Home Blog Page 1753

RKPD 2023 di Zona Kepulauan Nias, Fokus Pembangunan Infrastruktur dan Pangan

BERSAMA: Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi bersama para pemuda pada Pra usrenbang Zona Kepulauan Nias, Rabu (8/3).

NIAS UTARA, SUMUTPOS.CO – Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 di Zona Kepulauan Nias. Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi fokus dengan pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan. Hal ini, tidak lepas dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pra Musrenbang Zona Kepulauan Nias, Rabu (8/3) kemarin, di Aula Tafaeri Kantor Bupati Nias Utara, Jalan Gowezalawa, Desa Fadoro Fulolo, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara. Lanjut, Gubernur Edy mengatakan kedua faktor tersebut, merupakan sektor yang sangat penting dalam pembangunan Kepulauan Nias saat ini. “Infrastruktur dulu kita penuhi, jadi logistik mobilisasi masyarakat lebih mudah, sehingga perekonomian bisa terdorong,” ucap Gubernur Edy dalam keterangan tertulis, Kamis (9/3).

Gubernur Edy mengatakan membuka Infrastruktur terutama jalan dan akan memperlancar logistik dan mobilisasi masyarakat, sedangkan ketahanan pangan akan membuat Nias lebih cepat berkembang.

“Kemudian ketahanan pangan. Nias harus mandiri pangan, karena letaknya yang terpisah dengan pulau Sumatera dan jauh dari daerah penghasil pangan yang membuat harganya bisa mahal,” ucap mantan Pangkostrad itu.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut sendiri menyiapkan anggaran sekitar Rp200 Miliar untuk pembangunan dan perbaikan jalan di Nias. Walau begitu, Edy Rahmayadi juga meminta kepala daerah di Kepulauan Nias juga memperhatikan jalan kabupaten dan desa.

“Jalan di Nias banyak yang rusak, oleh karena itu Pemprov mengalokasikan Rp200 miliar untuk jalan di sini, agar lebih baik, Desa, Kabupaten juga perbaiki jalan kalian, kalau tidak cukup dananya tahun ini di cicil, tahun ini 1 Km, tahun depan 2 Km,” kata Edy Rahmayadi.

Sedangkan untuk pertanian, Edy Rahmayadi meminta OPD terkait benar-benar mengkaji apa yang cocok untuk Nias. “Kaji betul, tadi saya lepas ekspor kelapa, cari lagi apa yang baik dibudidayakan di sini,” kata Edy Rahmayadi.

Selain itu, Edy Rahmayadi juga berencana akan meletakkan satu unit bus Bakti Kesehatan Bermartabat (BKB) di Kepulauan Nias. Bus tersebut akan melayani masyarakat Kepulauan Nias yang membutuhkan.

“Saya mau ada di Nias ini satu (Bus BKB), ini kebutuhan dasar, Bus itu akan memutari Nias, saya melihat di sini perlu perhatian kesehatan,” jelas Gubernur Edy.

Mantan Ketua Umum PSSI itu, menjelaskan menyenangkan dan menyejahterakan rakyat merupakan amanah yang harus dijalankannya.

“Dia (rakyat) senyum, senang rakyat ini, baru kita pikirkan tahap selanjutnya pembangunan ini, mana yang spesifik harus kita atur, sehingga pertumbuhan ekonomi, rakyat ini amanah dan tanggung jawab saya,” sebut Gubernur Edy.

Sementara itu, Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu mengatakan, kepedulian Gubernur Edy Rahmayadi pada Kepulauan Nias luar biasa. Kepeduliannya tidak hanya sebatas seremonial saja. Sebab Pemprov Sumut mengalokasikan sekitar Rp200 miliar untuk pembangunan jalan di Kepulauan Nias.

Bupati juga berharap, ke depan, program-program Pemprov Sumut yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terus berlangsung di Nias. Juga berharap Nias menjadi prioritas pembangunan di RKPD 2024, karena tergolong daerah tertinggal berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024.

“Kami harap Kepulauan Nias menjadi Prioritas di RKPD 2024 Pemprov Sumut dan juga program-program dari Pemprov bisa menyentuh langsung masyarakat kami di sini,” kata Amizaro Waruwu.

Hadir pada Pra Musrenbang ini Kepala Perwakilan BI Sumatera Utara Doddy Zulverdi, Bupati Nias Ya’atulo Gulo dan Wakil Walikota Gunungsitoli Sowa’a Laoli. Hadir juga unsur Forkopimda, OPD se-Kepulauan Nias dan OPD terkait Pemprov Sumut.(gus)

74 Ton Kelapa Asal Nias Utara Diekspor ke Tiongkok

LEPAS: Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi saat melepas hasil pertanian dari Nias Utara untuk dieskpor ke Kota Hainan, Tiongkok melalui Pelabuhan Angin, Kota Gunungsitoli, Rabu (8/3).

NIAS UTARA, SUMUTPOS.CO – Komoditi asal Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara berupa 74 ton kelapa tembus pasar internasional. Dengan melakukan ekspor ke Kota Hainan, Tiongkok. Pengiriman kelapa tersebut, dilepas melalui Pelabuhan Angin, Kota Gunungsitoli, Rabu (8/3) kemarin.

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengaku bangga hasil pertanian di Kabupaten Nias Utara mampu bersaing di pasar global. Hal ini, tidak lepas memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi bagi masyarakat atau petani sendiri.

