Home Blog Page 1861

Tingkatkan Suasana Kondusif, Polres Tebingtinggi Amankan Ibadah Gereja

Ipda Tomson Simanjuntak ketika melakukan pengamanan di Gereja BNKP di Jalan Baja Kota Tebingtinggi.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Dalam memberikan rasa aman bagi jemaat gereja ketika melaksanakan ibadah, Polres Tebingtinggi menurunkan personel ke gereja-gereja di wilayah hukum Polres Tebingtinggi, Minggu (5/2). Waka Polsek Padang Hilir AKP MS Syaifudin didampingi Ipda Tomson Simanjuntak mengatakan, pihak Polres Tebingtinggi melalui personel yang bertugas terus memberikan pengamanan saat jemaat gereja melaksanakan ibadah.

“Pengamanan ibadah Minggu di Gereja BNKP, gunanya memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang melaksanakan ibadah agar terhindar dari gangguan Kamtibmas,” katanya.

Ipda Tomson Simanjuntak menyampaikan imbauan kepada jemaat gereja, di mana personel kepolisian mengharapkan agar jemaat dapat memberikan informasi terkait tindak pidana seperti Curanmor roda dua maupun kejadian lainnya. “Jangan takut untuk memberikan informasi peredaran Narkoba dikarenakan itu merupakan musuh kita bersama, masyarakat dapat memberikan informasi melalui Call Center 110,” ungkap Ipda Tomson di Gereja BNKP Jalan Baja Kecamatan Padang Hilir Kota Tebingtinggi.

Ipda Tomson kembali mengimbau agar jemaat dapat menjaga situasi Kamtibmas di lingkungan masing masing. (ian)

Mobil Rentenir Diamuk Massa saat Kembalikan Korban Penculikan

BINJAI, SUMUTPOS CO – Dua unit mobil Pajero warna putih diamuk massa di Jalan Cut Nyak Dhien, Kelurahan Tanah Tinggi, Binjai Timur, Jumat (3/2/2023) malam. Amukan itu dipicu kekecewaan warga atas dugaan aksi penculikan yang dilakukan kelompok rentenir terhadap Vika Rosalinda (37), warga Jalan Ikan Bawal, Kelurahan Tanah Tinggi, Binjai Timur.

Malam itu, S alias M dan rekan-rekannya yang diduga rentenir, ingin mengembalikan Vika dengan disaksikan kepala lingkungan. Sialnya, warga yang sudah gerah dengan tindak tanduk S dan rekan-rekannya, langsung menghakimi mobil mewah yang mereka kendarai.

Vika diduga telah diintimidasi, diancam, dan puncaknya diambil secara paksa (diculik) yang disaksikan oleh keluarganya pada Selasa (24/1/2023) dini hari sekitar pukul 3.00 WIB. Oleh suami korban, Sarman (41), warga Jalan Ikan Bawal, Kelurahan Tanah Tinggi, Binjai Timur, melaporkan dugaan penyekapan yang menimpa istrinya ke Polres Binjai pada Kamis (2/2/2023).

Mengetahui aksi mereka dilaporkan ke Polisi, kelompok rentenir diduga takut dan berencana mengembalikan Vika. “Malam itu (amuk massa) ya saya dibawa oleh dia (kelompok rentenir) mau dikembalikan karena mereka tau kalau suami saya melapor,” kata Vika, Minggu (5/2/2023).

Dia bercerita, kelompok rentenir tersebut tidak segan-segan melakukan aksi anarkis hingga menyekap, jika tidak melakukan pelunasan pembayaran cicilan alias menunggak. Wanita yang pernah sebagai kaki tangan rentenir mengakui, ada pinjam uang Rp5 juta.

Dia juga punya anggota sekitar 68 orang. Seluruh anggotanya juga meminjam uang kepada rentenir tersebut dengan jumlah yang bervariasi, mulai dari Rp1 juta hingga Rp5 juta. “Karena bunga yang tinggi, alhasil saya memiliki tunggakan sekitar Rp33 juta sama S ini. Mereka memaksa agar saya melunaskannya,” ujarnya.

