Home Blog Page 1630

Komnas Disabilitas Dorong Percepatan Perlindungan Hak Disabilitas di Kepulauan Nias

Komisioner Nasional Disabilitas RI, Jonna Aman Damanik dan Ketua Onipedistra Yulius Larosa berfoto bersama peserta sosialisasi. Selasa, (4/4).

NIAS SELATAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Nasional (Komnas) Disabilitas Republik Indonesia ingin melakukan kecepatan terhadap pemenuhan perlindungan dan kehormatan hak disabilitas di Kepulauan Nias. Mulai dari advokasi kebijakan, kemudian bagaimana mendorong masyarakat turut serta kerja-kerja percepatan tersebut.

Hal itu disampaikan Komisioner Komnas Disabilitas RI, Jonna Aman Damanik kepada wartawan saat menjadi narasumber pada sosialisasi tentang pentingnya lembaga pendidikan dan pelatihan bagi disabilitas sensorik netral di Kepulauan Nias yang digelar Ono Niha Peduli Disabilitas Netra (Onipedistra) di Cafe Titik Temu Jalan Baloho Indah, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan. Selasa, (4/4). Onipedistra merupakan sebuah lembaga wadah pendidikan mandiri khususnya kepada para peserta Tunanetra (gangguan penglihatan).

Menurut Jonna Aman Damanik, kegiatan sosialisasi yang diinisiasi Onipedistra ini sudah dua hari berjalan, dan hari ini terakhir di Kabupaten Nias Selatan. “Mudahan-mudahan kehadiran kami bisa mendorong pemerintah daerah untuk sama-sama dengan masyarakat melakukan percepatan hak itu,” harap Damanik.

Dikatakannya, sejak inisiasi masyarakat itu mereka dengar di tahun yang lalu, Komnas Disabilitas sangat mendukung. Karena mereka tau betul bagaimana kewajiban dan kewenangan antar daerah di level provinsi maupun kabupaten/kota, tentu inisiasi dan upaya masyarakat ini perlu didukung melegesinya sekaligus bagaimana mengarahkan semua stakeholder terkait sama-sama untuk mendukung hal ini. “Karena kami lembaga Komnas Disabilitas RI bukan lembaga Implementator tetapi bagaimana kami menjadi jembatan sekaligus juga jembatan di tingkat pusat terkait dengan inisiasi dan upaya praktek baik dari masyarakat,” terangnya.

Lebih lanjut, Jonna Aman Damanik menyampaikan, kegiatan mereka di provinsi Sumatera Utara khususnya di Kepulauan Nias ini akan mereka laporkan atau sampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo. “Tentu kami akan melaporkan kepada Presiden RI bahwa faktanya dan kebijakan belum ada di Kepulauan Nias karena kebijakan itu sangat penting terkait dengan program pembangunan yang akan direncanakan termasuk bagaimana cara sistem penganggarannya,” katanya.

Tetapi kehadiran Komnas Disabilitas RI di empat kabupaten dan satu kota di Kepulauan Nias, dia optimistis bahwa percepatan ini bisa mereka lakukan bersama, terlebih juga di level provinsi, ini menjadi perhatian terpenting dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

“Kami berpesan kepada bupati/wali kota di Kepulauan Nias, kami dari Komnas Disabilitas RI sangat mendorong didukung oleh legislatif tentunya untuk lahirnya kebijakan peraturan daerah terkait penyandang disabilitas,” harap Jonna.

Disebutkannya, berdasarkan amanat Undang-undang Komnas Disabilitas keberadaannya tidak terstruktur dari pusat ke daerah. Namun begitu, tetap diberikan peluang untuk di daerah untuk membentuk komite disabilitas daerah, tetapi secara struktural sifatnya koordinasi. Makanya kami mendorong Perda tersebut, karena salah satu poin dari Perda tersebut adalah lahirnya komite disabilitas daerah,” beber Jonna.

Sosialisasi tentang pentingnya lembaga pendidikan dan pelatihan bagi disabilitas sensorik netral tersebut sangat disambut baik oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Nias Selatan, dimana pantauan wartawan SumutPos.co ratusan lebih masyarakat yang hadir mengikuti acara sosialisasi itu hingga selesai.