“Tujuan kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita, saat ini kelapa segar, nanti ke depan kita harus bisa mengekspor bukan barang mentah lagi, kita ekspor kopra jadi masyarakat saya di sini mendapat pekerjaan,” sebut Gubernur Edy dalam keterangan tertulis, Kamis (9/3).

Kelapa segar yang diekspor ke Tiongkok merupakan hasil dari BUMDes Nias Utara binaan Desa Sejahtera Astra (DSA) di Nias Utara. Setelah ekspor perdana ini, Nias Utara akan menyediakan sekitar 8 juta butir kelapa segar untuk di ekspor ke Tiongkok.

“Selamat kepada Nias Utara, terima kasih Pak Bupati, PT Astra dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang membina desa-desa di sini, mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih menggali potensi lain dari Nias,” ucap Mantan Pangkostrad itu Edy.

Selain itu, Gubsu Edy juga memberikan perhatian khusus kepada Pulau Nias soal infrastruktur jalan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mengalokasikan anggaran Rp200 Miliar untuk membenahi infrastruktur jalan di pulau Nias.

“Rp200 Miliar kita siapkan untuk pembangunan infrastruktur jalan di Pulau Nias dan tahun ini harus selesai karena ini sangat penting untuk menunjang perkembangan Nias, logistik, dan memakmurkan rakyat di sini,” jelas mantan Ketua Umum PSSI itu.

Gurbernur Edy berharap potensi-potensi di Pulau Nias terus digali, apalagi Nias terpisah lautan dari Pulau Sumatera. Kondisi geografis ini, menurut Edy Rahmayadi, membuat Nias harus bisa mandiri pangan agar bisa berkembang lebih cepat.

“Kondisi geografis Nias terpisah dengan Sumatera, karena itu Nias harus bisa mandiri secara pangan, kalau tidak untuk mengimpor bahan pangan ke Nias, costnya sangat mahal,” pungkas mantan Pangdam I Bukit Barisan itu.(gus)

Temuan KPK Kepada 134 Pegawai Kemenkeu, Punya Saham di 280 Perusahaan

Sejumlah pendemo dari elemen sipil melakukan aksi Konvoi Bukan Moge untuk Reformasi Pajak di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/3/2023) Mereka mendukung KPK bongkar permainan busuk lingkungan Ditjend Pajak serta audit dan periksa seluruh petinggi Ditjend Pajak sehingga kasus ini dapat diungkap secara terang benderang dan di selesaikan dengan cepat. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Satu per satu isu ketidakwajaran perilaku pegawai dan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terbongkar. Setelah indikasi transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun, kini terungkap 134 pegawai di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu ternyata menjadi pemegang saham di 280 perusahaan. Hal tersebut diungkapkan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.

Pahala menyatakan, mayoritas perusahaan itu bersifat tertutup (non-listing). Bukan perusahaan terbuka (Tbk) yang profil pemegang sahamnya dapat ditelusuri dengan mudah di bursa saham. “Kalau (yang punya saham, Red) di perusahaan terbuka (Tbk) lebih banyak dari itu,” ungkapnya kemarin (9/3).

Pahala menerangkan, secara aturan memang tidak ada larangan pegawai pajak menjadi pemegang saham di sebuah perusahaan. Pegawai pajak juga secara spesifik tidak dilarang berbisnis. Namun, perilaku itu bisa masuk kategori tidak etis sebagaimana tercantum dalam peraturan pemerintah. “Di aturannya hanya bilang agar memilih kegiatan yang etis, tapi etisnya apa nggak jelas,” terangnya.

Saat ini KPK masih mendalami fenomena kepemilikan saham di lingkungan pegawai pajak tersebut. Pahala menyebutkan, pihaknya sedang berfokus pada pegawai-pegawai yang menjadi pemegang saham di perusahaan konsultan pajak. Sebab, hal itu jelas berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest). “Paling bahaya itu soalnya,” ujarnya.

Rencananya, ratusan nama pegawai itu diserahkan KPK ke Kemenkeu hari ini. Pahala menyatakan, pihaknya akan meminta Kemenkeu untuk memperbaiki sistem pencegahan korupsi terkait kepemilikan saham tersebut. “Jangan pas lagi rusuh (ribut di media, Red) baru dibenerin (diperbaiki sistem pencegahan korupsi, Red),” paparnya.

Selain menyerahkan nama, KPK bersama PPATK akan menindaklanjuti perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan pegawai/pejabat pajak. Jika perusahaan tersebut berisiko memicu konflik kepentingan, pemeriksaan intensif akan dilakukan. “Jadi, jangan sampai membuka peluang wajib pajak mau nego transfer ke perusahaan (pegawai/pejabat pajak, Red),” imbuhnya.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis Kemenkeu Yustinus Prastowo menjelaskan, Inspektorat Jenderal Kemenkeu tengah menginvestigasi 69 pegawai Kemenkeu yang dianggap memiliki profil berisiko tinggi karena diduga memiliki harta tidak wajar. Mayoritas pegawai itu berasal dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).

Sementara itu, kebanyakan tingkat jabatannya adalah pejabat struktural yang notabene wajib melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). “Tapi, ada juga dari direktorat lainnya. Basisnya LHKPN tentu, kan yang wajib LHKPN terutama. Tapi, tetap ada juga yang LHK itu kita profil, misalnya fungsional,” ujarnya.

