Home Blog Page 1896

HT Lantik Michael Victor Sianipar & Sortaman Saragih Sebagai Ketua DPP Partai Perindo

BERSAMA: Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo melantik Michael Victor Sianipar sebagai Ketua DPP Partai Perindo Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital dan dr Sortaman Saragih sebagai Ketua DPP Partai Perindo Bidang Kesehatan Masyarakat di Jakarta.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) kembali melantik dua fungsional pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Perindo untuk memperkuat kepengurusan partai bernomor urut 16 tersebut.

Mereka adalah Michael Victor Sianipar selaku Ketua DPP Partai Perindo Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital dan dr. Sortaman Saragih, SH, MARS yang mendapat amanat selaku Ketua DPP Partai Perindo Bidang Kesehatan Masyarakat.

Deklarasi pengukuhan Michael Victor Sianipar dan Sortaman Saragih, SH, Mars oleh HT tersebut digelar di Kantor DPP Partai Perindo, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

“Mereka berdua, beliau-beliau ini kan memang ahli di bidangnya,” kata HT, Selasa (24/1/2023).

Michael Victor Sianipar, lanjut HT, sudah tidak asing lagi dalam percaturan politik Tanah Air dan banyak mencetak kader-kader muda di partai sebelumnya.

HT juga menyoroti Michael Victor Sianipar yang merupakan Ketua Umum Youth Diplomacy Indonesia, di mana di dalam organisasi tersebut banyak merangkul anak-anak muda.

HT berharap Michael bisa membawa generasi muda memilih Partai Perindo sebagai partai pilihan bagi kalangan generasi muda.

“Karena kita berjuang bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita berjuang untuk semuanya. Kita berjuang untuk masa depan Indonesia yang relevansi untuk anak muda sebenarnya untuk di kemudian hari,” jelas HT.

Adapun, Michael Victor Sianipar berterima kasih kepada Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo yang memberikan kesempatan kepada dirinya untuk bergabung bersama Partai Perindo.

“Ini suatu kehormatan dan suatu kesempatan yang besar yang tidak akan kami sia-siakan,” jelas Michael.

Setelah bergabung dengan Partai Perindo, Michael akan bergegas dan siap bergerak merangkul kalangan muda menuju Pemilu 2024.

“Tugas saya sendiri sebagai seorang politisi muda untuk memastikan bahwa Partai Perindo bisa menjangkau pemuda-pemuda, khususnya generasi milenial dan Gen Z,” ungkapnya.

Ditegaskan Michael,
adanya pemuda di dalam partai politik itu bukan hanya untuk mendapatkan suara pemuda saja.
“Tetapi juga kita memilih pemuda untuk membangun dan menentukan masa depannya dan itulah ruang yang diberikan dan mengapa saya bergabung di Partai Perindo,” ujarnya.

Terkait perannya sebagai Ketua DPP Partai Perindo Bidang Ekonomi Kreatif & Digital, Michael juga mengapresiasi terus didorongnya industri 4.0 pada pemerintahan Presiden Jokowi.

Dengan proyeksi pertambahan penduduk sebanyak 40 juta jiwa dalam 20 tahun ke depan, maka ekonomi berbasis digital dan ekonomi kreatif menjadi tumpuan.

Menurut Michael, industri 4.0 yang termasuk di dalamnya ekonomi berbasis digital dan ekonomi kreatif harus dikembangkan.

“Karena, lapangan kerja yang kita butuhkan ke depan bukan hanya untuk tambahan 40 juta jiwa baru, tetapi juga untuk menggantikan lapangan kerja yang hilang dengan adanya perkembangan teknologi ini,” tegasnya.

Begitu pula dengan kebijakan bahan-bahan industri mentah tidak sekadar diekspor, tetapi juga dikembangkan di dalam negeri, sehingga memiliki nilai tambah.

“Perihal ekonomi kreatif, di mana di Kemenparekraf menekankan bahwa banyak kebutuhan-kebutuhan masyarakat memerlukan cita rasa baru, termasuk masyarakat ingin tahu dari mana asal bahan, di mana diproduksi, bagaimana prosesnya dan itu area baru bagi industri kreatif untuk terus berkembang,” ulas Michael.

Diketahui, Michael Victor Sianipar merupakan Ketua Indonesia Youth Diplomacy dan juga sebagai Direktur Politik Patra Government Relations.

Ia pernah menjabat sebagai Ketua DPW DKI Jakarta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus Direktur Pembinaan Fraksi dan Legislator PSI.

Selain itu, ia pernah juga menjadi sebagai Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017 dan pernah menjadi Staf Khusus Gubernur Nusa Tenggara Barat periode 2018-2019.

Adapun, dr. Sortaman Saragih, SH, MARS berpengalaman di bidang kesehatan. Sortaman juga pernah melakukan studi banding di Amerika Serikat dan berpraktek di rumah sakit miliknya sendiri.

“Jadi orang praktek itu bagusnya tahu lapangan dan apa yang dibutuhkan. Kita tahu Indonesia sangat membutuhkan perhatian pelayanan kesehatan masyarakat untuk lebih baik lagi,” ungkap HT.

Menanggapi HT, dr. Sortaman Saragih, SH, MARS mengucapkan terima kasih telah diterima dengan baik di Partai Perindo yang dikenal peduli rakyat kecil.

Apalagi, menurutnya, Partai Perindo merupakan partai yang berkomitmen tinggi untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.

