Iduladha menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, solidaritas dan kepedulian antarpekerja di lingkungan PLN UIP SBU.

“Iduladha mengajarkan nilai keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian yang sangat relevan dalam kehidupan organisasi maupun dunia kerja. Sebagai Serikat Pekerja, kami memandang momentum ini sebagai sarana untuk mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas serta menumbuhkan semangat saling mendukung di antara seluruh pegawai. Melalui kegiatan kurban, kami berharap terbangun hubungan yang semakin harmonis, baik antarinsan PLN maupun dengan masyarakat sekitar, sehingga tercipta lingkungan kerja yang solid, produktif dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan,” pungkas Emir.

Melalui peringatan Hari Raya Iduladha 1447 H, PLN UIP SBU berharap semangat pengorbanan, keikhlasan dan kepedulian sosial dapat terus menjadi budaya yang mengakar dalam setiap insan PLN, sehingga mampu memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan, masyarakat dan pembangunan bangsa. (ila)

Bobby Nasution Ajak Kolaborasi Total Berantas Narkoba, Siap Dukung Anggaran BNNP

AUDIENSI: Gubsu Muhammad Bobby Afif Nasution menerima audiensi Kepala Badan Narkotika (BNN) Provinsi Sumut Brigjen Pol Tatar Nugroho beserta jajaran di ruang kerja Gubernur, lantai 10 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro nomor 30, Medan, Selasa (2/6/2026).(Diskominfo Sumut)
AUDIENSI: Gubsu Muhammad Bobby Afif Nasution menerima audiensi Kepala Badan Narkotika (BNN) Provinsi Sumut Brigjen Pol Tatar Nugroho beserta jajaran di ruang kerja Gubernur, lantai 10 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro nomor 30, Medan, Selasa (2/6/2026).(Diskominfo Sumut)

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut memperkuat kolaborasi dan melakukan intervensi terpusat guna memberantas peredaran gelap narkotika di Sumut.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut juga menyatakan siap mendukung dari sisi anggaran agar penanganan narkoba dapat dilakukan secara serius dan tuntas.

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Tatar Nugroho beserta jajaran di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (2/6/2026).

“Pada pertemuan ini, saya ingin adanya kolaborasi kuat dalam penuntasan narkoba. Saya minta kita lakukan intervensi secara terpusat, khususnya difokuskan pada beberapa daerah yang menjadi titik masuk utama dan pusat peredaran narkoba,” ujar Bobby Nasution.

Bobby mengaku khawatir terhadap masa depan generasi muda di Sumut. Menurutnya, narkoba kini semakin mudah diakses karena harganya yang makin terjangkau dan telah menyasar usia muda.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemprov Sumut akan mengambil langkah konkret dengan memperbanyak kegiatan masyarakat dan program-program positif di daerah rawan narkoba. Selain itu, Pemprov Sumut juga akan memperkuat edukasi dengan mendorong setiap kegiatan pemerintahan maupun kemasyarakatan menyisipkan pesan bahaya narkoba.

Namun demikian, Bobby mengakui masih terdapat kendala di tingkat provinsi, terutama keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam penanganan narkoba secara masif.

Terkait keterbatasan anggaran yang dihadapi BNNP Sumut, Bobby menegaskan komitmen Pemprov Sumut untuk membantu. “Kita minta program konkret dari BNNP. Mengenai anggaran, Pemprov Sumut akan berupaya membantu. Kita harus serius agar Sumut benar-benar terbebas dari narkoba,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Tatar Nugroho mengungkapkan bahwa Sumatera Utara saat ini masih menempati peringkat pertama nasional dalam jumlah pengguna narkoba.

“Dari sekitar 15 juta total penduduk Sumut, terdapat 10 persen yang menjadi pengguna narkoba. Tingkat penyebarannya pun belakangan ini sudah merambah hingga ke desa-desa,” ungkap Tatar.

Ia menjelaskan, tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Sumut dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya kondisi geografis Sumut yang menjadi jalur utama masuknya narkoba. Wilayah Sumut juga diapit sejumlah titik rawan di bagian selatan yang menjadi pintu masuk penyelundupan.

Menurut Tatar, pada tahun 2025 penyalahgunaan narkoba didominasi usia produktif 15 hingga 45 tahun. Namun kini trennya mulai merambah anak-anak usia sekolah.

Meski menghadapi keterbatasan anggaran, BNNP Sumut tetap fokus menekan peredaran narkoba di pintu-pintu masuk utama serta wilayah pedesaan. Upaya tersebut, menurutnya, mulai menunjukkan hasil dengan adanya penurunan angka peredaran di sejumlah wilayah.

“Kami sangat mengapresiasi sambutan Bapak Gubernur. Kami berharap momentum audiensi ini dapat memperkuat kolaborasi nyata dengan Pemprov Sumut guna menyelamatkan generasi bangsa,” katanya.(san/*)

FPM-SU Prihatin dengan Rupiah Alami Tekanan

Ilham Panggabean (Istimewa Sumut Pos)
Ilham Panggabean (Istimewa Sumut Pos)

Forum Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara (FPM-SU) menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi nilai tukar rupiah yang terus mengalami tekanan. Situasi ini dinilai menjadi sinyal bahwa pengelolaan ekonomi nasional sedang menghadapi persoalan serius yang tidak boleh dianggap biasa. Ketika rupiah terus melemah, dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat melalui kenaikan harga barang, meningkatnya biaya produksi dan menurunnya daya beli rakyat.

Ketua FPM-SU Ilham Panggabean menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap kondisi ekonomi nasional. Menurutnya, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia sebagai institusi yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi harus mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik dan memberikan solusi nyata atas berbagai tantangan yang dihadapi bangsa saat ini.