Terkait Rafael Alun Trisambodo (RAT), Yustinus menyatakan bahwa penyelidikan di ranah Kemenkeu sudah selesai. Sebab, ranah Kemenkeu bersifat administratif. Kemenkeu juga sudah memecat RAT dan memastikan dia tidak mendapat pensiun karena pelanggaran berat yang dilakukan.

Karena itu, jika ditemukan pelanggaran lainnya, tidak tertutup kemungkinan keterlibatan KPK, PPATK, ataupun aparat penegak hukum. “Ya, bisa mem-follow up jika ditemukan indikasi tindak pidana,” imbuhnya.

Yustinus juga memastikan komitmen Kemenkeu untuk bersih-bersih internal. Dengan berbagai kasus yang kini berjalan, hal itu disebut menjadi pelajaran agar Kemenkeu bisa mengemban tugas semakin baik. Dia memastikan keberpihakan Kemenkeu kepada masyarakat dengan upaya bersih-bersih.

“Kemenkeu bersih-bersih, Anda membantu kami. Ini perjalanan yang tidak mudah. Tapi, dengan bergandeng tangan dan dukungan banyak orang, kami percaya semakin mampu mengemban tugas ini. Tidak lain tidak bukan hanya untuk kebaikan dan kemajuan bangsa ini,” terangnya.

Dia menjelaskan, DJP dan DJBC Kemenkeu merupakan dua instansi yang sangat penting. Karena itu, dua instansi tersebut tidak boleh dilemahkan. Upaya bersih-bersih harus terus digalakkan.

Upaya Kemenkeu saat ini bertujuan agar DJP dan DJBC dapat melaksanakan tugas dengan semakin baik. Kemenkeu akan melakukan investigasi terhadap pejabat yang memiliki kekayaan tidak wajar. Jika terbukti ada pelanggaran, Kemenkeu siap menjatuhkan sanksi pemecatan. “Jangankan dirotasi, yang terbukti bahkan di-nonjob. Bahkan sekarang ada yang dipecat dan 69 high-risk dipanggil bertahap beberapa waktu ke depan karena kita perlu investigator banyak kan. Kita kerahkan semua upaya itu,” jelas Yustinus.

Mario Urung Rekontruksi Penganiayaan

Polda Metro Jaya menunda reka adegan alias rekontruksi kasus penganiayaan Cristalino David Ozora (17). Polisi terpaksa membatalkan agenda rekonstruksi penganiayaan yang menggemparkan masyarakat Indonesia karena dua alasan.

Saat dikonfirmasi perihal penundaan rekontruksi, Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan bahwa beberapa saksi berhalangan hadir. Ia menyebut, ada 2 alasan kenapa rekonstruksi batal. “(Karena) mengingat ada beberapa saksi yang berhalangan hadir serta beberapa pertimbangan teknis,” kata Hengki tanpa merinci pertimbangan teknis yang dimaksud.

Seperti diketahui, pihak kepolisian berencana menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan dengan tersangka Mario Dandy Satriyo (20) pada Kamis (8/3) kemarin. “Maka untuk rekonstruksi kasus penganiayaan dengan tersangka MDS dkk, sementara kami pending,” tuturnya.

Kepastian waktu rekonstruksi kasus penganiayaan David Ozora yang baru akan disampaikan ke publik setelah semua pihak termasuk saksi dan tersangka mengonfirmasi. Berdasarkan informasi yang beredar di kalangan jurnalis, dalam rekonstruksi, penyidik akan menguji keterangan tersangka, saksi, lalu menyesuaikannya dengan alat bukti.

“Rekontruksi akan dilakukan kurang lebih 23 adegan, dengan menghadirkan para pelaku dan juga saksi serta pihak dari kejaksaan,” ungkapnya.

Seperti diketahui, pada Rabu (8/3) malam, Polda Metro Jaya telah melalukan penangkapan dan penahanan terhadap AG yang berstatus Anak yang Berkonflik dengan Hukum. AG kini ditahan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), selama 7 hari.

Adapun dalam kasus ini, AG dijerat Pasal 76 c Jo Pasal 80 UU Perlindungan Anak dan atau Pasal 355 Ayat 1 Jo 56 subsider 353 Ayat 1 KUHP subsider 351 Ayat 2 KUHP.

Menyikapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kementerian PPPA Atwirlany Ritonga mengatakan, akan mengupayakan koordinasi terkait permohonan pendampingan AG sebagai pelalu anak dalam kasus ini.

“Kami masih koordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait permohonan pendampingan terhadap AG sebagai anak yang berkonflik dalam hukum, dan pendampingan ini harus dipastikan agar sesuai dan agar terpenuhinya hak AG,” kata Atwirlany.

Koordinasi yang dilakukan, kata Atwirlany, juga sesuai dengan mandat Pasal 94 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pihaknya juga mendukung penuh upaya proses hukum yang sudah dilakukan oleh para penyidik kepolisian, sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang.

Sementara itu pengurus GP Ansor Rustam Hatala mengatakan pihak keluarga David terus memantau perkembangan kasusnya. Termasuk penetapan AG sebagai tersangka. “Sejak awal kami dari pihak keluarga tegaskan, siapapun yang terlibat harus diproses seadil-adilnya.

Mumai dari tersangka Mario, S, dan yang terbaru si AG. Rustam menuturkan secara kelembagaan keliarga sudah menyerahkan kasusnya untuk dikawal oleh LBH GP Ansor. Soal pelaksanaan rekonstruksi, dia tidak ingin mencampuri lebih dalam. “Kita ikuti saja dulu prosesnya,” katanya.