Turut hadir dalam kegiatan sosialisasi adalah Bupati Nisel diwakili Kadis Sosial, anggota DPRD Kabupaten Nisel, Perwakilan Polres Nisel, Perwakilan Danlanal Nias, Perwakilan Koramil 12/Telukdalam, Rektor Uniraya diwakili Dekan Fakultas Hukum, Kepala Desa Se-Kabupaten Nisel, Pimpinan Gereja Se-Kabupaten Nisel, Pimpinan OKP, LSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan peserta undangan. (mag-8/adz)

Bina Teritori, Pangdam I/BB Kunjungi ke Pabrik Pengolahan Tilapia di Sergai

Foto: Dok RSI Pangdam I/Bukit Barisan, Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Chardin, SE,MSi dan rombongan berkunjung ke pabrik pengolahan ikan Tilapia Regal Springs Indonesia Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Selasa (4/4/2023).

SERDANGBEDAGAI, SUMUTPOS – Regal Springs Indonesia (PT Aqua Farm Nusantara) sambut kunjungan Panglima Kodam (Pangdam) I/Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Chardin, SE,MSi dan rombongan di pabrik pengolahan ikan Tilapia Regal Springs Indonesia Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Selasa (4/4/2023).

Kunjungan dari Pangdam I/Bukit Barisan ini adalah dalam rangka rangkaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari operasional kewilayahan Pangdam, meningkatkan hubungan kerjasama di antara kedua belah pihak, serta memperkenalkan operasional pengolahan ikan Tilapia yang diakhiri dengan agenda berbuka puasa bersama.

Pangdam I/Bukit Barisan, Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Chardin, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk saling bersilaturahmi. “Salah satu fungsi kami adalah pembinaan potensi teritorial, dan area Serdang Bedagai ini adalah termasuk wilayah yang perlu kami perhatikan potensi-potensi yang ada di dalamnya. Ke depannya kami berharap adanya kolaborasi dan kerjasama di antara kedua pihak, seperti pelatihan dan program sosial lingkungan, agar terciptanya keamanan yang kondusif melalui sumber daya manusia kami,” kata Pangdam.

Penyambutan kunjungan Regal Springs Indonesia diwakili oleh Komisaris Independen Regal Springs Indonesia, Marsda (Purn) Prayitno Ramelan. Dalam sambutannya Prayitno menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan silaturahmi yang terjalin.

“Kami sangat bangga menjadi salah satu perusahaan di Sumatera Utara yang mendapat kunjungan dari Pangdam I/Bukit Barisan. Kami berharap kunjungan ini dapat menciptakan dan memperkuat sinergitas yang harmonis dan berkelanjutan di berbagai bidang. Tidak hanya untuk mendukung program pemerintah, di antaranya menciptakan lapangan kerja, juga untuk peningkatan ekonomi, dimana ekspor Tilapia menghasilan devisa bagi Indonesia,” jelas Prayitno.

Upaya Regal Springs Indonesia untuk memberikan kontribusi salah satunya adalah lapangan kerja untuk masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan, baik di Sergai maupun penduduk di Danau Toba. Melalui factory visit, Pangdam beserta rombongan melihat langsung alur dan proses pengolahan ikan Tilapia, seperti area receiving, filleting, skinning, trimming, grading, layering, packing, cold storage, value added area dengan pekerja lebih dari 1.500 orang karyawan di Kabupaten Serdang Bedagai.

Processing Plant Director Regal Springs Indonesia, Sri Rusmianawati menjelaskan program-program akuakultur yang berkelanjutan serta pengolahan ikan Tilapia yang mengedepankan proses yang terintegrasi dan ramah lingkungan.

“Saat ini kami mengolah sekitar 110 – 120 ton ikan Tilapia/hari yang diproduksi menjadi beberapa produk untuk memenuhi permintaan ekspor dan domestik di antaranya fillet, loin, portion, kepala ikan dan produk sampingan yang dapat diolah dan dimanfaatkan oleh industri lain untuk meningkatkan sirkulasi dan komitmen terhadap zero waste. Seperti sisik ikan yang dimanfaatkan untuk kitosan dan industri komestik, isi perut untuk bio diesel dan kulit untuk gelatin,” ujar Ana.

