Home Blog Page 1713

Omzet Tembus Rp2,2 Miliar di MTQ ke-56 Kota Medan

PIALA: Wali Kota Medan Bobby Nasution saat memegang piala untuk diserahkan kepada juara pertama Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke 56 Tingkat Kota Medan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke 56 Tingkat Kota Medan Tahun 2023 telah berakhir. Festival pemuliaan kitab suci Al Qur’an ini tidak hanya menjadi berkah bagi para peserta yang mengikutinya, tapi juga bagi para pelaku UMKM. Sebab, mereka diberi ruang oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk ikut serta meramaikan pelaksanaan MTQ yang berlangsung selama sepekan tersebut sukses meraih rezeki.

Melalui momentum MTQ ini, menantu Presiden Joko Widodo ini memberi tempat bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Kota Medan, terdapat sebanyak 100 stand UMKM yang ikut serta dalam gelaran acara yang berlangsung mulai 25 Februari hingga 4 Maret tersebut.

Upaya yang dilakukan orang nomor satu di Pemko Medan ini ternyata tidak sia-sia. Terbukti, selama sepekan berlangsung, tercatat omzet penjualan yang dihasilkan mencapai Rp2,2 miliar lebih. Selain tingginya tingkat kunjungan masyarakat menyaksikan MTQ tersebut, animo untuk membeli juga sangat tinggi.

“Sejak awal pembukaan animo masyarakat yang membeli cukup tinggi. Di tanggal 25 Februari omzet mencapai Rp210.000.000. Lalu, 26 Februari sebesar Rp201.993.000, Rp245.750.000 di tanggal 27 Februari serta 28 Februari bertambah menjadi Rp257.844.000. Kemudian, 1 Maret sebesar Rp.280.620.000, 2 Maret mencapai Rp290.765.000, 3 Maret sebesar Rp.325.750.000 dan puncaknya, 4 Maret sebesar Rp.430.000.000. Kita akumulasi menjadi sekitar Rp. 2,2 milyar lebih,” ungkap Kadis Koperasi UKM dan Perindag Kota Medan Benny Nasution.

Langkah Bobby Nasution menempatkan UMKM selama pelaksanaan MTQ hingga berhasil meraup omzet penjualan hingga Rp. 2,2 milyar lebih mendapat sambutan baik dari dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (FE USU) Wahyu Ario Pratomo. Dinilainya, langkah yang dilakukan suami Ketua TP PKK Kota Medan Kahiyang Ayu ini sebagai kebijakan yang tepat.

“Langkah Pemko Medan di bawah kepemimpinan Pak Bobby Nasution untuk mengutamakan UMKM dalam pelaksanaan MTQ ini merupakan kebijakan yang sangat tepat. Sebab, UMKM saat ini mulai kembali bangkit setelah masa Pandemi Covid-19 yang lalu mengalami kerugian dan tutup karena pasarnya yang terganggu,” kata Wahyu saat dihubungi, Rabu (8/3/2023).

Wahyu menambahkan, kegiatan MTQ ke-56 Tingkat Kota Medan merupakan salah satu event tahunan yang melibatkan banyak masyarakat. Mulai dari penyediaan tempat kegiatan, imbuhnya, transportasi, panganan, minuman dan barang-barang lainnya seperti souvenir. Tentunya barang-barang tersebut, bilangnya, akan lebih memberikan dampak yang positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih luas jika disediakan oleh UMKM Kota Medan.

“Mengingat jumlah UMKM yang sangat besar dan mereka adalah tulang punggung perekonomian Kota Medan, maka keterlibatan UMKM dalam pelaksanaan MTQ akan dapat mengembangkan kembali usahanya setelah terpuruk pada saat Pandemi Covid-19 yang lalu,” pungkasnya. (rel)

Tertibkan Terminal Liar, Pemerintah Harus Duduk Bersama Pengusaha Angkutan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ada banyak hal yang harus dilakukan pemerintah dalam pengelolaan dan pengawasan Terminal Tipe A Amplas. Diantaranya, penertiban operator angkutan yang menyulap pool bus menjadi terminal liar yang terus beroperasi hingga saat ini.

“Logikanya, setelah terminal itu dibangun, pihak Kementerian Perhubungan (BPTD) harus dapat mengelola dan mengawasi jalannya operasional terminal, termasuk menertibkan pool-pool bus yang masih berada di sepanjang Jalan Sisingamangaraja,” kata Pengamat Kebijakan Publik, Rafriandi Nasution SE MT kepada Sumut Pos, Rabu (8/3/2023).

