Home Blog Page 185

Tempe Produksi WB Rutan Medan Suplai Dapur MBG

BUAT TEMPE: Tempe karya warga binaan Rutan Kelas I Medan, kini menyuplai dapur MBG. (Ist)
BUAT TEMPE: Tempe karya warga binaan Rutan Kelas I Medan, kini menyuplai dapur MBG. (Ist)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tempe hasil karya Warga Binaan (WB) Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan, yang diberi nama Ragusta Tempe kini menembus pasar dan dipercaya menjadi salah satu pemasok bahan pangan untuk Dapur MBG (Makan Bergizi Gratis).

Kepala Rutan Kelas I Medan, Andi Surya, mengatakan masuknya Ragusta Tempe ke dapur MBG merupakan bukti bahwa hasil karya warga binaan mampu bersaing dan diterima oleh masyarakat.

“Alhamdulillah, tempe produksi warga binaan kita berhasil masuk untuk menyuplai kebutuhan tempe di dapur MBG,” ujarnya, Kamis (18/12).

Ia menambahkan, capaian tersebut sejalan dengan tujuan pemasyarakatan, yakni mempersiapkan warga binaan agar memiliki keterampilan dan kepercayaan diri ketika kembali ke tengah masyarakat.

“Hal ini membuktikan bahwa hasil karya warga binaan mampu bersaing dan diterima oleh masyarakat, sekaligus menjadi bekal penting bagi mereka saat reintegrasi sosial,” katanya.

Keberhasilan tersebut, kata dia, tidak terlepas dari kegiatan produksi tempe yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkelanjutan di dalam rutan. Warga binaan Rutan Kelas I Medan mampu menghasilkan tempe berkualitas yang memenuhi standar kebutuhan dapur MBG.

“Setiap pekannya, Ragusta Tempe secara rutin menyuplai sebanyak 220 batang tempe dengan total berat mencapai sekitar 106 kilogram,” beber Andi.

Program ini menjadi wujud nyata komitmen Rutan Kelas I Medan dalam melaksanakan pembinaan kemandirian, khususnya di bidang ketahanan pangan dan kewirausahaan.

Selain keterampilan produksi, warga binaan juga dibekali pengetahuan tentang manajemen usaha, pengendalian kualitas produk, serta kedisiplinan kerja. (man/azw)

THR dan Gaji ke-13 Guru Agama Wajib Dibayar

FOTO: Anggota DPRD Sumut, Dr H Ahmad Darwis
FOTO: Anggota DPRD Sumut, Dr H Ahmad Darwis

SUMUTPOS.CO – DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) menilai tertahannya pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi guru agama selama tiga tahun terakhir, merupakan cermin kegagalan sistem birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. DPRD Sumut, menegaskan persoalan tersebut berpotensi melanggar hak konstitusional aparatur sipil negara (ASN) dan tidak dapat lagi ditutup dengan alasan teknis administrasi.

Isu ini mengemuka dalam rapat kerja dan dengar pendapat gabungan Komisi A, Komisi C, dan Komisi E DPRD Sumut bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatera Utara (Sumut), Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Inspektorat, serta perwakilan organisasi guru baru-baru ini.

Dalam forum tersebut terungkap, sejak 2023 hingga 2025 guru agama lintas agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu tidak menerima THR dan gaji ke-13, meski memiliki status kepegawaian, beban kerja, dan kewajiban yang sama dengan guru mata pelajaran umum yang haknya tetap dibayarkan setiap tahun.
Komisi E DPRD Sumut menegaskan, negara tidak boleh gagal hanya karena persoalan koordinasi antarinstansi. Menurutnya, ketidaksinkronan data antara Dinas Pendidikan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumut menunjukkan lemahnya tata kelola pemerintahan yang berdampak langsung pada kesejahteraan pendidik.

Anggota DPRD Sumut, Dr H Ahmad Darwis, menyebutkan persoalan ini bukan hanya kelalaian administratif, tetapi sudah mengarah pada pelanggaran prinsip kesetaraan dalam birokrasi.