Karena ekonomi pas-pasan dan berusaha melunaskan tunggakannya, Vika menambahkan, jika rentenir itu habis kesabaran hingga mendatangi rumahnya. Ketika datang untuk menagih dan tidak memiliki uang yang cukup untuk melunaskan, dia pun dibawa oleh anggota rentenir tersebut. “Saat mereka mendatangi saya untuk menagih, malah saya dibawa anggota ibu S seperti diculik dan disekap di rumahnya,” ujarnya.

Laporan korban berdasarkan nomor LP/B/70/II/2023/SPKT/POLRES BINJAI/POLDA SUMATERA UTARA. “Saya sudah disekap, dan ditekan. Jadi saya telepon suami saya untuk mencabut laporan di Polres Binjai. Kemudian pada Jumat (3/2/2023) malam, saya bersama ibu rentenir berinisial S menemui kepling untuk membuat surat pernyataan agar laporan itu dicabut. Tapi surat penyataan itu belum sempat dibuat,” ujarnya.

“Itu pun saya ditekan sama ibu rentenir itu, disuruh ganti (kerusakan mobil). Katanya karena gara-gara saya, mobilnya diamuk massa sehingga mengalami kerusakan pada kaca bagian depan,” sambung korban yang kembali mendapat intimidasi.

Sepengetahuannya, dia bilang, masih ada dua orang lain yang masih disekap di rumah “lintah darat” tersebut. Menurut dia, rentenir itu menginginkan surat tanah keluarganya sebagai jaminan atas tunggakan yang tak terbayar. Namun, keluarga korban menolak permintaan rentenir tersebut. “Mereka meminta jaminan surat tanah jika saya mau dibebaskan, dan hal ini diketahui kepling, paman saya, adek saya, dan suami saya,” ujarnya.

“Saya tau utang wajib dibayar, bisa nyicil. Karena kenyataannya, bukan saya sendiri saja yang sudah menjadi korban hingga disekap, sudah ada beberapa orang,” sambungnya.

Korban bilang, juga ada seorang nenek-nenek yang sudah sakit-sakitan ikut disekap karena gak mampu membayar pinjaman ke rentenir itu. Selama disekap, korban diperlakukan seperti budak. “Nyuci, nyapu, gosok pakaian, membersihkan lantai, macam lah. Tempat tidur kami pun hampir sama dengan hewan, berhadapan dengan kandang hewan milik ibu S ini. Bukan disekap aja, sampai ada pemukulan lagi terhadap anggota keluarga jika ada yang tak sanggup membayar ke mereka (rentenir) ini,” ucap Vika.

“Dia seperti kita meminjam pribadi dengan ibu S si rentenir ini. Dan kalau kami mau bebas ya harus dilunaskan utangnya. Terus yang menjadi masalah, bunga saat meminjam uang kepada kami itu tinggi. Dan uang yang kami terima juga ada potongan lagi, bisa dibilang tidak bersih. Jadi itu yang menjadi penyebab kami tak sanggup melunasinya. Tapi bagaimana pun niatan kami tetap mau membayar,” tambahnya.

Vika dan korban lainnya memohon, agar rentenir itu tidak bertindak anarkis. Seperti memukul, dan menyekap. Juga berharap kepada Polres Binjai, agar segera menangkap rentenir yang sudah melakukan tindakan anarkis, penculikan, dan penyekapan.

Menurutnya, rentenir ini datang menagih tak mengenal waktu. Bisa malam, tengah malam, hingga dini hari. “Anggota ibu S rentenir ini datang dengan cara menggedor rumah kami hingga larut malam, sampai ketakutan kami,” ujar dia.