Dalam melakukan penertiban, kata Rafriandi, ke depannya perlu adanya komunikasi dua arah yang lebih intensif antara pemerintah dengan para pelaku usaha angkutan umum yang masih beroperasi di sepanjang Jalan Sisingamangaraja. “Untuk itu, perlu ada pertemuan antara pemerintah pusat dibantu dengan pemerintah daerah (Provsu dan Pemko Medan) untuk duduk dan bicara dengan pengusaha angkutan agar mau tertib masuk ke dalam terminal dan tidak lagi berada di luar-luar terminal seperti saat ini,” ujarnya.

Begitu pun, Rafriandi berharap, masyarakat dapat merubah kebiasaannya untuk dapat mengikuti perkembangan zaman, termasuk dalam mendapatkan pelayanan transportasi. Salah satunya, dengan pergi dan masuk ke terminal yang telah disiapkan pemerintah untuk dapat menggunakan transportasi umum. Mengingat, pemerintah telah membangun Terminal Amplas dengan berbagai fasilitas yang baik.

“Kalau dulu kita mau naik ojek, kan kita menunggu di depan gang atau perempatan. Tapi sekarang, cukup pesan ojek melalui aplikasi dan kita dijemput ditempat. Itulah perkembangan zaman. Begitu juga untuk naik transportasi umum, sudah tidak zamannya lagi di pool-pool bus pinggir jalan, waktunya kita manfaatkan fungsi terminal,” imbaunya.

Namun, Rafriandi mengingatkan pemerintah untuk secara serius menjamin keamanan dan kenyamanan penumpang selama berada di kawasan Terminal Amplas. “Jangan sampai di Terminal Amplas yang sudah dibangun megah dan modern seperti saat ini, masih ada ditemukan oknum yang suka memaksa dengan cara tarik-tarik tangan penumpang seperti zaman dulu. Pemerintah harus memastikan, bahwa hal-hal seperti itu sudah tidak berlaku lagi di Terminal Amplas. Sebaliknya, pihak pengelola terminal melayani penumpang secara profesional,” sebutnya.

Kaji Pelebaran Simpang Amplas

Selain itu, Rafriandi juga meminta pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memikirkan kondisi simpang empat Amplas yang dinilai cukup sempit untuk masuknya kendaraan-kendaraan besar dalam jumlah yang cukup besar ke dalam Terminal Amplas. “Namun masalahnya, saat nanti semua sudah tertib masuk ke dalam terminal, itu simpang terminal Amplas dikhawatirkan dapat menjadi masalah baru lagi. Saya dan banyak pihak menilai, simpang terminal amplas itu cukup kecil untuk masuknya kendaraan-kendaraan besar, apalagi dalam jumlah banyak,” tuturnya.

Untuk itu, Rafriandi meminta pemerintah untuk mengkaji pelebaran simpang Terminal Amplas. Sebab bila dibiarkan begitu saja, dikhawatirkan simpang tersebut akan menimbulkan masalah baru karena sangat berpotensi menimbulkan kemacetan yang panjang. Sementara, jarak antara simpang menuju Terminal Amplas tidak begitu panjang.

Dijelaskannya, khususnya bus yang datang dari arah Medan menuju Tanjung Morawa yang harus belok kiri karena hendak masuk ke Terminal. Pada tikungan tersebut, dikhawatirkan akan menimbulkan antrian yang panjang dan membuat kemacetan hingga ke Jalan Sisingamangaraja.

“Kalau armadanya berupa bus besar, pasti cukup sulit karena tidak begitu lebar. Lalu dari simpang menuju pintu masuk terminal juga tidak terlalu panjang, sehingga dikhawatirkan akan menumpukkan kendaraan di Jalan Panggil Denai dan Jalan Sisingamangaraja. Belum lagi, ditambah bus-bus yang datang dari arah Tanjung Morawa menuju Medan yang belok ke kanan karena mau masuk ke terminal. Pelebaran jalan di simpang Terminal Amplas itu perlu dipertimbangkan untuk dilakukan kajian lebih lanjut,” pungkasnya. (map/adz)

Lahan Relokasi Depo Plumpang Siap Tahun Depan

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo siap menindaklanjuti rencana relokasi Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang milik PT Pertamina ke kawasan pelabuhan. Detail pemindahan tersebut kini sedang dikaji.