Dalam kunjungan ini, Pangdam I/Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Chardin didampingi oleh Komandan Korem 022/Pantai Timur Kolonel Infanteri Luqman Arif, S.IP, Asintel Kasdam I/Bukit  Barisan Kolonel Infanteri Robianto Gadji,S.I.P, As-ops Kasdam I/Bukit Barisan Kolonel Infanteri Hindratno Devidanto, SE, Aster Kasdam I/ Bukit Barisan Kolonel Arhanud Dedi Hermanto, S.I.P, M.T, Komandan Kodim 0201 / Medan Kolonel Infanteri Ferry Muzawwad, SIP, M.Si dan Komandan Kodim 0204/Deli Serdang Letnan kolonel Czi Yoga Febrianto, S.H., M.Si. (rel)

Gelar Sosialisasi 4 Pilar, Hendrik Sitompul: Integritas yang Tinggi Tidak akan Korupsi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota MPR/DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Drs Hendrik H Sitompul MM menggelar sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Medan, Selasa (4/4/2023). Di hadapan ratusan peserta,  Hendrik Sitompul menjelaskan, penghayatan dan implementasi 4 Pilar Kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari merupakan sumber jawaban dari perbagai masalah dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Dijelaskannya, 4 pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, merupakan kesepakatan dari pendiri bangsa dan negara yang digali dari nilai-nilai luhur dari seluruh Bangsa Indonesia. “Nilai-nilai luhur yang digali itu, tentu hal-hal yang baik dan benar sehingga dapat kita jadikan sebagai sumber jawaban atas permasalahan hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara” kata Hendrik.

Permasalahan kebangsaan, lanjut Hendrik, seperti intoleransi suku, agama dan ras hanya dapat terselesaikan bila mana setiap warga negara menghayati dan mengimplementasikan 4 pilar kebangsaan tersebut. “Saya yakin dan percaya apabila setiap warga negara Indonesia menghayati dan mengamalkan nilai-nilai 4 pilar kebangsaan, masalah-masalah kebangsaan seperti intoleransi, suku agama dan ras tidak akan ada lagi di Indonesia,” tegas Hendrik.

Menurut Hendrik, tidak hanya sebagai jawaban atas masalah kebangsaan, permasalahan seperti korupsi juga akan hilang minimal berkurang, karena seseorang yang menghayati dan mengamalkan 4 pilar kebangsaan pasti memliki integritas yang tinggi. “Orang yang memiliki Integritas tinggi cenderung tidak akan melakukan korupsi, dan seseorang yang menghayati dan mengamalkan 4 pilar kebangsaan tentu sudah pasti memiliki integritas” kata Alumnus Lemhanas PPRA 54 ini.

Di hadapan ratusan peserta Hendrik H Sitompul, mengajak masyarakat agar menghayati dan mengamalkan 4 pilar dalam kehidupan karena dengan itu apa yang dicita citakan menjadikan Negara Indonsia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur akan terwujud. “Jadi saya mengajak kita semua, untuk menghayati dan mengamalkam nilai nilai 4 pilar kebangsaan dalam kehidupan sehari hari untuk mewujudkan Indonesia, berdaulat adil dan makmur,” pungkas Hendrik. (adz)

Berpikir Kritis dalam Pendidikan Keperawatan

KRITIS: Ilustrasi berpikir kritis.

Oleh: Susi Junita Harianja, Marison Tumpal Malau, Evayanti RD Silalahi
(Mahasiswa Magister Ilmu Keperawatan USU)

Berpikir kritis adalah proses kognitif atau mental yang melibatkan evaluasi dan analisis rasional dari semua informasi dan ide yang tersedia serta merumuskan kesimpulan dan keputusan. Berpikir secara kritis menantang individu untuk menelaah asumsi tentang informasi terbaru dan menginterpretasikan serta mengevaluasi uraian dengan tujuan mencapai simpulan suatu perspektif baru.

Berpikir kritis tentu saja berguna bagi setiap manusia termasuk juga profesi keperawatan. Berpikir kritis dalam pendidikan keperawatan merupakan komponen penting dari akuntabilitas profesional dan asuhan keperawatan berkualitas.

Mahasiswa keperawatan juga diharapkan dapat berpikir kritis untuk memproses data yang kompleks dan membuat keputusan yang cerdas mengenai perencanaan dan pengelolaan mengingat pentingnya hal tersebut dalam pembuatan keputusan, problem solving dan clinical judgment.

Penerapan berpikir kritis dalam keperawatan. Terdapat beberapa hal pokok dalam penerapan berpikir kritis dalam keperawatan yaitu pertama penggunaan bahasa dalam keperawatan yang mencakup perawat harus menggunakan bahasa secara verbal maupun nonverbal dalam mengekspresikan idea, pikiran, informasi, fakta, perasan, keyakinan, dan sikapnya terhadap klien, sesama perawat, profesi lain.