“Saya melihat partai ini memang riil bagaimana meningkatkan ekonomi rakyat untuk meningkatan kesejahteraan rakyat. Jadi, saya senang melihatnya dan aplikatif, bukan hanya teori atau basa-basi,” tegas Sortaman.

Sortaman Saragih yang berprofesi sebagai dokter umum ini juga direktur utama di rumah sakitnya dan berpengalaman dalam berorganisasi seperti di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Permias.

Pria kelahiran Simalungun, Sumatera Utara pada 27 Oktober 1967 tersebut pernah menjadi Wakil Ketua0 DPD Partai Gerindra Sumut periode 2013-2018 dan Sekretaris DPD Partai NasDem Kota Depok periode 2019-2022. (rel/ram)

Relawan Ganjar Medan Harapkan Majelis Taklim Berkolaborasi Dengan Program TGS Ganjar Pranowo

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Koordinator Wilayah (Korwil) Tuan Guru Sahabat (TGS) Ganjar Pranowo Sumatera Utara Rizal Dasuki berharap Majelis Taklim mampu bersinergi dan berkolaborasi dengan program TGS Ganjar Pranowo untuk memberdayakan majelis taklim untuk masyarakat Medan.

“Majelis Taklim di Medan kami berharap untuk terus meningkatkan solidaritas antar sesama dan bersinergi dengan aggota masyarakat lainnya,” buka Rizal Dasuki dalam kegiatan Dzikir dan Doa Bersama dengan Majelis Taklim Amaliah, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (25/1/2023).

Dikatakan Rizal, setiap minggunya TGS Ganjar Pranowo akan rutin menggelar kajian dan doa bersama untuk negeri di beberapa Majelis Taklim yang tersebar di Medan. Hal tersebut penting dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial bagi para warga Medan.

“Doa bersama tersebut ditunjukkan untuk keselamatan negeri di tengah potensi krisis maupun ancaman yang terjadi di negara ini. Untuk itu, kami berdoa agar negeri ini damai selalu,” lanjut Rizal.

Selama proses konsolidasi ke berbagai Majelis Taklim di Medan, Rizal mengaku banyak mendapatkan laporan terkait minimnya fasilitas yang ada di Majelis Taklim tersebut. Padahal, Majelis Taklim berperan penting sebagai media dakwah dan syiar keagamaan. Sebab melalui Majelis Taklim, masyarakat dapat melalukan aktifitas ibadah yang efektif dan efisien melalui pendekatan kebersamaan gotong royong.

“Betul, kami mendengar beberapa laporan terkait sarana dan prasarana yang ada di Majelis Taklim. Maka, hari ini kita memberikan sound system, karpet dan buku yasin untuk meningkatkan akses dan produktifitas dari para warga dalam melakukan kajian kedepannta, mudah-mudahan ini bermanfaat dan membantu warga di Medan Belawan,” lanjutnya.

Meski bantuan sudah diterima oleh Majelis Taklim, Rizal akan tetap memantau perkembangan kegiatan di wilayah sekitar. Selain itu, dirinya berkomitmen untuk terus mendorong produktifitas Majelis Taklim agar bantuan yang diberikan dapat dirasakan manfaatnya secara berkesinambungan.

“Kami berharap apa yang diberikan itu manfaatnya dapat dirasakan secara berkesinambungan. Untuk Majelis Taklim yang sudah kami sambangi, akan dipantau terus perkembangannya aktifitas kegiatannya, agar tata kelolanya semakin baik dan masyarakat semakin sejahtera,” ujarnya. (rel/tri)

Raih Capaian Gemilang di 2022, PT PND Semakin Optimis di 2023

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penjualan properti di Kota Mandiri Bekala di Desa Simalingkar A, Pancurbatu, Deliserdang, yang dikembangkan PT Propernas Nusa Dua (PND), anak usaha BUMN sinergi Perum Perumnas dan PT Perkebunan Nusantara 2 (PTPN2), menunjukkan tren meningkat bahkan capaiannya melebih target selama tahun 2022. Hal ini seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen yang ingin memanfaatkan sejumlah insentif dari kebijakan pemerintah.

Direktur PT Propernas Nusa Dua, Rizqi Aswaransyah Pratama menyampaikan, dengan capaian 104% dari target pada 2022 dan pasar properti berangsur-angsur membaik, keyakinan masyarakat juga sudah mulai pulih dan kembali melakukan pembelian. “Kami yakin, di 2023 ini penjualan akan tumbuh semakin positif dan memberikan kontribusi bagi program penyediaan satu juta rumah yang digagas Presiden Joko Widodo. Melalui skema pembiayaan seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), merupakan niat kuat dari pemerintah untuk mendorong masyarakat dalam mendapatkan rumah yang layak,” kata Rizqi kepada wartawan di Medan, Selasa (24/1).

Untuk meningkatkan capaian di tahun 2023 ini, menurut Rizqi, Direksi PT PND telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan marketing sales dan merencanakan sejumlah pengembangan di Kota Mandiri Bekala yang telah memiliki Cluster Cammelia dan Cluster Elaeis serta produk baru di proyek-proyek yang akan berjalan. “Seharusnya sektor properti tahun ini akan lebih baik dibandingkan tahun lalu. Tahun ini bisa menjadi titik balik dan momentum bagi pasar properti untuk kembali tumbuh secara stabil,” ujarnya.