Terpisah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) angkat bicara soal pendampingan yang dilakukan terhadap AG. Deputi Bidang Perlindungan Anak KPPPA Nahar mengatakan, pendampingan diberikan lantaran AG masih usia anak.

Tupoksi ini mengacu pada Pasal 94 UU 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Di mana, KPPA melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan mengenai langkah pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Termasuk soal pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan SPPA dilakukan oleh KPPPA dan KPAI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mandat ini pun diberikan UU Perlindungan Anak dan PP 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. Yang mana, dalam tugas pemantauan yang perlu dilakukan selanjutnya adalah mengamati dan mengidentifikasi perkembangan kasus, mengantisipasi permasalahan yang timbul dari kasus kekerasan, dan menindaklanjuti kasus kekerasan terhadap anak.

“Iya, kami memantau jalannya proses hukum. Selanjutnya atas permohonan, memberikan dukungan dengan menyediakan ahli dan psikolog yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan,” tuturnya.

Nahar menampik jika tindakan ini merupakan pengistimewaan AG. Dia menegaskan, bahwa pendampingan serupa juga diberikan pada kasus-kasus lain yang melibatkan anak. “Karena UU menegaskan seperti itu,” ungkapnya.

Pendampingan ini pun tak lantas membuat anak yang berkonflik dengan hukum mendapat keringanan atau bahkan tak mendapat hukuman. Tapi, lebih kepada memastikan hak-hak anak bisa terpenuhi sesuai dengan UU SPPA dan UU Perlindungan anak yang ada.(jpc/ila)

Pengangkutan Logistik ke Kepulauan Nias, 2024, Pemprovsu Beli Kapal Senilai Rp 40 Miliar

Keterangan: Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi saat memberikan keterangan kepada wartawan.bagus/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, berencana menganggarkan biaya pembelian kapal penyeberangan untuk rute Kota Sibolga tujuan Kepulauan Nias dan sebaliknya menggunakan APBD Sumut tahun 2024, senilai Rp40 miliar.

Hal itu disampaikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dalam Rapat Kordinasi Provinsi/Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumut Tahun 2023, di Aula Tengku Rizal Nurdin, di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Medan, Rabu (9/3) sore. “Tahun 2024, saya anggarkan beli kapal untuk penyebarangan Sibolga – Nias. Masa kapal aja tawar-tawaran (Pungli),” ujar Gubernur Edy.

Mantan Ketua Umum PSSI ini mengatakan, nantinya bila jadi membeli kapal tersebut, akan dikendalikan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut. “Nanti kapal dikendalikan oleh Dishub Sumut, keluarkan anggaran, sudah tanya (harga kapal) Rp40 miliar,” jelas Gubernur Edy.

Tujuan pembelian kapal penyeberangan tersebut, kata Edy, salah satunya untuk memberikan biaya pengangkutan logistik lebih murah lagi ke Kepulauan Nias.

Kemudian, lanjut mantan Pangdam I Bukit Barisan ini, untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan. “Kemarin, TNI/Polri mau mengamankan Pak Jokowi ke Nias, kapalnya maju mundur, Pak Jokowi sudah duluan datang ke situ. Baru kapalnya nyampe,” kata Gurbernur Edy.

Gubernur Edy mengatakan, melihat Provinsi Sumut secara geografisnya, sudah layak Pemprov Sumut memiliki kapal penyeberangan dikelola sendiri untuk dimanfaatkan masyarakat.

“Letak geografis kita seperti itu, sama-sama tangani sama pak Angkatan Laut. Tapi, ajari kami, yang di air-air itu. Sok tahu aja ini,” pungkas Gubernur Edy.(gus/ila)

Hari Ini Peserta Diberi Kesempatan untuk Menyanggah, 3.043 Guru Pelamar P1 Batal Penempatan

DIALIHKAN: Tenaga honorer atau kontrak di pemerintahan diusulkan menjadi PPPK setelah pemerintah pusat tak lagi menggunakan tenaga kontrak.

SUMUTPOS.CO – Sudah jatuh, tertimpa tangga. Perumpaan itu mungkin bisa mewakili nasib para guru honorer pelamar seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru 2022 saat ini. Setelah pengumuman hasil seleksi yang terus tertunda, kini tiba-tiba ribuan di antara mereka batal penempatannya.

Pembatalan ini disampaikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui surat pengumuman Nomor: 1199/B/GT.00.08/2023. Di mana, disebutkan bahwa terjadi perubahan status pada 3.043 pelamar prioritas 1 (P1) dari mendapatkan penempatan menjadi tidak mendapat penempatan.

Tak banyak penjelasan yang disampaikan. Kemendikbudristek hanya mengatakan, pembatalan terjadi karena dampak proses verifikasi dari sanggahan pelamar P1.

Seperti diketahui, tahun 2022, seleksi PPPK guru dilakukan dengan tiga skenario. Yakni, seleksi penempatan bagi guru lolos passing grade seleksi PPPK 2021 atau pelamar P1. Lalu, jika masih ada formasi maka akan diberikan pada pelamar kategori prioritas II (P2), yakni pelamar yang terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai eks Tenaga Honorer K-II (THK-II).

Setelahnya, apabila masih tersisa formasi akan langsung diserahkan pada pelamar prioritas III (P3). Yang masuk kategori ini ialah guru non-ASN yang tidak termasuk dalam P1 di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau setara dengan 6 semester pada Dapodik.