Saat ini Pelindo tengah melakukan pembangunan lanjutan pada area di Terminal New Priok. Di lokasi tersebut, terdapat area yang diperuntukkan sebagai product terminal. Area itulah yang dapat dipertimbangkan sebagai lokasi baru TBBM. Lahan tersebut akan siap pada 2024. “Lokasi product terminal yang kami siapkan nanti terletak tepat di waterfront sehingga akan memudahkan bongkar muat minyak dan gas dari kapal ke terminal dan sebaliknya,” jelas Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo Ali Mulyono kemarin (7/3).

Sebagai tambahan, jalan tol Cibitung–Cilincing (JTCC) serta New Priok Eastern Access (NPEA) akan menambah kemudahan akses langsung dari New Priok menuju kawasan industri di Cibitung dan Cikarang. “Pada prinsipnya, Pelindo siap mengikuti arahan pemerintah dan terbuka terhadap opsi pemindahan ke pelabuhan. Untuk selanjutnya, kami menunggu pembicaraan lebih lanjut antara Pertamina dan Pelindo,” katanya.

Terpisah, VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menuturkan, Pertamina tengah mengkaji detail pemindahan tersebut. “Pertamina akan menindaklanjuti arahan pemerintah. Saat ini kami mulai menyusun rencana tersebut karena pasti akan memerlukan kajian dan waktu,” ujarnya kepada Jawa Pos. Dia tidak memerinci kapan kajian itu rampung.

Yang jelas, saat ini Pertamina juga terus menjamin bantuan dan pendampingan bagi para korban kebakaran Depo Plumpang. Pertamina juga memastikan warga terdampak di rumah sakit mendapatkan pelayanan dan pengobatan terbaik agar kembali pulih. “Korban jiwa biaya pemakamannya Pertamina tanggung. Korban luka terus kita monitor ketat,” katanya.

Pada bagian lain, Polri masih menyelidiki kasus kebakaran Depo Plumpang. Sebanyak 24 saksi telah diperiksa. “Bertambah sepuluh dari sehari sebelumnya,” ungkap Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan di RS Polri Kramat Jati kemarin.

Di antara 24 saksi tersebut, sepuluh orang merupakan karyawan PT Pertamina. Sisanya merupakan masyarakat sekitar. Namun, hingga kini Polri belum memberikan kesimpulan atas hasil penyelidikan tersebut. “Masih proses, belum diketahui penyebab kebakaran,” ujarnya.

Pada saat yang sama, Polri bersama TNI terus berupaya mencari korban hilang. Petugas mengerahkan alat berat dan menerjunkan unit K9. “Masih dilakukan pencarian korban,” katanya.

Terkait identifikasi korban, hingga saat ini delapan korban meninggal sudah teridentifikasi. Yakni, Sumiati, Raffasya Zayid Athallah, Trish Rhea Aprilita, Suheri, Hadi, Fahrul Hidayatullah, Muhammad Bukhori, dan Iriana. Dengan demikian, masih ada tujuh jenazah dan satu body part yang dalam proses identifikasi.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengungkapkan, terkait persoalan lahan di Tanah Merah, Plumpang, pihaknya telah memerintah Kakantah Jakut untuk mengidentifikasi. Yakni, mengukur mana tanah yang diduduki warga, milik Pertamina, dan mana punya PT. “Kalau tidak salah, ada punya Pertamina dan ada juga punya satu PT. Itu yang masyarakat juga tinggal di atasnya,” jelasnya kemarin. (jpc/ila)

Jelang Ramadan, Pemerintah Kucurkan Bansos Pangan

Menteri Sosial Tri Rismaharini. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Jelang Ramadan, pemerintah berencana menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa komoditas pangan. Bansos akan diberikan tiga bulan, mulai Maret, April, hingga Mei 2023.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkapkan, penyaluran dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sementara, pihaknya bertugas menyiapkan data calon penerima bansos pangan tersebut.

“Itu nanti KPA (kuasa pengguna anggaran, Red) di (Kementerian) Keuangan. Saya hanya menyerahkan data,” ujar Risma seusai acara Doa Bersama Lindungi Bangsa dari Bencana di Jakarta kemarin (6/3).