Penerapan kedua debat tentang suatu isu, upaya untuk mempengaruhi individu atau kelompok untuk berbuat suatu dalam rangka merubah perilaku sehat, berhubungan dengan bentuk penjelasan yang rasional dimana memerlukan serangkaian alasan perlunya suatu keyakinan dan pengambilan keputusan atau tindakan.

Berpikir kritis penerapan ketiga pengambilan keputusan, situasi dimana harus mengambil keputusan dengan tepat. Hal ini dapat terjadi dalam interaksi teman sejawat, profesi lain dan terutama dalam penyelesaian masalah manajemen.

Terakhir adalah proses keperawatan. Disini perawat berpikir kritis pada setiap langkah proses keperawatan yang mencakup dalam pengkajian, perumusan diagnosa, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi keperawatan. (*)

Razia Thrifting ke Pedagang, DPRD Medan Dihentikan

PAKAIAN BEKAS: Warga berbelanja pakaian bekas di Pasar Sabu. DPRD Medan meminta agar tidak ada lagi razia atau penyegelan baju bekas import. Refinaldi/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Polemik keputusan pemerintah yang melarang perdagangan pakaian bekas (thrifting) di Indonesia atau yang lebih dikenal dengan istilah monza di Kota Medan, membuat para pedagang pakaian bekas menjerit. Hal itu pun membuat para pedagang baju bekas di Kota Medan mengadukan nasib yang mereka alami ke DPRD Medan.

Usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara puluhan pedagang monza, PUD Pasar Kota Medan, Anggota Fraksi PDIP DPRD Medan, Hendri Duin, meminta semua pihak agar dapat menindaklanjuti keputusan pada tanggal 30 Maret antara dua menteri dan Anggota Komisi 7 DPR-RI yang menghasilkan 3 poin penting.

“Poin pertama, disepakati tidak ada lagi razia atau penyegelan baju bekas import. Poin kedua, pedagang Monza diperbolehkan menjual stok barang dagangannya yang ada sampai habis, dan Poin ketiga, akan ada agenda pertemuan lanjutan setelah pertemuan 30 Maret dengan kementerian,” ucap Duin kepada Sumut Pos, Selasa (4/4) siang.

Sekretaris Komisi III DPRD Medan ini menambahkan, bahwa dirinya juga sudah melakukan pembicaraan dengan Ketua Pospera Pusat Bona Vantura di gedung Graha Pena, Adian Napitupulu.

“Kami meminta, sembari ini berjalan, tidak boleh ada lagi penangkapan pakaian bekas milik para pedagang. Yang boleh dikejar itu pelaku importir atau pengada barang, bukan pedagang kecil, bukan pedagang eceran,” tegasnya.

Oleh sebab itu, sambung Hendri Duin, sembari mengunggu keputusan dari Jakarta, hingga saat ini Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan yang diwakili PAC Pospera Medan Sunggal beserta jajarannya, akan mengawal persoalan ini sampai tuntas.

“Termasuk pengurus Pospera yang di pusat, yakni di bawah komando Bona Vantura dan ketua pedagang bekas Indonesia Rifa’i Silalahi yang membawahi 10 provinsi,” ujarnya.

Selanjutnya, sambung Duin, Komisi III berharap agar pihak Kepolisian, dalam hal ini Polda Sumut beserta jajarannya, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, dan pihak Bea Cukai agar terus mensosialisasikan kenyamanan berjualan pakaian bekas tersebut kepada para pedagang maupun pada masyarakat.

“Kita takut dalam tanda kutip, hal ini dibonceng oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Sehingga, permasalahan ini tak kunjung selesai. Untuk itu, demi maksimalnya penyelesaian masalah pedagang monza ini, semua pihak terkait dapat berpikir dengan bijak,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, seratusan pedagang pakaian bekas (thrifting) dari pasar-pasar tradisional di Kota Medan mengadukan nasibnya ke gedung DPRD Kota Medan. Ratusan pedagang itu diterima oleh Komisi III dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Badan Anggaran DPRD Kota Medan, Senin (3/4).

Dalam RDP yang dipimpin Ketua Komisi III Afif Abdillah dan diikuti sejumlah Anggota Komisi seperti Hendri Duin, Edward Hutabarat, Irwansyah, Dhiyaul Hayati, dan Erwin Siahaan itu, para pedagang mengadukan nasibnya yang kerap di razia bahkan disita barang dagangannya. Padahal, Komisi VII DPR RI telah sepakat dengan pemerintah pusat agar memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjual barang dagangannya hingga stok pakaian bekas milik mereka habis.