Terpisah, Kasi Humas Polres Binjai, Iptu Junaidi membenarkan adanya peristiwa mobil kelompok rentenir diamuk massa. “Permasalahan ini ditangani Satreskrim dan masih dalam penyelidikan,” pungkasnya. (ted)

Meriah, Mensos dan Menpan RB Apresiasi Perayaan Imlek Bersama PDIP Sumut

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan perayaan Imlek Bersama di Wisma Benteng Sabtu (4/1/2023). Acara ini dihadiri Menteri Sosial Tri Risma Harini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Anggota DPR RI Sofyan Tan, Masinton Pasaribu, Bob Andika Sitepu, dan jajaran pengurus DPD PDI Perjuangan Sumut, Anggota Fraksi DPRD Sumut, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kader PDI Perjuangan se-Sumatera Utara.

“PDI Perjuangan Sumut memiliki komitmen tinggi mendorong persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia dalam bingkai kebhinekaan dan sebagai langkah konkrit di setiap momen hari besar PDI Perjuangan selalu merayakan secara bersama-sama dan saat ini kita seluruh Kader PDI Perjuangan merayakan Imlek bersamaa,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Drs Rapidin Simbolon MM didampingi Ketua Panitia Imlek Bersama Iwan Hartono.

Selain itu, kata Rapidin, PDI Perjuangan juga membuka ruang yang selebar-lebarnya bagi warga Negara Indonesia untuk berperan secara aktif dalam ruang-ruang politik tanpa membeda-bedakan Suku, Ras, Agama dan golongan. “Semua warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk memberikan sumbangsih kepada bangsa ini tanpa harus dibeda-bedakan dan PDI Perjuangan memiliki komitmen untuk membuka pintu yang seluas-luasnya bagi siapapun untuk mengabdi kepada masyarakat,” ungkap Mantan Bupati Samosir tersebut.

Di sisi lain, Menpan RB Abdulah Azwar Anas menyampaikan Apresiasi yang tinggi kepada DPD PDI Perjuangan Sumut yang telah melaksanakan Imlek Bersama. “Ini merupakan kegiatan yang patut diacungi jempol karena PDI Perjuangan Sumut mampu merangkul semua elemen bangsa untuk bersama-sama turut andil dalam membangun peradaban sesuai dengan Pancasila, UUD 45 dan Kebhinekaan,” ungkap Azwar Anas.

Senada dengan itu, Menteri Sosial Tri Risma Harini menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada DPD PDI Perjuangan Sumut yang telah secara konkrit membina kerukunan masyarakat lewat perayaan-perayaan hari besar keagamaan. “Jika semua elemen bangsa bias melakukan hal yang sama maka persatuan dan kesatuan bangsa akan lebih erat dan Indonesia menjadi satu bangsa yang utuh tanpa garis pemisah sama sekali,” pungkas Risma. (adz)

IPWL LRPPN Gandeng Ratusan Media Masa dalam Program Rehabilitasi Pecandu Narkoba

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (LRPPN) Sumut terus menggemakan pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui berbagai upaya, diantaranya dengan menggandeng media massa baik online, cetak, maupun elektronik untuk bekerjasama dalam program rehabilitasi pecandu narkoba yang dilaksanakan di gedung rehabilitasi LRPPN, Jalan Budi Luhur Gang PTP Nomor 8, Sei Sikambing C-II, Medan Helvetia, Sabtu (4/02/2023).

Direktur IPWL LRPPN H Dika Novandri SH didampingi Staff Ahli LRPPN Helmy menyampaikan, dalam kegiatan bertajuk “Kerja sama antara wartawan dengan IPWL LRPPN dalam penguatan serta dukungan Program Pencegahan penyalahgunaan Narkoba” ini, salah satunya adalah melaksanakan penyelesaian hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. “Hal ini yang mendorong adanya re-orientasi kebijakan penegakan hukum dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika,” papar H Dika Novandri SH.