Risma mengungkapkan, selain bansos pangan, masyarakat tak mampu akan menerima bansos rutin jelang Lebaran nanti. Pihaknya sudah menyalurkan bansos program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai (BPNT) untuk tiga bulan pertama, Januari–Maret, sejak awal 2023. Kemudian, tiga bulan selanjutnya dikucurkan bulan depan. “Kami mulai menyalurkan untuk bulan Januari sampai Maret. Terus mau Lebaran, April sampai Juni. Itu sengaja kami bagikan sekian, terus nanti mau Lebaran (disalurkan kembali, Red),” papar mantan wali kota Surabaya tersebut.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, bansos itu disalurkan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga pangan jelang Ramadan dan Idul Fitri. Bantuan diberikan dalam bentuk beras, telur, dan ayam. “Pemerintah telah memutuskan akan memberikan bantuan beras, telur, dan ayam selama tiga bulan,” ujarnya. (jpc/ila)

Rekening Rafael Alun dan Keluarga Diblokir PPATK, Puluhan Rekening Capai Rp500 Miliar

Mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo (tengah) berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (1/3/2023). KPK memeriksa orang tua dari Mario Dandy tersebut selama kurang lebih delapan jam terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan, puluhan rekening mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya yang diblokir mencapai lebih dari Rp500 miliar.

Rekening yang diblokir tersebut setelah PPATK melakukan penelusuran terkait dugaan harta tidak wajar, ayah dari pelaku penganiayaan Mario Dandy Satrio. “Nilai transaksi yang kami bekukan nilainya D/K (Debit/Kredit) lebih dari Rp500 miliar dan kemungkinan akan bertambah,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dikonfirmasi, Selasa (7/3).

Rekening yang diblokir ini terdiri dari rekening pribadi Rafael, termasuk putranya Mario Dandy Satrio, dan perusahaan atau badan hukum. Pemblokiran ini diduga berkaitan dengan indikasi pencucian uang yang dilakukan Rafael.

Ivan memastikan, pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dugaan harta tidak wajar Rafael Alun. “Kami koordinasi terus bersama KPK dan Itjen Kemenkeu,” tegas Ivan.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan sebelumnya juga mengakui, membuka penyelidikan untuk mencari unsur tindak pidana korupsi mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo (RAT). Kini, dugaan ketidakwajaran harta kekayaan Rafael Alun masuk dalam ranah penyelidikan KPK. “Baru kemarin sore diputuskan pimpinan ini masuk lidik. Jadi udah enggak di pencegahan lagi,” ucap Pahala.

Pahala menegaskan, pihaknya akan mengembangkan ketidakwajaran harta kekayaan pejabat Kemenkeu lainnya. Ia mengaku, sudah mengantongi satu nama pejabat pajak lain yang juga mempunyai harta tak wajar. “RAT ada pengembangannya. Salah satunya, pemegang saham di perusahaannya itu sama dengan orang pajak yang lain. Gua terbitin surat tugas pemeriksaan buat orang pajak yang baru,” ujar Pahala.

Pahala menduga, terdapat kelompok di DJP Kemenkeu yang asal-usul hartanya dipertanyakan. Karena itu, KPK akan mendalami hal tersebut. “Nah pejabat pajaknya angkatan dia (Rafael Alun) juga, sama. Kalau dibilang itu geng tuh, ada, ada banget. Ini angkatan dia juga. Iya pejabat juga,” tegas Pahala.

Bakal Dipecat dari ASN

Inspektur Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Awan Nurmawan Nuh mengatakan telah menyelesaikan pemeriksaan secara internal terhadap Rafael Alun Trisambodo, ayah dari tersangka kasus penganiayaan Mario Dandy Satriyo.

Rafael Alun Trisambodo terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat. Sehingga sekarang sedang diproses penjatuhan hukuman disiplin dengan dipecat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kemenkeu.

“Audit investigasi RAT sudah kita selesaikan, terbukti ada pelanggaran disiplin berat. Sekarang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin, yang bersangkutan kami rekomendasikan untuk dipecat,” kata Awan Nurawan Nuh, Selasa (7/3).

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi mencopot Rafael Alun Trisambodo dari jabatan sebagai pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kemenkeu. Pencopotan dilakukan buntut dari penganiayaan yang dilakukan putranya hingga kekayaan Rafael yang dianggap tidak wajar dan tidak sesuai LHKPN.