Diketahui, saat ini PT Propernas Nusa Dua mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dalam penyediaan perumahan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan telah bekerjasama dengan beberapa perbankan untuk pembiayaan konsumen (KPR) baik bank pemerintah, bank daerah, dan BPR dan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang merupakan program dukungan likuiditas pembiayaan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari pemerintah yang dijalankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Menurut catatan wartawan, capaian maksimal saat ini, tak lepas dari gerak cepat yang dilakukan Rizqi Aswaransyah Pratamasejak awal diamanahkan sebagai Dirut PT PND pada 19 September 2019, dimana ia melakukan ground breaking proyek Kota Mandiri Bekala yang diselenggarakan di tiga titik yakni Kantor Perumnas Regional I, Kantor PTPN II, dan Kantor Proyek Bekala pada 29 Oktober 2019. Gerak cepat ini dilakukannya, karena melihat animo masyarat yang sangat tinggi. Selanjutnya, terbit sertifikat HGB Nomor 1938 dan 1939 seluas 241,74 Ha serta Izin mendirikan bangunan (IMB) sehingga bisa tercapai akad KPR perdana untuk Proyek Kota Mandiri Bekala pada 15 Oktober 2021.

Untuk memudahkan konsumen terkait informasi yang lebih lanjut tentang Kota Mandiri Bekala dapat menghubungi marketing yaitu 082178609288 (Elvira), 081370505546 (Kristina), 082149564959 (Andy) di Jalan Meranti – 1 Ex Kebun Bekala, Desa Simalingkar A, Pancur Batu (Belakang Pasar Induk Medan/Perumnas Simalingkar). (adz)

QNET Luncurkan Direct Selling Disinformation Center

Trevor Kuna, Chief Strategy & Transformation Officer QNET

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – QNET, perusahaan penjualan langsung pemenang penghargaan yang berkantor pusat di Hong Kong, mengumumkan peluncuran Direct Selling Disinformation Center (DSDC) atau pusat disinformasi penjualan langsung untuk melawan penyebaran disinformasi dan misinformasi tentang industri penjualan langsung dan mereknya.

Direct Selling Disinformation Center ini akan bekerja di seluruh industri penjualan langsung untuk memastikan praktik terbaik diikuti, termasuk transparansi, ekspektasi mitra yang realistis, serta deskripsi dan klaim produk yang akurat.

Pada saat yang sama, DSDC akan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait di pemerintahan dan badan perdagangan, serta regulator, untuk mengedukasi mereka tentang model bisnis, potensinya, dan dampaknya terhadap perekonomian.

Pada fase awal, DSDC akan memiliki fungsi pelaporan insiden waktu nyata yang akan memungkinkan siapa pun di dunia untuk menaikkan tanda bahaya jika bisnis, produk, atau peluang QNET disalahartikan sebagai skema investasi atau dipromosikan melalui taktik penjualan yang tidak benar, termasuk di media sosial. Tujuan dalam jangka panjang adalah untuk menskalakan DSDC agar tersedia bagi perusahaan lain di industri ini.

Menurut Trevor Kuna, Chief Strategy and Transformation Officer QNET, “Penjualan langsung adalah industri yang mapan dan diatur secara ketat di banyak negara maju. Di AS, misalnya, model bisnis berasal lebih dari 100 tahun yang lalu, dan diatur oleh Federal Trade Commission.

Namun, di banyak pasar negara berkembang di seluruh dunia, pertumbuhan gig economy dan munculnya model bisnis baru yang inovatif, berbeda dari perdagangan tradisional, tidak hanya tidak diatur tetapi juga sering disalahpahami. Tidak ada organisasi yang secara khusus didedikasikan untuk melawan disinformasi yang dapat memungkinkan operator nakal untuk menyalahgunakan industri penjualan langsung untuk keuntungan pribadi atau jalan pintas. Kami percaya bahwa Pusat Disinformasi Penjualan Langsung yang dihosting oleh QNET ini adalah satu-satunya dari jenisnya yang didedikasikan untuk melawan disinformasi yang berasal dari dan tentang industri tersebut.”

DSDC dapat menjadi alat penting untuk mengatasi disinformasi dalam industri penjualan langsung di ekonomi baru dan berkembang seperti di benua Afrika, di mana penjualan langsung mengalami peningkatan distributor sebesar 18 persen tahun lalu. Pengangguran kaum muda menimbulkan tantangan yang signifikan bagi banyak pemerintah daerah karena jumlah pekerjaan tidak dapat menampung angkatan kerja yang terus bertambah.
DSDC dapat memainkan peran kunci dalam melayani sebagai titik acuan bagi distributor baru dan yang sudah ada untuk memahami peraturan dan etika yang dijunjung tinggi oleh industri penjualan langsung di tingkat internasional.

“Pada tahun 2021”, lanjut Trevor Kuna, “lebih dari 128 juta distributor menghasilkan US$186 miliar pendapatan penjualan langsung di seluruh dunia. Sebagian besar memiliki pengalaman yang baik, termasuk dengan beberapa merek terbesar di dunia. Minoritas yang memiliki pengalaman buruk pengalaman membutuhkan perlindungan dan bimbingan yang dapat diandalkan.”

Awalnya, DSDC akan memiliki staf yang terdiri dari dua belas orang, semuanya dengan berbagai pengalaman dalam industri penjualan langsung (termasuk di bidang keuangan, kepatuhan, hukum, dan operasi).