Menurut Dika, dalam penegakan hukum sebagai salah satu wujud perlindungan negara terhadap hak asasi manusia harus dilaksanakan secara konsisten dan selaras dengan perkembangan hukum serta memperhatikan rasa keadilan dan perubahan paradigma yang terdapat di dalam masyarakat.

“Bahaya penyalahgunaan narkotika menunjukkan kecenderungan korban semakin meningkat, terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda, sehingga diperlukan komitmen dan sinergi dari seluruh unsur aparat penegak hukum, pemangku kekuasaan terkait, maupun masyarakat, dalam menyikapi perubahan paradigma tersebut,” ujarnya.

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, kata Dika, tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban, dimana pelaksanaan rehabilitasi merupakan bagian dari alternatif hukuman. ” Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (LRPPN) akan mengembalikan fungsi sosial. Bukan menambah masalah namun untuk menyelesaikan masalah dengan solusi,” sebutnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, dengan memberikan penanganan penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan dua metode yaitu prevention without punishment melalui wajib lapor pecandu dan implementasi penegakan hukum rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif. “Restorative Justice (keadilan restoratif), merupakan model pendekatan penyelesaian perkara pidana dimana semua pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut bertemu bersama untuk menyelesaikan secara adil dengan menekankan pengembalian seperti keadaan semula dan bukan pembalasan,” jelasnya.

“Implementasi dari keadilan restoratif adalah dengan mencari alternatif pemidanaan dengan tidak mengedepankan pemenjaraan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial,” tandas Dika.

Kemudian Acara dilanjutkan dengan diskusi bersama rekan media yang hadir. Antusiasme peserta rekan-rekan wartawan begitu terasa, hal ini dapat dilihat dari berbagai pertanyaan dan tanggapan yang muncul selama proses diskusi berlangsung. Setelah acara diskusi dan tanya jawab selesai, kemudian IPWL LRPPN memberikan surat perjanjian kerjasama kepada ratusan wartawan yang hadir yang akan dibekali Kartu tanda anggota (KTA) IPWL LRPPN sebagai Tim Penjangkau, surat tugas dan surat jalan. (rel/adz)

Ramaikan Pasar & Dongkrak Ekonomi Kreatif, 70 Orang Pangkas Gratis di Pasar Titi Kuning

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Dengan menggandeng komunitas barbershop, PUD Pasar Kota Medan menggelar kegiatan pangkas gratis di Pasar Titi Kuning (Tikung), Sabtu (4/2/2023). Kolaborasi ini sebagai upaya meramaikan pasar tradisional sekaligus upaya mendongkrak ekonomi kreatif di Kota Medan.

Kegiatan ini disambut antusias oleh para pedagang, pengunjung, hingga para pelajar yang mendatangi Pasar Tikung yang terletak di Jalan Brigjen Zein Hamid, Medan. Tercatat, sebanyak 70 orang berpartisipasi dalam kegiatan pangkas gratis ini.

Berdasarkan amatan, Dirut PUD Pasar Medan, Suwarno yang datang untuk melakukan peninjauan, turut ambil bagian pada kegiatan ini dengan menjadi peserta yang ikut dipangkas rambutnya. Selain itu, Suwarno juga mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Cabang I, Agus Syahputra dan Kepala Pasar Titi Kuning, Dedy Freddy Dengah.

“Ini merupakan salah satu inovasi dalam rangka membuat pasar semakin ramai dikunjungi. Alhasil, membuat lokasi pasar kian banyak diketahui masyarakat,” ucap Suwarno.