Meski demikian, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan Rafael Alun Trisambodo tidak dipecat sebagai aparatur sipil negara (ASN). Sehingga masih terikat dengan seluruh kode etik hingga aturan administrasi. Namun setelah ada temuan melanggar disiplin, maka Rafael Alun Trisambodo akan dipecat dari ASN. (jpc/ila)

Agincourt Resources Serahterimakan Aula Terbuka SMAN 1 Batangtoru

(Ki-ka) General Manager Operations PT Agincourt Resources Rahmat Lubis, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI Sumatra Utara Sakty Siregar, dan Kepala SMAN 1 Batangtoru Zuhdi Pulungan bersiap menggunting pita sebagai simbol peresmian Aula SMAN 1 Batangtoru yang dibangun oleh PTAR. (Dok: PTAR)

BATANGTORU, SUMUTPOS  – PT Agincourt Resources (PTAR), pengelola Tambang Emas Martabe meresmikan aula terbuka SMAN 1 Batangtoru, Tapanuli Selatan, pada Senin, 6 Maret 2023 melalui penandatanganan prasasti oleh General Manager Operations PTAR Rahmat Lubis, Kepala SMAN 1 Batangtoru Zuhdi Pulungan, dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI Sumatra Utara, Sakty Siregar.

PTAR mengucurkan anggaran hingga Rp732 juta untuk membangun fasilitas aula ini, yang sudah diserahterimakan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, diwakili Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI, dan akan digunakan sebagai sarana pendukung pembelajaran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

General Manager Operations PTAR, Rahmat Lubis, mengatakan Perusahaan berkomitmen kuat untuk memperluas akses pendidikan berkualitas serta mempercepat penyediaan layanan pendidikan melalui berbagai program, salah satunya peningkatan sarana dan prasarana sekolah. SMAN 1 Batangtoru menjadi salah satu sasaran karena sekolah yang berdiri sejak 1983 tersebut satu-satunya SMA di Kecamatan Batangtoru dan Muara Batangtoru. Jumlah siswanya saat ini sebanyak 638 orang.

“Kami ingin berbuat sebanyak mungkin di sektor pendidikan. Pembangunan aula adalah satu satu bagian kecil kontribusi kami dalam memajukan dunia pendidikan di Batangtoru dan Muara Batangtoru. Harapannya, aula ini bisa membuat anak-anak lebih nyaman dan fokus menjalani harinya di sekolah,” kata Rahmat.

Aula seluas 160 meter persegi itu dibangun selama 3 bulan oleh PTAR lewat kontraktor lokal yang diseleksi melalui proses tender. Setelah serah terima aula dilakukan, pengelolaan, perawatan, dan penggunaan aula sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak SMAN 1 Batangtoru.

“Terima kasih sudah memberi kami kesempatan untuk berkontribusi. Tolong ajak kami lagi jika ada ide-ide kreatif yang bisa memberi efek positif, karena bagi kami penting memastikan anak didik saat ini lebih maju dari generasi sebelumnya,” ujar Rahmat.

PTAR memiliki komitmen kuat dalam bidang pendidikan seperti tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan dan Keterlibatan Masyarakat 2021, mengikuti pedoman pelaksanaan yang diterbitkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). PTAR memenuhi persyaratan ini melalui pengembangan Rencana Induk Pengembangan dan Pelibatan Masyarakat periode 2018 hingga masa penutupan tambang. Salah satu program prioritas yang harus dilakukan sesuai Rencana Induk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) ini yakni pendidikan, dengan fokus pada peningkatan percepatan mutu dan pelayanan pendidikan.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI Sumatra Utara, Sakty Siregar, memberikan apresiasi atas sumbangan PTAR berupa aula SMAN 1 Batangtoru yang dapat dijadikan sebagai sarana pelajar mengembangkan diri.

“Bangunan ini wajib dijaga. Kita juga perlu menjadi bagian dari sejarah dengan cara menghasilkan karya dari pemanfaatan aula ini. Jadi tidak hanya duduk saja di aula, melainkan harus ada karya atau hasil dari aula yang sudah dibangun oleh PTAR ini,” kata Sakty.

General Manager Operations PT Agincourt Resources (PTAR) Rahmat Lubis dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI Sumatra Utara Sakty Siregar menandatangani Berita Acara Serah Terima Aula SMAN 1 Batangtoru dari PTAR kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara, Senin, 6 Maret 2023. (Dok: PTAR)

Rumuskan PPM dengan Pemkab dan Masyarakat

Dalam merumuskan PPM Tahun Anggaran 2023 yang selaras dengan tujuan dan program pembangunan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan, Kecamatan Batangtoru dan Muara Batangtoru serta masyarakat di lingkar tambang, akhir Januari silam PTAR mengadakan lokakarya dengan Pemkab Tapanuli Selatan. Sebanyak 56 perwakilan dari 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dinas terkait Pemkab Tapsel menghadiri “Workshop Sinkronisasi dan Integrasi Program PPM PTAR dan Pemkab Tapanuli Selatan.”