Perusahaan menyatakan ada pembicaraan yang sedang berlangsung dengan pemangku kepentingan lainnya, termasuk organisasi penjualan langsung lainnya, untuk meningkatkan pendanaan dan skala DSDC. (rel/sih)

bank bjb Kembali Tawarkan SBR 012, Ada Dua Pilihan Investasi Menarik

BANDUNG, SUMUTPOS.CO – bank bjb kembali ikut menawarkan obligasi Savings Bond Ritel SBR012 sebagai upaya mendukung pemerintah menambah pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Obligasi ini ditawarkan dalam 2 (dua) tenor untuk menjangkau semua kalangan.

Berbeda dengan seri SBN Ritel sebelumnya, SBR012 diterbitkan dengan 2 (dua) tenor, yaitu SBR012-T2 untuk tenor 2 (dua) dan SBR012-T4 untuk tenor 4 (empat) tahun.

SBR012 ditawarkan sebagai bentuk investasi yang aman dan menguntungkan bagi seluruh warga negara Indonesia. Penerbitan SBN Ritel ini memberikan masyarakat kesempatan yang sama untuk ikut serta membiayai APBN. Dana tersebut akan digunakan untuk berbagai kebutuhan pembiayaan.

SBR012 mulai ditawarkan bank bjb sejak 19 Januari dan akan berakhir pada 9 Februari 2023. bank bjb menjadi salah satu perbankan yang berperan menjadi sub mitra distribusi untuk memasarkan investasi ini. Investor cukup melakukan pendaftaran melalui infobjb.id/sbn dengan nilai investasi minimal Rp1 juta dan maksimal Rp5 miliar untuk SBR012-T2 serta maksimal Rp10 miliar untuk SBR012-T4.

Sepanjang beberapa hari dibuka, respon masyarakat cukup besar. Sehingga bagi Anda yang berniat melakukan investasi, agar segera melakukan pembelian, mengantisipasi habisnya kuota penjualan SBR ini.

SBR012 ditawarkan dengan kupon (nilai bunga) mengambang 6,15% p.a untuk SBR012-T2 dan 6,35% p.a untuk SBR012-T4. Nilai kupon ini akan disesuaikan dengan besaran BI 7 Day Reverse Repo Rate. Namun berlaku kupon minimal (floating with floor) sehingga memberikan kepastian investasi hingga akhir.

Khusus pembelian SBR melalui bank bjb, perseroan akan memberikan cashback menarik untuk pembelian melalui bank bjb. Cashback berupa uang tunai yang akan didistribusikan ke rekening nasabah maksimal 30 hari setelah tanggal settlement.

“Ini adalah upaya nyata bank bjb ikut serta membantu pemerintah melakukan pembiayaan keuangan. Masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan investasi seri SBR012 melalui bank bjb” jelas  Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto.

Untuk diketahui, obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau korporasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar kupon obligasi dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002.

Beberapa keuntungan investasi obligasi adalah adanya imbal hasil atau return yang lebih bersaing dibandingkan dengan produk deposito. Kemudian memberikan pendapatan yang tetap berupa kupon obligasi. Namun yang terpenting adalah investasi aman dengan pengembalian pokok 100% pada saat jatuh tempo.

Kendati begitu, produk ini juga memiliki beberapa risiko pasar yang harus diketahui. Di antaranya adanya potensi keuntungan maupun kerugian akibat faktor ekonomi yang mempengaruhi pasar keuangan, seperti perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar, dan harga obligasi.

Sebagai produk negara dan bukan produk bank bjb, perseroan dalam hal ini hanya memasarkan dan bertindak sebagai Sub Mitra Distribusi SBN Ritel. Setiap pilihan atas produk Obligasi yang dibeli (calon) Investor merupakan tanggung jawab dan keputusan (calon) Investor sepenuhnya, termasuk apabila (calon) investor memilih jenis produk yang tidak sesuai dengan profil risiko (calon) investor.(rel)

Dugaan Penggelapan Rp5,7 Miliar, Korban Sebut Terdakwa Tak Ada Berikan BPKB 2 Unit Truk

Para saksi dihadirkan JPU, terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan terdakws Sri Paleng Siregar, Selasa (24/1).Agusman /Sumut Pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sidang kasus dugaan penggelapan dan penipuan sebesar Rp5,7 miliar lebih di PT Cinta Raja dengan terdakwa Sri Falmen Siregar (36) digelar di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (24/1).

Dalam persidangan dengan agenda keterangan saksi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Evi Yanti Panggabean menghadirkan korban Alex Purwanto selaku Owner dan Direktur di PT Cinta Raja dan saksi Pratiwi Eka selaku manajer keuangan di PT Cinta Raja. Sementara terdakwa Sri Falmen Siregar juga dihadirkan langsung dalam persidangan tersebut.

Saksi korban Alex Purwanto mengaku bahwa dirinya berkenalan dengan terdakwa Sri Falmen Siregar pada bulan September 2020. Dirinya mengenal terdakwa dari fedor security dan terdakwa mengaku memiliki kemampuan untuk melakukan Legal Audit dan Audit Ketenagakerjaan.

“Lalu terdakwa pujuk-pujuk bisa mengerjakan legal audit dan mengaudit karyawan di PT Cinta Raja di bidang perkebunan Sawit dan PKS,” katanya di hadapan majelis hakim yang diketuai Oloan Silalahi.