Tak hanya itu, Suwarno menilai kegiatan semacam ini sebagai upaya mendongrak ekonomi kreatif, terkhusus anak muda yang berkecimpung di dalamnya. Ditambahkan Suwarno, PUD Pasar Medan siap berkolaborasi dengan berbagai pihak, terlebih dalam hal meningkatkan ekonomi kreatif serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“Tadi kita lihat para barber nya rata-rata masih berusia muda. Semoga kegiatan ini dapat membantu untuk mendongkrak ekonomi kreatif semacam ini. Kita harapkan kegiatan seperti ini dapat ditingkatkan kedepannya,” pungkasnya. (map)

Ketua DPRD Sumut Ajak Warga Pilah Sampah Sebelum Dibuang

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Persoalan sampah acap kali menjadi momok untuk kota-kota besar, tak terkecuali Kota Medan. Pasalnya, ibukota Sumatera Utara ini terdata menghasilkan sampah lebih dari dua ribu ton perharinya, baik itu sampah rumahtangga hingga sampah industri.

Atas hal itu, Pemerintah Kota (Pemko) Medan terus fokus dalam mengatasi masalah sampah. Diantaranya dengan segera menerapkan sistem pengelolaan sampah berbasis Sanitary Landfill. Untuk itu, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting mengajak seluruh warga Sumut, khususnya yang berada di Kota Medan untuk mendukung langkah yang sedang dilakukan Pemko Medan dalam mengatasi masalah persampahan.

Hal itu dikatakan Baskami Ginting saat melakukan sosialisasi Ranperda ketentraman dan ketertiban masyarakat, di Jalan Starban, Kelurahan Polonia, Sabtu (4/12/2022). Pada kesempatan itu, Baskami mengajak seluruh warga yang hadir, terutama kaum ibu-ibu untuk ikut terlibat dalam pengelolaan sampah, yakni dengan memilah dan memilih sampah sebelum dibuang.

“Persoalan sampah ini harus menjadi tanggungjawab bersama. Pemko Medan dalam waktu dekat akan menyelesaikan sistem sanitary landfill untuk pengelolaan sampah. Masyarakat juga harus ikut membantu untuk memilah sampah sebelum diangkut petugas kebersihan,” ucap Baskami.

Dikatakan politisi PDI Perjuangan itu, Pemko Medan di bawah kendali Wali Kota Medan, Bobby Nasution telah bergerak cepat dalam membuat sanitary landfill untuk menggantikan sistem open dumping yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di TPA Terjun. Dalam sistem tersebut, sampah ditimbun dan dipadatkan kemudian ditutup dengan lapisan penutup. Di bagian dasarnya, nanti disediakan pipa air sampah dan gas metan yang menjadi bahan bakar penggerak turbin pembangkit listrik. “Saya beberapa waktu lalu juga berdiskusi dengan Bapak Wali Kota Medan agar pengelolaan sampah ini nantinya juga melibatkan pihak ketiga,” ujarnya.

Baskami juga meminta kaum ibu agar menjadi garda terdepan dalam pengelolaan sampah ini, khususnya sampah rumah tangga. Sebab bila dikelola dengan baik, sampah-sampah tersebut akan memiliki nilai ekonomis yang menguntungkan. “Saya minta kaum ibu-ibu untuk memisahkan sampah organik, anorganik, juga sampah yang beracun, itu sudah membantu petugas untuk memilah sampah. Juga jangan lupa memanfaatkan bank sampah yang tersedia,” katanya.

Menurut Baskami, rumah tangga memiliki porsi terbesar dalam menghasilkan sampah di samping industri. Maka dari itu, proses memilah sampah sejak dari rumah harus menjadi kegiatan kolektif yang harus dijadikan gaya hidup untuk kelestarian lingkungan. “Saya melihat masyarakat kita sudah memiliki kesadaran tinggi untuk membuang sampah pada tempatnya. Tidak di sungai, parit, tanah kosong dan lainnya. Semua saling mengawasi. Mari kita tingkatkan lagi, mari kita pilah sampah-sampah yang ada,” tambahnya.

Sementara itu, lanjut Baskami, pemerintah juga menyediakan armada pengangkut yang bekerja rutin untuk mengangkut sampah warga. “Saya apresiasi, baik Kepling, Lurah dan Camat yang terus melakukan monitoring soal sampah ini. Namun akan lebih baik lagi kalau armada pengangkut sampah ditambah agar hasilnya lebih maksimal,” tambahnya.