Workshop dibuka secara resmi oleh Asisten I Pemkab Tapanuli Selatan Hamdan Zein Harahap, dilanjutkan dengan pemaparan program masing-masing oleh PTAR maupun Pemkab Tapanuli Selatan yang diwakili Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Chairul Rizal Lubis. Workshop juga diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab untuk membahas semua usulan sinkronisasi dan kolaborasi program, serta diakhiri dengan presentasi hasil workshop. Selain itu, PTAR menjaring masukan dari Pemerintah Kecamatan Batangtoru dan Muara Batangtoru serta perwakilan masyarakat dari 15 desa lingkar tambang (Directed Affected Villages/DAV).

Senior Manager Community PTAR, Christine Pepah, mengatakan dari kegiatan tersebut terjaring sejumlah masukan dan usulan program yang akan ditindaklanjuti dengan diskusi internal untuk difinalisasi ke pilar-pilar PPM.

“Beberapa usulan yang langsung dapat disinkronkan antara lain dari bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi, sosial budaya, pengelolaan lingkungan dan infrastruktur. Kami sangat mengapresiasi usulan dari para pemangku kepentingan dan masyarakat sekitar lingkar tambang, dengan harapan akan bermanfaat dan berarti bagi masyarakat,” tutur Christine.

Usulan yang akan dimatangkan lebih lanjut di antaranya infrastruktur untuk fasilitas publik, rumah ibadah, akses tani dan masyarakat, sarana air bersih, serta irigasi. Sementara, di bidang kesehatan termuat usulan pencegahan dan penanganan stunting di masyarakat, di bidang pengelolaan lingkungan terdapat usulan pembinaan dan pilot pengelolaan sampah berbasis masyarakat, serta di bidang kemandirian ekonomi untuk pengembangan UMKM dan pelatihan.

Sepanjang tahun 2022 PTAR telah mengadakan setidaknya 72 kegiatan PPM, dengan jumlah penerima manfaat mencapai 30.565. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, jumlah penerima manfaat PPM 2022 melonjak 47%.

Pemkab Tapanuli Selatan memberikan apresiasi positif atas terselenggaranya lokakarya dan sosialiasi PPM PTAR ini. Kepala Bappeda Tapanuli Selatan, Chairul Rizal Lubis, mengatakan PPM PTAR diharapkan dapat menyuntikkan pengetahuan ke desa-desa agar desa lebih adaptif dalam menangkap peluang pemberdayaan masyarakat.

“Harapannya, terjadi transfer knowledge sehingga pengetahuan yang ada di Muara Batangtoru dan Batangtoru semakin meningkat, dan ketika PTAR berakhir masa operasinya masyarakat sudah mampu untuk mandiri dan mengembangkan diri,” kata Chairul.

Harapan serupa juga disampaikan Camat Batangtoru, Mara Tinggi, yang menekankan perlunya keberlanjutan PPM yang dilakukan PTAR, khususnya di sektor UMKM, infrastruktur fisik, dan pemberdayaan desa.

Adapun, Plt. Asisten Administrasi Umum Setda Pemkab Tapsel, Sahrir Siregar, berharap agar workshop PTAR dengan Pemkab Tapanuli Selatan dapat menghasilkan skala prioritas program yang bisa didukung PTAR dan program yang dapat dilakukan masyarakat.

“Sehingga, betul-betul menyentuh kebutuhan masyarakat. Tidak berorientasi pada keinginan saja, tetapi lebih pada kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat di lingkar tambang 15 DAV, baik di Batangtoru dan Muara Batangtoru,” ujar Sahrir.

Kontribusi PPM PTAR terhadap masyarakat lingkar tambang dapat diukur secara akademis melalui studi Analisis Dampak Ekonomi dan Fiskal PTAR yang dilakukan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) bersama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (FEB USU) pada 2015. Studi yang menyorot kondisi sosial ekonomi masyarakat di 10 desa lingkar tambang itu menunjukkan bahwa Tambang Emas Martabe memberikan kontribusi substansial terhadap laju perekonomian di Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Sumatra Utara.