Pengumuman ini tentu seperti petir di siang bolong. Mengingat, pengumuman kelulusan PPPK Guru 2022 akan dilaksanakan selambat-lambatnya 10 Maret 2023.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menilai, pembatalan ini merupakan bentuk ketidakprofesionalan kementrian penyelenggara. Sebab, secara objektif para guru pelamar P1 telah dinyatakan lulus passing grade (PG) pada seleksi PPPK 2021. Mereka juga sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi pada saat akan mengikuti ujian melalui sistem seleksi calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) 2021/2022.

Mirisnya lagi, berdasarkan janji dari pemerintah, mereka yang lulus PG akan langsung mendapatkan penempatan. “Tentu pembatalan ini semakin mengkonfirmasi rangkaian karut marut kebijakan seleksi Guru PPPK yang sudah terjadi sejak tahun 2021,” ungkap Unifah, di Jakarta.

Karenanya, ia meminta Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Nunuk Suryani mencabut Surat Pengumuman Pembatalan Penempatan 3.043 guru Pelamar P1 tersebut.

Nunuk juga didesak untuk turun langsung memberikan penjelasan secara terbuka, resmi, detail, lengkap, dialogis, dan solutif mengenai alasan di balik pembatalan penempatan 3.043 guru pelamar P1 tersebut. Sebab, dalam surat pengumuman hal tersebut tak disampaikan dengan jelas.

Argumentasi apa pun yang disampaikan oleh pihak Panselnas mengenai pembatalan, baik itu verifikasi dan validasi untuk memetakan data guru yang meninggal, pensiun, alih profesi, dapodik tidak aktif, atau alasan lainnya tetap sulit diterima. Pasalnya, pembatalan dilakukan tanpa informasi atau alasan yang jelas. Sehingga, lagi-lagi yang dirugikan adalah para guru.

“Proses sanggah yang ada ternyata bukan sanggah oleh guru yang bersangkutan, melainkan diterjemahkan sebagai verifikasi dan validasi internal oleh penyelenggara,”keluhnya. Oleh karena itu, lanjut dia, meminta Dirjen GTK dan kementrian terkait untuk mengirimkan pemberitahuan melalui akun SSCASN masing-masing guru dengan memberikan penjelasan kriteria atau poin apa saja yang belum terpenuhi hingga penempatan mereka dibatalkan.

Setelahnya, Kemendikbudristek dan panitia seleksi terkait wajib membuka kembali masa sanggah dan mengadakan pemberkasan ulang bagi 3.043 guru pelamar P1 untuk bisa membuktikan kesesuaian persyaratan yang dimiliki. Namun, apabila penempatan mereka tetap dibatalkan maka para guru tersebut wajib diangkat dan mendapatkan prioritas untuk mengisi formasi guru PPPK di tahun berikutnya. “Tanpa syarat administratif apa pun,”tegasnya.

Sebagai informasi, pengumuman P1 ini semestinya tuntas pada 2022 lalu. Namun diundur oleh Panselnas sampai 2-3 Februari 2023. Janji sebatas janji, Kemendikbudristek kembali memundurkan pengumuman yang dijanjikan pada minggu ke -3 atau 4 Februari 2023. Dan lagi-lagi, batal. Pada pemberitahuan terkahir, pengumuman formasi P1 dijanjikan paling lambat hari ini (10/3).

Sementara itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan solusi bagi peserta PPPK guru 2022 yang merasa dirugikan dengan hasil seleksi. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen mengatakan setelah hasil seleksi diumumkan, ujarnya, maka seluruh peserta, baik P1, P2, P3, dan P4 diberikan kesempatan untuk menyanggah. “Kalau ada yang merasa dirugikan, silakan menyanggah,” ujar Deputi Suharmen, Kamis (9/3).

Dia menambahkan jadwal sanggah pada surat sebelumnya tidak berlaku, tetapi diganti dengan jadwal sanggah sekarang. BKN menetapkan kembali jadwal lanjutan rangkaian pelaksanaan seleksi penerimaan guru PPPK 2022 sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 1284/B/GT.00.02/2023 tanggal 08 Maret 2023 perihal Permohonan Penyesuaian Jadwal Pengumuman Hasil Seleksi. Dari hasil pengumuman seleksi kompetensi, peserta PPPK guru 2022 diberi kesempatan menyampaikan sanggahan pada 10 sampai 12 Maret, diikuti dengan jawab sanggah oleh instansi pada 13 sampai 19 Maret 2023.

Pengumuman kelulusan pascasanggah dilakukan pada 9 sampai 10 April 2023. Setelah rangkaian masa sanggah, dilanjutkan dengan tahapan pemberkasan peserta lewat pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) NIP PPPK yang akan berlangsung selama 11 sampai 30 April. Usul penetapan NIP PPPK guru yang akan dimulai 24 April ditargetkan rampung pada 18 Mei 2023

Plt. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Iswinarto Setiaji menyampaikan bahwa penyesuaian jadwal ini telah disampaikan kepada instansi pemerintah daerah lewat Surat BKN Nomor 2851/B-KS.04.01/SD/K/2023.

“Dengan terbitnya penyesuaian jadwal terbaru ini, rangkaian seleksi PPPK Guru yang sebelumnya mengacu pada Surat BKN Nomor: 36095/BKS.04.01/SD/K/2022 tanggal 31 Oktober 2022 dinyatakan dilakukan penyesuaian,” terangnya. (jpc/ila)

Pembangunan Gapura Batas Kota Tak Kunjung Selesai, Komisi IV Minta Pemko Evaluasi Kontraktor

GAPURA: Pembangunan salah satu gapura batas kota

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Proyek pembangunan tiga Gapura Batas Kota Medan tahun anggaran 2022 yang hingga kini belum juga selesai dikerjakan, menuai perhatian serius dari Komisi IV DPRD Medan.