Atas keluhan seratusan pedagang itu, Komisi III DPRD Medan mengeluarkan rekomendasi agar pihak terkait, mulai dari Kepolisian hingga Bea Cukai yang kerap merazia pakaian bekas tersebut untuk segera menghentikan penangkapan dan penyitaan terhadap produk pakaian bekas atau yang lebih dikenal dengan nama monza di Kota Medan.

“Komisi III DPRD Kota Medan dengan ini merekomendasikan kepada seluruh aparat penegak hukum baik jajaran kepolisian, Bea Cukai dan lainnya untuk menghentikan penangkapan dan penindakan pakaian thrifting terhadap pedagang produi pakaian bekas yang ada di Kota Medan,” ucap Afif Abdillah.

Afif juga mengatakan, rekomendasi tersebut akan segera dikirimkan kepada pemerintah pusat, DPR RI, dan Wali Kota Medan. Surat rekomendasi tersebut juga akan ditembuskan ke berbagai pihak, termasuk ke pihak Kepolisian maupun Bea Cukai.

“Kita juga minta agar Pemko Medan melalui Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan agar segera melakukan pembinaan dan bimbingan kepada para pedagang pakaian bekas agar dapat beralih usaha. Termasuk, untuk memberikan modal usaha bila nantinya ada aturan terkait masalah thrifting,” ujarnya.

Kemudian, Komisi III juga merekomendasikan agar Pemko Medan melalui PUD Pasar dapat segera melakukan pendataan jumlah pedagang pakaian bekas di Kota Medan, termasuk stok milik pedagang yang ada saat ini. (map/ila)

Telkomsel Enterprise Melalui tSurvey.id Rilis Hasil Riset & Survei Ramadan Consumer Behavior Insight  2023

Telkomsel Enterprise melalui Solusi tSurvey.id merilis hasil riset dan survei terbaru terkait Ramadan Consumer Behavior Insight 2023 yang melibatkan lebih dari 2.500 responden dari 27 provinsi di Indonesia. Hasil survei ini dapat diakses secara lengkap melalui tsel.id/ramadaninsight.

Buka Peluang Pelaku Bisnis Jangkau Pasar Lebih Terukur di Momen Ramadan dan Mudik Lebaran

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Telkomsel Enterprise melalui solusi tSurvey.id merilis hasil riset dan survei terbarunya terkait Ramadan Consumer Behavior Insight 2023 yang melibatkan lebih dari 2.500 responden dari pelanggan Telkomsel yang tersebar di 27 provinsi Indonesia dengan berbagai latar belakang yang berbeda untuk dapat memahami pola perilaku masyarakat selama momen Ramadan. Berdasarkan hasil survei tersebut, tSurvey.id menemukan beberapa valuable insights, utamanya terkait pola mudik lebaran masyarakat. Sebanyak 72 persen responden lebih memilih mudik untuk libur lebaran, di mana sebagian besar responden mulai membeli tiket transportasi umum dan menyiapkan anggaran untuk mudik menggunakan kendaraan pribadi.

Hasil survei juga menunjukkan bahwa sebanyak 28 persen responden memilih untuk berlibur ke kota lain. Responden yang mudik menggunakan transportasi umum, sebanyak 81 persen di antaranya mulai membeli tiket sekitar satu minggu hingga satu bulan sebelum hari lebaran. Kemudian, reponden yang mudik menggunakan kendaraan pribadi sebagian besar menyiapkan anggaran untuk servis kendaraan, di mana sebanyak 64 persen responden menyiapkan anggaran servis kendaraan hingga Rp 1 juta, serta 60 persen reponden lebih memilih bengkel resmi yang terpercaya untuk servis kendaraannya.

Vice President Data Solutions Telkomsel, Alfian Manullang mengatakan, “Dengan dirilisnya hasil riset dan survei dari solusi tSurvey.id ini dapat menjadi panduan bagi para pelaku bisnis dalam menjangkau pasar yang lebih luas melalui program marketing Ramadan-nya, sehingga dapat memenuhi semua kebutuhan pelanggan yang beragam selama momen Ramadan dan mudik lebaran tahun 2023. Sebagai digital ecosystem enabler, Telkomsel berkomitmen untuk selalu dapat memberikan layanan terdepan dan bernilai tambah melalui berbagai layanan digital dan inisiatifnya, sehingga bisa membuka lebih banyak peluang kemajuan bagi para pelaku bisnis dan masyarakat dengan memaksimalkan potensinya melalui pemanfaatan teknologi digital.”