Riset menyebut selama 2010 hingga 2015 PTAR telah berkontribusi terhadap penciptaan pendapatan rumah tangga di Kabupaten Tapanuli Selatan hingga Rp400 miliar atau sekitar Rp66 miliar per tahun, serta berhasil menciptakan peluang pekerjaan sekitar 2.211 orang per tahun.

Sementara itu, total kontribusi PTAR terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Tapanuli Selatan mencapai Rp1,24 triliun dan terhadap PDRB Sumatra Utara sebesar Rp4,7 triliun periode 2010-2015. Selain kontribusi di bidang ekonomi dan fiskal, Tambang Emas Martabe berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pengembangan kapasitas petani, kaum perempuan dan pemuda remaja serta pembangunan infrastruktur di 15 desa lingkar tambang untuk meningkatkan akses dan kualitas kehidupan masyarakat. (rel)

Polrestabes Medan Berikan Tali Asih kepada Anak Yatim dan Penderita Stunting

BANTUAN: Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda saat memberikan bantuan di Mapolsek Medan Helvetia, Selasa (7/3). Istimewa/Sumut Pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Kapolrestabes) Medan, Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) sekaligus memberikan tali asih kepada anak-anak penderita stunting dan anak-anak yatim, di Mapolsek Medan Helvetia, Selasa (7/3).

Turut hadir, Wakapolrestabes Medan AKBP Dr Yudhi Hery Setiawan, Kasatlantas Polrestabes Medan Kompol M Rikki Ramadhan, Plh Kabag SDM AKP Ferymon, Kapolsek Medan Helvetia Kompol Heri Edrino Sihombing, Danramil 0201-06/MS Kapten Inf Abdul Manan Marpaung, Paur Binplin Sipropam Iptu Inja Kaban, mewakili Camat Medan Helvetia oleh Kasi Trantib Kecamatan Medan Helvetia Supriadi Lubis, para Lurah se- Kecamatan Medan Helvetia, unsur Forkopimca, personel Polsek Medan Helvetia, Babinsa Koramil 0201-06/MS, tokoh agama, tokoh masyarakat, anak-anak yatim, stunting atau penerima tali asih Masyarakat Kecamatan Medan Helvetia.

Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda menyampaikan, kegiatan ini untuk memotivasi Kepolisian Sektor (Polsek) agar lebih baik dalam melayani masyarakat, serta memperkuat Polsek dalam hal menekan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

“Marilah kita selalu berkolaborasi dan bersinergi dalam menciptakan suasana yang kondusif dan tantangan di kota besar, sudah pasti yang utama adalah narkoba dan penyakit masyarakat lainnya. Oleh karena itu marilah kita selalu solid dan kompak dalam memberantas semua ini. Kami juga butuh bantuan dari Forkopimca Medan Helvetia dan TNI untuk berkolaborasi dalam semua kegiatan, khususnya di Kecamatan Medan Helvetia,” ujarnya.

Dia juga memaparkan, bahwa situasi Kamtibmas dalam keadaan aman, tertib dan selalu melakukan kolaborasi dengan Forkimpica. “Di sini saya akan menyampaikan tentang wilayah terdiri dari 1 kecamatan, 7 kelurahan. Jumlah penduduk 160 ribu orang. untuk gangguan Kamtibmas hanya mengenai geng motor dan tawuran,” paparnya.

Sementara itu, Kasi Trantib Kecamatan Medan Helvetia, Supriadi Lubis mengatakan, untuk permasalahan yang ada di kecamatan, agar melakukan upayakan secara mediasi. “Kemudian untuk stunting telah dilakukan penanganan dengan memberikan bantuan kepada anak-anak yang mengalami kekurangan gizi,” katanya. (dwi/ila)

Dua Terdakwa Begal Motor Disidang

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dua Terdakwa begal sepeda motor, Mhd Al Gozi (19) dan Edo Wahyudi (28) diadili secara virtual, di Ruang Cakra 5 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (7/3). Kedua terdakwa warga Jalan Yos Sudarso, Medan Labuhan dan Jalan Baut Medan Marelan itu didakwa atas perkara pembegalan sepeda motor menggunakan menggunakan air softgun.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Deypend Tommy Sibuea menghadirkan saksi korban Rizky Fazilla. Dalam keterangannya, korban mengaku dirinya dibegal di kawasan Yos Sudarso Medan. Ketika itu, ia sedang pulang dari kerjaannya pada malam hari dan tiba-tiba ada tiga orang yang mengendarai sepeda motor matik memepet dirinya.