Selain itu, sambung Alex bahwa terdakwa juga mengaku mengenal Dinas Lingkungan dan Disnaker untuk mengurus izin-izin perusahaan, karena perusahaan membutuhkan Audit untuk Tenaga Kerja yang ada di PT Cinta Raja dan ingin menggunakan kemampuan terdakwa Sri Falmen untuk kebutuhan di PT Cinta Raja.

“Terdakwa mengaku bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan mengenal instansi dinas Lingkungan dan disnaker. Terdakwa hanya sebatas legal audit yakni pengurusan izin-izin perusahaan dan SOP karyawan,” katanya.

Lanjut dikatakan korban, ada beberapa ide permintaan uang dari terdakwa beberapa diantaranya seperti pembelian 2 unit truk untuk keperluan perusahaan, terdakwa yang dipercaya menyarikan mobil malah tidak sepenuhnya melakukan pekerjaannya.

“Sebab, 2 unit truk tersebut tidak mempunyai kelengkapan surat-surat, seperti surat jual-beli dan BPKB. Harga 1 unit Truk yang dibeli sekitar Rp500 juta. Dan saya memerintahkan saksi Pratiwi Eka agar memberikan uang tersebut kepada terdakwa,” sebutnya.

“Tak hanya 2 unit truk, terdakwa juga dipercaya untuk membelikan mobil tangki. Namun unit tersebut tidak ada. Dari hasil Audit jumlah uang yang yang sudah diterima oleh terdakwa sebanyak Rp5,7 miliar,” sambungnya.

Hal itu juga ditegaskan saksi Pratiwi Eka. Ia mengaku bahwa uang pembelian 2 truk dan 1 unit mobil tangki di transfer ke rekening nomor terdakwa.

“Saya diperintahkan pak Alex agar memberikan uang kepada terdakwa untuk pembelian 2 truk dan 1 unit mobil tangki. Namun, untuk pembelian 2 truk ternyata surat jual beli dan BPKP tidak ada diberikan dan 1 mobil tangki juga tidak ada unitnya, padahal uang telah diberikan,” sebut Pratiwi.

Selain itu, sambung saksi Pratiwi, bahwa terdakwa juga meminta uang agar mengirimkan uang sebesar Rp900 juta untuk diserahkan kepada para Kelompok Tani.

“Namun, pihak para kelompok tani mengaku tidak menerima uang tersebut, yang mana uang tersebut untuk penggalangan agar buah sawit masyarakat di jual ke PKS PT Cinta Raja,” sebutnya.

Mengutip dakwaan, perkara bermula pada tahun 2022, saksi korban Alex Purwanto selaku Direktur PT Cinta Raja berkenalan dengan terdakwa Sri Falmen.

Kemudian terdakwa Sri Falmen mengatakan kepada saksi korban Alex Purwanto bahwa dirinya berlatar belakang Hukum (Advokat) yang memiliki kemampuan untuk melakukan Legal Audit dan Audit Ketenagakerjaan.

Menanggapi ucapan terdakwa Sri Falmen, sambung JPU, saksi korban Alex Purwanto merasa membutuhkan Audit untuk Tenaga Kerja yang ada di PT Cinta Raja dan ingin menggunakan kemampuan terdakwa Sri Falmen untuk kebutuhan di PT Cinta Raja.

Selanjutnya, terdakwa Sri Falmen sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama dengan isi dan tujuan dari Perjanjian Kerjasama tersebut bahwa terdakwa Sri Falmen akan melakukan Legal Audit dan Audit Ketenagakerjaan, dalam rangka menunjang kinerja dan efektivitas usaha.

Kemudian, saksi korban Alex Purwanto memberi kuasa untuk mengerjakan Audit, namun hanya diberi waktu selama paling lama 3 bulan. Dimana diharapkan dengan adanya kuasa tersebut saksi korban Alex Purwanto berharap agar terdakwa bisa mengerjakan apa yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerjasama tersebut.

Namun selama 3 bulan, saksi korban Alex Purwanto yang menunggu hasil Audit Ketenagakerjaan di PT Cinta Raja tidak ada menerima hasil, lalu saksi korban Alex Purwanto meminta langsung Hasil Audit Pekerjaan tersebut kepada terdakwa Sri Falmen.

Singkat cerita, terdakwa kembali meminta kepada saksi korban Alex Purwanto untuk membeli 1 unit mobil Hiline yang mana mobil tersebut akan dipergunakan untuk memuat buah sawit dan digunakan juga untuk patroli, lalu terdakwa meminta lagi uang kepada saksi korban Alex Purwanto untuk diserahkan kepada para Supplier disekitar PKS di Silida.

Uang tersebut untuk penggalangan agar buah sawit masyarakat di jual ke PKS PT Cinta Raja dan terdakwa Sri Falmen meminta uang kepada saksi korban Alex Purwanto untuk diserahkan kepada para Kelompok Tani di wilayah PKS di Kecamatan Silinda, namun semua perkataan terdakwa tidak sesuai dengan kenyataannya.

Merasa curiga, saksi korban pun meminta bagian keuangan yakni saksi Pratiwi Eka agar menghitung dan melengkapi bukti-bukti penyerahan uang atau permintaan uang dari terdakwa Sri Falmen Siregar.