Berdasarkan hasil riset dan survei lebih dalam terkait Ramadan Consumer Behavior Insight 2023, ditemukenali bahwa 40 persen responden memilih masuk kerja tepat waktu dan pulang lebih cepat agar bisa menikmati waktu menunggu berbuka di rumah, di mana 45 persen responden melakukan persiapan memasak untuk berbuka dan 36 persen lebih memilih menonton tayangan streaming untuk menunggu waktu berbuka. Sekira 60 persen responden juga lebih suka memasak makanan mereka sendiri untuk sahur dan berbuka. Namun, terdapat insight lain terkait makanan alternatif untuk sahur dan berbuka, frozen food menjadi alternatif favorit untuk sahur dengan persentase 23 persen, sedangkan food delivery menjadi alternatif favorit untuk makanan berbuka dengan persentase 30 persen.

Alfian lebih lanjut menambahkan, bersamaan dengan pemerintah yang sudah membuka kemudahan pembatasan aktivitas masyarakat pasca masa pandemi COVID-19 yang semakin mereda, aktivitas dan mobilitas masyarakat di luar rumah mulai meningkat, seperti berbuka puasa bersama dengan teman dan kerabat hingga mudik libur lebaran ke luar kota. Berbuka puasa bersama di restoran menjadi preferensi favorit responden, diikuti dengan berbuka puasa bersama di rumah kerabat, di mana sebanyak 45 persen responden lebih memilih restoran dan kafe sebagai tempat berbuka puasa bersama, serta anggaran yang disiapkan berkisar antara Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu.

Terkait pengeluaran selama Ramadan, hampir 20 persen responden menyiapkan anggaran tambahan lebih dari Rp 2,5 juta untuk berbelanja, di mana makanan dan minuman menjadi kategori produk dengan kenaikan anggaran tertinggi yang kemudian disusul untuk fashion, seperti pakaian dan sepatu. Tiga kategori teratas yang dibeli responden secara impulsif dengan mencakup untuk fashion (74 persen), makanan/minuman (48 persen), dan barang elektronik (24 persen). Berbagi hampers (parsel atau bingkisan) kini juga semakin menjadi tren khususnya menjelang momen Idul Fitri, di mana sebanyak 52 persen responden telah menyiapkan anggaran khusus untuk hampers dengan rerata anggaran sekitar Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu/bungkus.

Melalui hasil survei tersebut, menunjukkan betapa pentingnya momen Ramadan dan lebaran bagi masyarakat Indonesia, di mana masyarakat akan berusaha untuk dapat berkumpul bersama keluarga dan kerabat di kampung halaman. Insight Ramadan dan mudik lebaran tersebut juga merupakan informasi terbaru tentang insight dari pasar yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis untuk lebih memahami pola perilaku dan preferensi dari potensi market–nya. Informasi lebih lanjut mengenai detail hasil survei Ramadan Consumer Behavior Insight 2023 dari Telkomsel Enterprise melalui Solusi tSurvey.id dapat diakses pada tautan tsel.id/ramadaninsight.

“Solusi tSurvey.id dari Telkomsel Enterprise hadir sebagai solusi yang mampu mengoptimalkan program marketing pelaku bisnis dari awal hingga akhir. tSurvey.id mampu membantu kebutuhan riset, baik dalam lingkup akademik, komersial lintas industri, sosial, maupun keperluan riset lainnya secara luas untuk mendapatkan wawasan berharga dari market dan pelanggan. Melalui beragam solusi yang dihadirkan Telkomsel Enterprise, diharapkan dapat membantu para pelaku bisnis untuk dapat meningkatkan performansi dan memperkuat posisi mereka di pasar selama momen Ramadan dan Idul Fitri dengan memahami perilaku, preferensi, dan masalah pelanggan dari perspektif responden,” pungkas Alfian.