“Guru agama adalah ASN dan PPPK yang sah. Jika hak mereka tertahan bertahun-tahun, ini bukan kesalahan kecil. Negara wajib hadir dan bertanggung jawab,” ucap Ahmad Darwis, Jumat (19/12).

Ahmad Darwis pun mendesak Pemprov Sumut agar segera membenahi sistem administrasi penggajian, menyelaraskan data lintas lembaga, serta menuntaskan pembayaran seluruh THR dan gaji ke-13 yang tertunggak.

“Penyelesaian persoalan ini akan menjadi indikator komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum bagi aparatur negara,” ujarnya.

Ahmad Darwis menegaskan, pembahasan yang dilakukan harus berujung pada keputusan konkret, dan bukan hanya sekadar rekomendasi. Integrasi data guru lintas instansi, perbaikan administrasi penggajian, serta pembayaran THR dan gaji ke-13 yang tertunggak menjadi tuntutan utama yang wajib direalisasikan Pemprov Sumut.

“Kami (DPRD Sumut) memperjuangkan hak guru agama bukan sekadar persoalan anggaran, melainkan ujian kehadiran negara dalam menegakkan keadilan. Kita harus menghormati pengabdian pendidik, serta menjamin tidak ada diskriminasi dalam sistem pendidikan nasional,” pungkasnya. (map/azw)

Berlindung di Balik Pajak Restoran, Sejumlah THM di Medan Tak Bayar Pajak

FOTO: Kepala Bapenda Kota Medan, Agha Novrian.(Markus Pasaribu/Sumut Pos)
FOTO: Kepala Bapenda Kota Medan, Agha Novrian.(Markus Pasaribu/Sumut Pos)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – SEJUMLAH Tempat Hiburan Malam (THM) di Kota Medan kedapatan tidak membayar pajak hiburan kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan. THM-THM tersebut berdalih, pihaknya telah membayar pajak. Padahal, pajak yang dibayarkan hanya berupa Pajak Restoran.

“Ada beberapa THM seperti itu, mereka kedapatan tidak membayar Pajak Hiburan dengan ‘berlindung’ di balik Pajak Restoran. Maksudnya, mereka mengaku sudah bayar pajak, tetapi setelah kita cek yang mereka bayar hanya bayar Pajak Restoran,” beber Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, M Agha Novrian kepada Sumut Pos, Jumat (19/12).

Dikatakan Agha, sejumlah THM di Kota Medan juga memiliki restoran ataupun kafe yang biasa digunakan para pengunjung untuk makan/minum. Dengan konsep seperti itu, rata-rata pengusaha hanya membayar pajak restoran dan mengabaikan pajak hiburan yang seharusnya juga dibayarkan.

“Jadi mereka berdalih bahwa pengelola sudah membayar pajak dari aktivitas makan/minum di kafe ataupun restoran mereka. Padahal konsepnya tidak seperti itu, lain kafe/restoran lain Tempat Hiburan, jadi pajaknya pun berbeda, meskipun usaha cafe/restoran dan tempat hiburannya berada di lokasi yang sama,” ujarnya.

Dijelaskan Agha, para pengusaha THM harus memahami perbedaan antara Pajak Restoran dengan Pajak Hiburan. Pemko Medan pun mengharapkan, para pengusaha tempat hiburan di Kota Medan tidak ‘berlindung’ di balik Pajak Restoran untuk menghindari pembayaran Pajak Hiburan yang seharusnya dibayarkan.

“Sudah ada beberapa THM yang kita tertibkan terkait kondisi seperti ini. Meski awalnya mereka mengelak, namun pada akhirnya mereka mau membayar Pajak Hiburannya, walaupun nilai pembayarannya masih ada juga yang belum sesuai dengan yang seharusnya. Nah, ini yang terus kita tegaskan,” ungkapnya.

Selain berfokus pada peningkatan pajak dari sektor hiburan, Agha Novrian juga menegaskan bahwa Bapenda Kota Medan juga terus berfokus pada Pajak Restoran. Adapun strategi yang dilakukan, yakni dengan terus memantau nilai transaksi sejumlah restoran setiap harinya.

