Home Blog Page 198

Polres Tebingtinggi Jual Beras Murah

GPM: Kapolsek Tebingtinggi AKP Andi Rahmadsyah ketika memantau pelaksanaan GPM di Markas Polsek Tebingtinggi, Selasa (9/9).
GPM: Kapolsek Tebingtinggi AKP Andi Rahmadsyah ketika memantau pelaksanaan GPM di Markas Polsek Tebingtinggi, Selasa (9/9).

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Polres Tebingtinggi menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) yang bekerja sama dengan Perum Bulog Cabang Medan. Kegiatan ini berlangsung di Markas Polsek Tebingtinggi Jalan Yos Sudarso Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi serta di Desa Bahsumbu Kecamatan Tebingtinggi Kabupaten Serdang Bedagai, Selasa (9/9).

Kapolsek Tebingtinggi, AKP Andi Rahmadsyah di dampingi Wakapolsek Iptu R Sitinjak mengatakan bahwa Gerakan Pangan Murah ini, Polres Tebingtinggi menyalurkan 5 ton beras SPHP yang berasal dari Bulog dengan harga Rp58.000 per kemasan 5 kilogram (kg) dan seluruh stok beras habis terjual kepada masyarakat.

“Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kebutuhan masyarakat, yang dapat membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih terjangkau, sekaligus menjaga stabilitas harga dipasaran,” AKP Andi Rahmadsyah.

Jelasnya kembali, kegiatan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Masyarakat antusias dengan program tersebut dan menunjukkan bahwa program pangan murah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ditengah kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Antusias masyarakat sangat tinggi untuk membeli kebutuhan pokok akan beras ini, diharapkan GPM akan tetap berlanjut setiap bulannya,” harap AKP Andi Rahmadsyah.

Perwakilan masyarakat, Rinaldi warga Desa Paya Lombang Kecamatan Tebingtinggi Kabupaten Serdang Bedagai menuturkan apa yang dilaksanakan Polres Tebingtinggi melalui Polsek Tebingtinggi sangat membantu masyarakat karena harga beras dipasaran masih tergolong mahal. (ian/azw)

Sidang Pembunuhan Siswa Kelas 1 SMP Negeri 4 Lubukpakam Muhammad Ilham, Jaksa Tuntut Dua Terdakwa 10 Tahun Penjara

SIDANG: Dua anak berkompolik hukum DB dan DRH digiring petugas di jebloskan kepenjara PN Lubukpakam usai menjalani sidang, Selasa (9/9).
SIDANG: Dua anak berkompolik hukum DB dan DRH digiring petugas di jebloskan kepenjara PN Lubukpakam usai menjalani sidang, Selasa (9/9).

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Sidang lanjutan kasus pembunuhan siswa kelas 1 SMPN 4 Lubukpakam Muhammad Ilham di gelar di ruangan sidang anak di Pengadilan Negeri (PN) Lubukpakam jalan Sudirman Lubukpakam, Selasa (9/9). Agenda sidang Jaksa Penuntut Umum (JPU) muntut kedua terdakwa yang masih di bawah umur Anak Berkonflik Hukum (ABH) yakni DB dan DRH.

Jaksa Penuntut Umum Kejari Deliserdang Nara Palentina Naibaho menjelaskan agenda sidang adalah tuntutan.

“Ia bang ini hari sidangnya sudah selesai bang, ia tuntutan,” kata Nara Palentina Naibaho.

Sementara itu Mellisa Tarigan JPU lainnya menyebut bahwa sidang kedua tersebut adalah tuntutan untuk kedua anak yang berkonflik dengan hukum yakni DB dan DRH.Disebutkan hasil sidang tadi DB dituntut 10 tahun penjara sedangkan DRH dituntut di bawah 10 tahun penjara.

“Ia bang sidang tuntutan tadi, DB dituntut 10 tahun penjara sedangkan DRH Dibawah 10 tahun penjara,” sebut Mellisa Tarigan.

Ia mengatakan alasan mengapa DRH dituntut 10 tahun penjara karena waktu persidangan perdana ia jujur dan mengakui perbuatannya.

“Kalau DRH mengapa dituntut di bawah 10 Tahun penjara, karena ia mengakui semua perbuatannya dan dari hasil intrograsinya aparat berhasil menangkap pelaku pembunuhan yang lain,” sebut Mellisa Tarigan seraya menyebutkan sidang ketiga akan dilaksanakan hari Kamis (11/9).