 Pasalnya mesti pengerjaannya telah diperpanjang selama lebih dari 50 hari di tahun anggaran 2023 ini, namun pengerjaan Gapura Batas Kota di kawasan Kampunglalang, Amplas, dan Tuntungan yang menelan anggaran hingga Rp9,4 miliar itu tak juga rampung.

 Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Medan, Rudiawan Sitorus, mengaku sangat menyayangkan proses pengerjaan tiga Gapura Batas Kota Medan yang tidak tepat waktu. Padahal, Gapura Batas Kota diharapkan dapat menjadi ‘wajah’ baru bagi penataan Kota Medan yang lebih baik.

 “Tentu sangat kita sayangkan pengerjaan Gapura Batas Kota yang tidak selesai sesuai jadwal yang ditentukan. Sayangnya lagi, dari tiga gapura yang dibangun, tidak ada satu pun yang betul-betul sudah selesai,” ucap Rudiawan kepada Sumut Pos, Jumat (10/3/2023).

 Oleh sebab itu, kata politisi PKS ini, keadaan ini harus menjadi perhatian serius bagi Pemko Medan, khususnya bagi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang atau Dinas Perkim Kota Medan agar dapat mengevaluasi para kontraktor yang saat ini tengah mengerjakan Gapura Batas Kota tersebut.

 “Keterlambatan ini bentuk ketidakprofesionalan kontraktor. Tidak hanya memberikan sanksi berupa denda, Dinas Perkim juga harus mengevaluasi kinerja kontraktor tersebut,” ujarnya.

 Rudiawan mengatakan, kontraktor harus menyelesaikan pekerjaannya sesegera mungkin, tentunya dengan hasil pekerjaan yang diharapkan. “Bila tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu dan hasilnya juga tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka tentu harus ada evaluasi. Saya fikir itu wajib,” katanya.

 Belajar dari hal ini, lanjut Rudiawan, Dinas Perkim harus lebih selektif dalam memilih kontraktor untuk mengerjakan proyek-proyek yang ada di dinasnya. Mengingat, Wali Kota Medan Bobby Nasution menginginkan percepatan pembangunan, khususnya di sektor pembangunan fisik ataupun infrastruktur.

 “Kita minta juga kepada Dinas Perkim agar lebih selektif memilih rekanan kerja, gunakan lah rekanan yang profesional dalam menyelesaikan tugas-tugasnya,” pungkasnya.

 Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan, Endar Sutan Lubis membenarkan keterlembatan pekerjaan tiga Gapura Batas Kota tersebut.

 “Iya, tiga gapura batas kota itu memang belum rampung dikerjakan pihak kontraktor. Tahun ini sudah lewat 50 hari, tapi belum selesai juga. Ya itulah, manusia berencana, tapi Tuhan juga yang menentukan. Kalau yang kita lihat, banyak terkendala masalah cuaca,” ucap Endar kepada Sumut Pos, Selasa (7/2/2023).

 Alhasil, kata Endar, Pemko Medan kembali memberi waktu kepada pihak kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan tiga gapura batas kota tersebut. Berdasarkan aturan, perpanjangan dapat diberikan 20 hari sampai 40 hari selepas habis masa waktu perpanjangan pertama (50 hari).

 “Saat ini kita perpanjang, sesuai aturan dapat diperpanjang sampai 40 hari di tahun ini (2023) atau paling lama akhir bulan Maret ini. Harapan kita bisa selesai lebih cepat dari itu,” ujarnya.

 Meskipun demikian, sambung Endar, Pemko Medan tetap memberikan sanksi denda atau pinalti terhadap keterlambatan pekerjaan tiga gapura batas kota tersebut.

 “Sanksi denda 1 permil per hari tetap diberikan, tidak bisa tidak, kan aturannya sudah jelas. Jadi selain harus menyelesaikan pekerjaannya, mereka juga harus membayar denda, dan itu sudah mereka ketahui sejak awal,” katanya.

 Mengenai pembayaran sisa anggaran proyek yang belum tuntas, Endar mengatakan akan diajukan kembali di P-APBD TA 2023. Sebab, anggaran 2022 sudah tutup buku.

 “Kita yakin bulan ini juga selesai lah tiga gapura itu. Karena memang kita lihat sudah mau selesai kok, sudah tinggal finishing saja,” pungkasnya. (rel)

TGS Ganjar Sampaikan Pesan Inspiratif Kepada Masyarakat dan Majelis Taklim di Kabupaten Sergai

Pendukung Ganjar Pranowo menggelar zikir, selawat, dan bedah kitab Al-Hikam di Dusun IX, Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin (9/3).(ist)

SERDANG BEDAGAI, SUMUTPOS.CO – Masyarakat dan jemaah majelis taklim di Kabuoaten Serdang Bedagai berbondong-bondong datang ke kegiatan positif yang diinisiasi sukarelawan Tuan Guru Sahabat (TGS) Ganjar Sumatera Utara, Kamis (9/3).

Pada kesempatan ini para pendukung Ganjar Pranowo menggelar zikir, selawat, dan bedah kitab Al-Hikam di Dusun IX, Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin.