“Jadi konsepnya, petugas yang ada kita minta untuk tongkrongi sejumlah restoran/kafe yang potensi transaksinya besar namun pajak yang disetorkan jauh dari harapan,” kata Agha.

Ia pun menjelaskan, para petugas Bapenda Kota Medan akan nongkrong di restoran/kafe tersebut minimal selama satu sampai dua minggu untuk bisa melihat nilai rata-rata transaksi harian hingga mingguan di restoran tersebut secara riil.

“Dari situ kita bisa koreksi, berapa nilai Pajak Restoran yang harus mereka bayarkan,” jelasnya.

Menurut Agha, strategi ini terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah dari sektor Pajak Restoran. Pasalnya, sejumlah restoran yang telah ditongkrongi terbukti tidak membayar pajak restorannya sesuai dengan nilai transaksi riil.

“Setalah ditongkrongi, mereka tidak bisa mengelak soal nilai transaksi riil disana. Alhasil, mereka harus membayar sesuai nilai transaksi riil,” pungkasnya. (map/azw)

Dua Pemuda Didakwa Miliki 50 Butir Ekstasi

DAKWAAN: Dua terdakwa kasus kepemilikan ekstasi, menjalani sidang dakwaan di PN Medan, Jumat (19/12).
DAKWAAN: Dua terdakwa kasus kepemilikan ekstasi, menjalani sidang dakwaan di PN Medan, Jumat (19/12).

Iswahyudi (38), warga Medan Marelan dan Ahmad Ramadhan (25), warga Medan Sunggal, didakwa jaksa atas kasus kepemilikan 50 butir ekstasi, dalam sidang di Ruang Cakra 3 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (19/12).

Jaksa Penuntut Umum (JPU), M Rizqi Darmawan, dalam dakwaannya menjelaskan, peristiwa bermula pada 30 Juli 2025. Saat itu terdakwa Iswahyudi berada di rumahnya ketika dihubungi terdakwa Ahmad Ramadhan yang menyampaikan adanya pesanan ekstasi sebanyak 50 butir.

Iswahyudi kemudian menghubungi seorang pria bernama Kumar (dalam penyidikan) untuk memesan ekstasi tersebut.

“Kumar menawarkan harga Rp140 ribu per butir, sehingga total transaksi mencapai Rp7 juta. Harga tersebut disetujui, meski uang yang tersedia baru Rp6,7 juta,” ujar JPU.

Selanjutnya, terdakwa Ahmad Ramadhan meminta Iswahyudi datang ke kosnya di Apel Kost, Jalan Sei Batu Gingging Pasar X, Padang Bulan Selayang, Medan. Di lokasi tersebut, Iswahyudi bertemu Ahmad Ramadhan dan seorang pria bernama Ozi yang disebut sebagai pembeli.

“Ozi kemudian menyerahkan uang tunai sebesar Rp5,8 juta kepada Iswahyudi. Uang tersebut selanjutnya ditransfer ke rekening yang diberikan Kumar melalui layanan BRILink di Jalan Setia Budi, Kota Medan,” jelas JPU.

Sekitar pukul 17.45 WIB, seorang pria tak dikenal yang mengaku suruhan Kumar datang ke kos tersebut dan menyerahkan 50 butir ekstasi yang dibungkus plastik hitam kepada Iswahyudi. Barang haram itu kemudian diserahkan kepada Ozi.

Namun saat para terdakwa meminta uang keuntungan sebesar Rp500 ribu, tiba-tiba empat petugas Polrestabes Medan, datang ke lokasi dan melakukan penangkapan. Ozi melarikan diri, sementara Iswahyudi dan Ahmad Ramadhan diamankan.

Dalam penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa 50 butir ekstasi, uang tunai Rp500 ribu yang diduga hasil kejahatan, serta beberapa unit telepon genggam yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkotika tersebut. Para terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum lebih lanjut.

“Perbuatannya kedua terdakwa diancam melanggar Pasal 114 ayat (2) subsidair Pasal 112 ayat (2) Junto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” pungkas JPU.