“Kondisi rupiah yang terus berada dalam tekanan tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Ketika nilai tukar melemah, yang paling merasakan dampaknya adalah rakyat kecil. Harga kebutuhan meningkat, biaya hidup bertambah, sementara daya beli masyarakat semakin tertekan. Karena itu, pemerintah tidak boleh hanya memberikan narasi optimisme tanpa menunjukkan hasil yang nyata,” tegas Ilham Panggabean.

Selain persoalan nilai tukar rupiah, FPM-SU juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara. Menurut Ilham Panggabean, setiap rupiah yang berasal dari APBN pada hakikatnya adalah uang rakyat yang harus digunakan secara tepat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

FPM-SU juga menilai bahwa munculnya berbagai polemik dan perbedaan informasi di ruang publik menunjukkan perlunya penguatan koordinasi antar-lembaga negara. Pemerintah harus memastikan bahwa komunikasi publik berjalan baik sehingga tidak menimbulkan kebingungan maupun menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Atas dasar itu, lanjutnya, FPM-SU mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran ekonomi pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Menurut Ilham Panggabean, kondisi ekonomi saat ini membutuhkan langkah tegas dan keberanian politik untuk memastikan bahwa seluruh pejabat yang mengemban amanah mampu bekerja secara maksimal demi kepentingan bangsa.

“Kami meminta Presiden Prabowo untuk melakukan evaluasi total terhadap Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Jangan sampai rakyat terus dibebani oleh tekanan ekonomi sementara para pengambil kebijakan tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Jabatan publik adalah amanah, bukan hak istimewa yang harus dipertahankan dalam kondisi apapun,” katanya.

Ilham Panggabean menegaskan bahwa apabila terdapat pejabat yang tidak mampu menghadirkan solusi dan terobosan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, maka langkah terhormat adalah mengundurkan diri atau diganti oleh Presiden.

“Jika tidak mampu menjaga kepercayaan publik dan tidak mampu menghadirkan perbaikan yang nyata terhadap kondisi ekonomi nasional, maka lebih baik mundur. Indonesia membutuhkan pemimpin dan pengambil kebijakan yang bekerja dengan hasil, bukan sekadar retorika. Presiden harus berani mengambil keputusan demi kepentingan rakyat dan masa depan ekonomi Indonesia,” tutup Ilham Panggabean. (dmp)

Satu Langkah Darimu, Sejuta Harapan Untuknya: Bank Mandiri Sumut Region I/Sumatera 1 Gelar Donor Darah

MEDAN, SUMUT POS– Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-28 yang akan diperingati pada Oktober 2026 mendatang, Bank Mandiri kembali menggelar kegiatan Mandiri Donor Darah secara serentak di 12 Region Bank Mandiri di berbagai wilayah Indonesia pada Selasa (2/6). Mengusung semangat “Satu Langkah Darimu, Sejuta Harapan Untuknya”, inisiatif ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung ketahanan sektor kesehatan nasional.

Kegiatan donor darah ini merupakan bagian dari rangkaian program sosial HUT ke-28 Bank Mandiri. Setelah sebelumnya dilaksanakan pada April 2026, program ini kembali digelar dengan partisipasi sebanyak 4.850 pendonor secara nasional.

Adapun di wilayah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, kegiatan ini melibatkan sebanyak 184 pendonor yang tidak hanya terdiri dari pegawai, tetapi juga masyarakat umum. Berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI), diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan darah sekaligus memperkuat semangat kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Regional CEO Bank Mandiri Region I / Sumatera 1, I Gede Raka Arimbawa mengatakan, kegiatan donor darah ini menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata perusahaan dalam mendukung sektor kesehatan sekaligus memperkuat budaya kepedulian sosial di lingkungan masyarakat.

“Melalui kegiatan Mandiri Donor Darah, kami berharap dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat di wilayah Sumatera Utara (Sumut). Selain membantu memenuhi kebutuhan darah, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian sosial antara perusahaan, tenaga kesehatan, dan masyarakat,” ujar I Gede Raka Arimbawa dalam keterangan resminya, Selasa, 2 Juni 2026.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh jajaran Vice President Bank Mandiri Sumut, Andri Antoni dan Erik Doly. Dalam pelaksanaannya, setiap calon pendonor terlebih dahulu mengikuti proses registrasi, verifikasi identitas, serta pemeriksaan kesehatan oleh tenaga medis guna memastikan kondisi tubuh yang prima sebelum donor dilakukan. Untuk mendukung kenyamanan peserta, Bank Mandiri juga menyediakan berbagai fasilitas penunjang di lokasi kegiatan.

Tidak hanya menjadi aksi kemanusiaan, kegiatan ini juga merupakan bagian dari komitmen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Bank Mandiri yang secara konsisten menghadirkan program sosial berkelanjutan di berbagai wilayah operasional perusahaan. Perseroan optimistis sinergi yang terbangun melalui kegiatan ini dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat luas.

Melalui sinergi bersama berbagai pihak, Bank Mandiri berharap kegiatan ini dapat membantu pemenuhan kebutuhan darah sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam aksi sosial yang memberikan manfaat langsung bagi sesama.

Ke depan, program Mandiri Donor Darah akan terus dilaksanakan secara berkala setiap tanggal 2 sebagai bagian dari agenda perseroan menuju HUT ke-28 Bank Mandiri yang jatuh pada 2 Oktober 2026. Langkah ini sejalan dengan komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan program sosial yang relevan, inklusif, dan berdampak positif di berbagai wilayah operasional.

“Bank Mandiri akan terus memperkuat peran sebagai agen pembangunan yang hadir tidak hanya melalui layanan keuangan, tetapi juga lewat berbagai inisiatif sosial yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat,” pungkas I Gede Raka Arimbawa. (adz)

1...151617...15,754Page 16 of 15,754