Sebelumnya, seorang warga Starban, Bambang, mengatakan harapannya agar armada pengangkut sampah dapat ditambah. Dengan begitu, sampah-sampah yang dikumpulkan bisa lebih sering diangkut. “Di sekitar sini Pak, tempat sampah minim dan penduduk padat. Kami meminta armada pengangkut sampah ditambah pak,” tuturnya.

Senada dengan Bambang, Ketua PAC PDI Perjuangan Medan Polonia, Andreas Ajit, mengatakan armada ini nantinya diharapkan untuk masuk ke setiap gang di wilayahnya. “Sebagian warga ini pak, bila tidak ada yang mengutip sampah, pasti membuangnya ke sungai, alhasil jadi banjir. Kereta (gerobak) sampah ini kami minta supaya ditambah agar bisa mengangkut sampah setiap hari,” pungkasnya. (map/adz)

Raih Skor IID 2022 Tertinggi di Sumut, Pemerintahan Sukhairi-Atika Kalahkan Edy-Ijeck

SUMUTPOS.CO- Kabupaten Mandailing Natal (Madina) di bawah kepemimpinan Sukhairi-Atika memperoleh skor penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) tahun 2022 tertinggi di daerah Sumatera Utara (Sumut). Nilai skor yang diperoleh bahkan mengalahkan skor yang didapat Pemerintahan Provinsi Sumut di bawah kepemimpinan Gubernur Sumut (Gubsu), Edy Rahmayadi.

Berdasarkan pengumuman hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) Provinsi, Kabupaten dan Kota tahun 2022 yang disampaikan secara resmi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia melalui Surat Radiogram Nomor 000.10/398/BSKDN tanggal 30 Januari 2023, dilihat Kabupaten Madina memperoleh skor 54.61 dengan predikat inovatif. Sementara, Provinsi Sumut hanya memperoleh skor 54.36 yang juga dengan predikat inovatif.

Capaian nilai skor tersebut pun menempatkan Kabupaten Madina sebagai Kabupaten inovatif tertinggi di daerah Sumut. Sedangkan, untuk skala nasional Kabupaten Madina berada di urutan nomor 92.
Bupati Madina, HM Jafar Sukhairi Nasution mengatakan pencapaian itu tak terlepas karena kerjasama seluruh jajaran serta adanya dukungan penuh dari DPRD dan unsur Forkopimda di Kabupaten Madina.

Sukhairi juga mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Pusat melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah memberikan penilaian itu.

“Saya selaku Kepala Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal tentunya menyampaikan terimakasih kepada Kementerian Dalam Negeri yang telah memberikan skor tertinggi di wilayah Sumatera Utara dengan nilai skor indeks 54,61 dengan predikat Kabupaten Inovatif. Ini semua berkat kerjasama seluruh OPD Pemerintahan serta dukungan penuh dari DPRD dan Forkopimda, sehingga seluruhnya berjalan dengan baik,” kata Sukhairi, Sabtu (4/2/2023).

Senada juga disampaikan oleh Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution. Atika mengatakan pencapaian yang diperoleh tersebut patut disyukuri bersama.
Pemegang dua rekor muri sebagai wakil bupati itu juga tak lupa mengajak seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Madina agar terus berinovasi.

“Pencapaian yang kita peroleh ini suatu hal yang patut disyukuri bersama, ini berkat kerja keras kita bersama. Saya mengajak seluruh OPD agar jangan takut berinovasi selama itu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” katanya. (mag-4)

Imlek Fair 2023, Bobby Nasution Serahkan 1.080 Sembako Untuk Warga Tionghoa

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan menggelar Imlek Fair 2023, di Aksara Park.