Koordinator Wilayah TGS Ganjar Sumut, Zulfi Andika mengatakan kegiatan ini didasari atas keinginan masyarakat untuk mengasah ilmu agama serta menjalin silaturahmi ukhuwah islamiah.

“Tujuannya untuk agar masyarakat ataupun melalui majelis taklim ini bisa lebih mengembangkan ilmu-ilmu keagamaan bagi generasi penerusnya,” kata Andika.

Mencari ilmu merupakan salah satu kewajiban seorang muslim. Beragam keutamaan yang dapat diraih bagi insan haus akan pengetahuan.

Andika menyebut seseorang perlu menanamkan sejumlah aspek penting untuk menghadapi beragam rintangan dan cobaan selama proses menuntut ilmu; seperti niat, kesabaran, kegigihan serta hati yang ikhlas.

Dia berpesan agar seluruh masyarakat lebih giat dan tak mengenal lelah dalam menuntut ilmu melalui kegiatan pengajian rutin majelis taklim.

“Kami sampaikan pesan kepada majelis taklim ini agar lebih mengembangkan wawasan tentang agama melalui pertemuan-pertemuan rutin yang memang dibiasakan ibu-ibu,” ungkap Andika.

Pada momen itu juga, TGS Ganjar Sumut menunjukkan komitmennya mendorong penguatan peran majelis taklim di masyarakat dengan memberikan stimulus pengeras suara, karpet, dan kitab-kitab keagamaan.

Hamida (51) Ketua Majelis Taklim Nurul Umi dari Desa Celawan merasakan manfaat dari kegiatan positif ala TGS Ganjar Sumut kali ini.

“Kalau menurut saya ini sangat bagus. Mudah-mudahan (kegiatan positif ini) bukan sekali saja tapi berkesinambungan,” kata Hamida. (rel/tri)

Andre Sitepu Mulai Merintis Bisnis

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Liga 2 musim 2022/2023 yang terhenti sejak Oktober 2022 lalu sangat mempengaruhi ekonomi pemain. Hal itu juga mendorong pemain PSMS Medan, Andre Sitepu mulai terjun ke dunia bisnis.

Andre Sitepu merupakan bagian dari skuad PSMS musim 2022/2023. Pemain berusia 32 tahun itu merupakan bek kanan yang turut mengantar Ayam Kinantan berada di puncak klasemen Grup Barat dan dijagokan promosi ke Liga 1.

Namun akibat Tragedi Kanjuruhan, Liga 2 dihentikan. Ribuan pemain sepak bola Indonesia pun menangis karena pemasukan terhenti. Salah satunya adalah Andre Sitepu.

Andre Sitepu memutuskan kembali ke kampung halamannya setelah PSMS membubarkan tim. Di kampung halamannya, Kabanjahe, Andre mulai merintis bisnisnya.

“Setelah PSMS membubarkan tim, saya kembali ke Kabanjahe. Di sini tetap latihan dan menuangkan sedikit ilmu kepada adik-adik di SSB GIK Karo,” ujar Andre Sitepu ketika dihubungi Sumut Pos.

Andre merupakan bagian dari SSB Generasi Inspiratif Karo (GIK). “Kalau ada waktu luang, saya ikut memberikan latihan kepada pemain-pemain muda di SSB GIK. Selain itu, tetap juga melakukan latihan rutin,” ungkapnya.

Belakangan ini, Andre juga disibukkan dengan kegiatan di luar sepak bola. Pemain kelahiran 1 Agustus 1990 itu mulai merambah dunia bisnis. Dia mulai menekuni usaha apparel sejak sebulan belakangan ini.

“Sekitar sebulan belakangan ini, saya mulai merintis usaha apparel di Kabanjahe. Usaha saya bergerak memproduksi dan desain jersey, kaos, jaket, dan lainnya. Mudah-mudahan bisa berkembang dengan baik,” ungkapnya.

Keputusan Andre menekuni bisnis apparel ini muncul karena Liga 2 dihentikan. “Sebenarnya sudah dari kemarin-kemarin ingin buka usaha ini. Nah, kebetulan Liga 2 dihentikan, sehingga saya memiliki waktu untuk membuka usaha,” jelasnya.

Andre mengaku sudah mengetahui hasil sarasehen sepak bola nasional di Jawa Timur. Hasilnya Liga 2 bakal kembali bergulir pada November 2023 mendatang. Menurut Andre jadwal tersebut terlalu lama, karena Liga 2 berhenti selama satu tahun.

“Kalau pun Liga 2 dihentikan, seharusnya jangan sampai waktunya setahun. Kami sebagai pemain sepak bola, otomatis tidak mendapat pemasukan selama setahun. Ini tentu sedikit mengecewakan,” ungkapnya.

Pemain kelahiran Kabanjahe ini pun berharap di bawah kepemimpinan Erick Thohir, sepak bola Indonesia semakin maju. Khusus kompetisi bisa berjalan baik dan jangan berhenti di tengah jalan lagi.

“Mudah-mudahan sepak bola kita semakin membaik dan kompetisi semakin profesional,” harapnya. (dek)

MUI Minta Plt Bupati Langkat Fasilitasi Peresmian Kantor Baru

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat, H Zulkifli Ahmad Dian Lc MA mengundang Pelaksana tugas (Plt) Bupati Langkat H Syah Afandin SH untuk meresmikan kantor MUI yang baru, di depan kantor Kemenag Kabupaten Langkat pada 13 Maret 2023. Undangan ini disampaikan langsung Ketua MUI Langkat kepada Syah Afandin di Rumah Dinas Bupati Langkat, Stabat, Kamis (9/3/2023).