Dari hasil Audit sementara diperoleh, bahwa jumlah uang yang yang sudah diterima oleh terdakwa Sri Falmen sebanyak Rp5.732.650.000.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Subs Pasal 372 KUHPidana Subs Pasal 378 KUHPidana. (man)

Gubsu Mengeluh, Begitu Sulitnya Ajak Masyarakat untuk di Vaksin

Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi. Bagus Syahputra/Sumut Pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Meski Pemerintah Pusat mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dalam pengendalian Covid-19, yang berlaku se-Indonesia. Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut terus mendorong vaksinasi kepada masyarakat.

Hal itu, disampaikan oleh Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, Kamis (25/1). Ia mengimbau masyarakat untuk tetap terus melanjutkan vaksinasi booster kedua atau dosis keempat. Karena, status pandemi Covid-19 sampai saat belum dicabut oleh Pemerintah Pusat.

Mantan Pangkostrad itu, mengaku sangat sulit mengajak masyarakat di Sumut untuk melakukan vaksin booster tersebut. Masyarakat harus diberikan hadiah agar mau mengikuti vaksinasi seperti vaksinasi pertama dan kedua.

“Baru masuk yang mau memvaksin sudah kabur. Jadi harus menyiapkan beras, baru datang dan ada ongkosnya baru mau dia di vaksin. Begitu sulitnya untuk di vaksin,” ucap Gubernur Edy.

Gubernur Edy mengungkapkan vaksin ini, untuk memperkuat daya tahan tubuh masyarakat itu sendiri. Karena, kondisi saat ini, Covid-19 belum usai. Meski angka kasus aktif mengalami penurunan drastis.

“Sama juga dengan vaksin pada anak-anak, bayi kita. Banyak ibu-ibu yang didaerah enggan membawakan anak bayinya untuk mendapatkan vaksin. Padahal kita mengeluarkan anggaran untuk menyiapkan vaksin untuk anak-anak kita itu. Apalagi angka stunting kita cukup tinggi. Dari 100 orang lahir ada 25 orang stunting,” jelasnya.

Untuk itu, mantan Ketua Umum PSSI itu mengajak semua pihak termasuk wartawan untuk mensosialisasi pentingnya mendapatkan vaksin.”Karena agar masyarakat dapat hidup sehat,” tutur Gubernur Edy.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sumut, dr Alwi Mujahit Hasibuan mengatakan, di Sumut pelaksanaan vaksinasi booster kedua akan langsung dilaksanakan begitu surat edaran Kemenkes RI keluar yakni mulai 24 Januari 2023.

“Untuk vaksinasi Covid-19 booster kedua ini sudah dapat diberikan kepada masyarakat umum, dengan usia 18 tahun ke atas,” ucap Alwi.

Alwi mengungkapkan bahwa vaksinasi booster kedua tentunya tetap dibutuhkan meski kasus Covid-19 di Sumut tidak tinggi lagi. Karena berdasarkan sero survey yang dilaksanakan Kemenkes, terbukti salah satu keberhasilan vaksinasi Covid-19 secara periodik pada Juli 2022 antibody SARS CoV-2 penduduk Indonesia mencapai 98,5% lebih tinggi dibandingkan Desember 2021 sebesar 87,8%.

“Jadi poinnya adalah bahwa vaksinasi Covid-19 terbukti bisa menurunkan angka kesakitan dan angka kematian karena Covid-19 atau dengan kata lain secara umum dapat disampaikan bahwa vaksinasi Covid-19 dapat meningkatkan proteksi masyarakat Indonesia dari Covid-19,” sebut Alwi.

Alwi mengaku, sejauh ini, stok vaksin yang tersedia di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Sumut yaitu Pfizer sebanyak 32.184 dosis. Sedangkan di Kabupaten/Kota vaksin Pfizer dan Indovac sebanyak 52.618 dosis.

Oleh karena itu, Alwi mengimbau masyarakat yang belum divaksinasi ataupun vaksinasinya belum lengkap, agar secepatnya dilengkapi dengan mendatangi Puskesmas setempat, Fasyankes atau pos-pos vaksinasi yang sudah ditetapkan.

“Khusus untuk vaksinasi booster kedua diberikan pada usia 18 tahun ke atas dan jarak interval enam bulan sejak vaksinasi booster pertama disuntikan,” kata Alwi.(gus)

HT: Kita Bangun dan Besarkan Partai Perindo di Jawa Tengah

LANTIK: Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo saat melantik Mayjen TNI (Purn) Wuryanto sebagai Ketua DPW Partai Perindo Jawa Tengah.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) resmi melantik Mayjen TNI (Purn.) Wuryanto sebagai Ketua DPW Partai Perindo Jawa Tengah.

Pengukuhan Mayjen TNI (Purn) Wuryanto menjadi Ketua DPW Partai Perindo Jateng berlangsung di Kantor DPW Partai Perindo Jawa Tengah, Jalan Setia Budi Nomor 28, Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.

“Pelantikan Bapak Mayjen TNI (Purn) Wuryanto sebagai Ketua Partai Perindo Jawa Tengah,” kata HT dalam akun Instagram-nya @hary.tanoesoedibjo, Senin (23/1/2023).

HT mengatakan Mayjen TNI (Purn) Wuryanto merupakan putra daerah kelahiran di Purworejo dan pernah menjabat sebagai Pangdam Diponegoro periode 2017-2018. Selain itu, ia pernah menjabat sebagai Kapuspen TNI.