Informasi lengkap mengenai kapabilitas Telkomsel Enterprise sebagai penyedia solusi digital berbasis teknologi terbesar di Indonesia yang dapat mentransformasi dan mengakselerasi pertumbuhan bisnis dapat diakses pada laman www.telkomsel.com/enterprise.(rel)

Hari Ini, Hary Tanoe Temui Prabowo

KETERANGAN: Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo beserta pengurus memberi keterangan, beberapa waktu lalu.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Rombongan Partai Perindo bakal menyambangi kediaman Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, hari ini Rabu (5/4). Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo akan turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Agenda pertemuan Hary Tanoe dan Prabowo Subianto dijadwalkan Rabu (5/4), pukul 15.00 WIB. Berdasarkan undangan yang diterima wartawan, silahturahim sekaligus kegiatan safari Partai Perindo itu akan berlangsung di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

Adapun direncanakan acara berlangsung dari pukul 15.00 WIB sampai 16.30 WIB. “Rabu (5/4) jam 15.00 WIB,” kata Sekjen Perindo Ahmad Rofiq dikonfirmasi, Selasa (4/4).

Rofiq tak merinci apa yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Meski demikian ia menyebut percakapan bersifat internal partai.

“Rahasia negara itu, belum boleh dibicarakan. Pokoknya agendanya terkait suara langit dan bumi,” ujar Rofiq.

Sementara itu, Rofiq mengatakan rencananya pertemuan akan dihadiri langsung oleh Hary Tanoesoedibjo, dirinya, Bendum Partai Perindo, beserta para Wakil Ketua Umum.

“Semua unsur datang ke Gerindra. Ketum, sekjen, bendum, ketua harian, waketum, para ketua dan lain-lain,” ucap Rofiq.(jpc/bbs/azw)

Dipantau KY, Sidang Vonis Kasus Pencemaran Nama Baik Istri Gubsu Ditunda

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mejelis Hakim menunda persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik istri Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Nawal Lubis. Padahal, Komisi Yudisial (KY) langsung memantau jalan persidangan dengan terdakwa pemimpin redaksi media online, Ismail Marzuki di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (4/4/2023).

Sekretaris Jenderal KY Republik Indonesia mengeluarkan Surat Perintah Nomor: 334/SPRIN/PH/PM.01/03/2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Plh Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim tertanggal tertanggal 27 Maret 2022. Surat perintah itu, berdasarkan pertimbangan KY, untuk berinisiatif melakukan pemantauan terhadap proses persidangan perkara Nomor : 776/Pid.Sus/2022/PN Mdn pada Pengadilan Negeri Medan.

KY memerintahkan kepada Elisabeth Unila Br Manurung dan Syahrijal Munthe untuk menyaksikan persidangan itu. Pengadilan Negeri Medan telah menerima surat dari KY.

Di awal sidang, Majelis Hakim yang diketuai Imanuel Tarigan membuka sidang untuk umum. “Kita menerima surat dari KY, apakah sudah ada?” kata Hakim Imanuel.

Sebelum Hakim memulai persidangan, KY sudah memvideokan persidangan tersebut menggunakan kamera sensor. Majelis Hakim menanyakan kabar terdakwa. “Sehat Pak Ismail Marzuki?” tanya Hakim.

“Sehat Majelis,” kata Ismail didampingi Penasihat Hukumnya Martahi Rajagukguk SH.

Selanjutnya Majelis Hakim menunda pembacaan putusan terkait liputan mendalam atau investasi tentang Cagar Budaya Benteng Putri Hijau dan Taman Edukasi Buah Cakra yang diduga mencemarkan nama baik Nawal Lubis. Majelis Hakim beralasan, penundaan karena musyawarah para Majelis Hakim belum tuntas dan pengetikan putusan juga belum selesai.

“Hari ini seyogyanya putusan, namun setelah Majelis Hakim bermusyawarah, putusan belum bisa kita bacakan hari ini, pertama musyawarahnya belum selesai, pengetikan putusannya belum selesai, karena materinya banyak juga, belum selesai,” kata Hakim Imanuel.

Selama Bulan Ramadan, persidangan hanya dilakukan sampai pukul 15.00 WIB. Rencana, sidang pembacaan putusan itu akan kembali digelar pada Hari Selasa 11 April 2023. “Sebenarnya persidangannya sampai jam tiga pak. Kami memohon waktu, supaya putusan itu dibacakan pada 11 April. Putusan itu setelah kami baca, diketik serapi mungkin, karena hari itu juga atau paling lama 24 jam setelah itu tayang di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Medan-red) melalui E-Dokumen. Jadi kami tidak bisa juga membacakan, tapi belum selesai juga pengerjaan,” kata Majelis Hakim.