“Disini kami juga ingin mengundang Bapak Plt Bupati Langkat H Syah Afandin SH untuk dapat hadir meresmikan kantor baru kami,” kata Zulkifli sembari menyampaikan rasa terima kasih kepada Syah Afandin yang sudah banyak membantu.

“Harapan kami selanjutnya, Bapak bisa mendukung serta memfasilitasi selama di gelarnya acara peresmian kantor baru kami ini,” imbuhnya.

Plt Bupati Langkat Syah Afandin berharap, dengan peresmian kantor baru MUI ini bisa membawa kemaslahatan umat dan menjadi wadah kebersamaan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul di tengah tengah masyarakat.

“Harapan saya dengan peresmian kantor baru ini bisa menjalin hubungan yang harmonis antara umat islam dengan umat beragama lainnya. Dimana keberadaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi esensi penting bagi pemersatu bangsa antar umat. Pemkab Langkat akan mendukung serta memfasilitasi acara peresmian kantor MUI,” ucapnya.

Turut hadir dalam silaturahim itu Sekretaris MUI Kabupaten Langkat Drs Hishaq Ibrahim MA, Bendahara MUI Langkat H Mansur MA, Kadis Kominfo H Syahmadi SSos MSP, Kabag Protokol H Mahardika Sastra Nasution SSTP MAP, Kadis Pendidikan DR H Saiful Abdi SH SE MPd. (mag-6/adz)

5 Rumah Warga Segera Dibedah, Kades Pagarjati Berterima Kasih kepada Bayu Sumantri

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Deliserdang dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Bayu Sumantri Agung membawa kabar gembira bagi warga Desa Pagarjati, Kecamatan Lubukpakam. Pasalnya, dalam tahun ini ada lima program bedah rumah untuk warga yang memang layak dibantu.

“Anggaran dana itu sekitar Rp30 juta satu rumah. Itu nanti Ibu Kepala Desa yang mengatur rumah siapa dari warganya yang layak mendapat bantuan bedah rumah. Kalau ada aspirasi seperti pembangunan jalan setapak, pengorekan parit, sampaikan. Mudah-mudahan kita realisasikan,” kata Bayu Sumantri Agung saat menggelar reses masa sidang I tahun sidang IV, tahun anggaran 2023, Kamis (9/3/2023).

Selain bedah rumah, Bayu juga menyampaikan, bagi masyarakat yang tak punya BPJS agar segera mendaftarkan diri, dan dirinya siap membantu bantu. Karena saat ini, Pemerintah Kabupaten Deliserdang sudah mengucurkan anggaran Rp90 miliar.

Menurutnya, saat program ini masih bernama Jamkesda, Pemkab Deliserdang hanya mengalokasikan anggaran Rp30 miliar setahun, cukup untuk masyarakat yang berobat di RSUD Amri Tambunan. “Saat ini Pemkab Deliserdang setahun bayar Rp90 miliar ke BPJS, tapi tak cukup, karena yang tidak sakit juga tetap dibayar,” ungkap Bayu.

Kegiatan reses ini dihadiri Kepala Desa Pagarjati, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat Desa Pagarjati serta puluhan warga Desa Pagarjati yang satu persatu menyampaikan aspirasinya. Kepala Desa Pagarjati menyampaikan, masyarakat Desa Pagarjati telah mendengar informasi bahwa akan ada program bedah rumah yang diberikan kepada lima keluarga untuk masyarakat Desa Pagarjati. “Kami sangat bahagia akan ada bantuan bedah rumah sebanyak 5 rumah, ini sangat membantu masyarakat. Kami berharap Bapak Bayu selalu menjadi pejuang aspirasi masyarakat Desa Pagarjati,” ucap Kepala Desa.

Salah seorang warga Dusun VIII, Desa Pagarjati menyampaikan tentang bantuan pembangunan menara masjid karena di dusun mereka tak mendengar suara azan. “Kami mohon bantuan untuk pembangunan menara masjid di dusun kami. Agar suara azan kami dengar didusun kami,” pinta salah seorang warga.

Warga lainnya juga meminta agar dibangun pemisah jalan di jalan lintas Sumatera Desa Pagarjati, Kecamatan Lubukpakam. “Kami minta dibangun pemisah jalan di Jalinsum agar usulan disampaikan pada paripurna karena masyarakat yang tinggal di tepi jalan itu sangat sulit menyeberang jalan dan berbahaya,” ucapnya.

Kegiatan reses berlangsung dengan aman dan lancar. Dalam kesimpulannya Bayu Sumantri Agung berjanji akan merealisasikan apa yang disampaikan menjadi aspirasi masyarakat pada kegiatan itu.

Bayu pun mengaku sangat terharu dengan antusias masyarakat Desa Pagarjati yang meringankan langkah menghadiri reses yang dilaksanakan. Dia juga menerangkan, kalau reses ini adalah tanggung jawab Anggota DPRD untuk dilaksanakan, guna menampung aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan disampaikan kepada Bupati Deliserdang dan harus dilaksanakan. “Kalau ada anggota yang tak melaksanakan reses itu salah, berarti tak menjalankan tugasnya menyerap aspirasi masyarakat,” pungkasnya. (btr/adz)

1...1,7521,7531,754...15,754Page 1,753 of 15,754