“Selamat Pak Wuryanto, kita bangun dan besarkan Partai Perindo di Jateng,” ungkap HT dalam unggahan sejumlah foto kegiatan pelantikan tersebut.

HT yakin di bawah kepemimpinan Mayjen TNI (Purn) Wuryanto, Partai Perindo Jawa Tengah akan mampu meraup banyak suara pada Pemilu 2024.

“Saya yakin di bawah pimpinan beliau, Jawa Tengah nanti akan menuai banyak suara. Secara garis besar _double digit, dua digit itu bisa 10, 11, 12, 13, 14 (persen). Kami akan bekerja all out,” ujar HT.

Mayjen TNI (Purn) Wuryanto sudah bergabung dengan Partai Perindo sejak awal Januari 2023. Hal itu diungkapkan HT melalui akun media sosialnya beberapa waktu lalu.

HT mengapresiasi langkah Mayjen TNI (Purn) Wuryanto yang bergabung ke Partai Perindo, partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 tersebut.

“Mayjen TNI (Purn) Wuryanto, mantan Pangdam Diponegoro bergabung dengan Partai Perindo dan maju sebagai Bacaleg DPR RI Dapil Jateng. Selamat bergabung Pak Wuryanto,” ujar HT, Rabu (11/1/2023).

Sementara itu, Mayjen TNI (Purn) Wuryanto mengaku sebagai putra daerah, dirinya akan berusaha maksimal merebut target suara double digit setelah dilantik HT sebagai
Ketua DPW Partai Perindo Jawa Tengah.

“Saya putra daerah sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Ketum. Pengabdian di sini cukup lama. Saya yakin keinginan, target yang diberikan kepada saya bisa saya dapatkan. Target untuk mendapatkan dua digit, 10, 11, 1 (persen), bahkan mungkin lebih,” ungkapnya.

Dia berharap dengan dukungan penuh seluruh pengurus dan bimbingan Ketum Partai Perindo maupun seluruh jajaran DPP, seluruh target tersebut bisa tercapai.

“Mudah-mudahan dengan dukungan dan doa restu, semuanya
bisa tercapai,” tegas Mayjen TNI (Purn) Wuryanto.

Mayjen TNI (Purn) Wuryanto lahir pada 4 Juli 1961 dan merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) Tahun 1986 serta berpengalaman dalam bidang infanteri. (rel/ram)

Khusus untuk Kelompok Rentan dan Miskin, Gubsu Serahkan 10 Ribu BPJS Ketenagakerjaan

ACARA: Gubsu di acara housewarming Badan Penyelenggara BPJamsostek Kanwil Sumbagut.istimewa/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyerahkan 10.000 BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat yang membutuhkan, sebagai upaya peningkatan Jaminan Ketenagakerjaan (JKK) masyarakat Sumut.

Penyerahan ini dilakukan saat kegiatan housewarming Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Kantor Wilayah (Kanwil) Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Jalan Pattimura Nomor 344, Medan, Selasa (24/1).

Ini tahun kedua, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut memberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat yang berprofesi antara lain nelayan, petani, penggali kubur, serta kelompok sosial rentan dan miskin. Tahun sebelumnya, Pemprov Sumut juga sudah menyerahkan 10.000 BPJS Ketenagakerjaan untuk kelompok rentan dan miskin, Edy Rahmayadi berharap Pemprov Sumut bisa memberikan lebih banyak ke depannya.

“Inilah salah satu contoh negara hadir di tengah masyarakatnya, memberikan jaminan kepada rakyat, Sumut memberikan 10.000 iuran tahun ini dan tahun lalu juga sudah memberikan dengan jumlah yang sama, tahun depan mudah-mudahan lebih banyak yang bisa kita bantu,” kata Edy Rahmayadi, usai meninjau pelayanan baru di kegiatan housewarming (pengenalan lingkungan baru) BPJamostek Kanwil Sumbagut.

Edy Rahmayadi menjelaskan, pentingnya jaminan terutama kesehatan kepada masyarakat untuk mengurangi risiko dalam bekerja. “Kita bekerja tidak tahu apa yang akan terjadi, karena itu BPJS hadir, bila yang tidak diinginkan terjadi, misalnya meninggal dunia, anak dan istri kita tentu terbantu dengan hadirnya BPJS Ketenagakerjaan,” kata Edy Rahmayadi.

Selain itu, Edy Rahmayadi juga memberikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbagut yang meningkatkan pelayanannya. Berubahnya wajah pelayanan BPJamsostek Kanwil Sumbagut menurutnya akan lebih membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima.

“Saya sangat apresiasi perubahan yang dibuat, didukung dengan digitalitasi yang lebih baik sehingga pendataan akan lebih mudah, tetapi tentu rakyat kita juga perlu mendapat edukasi karena masih banyak yang belum begitu paham dengan sistem digital,” kata Edy Rahmayadi.

Deputi Direktur BPJamsostek Wilayah Sumbagut Henky Rhosidien mengatakan, BPJamsotek Sumbagut mengubah ruang pelayanan menjadi lebih kekinian untuk menjawab tuntutan masyarakat saat ini. Selain itu, juga ada layanan Jamsostek 24 jam melalui aplikasi Jemo (Jamsostek Mobile) yang akan mempermudah peserta untuk melakukan berbagai kegiatan di BPJamsostek Sumbagut.

“Ini merupakan tuntutan masyarakat serta arahan dari Pak Gubernur, memberikan pelayanan yang prima, begitu juga digitalisasi yang akan mempermudah kita dalam melakukan berbagai kegiatan,” kata Henky Rhosidien.