Event yang telah berlangsung dari tanggal 1 Februari ini dibuka oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution, Sabtu (4/2/2023). Berbagai kegiatan mengisi kemeriahan Imlek Fair 2023 seperti Chinese Fashion Week Competition, lomba mewarnai pelajar dan stand bazar UMKM.

Di momen Imlek Fair 2023, Bobby Nasution yang hadir bersama Ketua TP PKK Kota Medan Ny Kahiyang Ayu Bobby Nasution dan kedua anaknya meminta kepada seluruh masyarakat, terutama etnis Tionghoa untuk sama-sama menjaga kerukunan di Kota Medan. Apalagi di Imlek tahun ini merupakan tahun kelinci air yang salah satu maknanya adalah kedamaian.

“Imlek Tahun ini adalah tahun kelinci air. Tahun yang penuh harapan, kedamaian dan kemakmuran. Kita berharap, makna yang terkandung di dalamnya bisa terwujud di Kota Medan,” kata Bobby Nasution

Menurut Bobby Nasution, dalam memaknai hari imlek, tentunya kita dapat belajar dari tokoh Tionghoa Kota Medan yang terkenal yakni Tjong A Fie. Selama hidupnya beliau dikenal selalu hidup saling bertoleransi dan saling membantu sesama umat .

“Bagi kita semua, untuk memaknai Imlek, kita bisa belajar dari tokoh Tionghoa, Tjong A Fie. Darinya kita belajar bagaimana hidup saling bertoleransi dan membantu antar umat beragama dan etnis,” ujar Bobby Nasution di hadapan yang hadir, di antaranya Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman, Ketua DPRD Medan Hasyim, dan Forkopimda Kota Medan, pimpinan organisasi keagamaan, serta perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan

Dalam pertemuan ini juga, Bobby Nasution secara simbolis membagikan bantuan sosial berupa sembako kepada 1.080 warga etnis Tionghoa Kota Medan. Sembako ini diharapkan dapat membantu warga etnis Tionghoa di momentum perayaan hari Imlek 2574 Kongzili.

Salah satu Warga Tionghoa Sulastri, yang mendapatkan bantuan sembako mengaku sangat senang dalam perayaan imlek fair 2023 ini mendapatkan bantuan dari Bobby Nasution. Dirinya pun berharap Imlek Fair dapat terus digelar setiap tahunnya.

“Saya senang sekali di momentum Imlek Fair ini, karena suasananya meriah apalagi saya mendapatkan bantuan terima kasih pak Bobby Nasution sukses terus dalam memimpin Kota Medan. Kami pun berharap Imlek Fair dapat terus digelar dan lebih meriah,” kata Sulastri warga Kota Bangun yang hadir bersama suaminya Bowie. (rel)

Pemkab Madina Keluarkan Surat Edaran, Tenaga Honorer 13 Hari Kerja Setiap Bulan

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Madina, Abdul Hamid Nasution

MADINA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mandailing Natal (Madina) mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan jam kerja tenaga kerja sukarela, pegawai non-PNS atau non-PPPK di lingkungan Pemkab Madina. Surat edaran dikeluarkan per tanggal 3 Februari dengan nomor: 0257 tahun 2023, ditujukan kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam surat edaran itu menjelaskan dua hal, pertama mengenai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor: B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022, hal status kepegawaian di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Daerah. Yang mana di poin pertama disebutkan, bahwa sesuai surat Menteri PAN-RB tersebut dinyatakan bahwa sampai dengan tanggal 28 November 2023 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing.