Usai mendengarkan dakwaan, hakin ketua Frans Effendi Manurung, melanjutkan sidang dengan mendengarkan kesaksian anggota polisi. (man/azw)

Danantara Bersama BUMN, Termasuk PLN, Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Pemulihan Pascabencana di Aceh

COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria (kedua dari kanan) didampingi Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo (kanan) menyapa dan memberikan semangat kepada relawan PLN yang turun membantu membantu masyarakat terdampak bencana setelah Apel Pelepasan Relawan BUMN Peduli pada Jumat (19/12) di Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara.
COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria (kedua dari kanan) didampingi Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo (kanan) menyapa dan memberikan semangat kepada relawan PLN yang turun membantu membantu masyarakat terdampak bencana setelah Apel Pelepasan Relawan BUMN Peduli pada Jumat (19/12) di Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara.

DELISERDANG — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) bersama belasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk PT PLN (Persero), menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk mendukung pemulihan masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh.

Bantuan tersebut secara resmi dilepas dalam Apel Pelepasan Relawan BUMN Peduli di Kualanamu, Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (19/12/2025) untuk didistribusikan ke lokasi-lokasi terdampak di Aceh.

Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh karyawan BUMN yang telah turun langsung sebagai relawan untuk membantu masyarakat terdampak bencana.

Ia menegaskan bahwa kehadiran BUMN dalam setiap situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab dan kewajiban moral, mengingat BUMN adalah milik rakyat Indonesia.

“BUMN adalah milik rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap kali rakyat membutuhkan, kehadiran kami bukanlah pilihan, melainkan kewajiban. Sejak awal terjadinya bencana, kami menegaskan bahwa kehadiran BUMN bukan sekadar pelengkap, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab sebagai perusahaan milik negara,” ujar Dony.

Di bawah koordinasi Danantara, bantuan yang disalurkan oleh belasan perusahaan BUMN mencakup 109 armada truk berisi kebutuhan dasar tanggap darurat. Selain itu, sebanyak 1.066 relawan diterjunkan untuk mempercepat pemulihan di wilayah Sumatra, khususnya Provinsi Aceh.

Dony menekankan bahwa aksi kemanusiaan ini dilakukan secara nyata dan berdampak langsung di lapangan, bukan sekadar simbolis.

Ia menyampaikan kebanggaannya atas keterlibatan relawan BUMN yang terjun langsung membantu masyarakat, sejalan dengan arahan Presiden untuk hadir bekerja bersama rakyat dalam memperbaiki kondisi pascabencana.

“Saya merasa bangga melihat lebih dari
seribu karyawan BUMN yang bersedia turun langsung sebagai relawan untuk membantu masyarakat terdampak. Di saat yang sama, saya mengapresiasi kerja keras rekan-rekan BUMN yang terus memastikan layanan dasar tetap berjalan bagi masyarakat di wilayah terdampak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dony menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan BUMN yang memiliki peran vital bagi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk sektor kelistrikan, harus menjadikan penanganan pascabencana sebagai prioritas utama. Ia secara khusus mengapresiasi PLN yang bekerja siang dan malam untuk menghadirkan solusi kelistrikan bagi masyarakat terdampak.

“Untuk teman-teman di PLN, saya melihat langsung bagaimana mereka berjibaku tanpa henti. Prioritas kita hari ini adalah bagaimana menyediakan solusi listrik bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan,” kata Dony.

Dalam kesempatan tersebut, PLN turut berkontribusi dengan menyalurkan berbagai bantuan logistik yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Bantuan dari PLN meliputi 10 truk air bersih, 6 truk toren air, peralatan kebersihan, selimut, serta perlengkapan ibadah untuk mendukung aktivitas dan kenyamanan warga di lokasi terdampak.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa keterlibatan PLN dalam aksi kemanusiaan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan untuk selalu hadir bersama masyarakat, terutama di saat menghadapi kondisi darurat.

“Selain mengupayakan penormalan listrik secepatnya, PLN juga menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa logistik, dapur umum, air bersih, serta dukungan lainnya agar masyarakat Aceh dapat segera bangkit kembali,” ujar Darmawan.

Sejak awal terjadinya bencana di wilayah Sumatra hingga saat ini, PLN telah menyalurkan berbagai bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, meliputi beras, minyak goreng, gula, mie instan, telur, makanan siap saji, air minum, perlengkapan bayi, selimut, serta obat-obatan.