“Kemudian saya ditodong yang mulia menggunakan parang dan tembak (airsofot gun) untuk menyerahkan kereta (motor),” ucapnya.

Dikarenakan sudah ada rasa ketakutan, korban pun memberikan sepeda motor miliknya. Pasalnya, jika melawan dengan begal tersebut bisa berdampak yang lebih besar lagi. “Saya takut yang mulia, dan saya berikan saja dan jadi trauma,” ujarnya.

Mendengar keterangan saksi itu, Ulina pun menanyakan kepada terdakwa atas aksi begal tersebut. “Ya yang mulia itu benar, kami baru ini melakukan itu,” ujar kedua terdakwa.

Sebelumnya dalam dakwaan, JPU menguraikan bahwa pada tanggal 22 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB Rizky Fazilla melintas di Jalan KL Yos Sudarso Km 11,5 Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli.

Kemudian kedua terdakwa dan Pahmi Prayoga alias Yoga (DPO) yang menggunakan sepeda motor matik memepet korban dengan meodong airsoft gun dan parang dan mengambil secara paksa sepeda motor korban.

Kemudian Al Gozi membawa pergi sepeda motor korban di tempat kos di Jalan Yong Panah Hijau Gang Darmawan Lingkungan XI Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan, yang juga diikuti kedua terdakwa.

Melihat sepeda motor di ambil komplotan begal, korban bersama ibunya melapor ke Polsek Medan Labuhan. Setelah mendapatkan laporan tersebut, pihak kepolisian langsung mencari kemudian meringkus komplotan begal tersebut. Atas perbuatannya, kedua terdakwa diancam pidana Pasal 365 ayat 2 ke 1 dan ke 2 KHUPidana. (man/azw)

Sidang Terdakwa Kurir Sabu 27 Kg, Warga Medan Barat Terancam Hukuman Mati

KESAKSIAN: Dua saksi dari kepolisian memberikan keterangan terhadap terdakwa kasus sabu di PN Medan, Selasa (7/3).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Terdakwa Surungan Marusaha Siahaan (36) warga Medan Barat ini, terancam dihukum mati. Pasalnya, dia didakwa atas kasus kurir sabu seberat 27 kilogram, dalam sidang virtual di Ruang Cakra 7 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (7/3).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Rizqi Darmawan menguraikan dalam dakwaannya, bermula pada 24 Oktober 2022, terdakwa Surungan mendapatkan telfon dari bos terdakwa yaitu Popay (DPO) yang berada di Malaysia, menyuruh terdakwa agar pergi ke Kota Tanjungbalai untuk mengambil narkotika jenis sabu. “Pada 25 Oktober 2022 terdakwa berangkat dari Medan ke Tanjungbalai dengan mengendarai sebuah mobil,” ujar JPU.

Labih lanjut, kata JPU, terdakwa menunggu hingga sekira pukul 17.00 WIB ada yang menghubungi handphone terdakwa dan mengaku yang akan menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dan orang tersebut sepakat bertemu lewat terminal Tanjungbalai.

“Setelah bertemu, kemudian laki-laki tersebut menyerahkan satu buah tas berisi 20 bungkus plastik warna kuning berisi narkotika jenis sabu,” katanya.

Tas tersebut terdakwa masukan kedalam mobil milik terdakwa, setelah itu terdakwa kembali ke Kota Medan. Dalam perjalanan, ketika terdakwa melintas di Kota Tebingtinggi, mobil terdakwa diberhentikan sejumlah petugas Polrestabes Medan. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan satu buah tas berisi 20 bungkus plastik warna kuning dengan berat 20 kg.

“Terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut milik terdakwa untuk serahkan kepada pemiliknya menunggu arahan dari Popay yang ada di Malaysia, kemudian terdakwa juga mengakui bahwa masih ada sabu lainnya yang terdakwa simpan di rumah terdakwa sebanyak 7 bungkus,” urai Jaksa.

Selanjutnya, petugas membawa terdakwa ke rumahnya di Jalan H Adam Malik, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, untuk mengambil sabu tersebut. Sesampainya di rumah, terdakwa menunjukan keberadaan 7 bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu berat bersih 7 kg tersebut yang terdakwa simpan di dekat lemari.

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” pungkas jaksan penuntut umum (JPU).

Usai membacakan dakwaan, majelis hakim diketuai Abdul Kadir melanjutkan sidang dengan mendengarkan dua saksi dari Kepolisian. (man/azw)