Pada kesempatan ini, BPJamsostek juga menyerahkan santunan sekitar Rp300 juta kepada ahli waris peserta. Santunan ini secara simbolis diserahkan oleh Edy Rahmayadi langsung kepada beberapa ahli waris.”Pada kesempatan ini santunan terbesar kita sekitar Rp240 juta, ada juga yang Rp40 juta, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh ahli waris,” kata Hanky Rhosidien.

Hadir pada acara ini Kadis Ketenagakerjaan Abdul Haris Lubis, Kadis Kesehatan Alwi Mujahit serta OPD terkait Pemprov Sumut dan Pemko Medan. Hadir juga tokoh agama dan tokoh masyarakat serta ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJamsostek. (gus/ila)

Program Medan Rapi tanpa Kabel, DPRD Dorong Pemko Benahi 18 SJUT

Ilustrasi.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi IV DPRD Medan mendorong rencana Pemerintah Kota (Pemko) Medan, dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi (SDABMBK) untuk melakukan pembenahan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) pada 18 ruas jalan di Kota Medan pada tahun 2023 ini.

Sebab, program Wali Kota Medan, M. Bobby Afif Nasution, yakni Medan Rapi Tanpa Kabel (Merata), dinilai dapat menata estetika Kota Medan menjadi jauh lebih rapi dan indah sebagai Kota Metropolitan.

“Program ini sangat baik, wajah Kota Medan akan berubah menjadi lebih rapi dan tertata apabila Medan Tanpa Kabel ini terlaksana. Kita dukung, dan mita mendorong program ini,” ucap Anggota Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, Selasa (24/1).

Dikatakan politisi PDIP itu, selama ini banyak tiang dan kabel listrik, kabel telepon, hingga kabel internet yang berdiri semrawut di atas trotoar. Keberadaan tiang dimaksud sangat mengganggu pengguna jalan dan keindahan kota.

“Selama ini, warga banyak mengeluhkan kondisi tiang yang semrawut di trotoar jalan. Keberadaan tiang mengganggu aktifitas warga. Bila kabel ini ditanam dan dirapikan, maka bukan hanya lebih rapi dan indah, tapi juga akan membuat masyarakat lebih aman dan nyaman,” ujarnya.

Paul berharap, ke depannya Kota Medan bisa benar-benar terbebas dari tiang dan kabel di udara, tentunya setelah kabel-kabel pada 18 ruas jalan yang dimaksud selesai dikerjakan pada tahun ini. “Setelah 18 ruas jalan ini, kita harapkan semua jalan di Kota Medan akan terbebas dari masalah kabel-kabel ini,” pungkasnya.

Seperti diketahui, program pemindahan kabel dari udara ke bawah tanah telah dilaksanakan di Jalan Sudirman Kota Medan pada Tahun 2022 dan akan dilanjutkan pada 18 ruas jalan di Tahun 2023.

“Tahun 2022 pekerjaan yang merupakan bagian dari pembenahan SJUT telah kita lakukan di Jalan Sudirman. Kita buat di ruas Jalan tersebut tidak ada lagi tiang dan kabel. Kabel kita tanam di bawah tanah,” ujar Kepala Dinas SDABMBK, Topan Obaja Putra Ginting.

Pembenahan SJUT ini, kata Topan, dilanjutkan pada tahun 2023 di berbagai ruas jalan lainnya di Medan. Diakuinya, pada awal pekerjaan direncanakan pembenahan ini dilakukan di 23 ruas jalan. Namun setelah mempertimbangkan kerumitan dan proses koordinasi dengan pemilik utilitas, pihaknya optimis pada tahun ini bisa dilakukan di 18 ruas jalan.

“Pemilik utilitas juga telah menyatakan komitmennya pada kita untuk mendukung pembenahan SJUT ini,”ujarnya seraya menyebutkan lokasi pekerjaan pada tahun 2023 ini antara lain di Jalan Diponegoro, Karya Wisata, serta Zainul Arifin.

Topan menambahkan, pekerjaan memindahkan kabel dari udara ke bawah tanah pada tahun 2023 ini dilakukan seiring dengan pembenahan trotoar, mulai dari vegetasi sampai furniturenya.

Ditambahkannya, pekerjaan pembenahan trotoar ini merupakan pelimpahan sebagian wewenang pembenahan daerah milik jalan yang sebelumnya dikelola Dinas Kebersihan Pertamanan.”Untuk itu nanti sekaligus pekerj aannya pembenahan trotoar kita lakukan sekaligus dengan menurunkan kabel,” ungkapnya.

Topan mengatakan, program Medan Rapi Tanpa Kabel ini, selain mengacu kepada regulasi yang ada, juga untuk mewujudkan kerapian agar selaras dengan kaidah tata ruang kota, kelestarian, dan estetika. Persoalan kabel-kabel yang di udara yang mengganggu estetika kota ini, sebut Topan, sesungguhnya merupakan persoalan umum kota-kota besar di Medan.

“Persoalan umum di kota-kota besar ini memang ada tiang-tiang utilitas yang kabel yang bersliweran hingga mengganggu estetika kota. Inilah yang kita benahi agar estetika kota kita jauh lebih baik,” pungkasnya.(map/ila)

1...1,8951,8961,897...15,764Page 1,896 of 15,764