Pada poin kedua, menjelaskan sehubungan dengan hal itu diminta kepada setiap pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Madina untuk dapat menetapkan jam kerja tenaga kerja sukarela/pegawai non-PNS atau non-PPPK sebanyak 13 hari kerja setiap bulan secara bergiliran. Adapun pembagian jam kerja dimaksud sebagaimana dalam surat menjelaskan agar setiap tenaga kerja sukarela/pegawai non-PNS atau non-PPPK dapat mempersiapkan dirinya untuk mengupayakan pekerjaan lain. “Sebab tanggal 28 November 2023 pengangkatan tenaga kerja sukarela/pegawai non-PNS atau non-PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal ditiadakan sampai dengan adanya kebijakan lebih lanjut,” demikian bunyi suratnya.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Madina Abdul Hamid Nasution membenarkan surat edaran tersebut. Menurut dia, surat edaran yang dikeluarkan Pemkab Madina ini sebagai langkah dan upaya dalam mengantisipasi kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian PAN-RB terkait peniadaan tenaga honorer tahun 2023 mendatang di instansi pemerintahan.

“Tentu, surat edaran itu dikeluarkan sebagai langkah dan upaya untuk mengantisipasi kebijakan itu nantinya apabila terjadi. Kita ingin nantinya tenaga honorer tidak terkejut dengan kebijakan tersebut. Sehingga mulai saat ini sudah mulai mempersiapkan diri mencari pekerjaan lain,” kata Hamid, saat dikonfirmasi Sabtu (4/2/2023). (mag-4)

Istri Parbetor Dapat Bantuan UMKM, Tahun Ini Diberikan Peralatan Usaha dan Pelatihan

RUANG KERJA: Kadis Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, Benny Iskandar Nasution saat di ruang kerjanya.markus/sumut pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, mengaku tengah melakukan pendataan usaha kepada para istri pengemudi becak bermotor (perbetor) di Kota Medan. Sebab, nantinya istri parbetor akan menerima bantuan peralatan usaha dan pelatihan usaha pada tahun 2023 ini.

Rencananya, bantuan peralatan usaha paling lambat akan diberikan kepada para istri perbetor yang merupakan pelaku UMKM paling lambat akhir Maret 2023. “Bantuan peralatan paling lama kita berilan pada akhir Triwulan I Tahun 2023 ini,” ucap Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, Benny Iskandar Nasution, Jumat (3/2).

Selanjutnya, kata Benny, setelah diberikan bantuan peralatan usaha, para istri perbetor tersebut juga akan diberikan pelatihan-pelatihan pada Tri Wulan Kedua, yakni sejak April atau paling lambat akhir Juni 2023. “Setelah kita beri bantuan peralatan, selanjutnya mereka akan diberikan pelatihan. Rencananya pelatihan itu dimulai pada Triwulan II tahun ini,” ujarnya.

Benny menyebutkan, dalam pendataan ini, pihaknya bekerja sama dengan koperasi yang menaungi perbetor. Dari pendataan ini, diketahui bahwa istri perbetor yang telah mempunyai usaha dan yang belum mempunyai usaha.

Saat ini, sambung Benny, pihaknya telah mendata 30 istri perbetor yang sudah mempunyai usaha dan 30 istri perbetor yang belum mempunyai usaha sama sekali. “Jika belum punya usaha, akan kita data jenis usaha apa yang ingin dijalankan. Setelah itu, baru kita berikan pelatihan untuk jenis-jenis usaha yang diminati tersebut,” katanya.

Sementara untuk yang telah mempunyai usaha, lanjut Benny, akan segera diberikan bantuan peralatan. Terkait bantuan peralatan yang diberikan, dari pendataan itu juga akan dikelompokkan jenis usaha yang tengah dijalankan istri perbetor.

Benny mengatakan, bantuan peralatan itu akan diusulkan pada Perubahan APBD (P-APBD) tahun 2023. Adapun sejumlah bantuan peralatan yang telah dianggarkan dalam APBD Kota Medan tahun 2023, antara lain mesin jahit, mesin kopi, obras, freezer, steling, dan sejumlah peralatan usaha lainnya.”Peralatan-peralatan ini dianggarkan di tahun ini karena bantuan peralatan-peralatan inilah yang sering dimohonkan para pelaku UMKM,” pungkasnya. (map/ila)

1...1,8601,8611,862...15,762Page 1,861 of 15,762