Selain itu, PLN juga memberikan bantuan penunjang lainnya berupa pakaian baru, perlengkapan ibadah, alat kebersihan, water purifier, tenda, genset, air bersih, perahu karet, dan pembukaan dapur umum di 24 titik.

Ia menambahkan, kolaborasi antar BUMN yang dikomandoi Danantara menjadi kekuatan penting dalam mempercepat pemulihan pascabencana.

“Kami percaya, dengan bekerja bersama dan saling menguatkan, bantuan yang disalurkan akan lebih tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak,” pungkas Darmawan. (ila)

Hasil Sidak Wali Kota Medan, Supermarket Jual Produk Kedaluwarsa

SIDAK: Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar guna memantau stabilitas harga pangan dan keamanan untuk dikonsumsi masyarakat, Kamis (18/12).
SIDAK: Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar guna memantau stabilitas harga pangan dan keamanan untuk dikonsumsi masyarakat, Kamis (18/12).

SUMUTPOS.CO – JELANG perayaan natal dan tahun baru, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar guna memantau stabilitas harga pangan dan keamanan untuk dikonsumsi masyarakat, Kamis (18/12).

Dalam sidak tersebut, Rico Waas mengunjungi dua lokasi pasar yang berbeda, yakni pertama di pasar tradisional Pusat Pasar di Jalan MT Haryono dan lokasi kedua Irian Supermarket di Jalan Karya.

Dari hasil pemantauan di lapangan, Rico Waas menyatakan bahwa harga komoditas pokok secara umum masih relatif stabil, artinya tidak ada terjadi lonjakan harga menjelang Perayaan Natal dan Tahun Baru 2026.

“Setelah kita cek di dua pasar untuk harga normatif masih standar. Seperti beras premium di pasar modern harganya masih sama, sekitar Rp14.000 hingga Rp15.000,” kata Rico Waas.

Sedangkan untuk ketersediaan barang, orang nomor satu di Pemerintah Kota (Pemko) Medan itu menyebutkan sampai saat ini ketersediaan barang masih mencukupi.

“Untuk ketersediaan barang, terutama beras dan gula dipastikan dalam kondisi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” beber Rico Waas.

Meskipun harga dan ketersediaan stabil, namun Rico Waas memberikan catatan serius terhadap pasar modern. Sebab, dirinya menemukan adanya produk yang telah kedaluwarsa serta produk yang masa berlakunya mendekati kedaluwarsa namun masih dipajang di rak penjualan.

“Kami temukan ada barang yang kedaluwarsa dan yang satunya lagi sudah mau mencapai kedaluwarsa. Ini harus jadi concern sekali,” tegas Rico Waas.

Untuk itu, Rico Waas mengingatkan para pemilik usaha untuk mengontrol barang yang dijual jangan sampai membahayakan bagi masyarakat.

“Tolong jangan ada barang kedaluwarsa beredar di masyarakat. Ini penting sekali untuk menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat,” pesan Rico Waas.

Rico Waas juga menginstruksikan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan dibantu Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Sebab dirinya tidak ingin kejadian seperti ini terulang kembali.

“Yang pasti kita berikan teguran kepada pemilik usaha, jangan sampai ada kejadian seperti ini lagi,” tegasnya.

Dalam peninjauan itu, Rico Waas turut didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Wiriya Alrahman, Asisten Ekbang Citra Effendi Capah, Kepala Dinas Kominfo Kota Medan Arrahmaan Pane, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas KP3 Kota Medan Ahmad Untung Lubis, dan Plt Dirut Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Medan Agus Syahputra. (map/azw)

HUT ke-50 PT Inalum Kolaborasi Pemko Tebingtinggi, Gelar Pasar Murah dengan Harga Rp50 Ribu per Paket