Akhirnya, Majelis Hakim menunda membacakan putusan terdakwa. Kemudian Hakim menutup persidangan sambil mengetuk palu. (rel/adz)

Penerapan Model Pembelajaran BST dalam Pendidikan Keperawatan

Oleh: Sry Rumondang, Yohana Beatry, Rasninta Devi (Mahasiswa Magister Ilmu Keperawatan USU)

Bed Side Teaching (BST) adalah metode pengajaran dalam pendidikan keperawatan dimana mahasiswa keperawatan berinteraksi langsung dengan pasien di tempat tidur untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan klinis yang relevan dengan kondisi pasien tersebut.

Tingkat keberhasilan dari pelaksanaan BST dapat diukur berdasarkan beberapa faktor, seperti peningkatan pengetahuan dan keterampilan klinis. BST dapat membantu mahasiswa keperawatan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kondisi pasien dan penanganan yang tepat.

Tujuan dari pelaksanaan BST dalam pendidikan keperawatan adalah untuk membantu mahasiswa kesehatan memperoleh keterampilan praktis dalam lingkungan klinis dan memperkuat pemahaman mereka tentang kondisi pasien serta perawatan yang diperlukan.

Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan BST dalam pendidikan keperawatan.
Kelebihan: pembelajaran yang lebih terarah dan lebih efektif dimana dosen dapat memberikan pengarahan langsung dan dapat membantu mahasiswa keperawatan dalam memperoleh pengalaman langsung dalam merawat pasien sehingga keterampilan yang mereka pelajari di kelas dapat diterapkan dalam praktik klinis. Peningkatan keterampilan klinis seperti melakukan pemeriksaan fisik, mengambil anamnesis, dan mengembangkan rencana perawatan yang efektif.

Kekurangan: waktu yang dibutuhkan dalam BST biasanya lebih lama daripada metode pengajaran lainnya, seperti ceramah atau diskusi kelompok. Terbatas pada jumlah pasien dalam arti bahwa dapat dilakukan pada pasien yang bersedia untuk terlibat dalam pembelajaran BST.

Kesalahan dalam pengambilan keputusan dimana mahasiswa yang masih dalam tahap belajar dapat melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi kondisi pasien. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan bimbingan yang ketat dari dosen dan perawat yang berpengalaman.

Secara keseluruhan, BST adalah metode pengajaran yang efektif dalam pendidikan kesehatan. (*)

Rugikan Negara Rp2,6 Miliar, Mantan Bendahara RSUD Kabanjahe Divonis 6 Tahun Penjara

PUTUSAN: Eks Bendahara Pengeluaran RSUD Kabanjahe, Eron Ginting terdakwa kasus korupsi menjalani sidang putusan secara virtual di PN Medan, Selasa (4/4).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mantan Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabanjahe, Karo, Eron Ginting dihukum 6 tahun penjara. Dia terbukti bersalah menggelapkan Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kabanjahe, yang merugikan negara Rp2,6 miliar.

Majelis hakim diketuai Cipto Hosari Nababan dalam amar putusannya menyatakan, perbuatan terdakwa diyakini melanggar Pasal 8 Junto (jo) Pasal 18 Undang Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Eron Ginting oleh karenanya itu dengan pidana penjara 6 tahun, denda Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan,” ujarnya, dalam sidang virtual di Ruang Cakra 2 Pengadilan Tipikor Medan, Selasa (4/4).

Selain itu, terdakwa juga dihukum membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp2.607.711.826. Dengan ketentuan sebulan setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak mampu membayar, maka harta benda terpidana disita kemudian dilelang jaksa penuntut umum (JPU). “Bila tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun,” tegas hakim.

Adapun hal memberatkan menurut hakim, perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. “Hal meringankan, terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan,” kata hakim.

Atas putusan itu, majelis hakim memberikan waktu 7 hari kepada penasihat hukum terdakwa maupun JPU, untuk menyatakan sikap menerima atau mengajukan banding.

Diketahui, terdakwa berdasarkan rekening koran telah mengeluarkan dana BLUD RSUD Kabanjahe sebesar Rp7.932.140.125. Namun hingga jabatannya berakhir, tidak mampu mempertanggung jawabkan dana operasional kepada sejumlah pihak ketiga.

Sesuai hasil audit Inspektorat, ditemukan selisih Rp2.607.711.826 diyakini sebagai kerugian keuangan negara. (man/azw)

1...1,6291,6301,631...15,701Page 1,630 of 15,701