BERSAMA: Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih bersama jajaran PT Inalum, Sekdako Tebingtinggi Erwin Suheri Damanik, OPD, serta masyarakat diabadikan bersama usai pembukaan Pasar Murah PT Inalum, Jumat (19/12).(Azan Purba/Sumut Pos)
BERSAMA: Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih bersama jajaran PT Inalum, Sekdako Tebingtinggi Erwin Suheri Damanik, OPD, serta masyarakat diabadikan bersama usai pembukaan Pasar Murah PT Inalum, Jumat (19/12).(Azan Purba/Sumut Pos)

SUMUTPOS.CO – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) berkolaborasi dengan Pemko Tebingtinggi menggelar kegiatan Pasar Murah PT Inalum di Kota Tebingtinggi, Jumat (19/12). Sebanyak 1.000 masyarakat Kota Tebingtinggi, yang terbagi masing-masing 200 orang dari setiap kecamatan, memadati kegiatan yang digelar di Lapangan Merdeka, Jalan Sutomo Tebingtinggi itu.

Acara yang dimulai pada pukul 14.00 WIB tersebut, dihadiri Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih, didampingi Sekretaris Daerah Kota Tebingtinggi Erwin Suheri Damanik. Turut hadir mewakili Kementerian Agama Mhd Amin Lubis, serta jajaran PT Inalum, yakni Mahyaruddin AR (Kepala Grup Sekretaris Perusahaan), Edi Mugiono (Kepala Divisi Operasi Pot Line 2), Khaldun M Badra (Kepala Divisi Rekayasa Peralatan), serta Bambang Heru Prayoga (Kepala Divisi Logistik dan Manajemen Material). Kegiatan ini juga dihadiri sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta masyarakat.

Rangkaian acara pembukaan diawali dengan doa bersama yang dipimpin oleh Mhd Amin Lubis, perwakilan Kementerian Agama sekaligus Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambutan, guna memohon kelancaran dan keberkahan seluruh rangkaian kegiatan.

Adapun sambutan dari PT Inalum yang disampaikan Mahyaruddin AR, mengatakan, dalam rangka peringatan HUT ke-50 PT Inalum, secara serentak juga dilaksanakan kegiatan serupa di sejumlah lokasi. Sebanyak 10 kabupaten kota menggelar program pasar murah yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, khususnya masyarakat yang terdampak kondisi perekonomian, bencana, maupun musibah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Mahyaruddin juga menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian acara menuju puncak peringatan HUT PT Inalum yang akan digelar pada 6 Januari 2026 mendatang. Dalam kesempatan itu, dia juga menceritakan kenangan pribadinya saat pernah menjadi bawahan Erwin Suheri Damanik, yang kini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Tebingtinggi. Dengan nada bersahabat dan diselingi canda, dia menyebutkan, keduanya sama-sama menjabat sebagai sekretaris, hanya saja dia sebagai sekretaris perusahaan, sementara Erwin Suheri Damanik menjabat sebagai sekretaris daerah, yang disambut tawa para hadirin.

Sementara itu, Wali Kota TebingTinggi Iman Irdian Saragih dalam sambutannya, mengajak seluruh hadirin untuk bersama-sama mendoakan para pimpinan PT Inalum agar senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, serta umur panjang. Sehingga dapat terus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dia juga menyampaikan harapannya agar pada 2026 mendatang, dapat dibuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi warga Kota Tebingtinggi.

Dia berharap, Kota Tebingtinggi menjadi bagian dari PT Inalum dalam membangun sinergi yang saling berkontribusi.
“Kehadiran Inalum dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Tebingtinggi,” ungkap Iman.

Seorang warga Kecamatan Bajenis, Kelurahan Brohol, Soniya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Wali Kota Tebingtinggi, serta PT Inalum atas terselenggaranya kegiatan pasar murah tersebut.

“Kami bersyukur dapat diundang dan menikmati belanja kebutuhan pokok melalui program pasar murah ini. Menurut saya, kegiatan ini sangat membantu masyarakat dan patut diapresiasi sebagai bentuk perhatian nyata kepada warga,” tuturnya.

Adapun 1.000 paket yang disalurkan kepada masyarakat terdiri dari beras seberat lima kilogram, minyak goreng dua liter, satu kotak bubuk teh, serta gula pasir satu kilogram. Seluruh kebutuhan pokok tersebut dibanderol dengan harga Rp50.000 per paket.

Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Tebingtinggi, paket ini diperuntukkan bagi masyarakat yang layak menerima di setiap kecamatan, dengan kuota 200 orang per kecamatan. Sehingga program ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus membantu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. (mag-3/saz)

DPPPA Labuhanbatu Sosiliasi Anti-Bullying di Sekolah

SAMPAIKAN: Kepala DPPPA Labuhanbatu Tuti Noprida saat menyampaikan materi edukasi penting mencakup bahaya bullying di SMA Panglima Polem Rantauprapat, Kamis (18/12).(Fajar/Sumut Pos)
SAMPAIKAN: Kepala DPPPA Labuhanbatu Tuti Noprida saat menyampaikan materi edukasi penting mencakup bahaya bullying di SMA Panglima Polem Rantauprapat, Kamis (18/12).(Fajar/Sumut Pos)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Labuhanbatu, Tuti Noprida menyampaikan materi edukasi penting mencakup bahaya bullying. Dan langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan oleh siswa, guru, maupun orang tua siswa, dalam mencegah terjadinya aksi bullying.

“Dengan penerapan sekolah ramah anak, para siswa akan dituntut lebih menanamkan sikap saling menghargai, dan memiliki rasa kepedulian sebagai makhluk sosial,” ungkap Tuti saat Sosialisasi Anti-Bullying di SMA Panglima Polem Rantauprapat (PPR), Jalan Cut Nyak Dien, Kecamatan Rantau Utara, Kamis (18/12) lalu.

Pada sosialisasi yang diinisiasi PD Salimah ini, Tuti mengatakan, para siswa juga dituntut untuk berani bersuara jika melihat adanya tindakan yang mencederai nilai kebersamaan.

“Dengan pendekatan yang ramah anak, siswa diajak untuk lebih memahami pentingnya sikap saling menghargai. Peduli terhadap sesama. Serta keberanian untuk bersuara ketika melihat tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebersamaan di sekolah,” tegasnya.

Tuti turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada PD Salimah, yang telah berkontribusi dalam meminimalisir aksi dan tindakan bullying di sekolah. Melalui kegiatan ini pula, dia berharap akan terciptanya budaya sekolah yang inklusif, dan bebas dari intimidasi dan tindakan bullying.

“Kami berharap tercipta budaya sekolah yang inklusif dan mendukung perkembangan karakter siswa secara positif. Kolaborasi antara sekolah dan orang tua juga menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, bebas dari intimidasi, dan penuh semangat kebersamaan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila,” pungkasnya.

Sosialisasi itu, dilanjutkan dengan paparan oleh Deli Yanti Rambe, selaku pembicara, yang diikuti seluruh tenaga pendidik dan puluhan pelajar SMA PPR. Kegiatan juga dihadiri Kepala SMA PPR, Sumiati, Ketua PD Salimah Labuhanbatu Emmiyati Dalimunthe. (fdh/saz)

Sekuriti di Dinkes Binjai, Diduga Tak Terdaftar BPJS

Kantor Dinas Kesehatan Binjai di Jalan Ikan Hiu, Binjai Timur.(Istimewa)
Kantor Dinas Kesehatan Binjai di Jalan Ikan Hiu, Binjai Timur.(Istimewa)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Sejumlah tenaga pengamanan atau sekuriti di Dinas Kesehatan (Dinkes) Binjai, diduga tidak terdaftar dalam kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan maupun Kesehatan. Hal tersebut tidak sejalan dengan kebijakan Pemko Binjai yang terus memperluas perlindungan kepada pekerja, baik formal maupun informal, atau rentan, melalui program penerima bantuan iuran.

Seorang sumber menyatakan, dia bekerja sebagai sekuriti pada Dinkes Binjai di bawah naungan PT OMJ. Artinya, perusahaan tersebut yang menjadi penyedia jasa tenaga pengamanan atau sekuriti di Kantor Dinkes Binjai. Dia mulai bekerja di bawah PT OMJ pada Januari 2025.

“Sebelum di perusahaan ini (PT OMJ), ada dua perusahaan lain (yang menanungi). Kami ada tujuh orang satpam (sekuriti) dan lima CS (cleaning service), yang sudah tidak lagi bekerja. Tapi belum mendapat BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap sumber.

Menurutnya, surat pengunduran diri sudah dikirim kepada PT OMJ. Namun oleh perusahaan itu, belum menjawab atau membalas surat tersebut. Padahal, surat balasan itu merupakan satu syarat administrasi untuk pencairan klaim BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

“Asal ditanya (soal klaim BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan) tidak ada kejelasan. Nanti ditanya lagi ke perusahaan. Kemarin ditanya lagi, belum aktif jawabannya,” beber sumber tersebut.

“Masa belum aktif? Sudah berapa bulan ini. Setiap bulan kami terima gaji Rp2,5 juta,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinkes Binjai Sugianto menyatakan, sekuriti yang bekerja di instansinya itu berstatus outsourcing.

“Mereka semua outsourcing. Tanggung jawab outsourcing. Dinkes sudah kasih semua hak pekerja, termasuk BPJS dan gaji ke outsourcing,” tuturnya, Jumat (19/12).

“Kami memberikan hak pekerja per bulan, Rp2,4 juta per orang ke pihak outsourcing. Dan pihak perusahaan yang menyalurkan ke masing-masing pekerja, termasuk pemotongan BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Sugianto.

Disoal PT OMJ apakah masih jadi penyedia? Sugianto tidak dapat memastikan.

“Kalau soal perusahaan masih menjadi penyedia di Dinkes Binjai, itu saya belum tau. Coba saya tanya sama manajemen ya,” pungkasnya. (ted/saz)

Perayaan Natal dan Hari Guru YPK GBKP Berlangsung Khidmat

BERSAMA: Bunda PAUD Kabupaten Karo Roswitha, saat diabadikan bersama.(Istimewa)
BERSAMA: Bunda PAUD Kabupaten Karo Roswitha, saat diabadikan bersama.(Istimewa)

KARO, SUMUTPOS.CO – Suasana khidmat dan penuh suka cita menyelimuti jambur Retreat Center Sukamakmur dalam acara Perayaan Natal dan Perayaan Hari Guru Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) 2025 pada Selasa (16/12) lalu.

Acara ini dihadiri Bunda PAUD Kabupaten Karo Roswitha. Kehadirannya menunjukkan dukungan dan apresiasi tinggi pemerintah daerah terhadap peran strategis guru-guru YPK GBKP dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa, khususnya di tengah semangat perayaan Natal.

Dalam rangkaian acara, terlihat para jemaat, khususnya guru-guru, dengan khidmat mengikuti prosesi penyalaan lilin dan kebaktian Natal. Roswitha tampak berpartisipasi dalam penyalaan lilin yang menjadi simbol terang dan harapan Natal.

“Perayaan Natal kali ini menjadi momen istimewa untuk merefleksikan kembali kasih dan kehadiran Allah dalam keluarga dan pekerjaan kita,” demikian satu tema yang disampaikan oleh pembawa firman.

Perayaan ini mengangkat tema, “Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga (Bdk Matius 1:21-24)”, dan Subtema “Perayaan Natal adalah momen kebersamaan keluarga besar yang saling mendukung dan mengasihi sehari-hari”.

Terlihat juga sesi foto bersama antara Bunda PAUD, tokoh-tokoh pemerintah, dan tokoh gereja lainnya, yang menandakan sinergi antara lembaga pendidikan, gereja, dan pemerintah daerah.

Kehadiran Bunda PAUD Roswitha pada perayaan ini, menegaskan, profesi guru, khususnya guru-guru YPK GBKP, memiliki nilai penting dalam membangun karakter dan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Karo.

Turut hadir dalam kegiatan ini Plt Kepala Dinas Pendidikan Leonard Bastian Girsang, Wasekum Moderamen GBKP Pdt Enriko FTarigan, Ketua MPK Wilayah Sumut-Aceh RE Nainggolan, pengurus YPK GBKP Pusat, cabang, kepala sekolah, guru, dan pegawai PAUD, TK, SMP, SMA, dan SMK se-GBKP. (deo/saz)

1...184185186...15,778Page 185 of 15,778