Menanggapi hasil sidang tuntutan ini, Tim Kuasa Hukum dari keluarga korban Muhammad Ilham, Boyle F Sirait dan Partners memberi apresiasi kepada jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Deliserdang.

“Kami selaku kuasa hukum dari keluarga Korban Muhammad Ilham, mengapresiasi JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Deliserdang  yang telah membacakan tuntutan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), dan terdakwa dituntut DB dituntut 10 tahun, DRH dituntut dibawah 10 tahun, hal tersebut sudah sesuai dengan UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak,” kata Kuasa Hukum Boyle Ferdinandus Sirait SH.

Dikatakannya bahwa Tim Kuasa Hukum Boyle F Sirait melihat sidang perdana bahwa pelaku DB selalu berbelit belit dihadapan Hakim dan JPU sehingga Anak Berkonflik Hukum Ini pantas di jatuhi hukuman 10 tahun penjara.

“Bahwa kami selaku kuasa hukum dari keluarga Alm. Muhammad Ilham melihat bahwa DB ini selalu berbelit belit dalam persidangan makanya dituntut 10 tahun, sedangkan DRH yang merupakan tetangga korban dalam persidangan mengakui perbuatannya, sekali lagi tuntutan tersebut sangat pas sehingga kami mengapresiasi JPU Kejari Deliserdang” tandas Boyle Ferdinandus Sirait.

Sebelumnya Sidang perdana Kasus Pembunuhan Siswa SMPN 4 Lubukpakam Muhammad Ilham (13) digelar di Pengadilan Negeri Lubukpakam Rabu (3/9). Pada sidang ini menghadirkan dua Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) yakni DB dan DRH yang masih di bawah umur itu duduk di kursi pesakitan dengan sidang anak secara tertutup. Sidang dimulai sekitar pukul 12.30 WIB hingga pukul 14.30 WIB.(btr/azw)

Pekerjaan JDU di Kecamatan Patumbak Sudah Sesuai Prosedur

Pimpinan Proyek JDU Marindal I Perumda Tirtanadi, Hakim Hasibuan
Pimpinan Proyek JDU Marindal I Perumda Tirtanadi, Hakim Hasibuan

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Pekerjaan Jaringan Distribusi Utama (JDU) yang dikerjakan Perumda Tirtanadi di Desa Marindal I, Jalan Karya dan Utama 2, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang, menuai pemberitaan ‘miring.’ Tak ingin pemberitaan tersebut berkembang liar, Pimpinan Proyek (Pimpro) Jaringan Distribusi Utama (JDU) Marindal I Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Hakim Hasibuan angkat bicara.

“Pekerjaan  JDU yang di Marindal I Desa Patumbak, Kabupaten Deliserdang itu, sudah sesuai prosedur,” kata Hakim Hasibuan kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (9/9).

Menurut Hakim Hasibuan, pekerjaan pipa distribusi di Marindal I Kecamatan Patumbak merupakan bagian program Tirtanadi untuk masyarakat guna mendapatkan air bersih. Sebelum dilakukan pekerjaan, terang Hakim, sudah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar agar memahami pekerjaan pipa distribusi tersebut di Kantor Kepala Desa pada 17 Februari 2025.

Dikatakannya seluruh izin pekerjaan juga sudah didapatkan Tirtanadi seperti izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (PMPTST) Kabupaten Deliserdang tertanggal 18 Februari 2025 dengan Nomor perizinan PB-UMKU 02203662843300130001 dan surat pernyataan dari Tirtanadi tentang Kesanggupan Pemantauan dan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Selain itu, lanjut Hakim, saat ini pekerjaan sudah selesai dikerjakan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pemasangan JDU tersebut yang dikerjakan PT Putra Siatas Barita dengan no kontrak PRj-01/PMC/2025 tertanggal 26 Juni 2025, sudah sesuai ketentuan.

Dikatakan Hakim, sampai saat ini masih dilakukan pemeliharaan pekerjaan dengan penyempurnaan kembali lokasi hasil pengorekan tanah. “Enam bulan kedepan setelah selesai pengerjaan kita akan laksanakan pemeliharaan lokasi pengerjaan agar seperti semulanya,” ujarnya.

Sementara Ketua Lembaga Pemantau Pemerintah dan Pemilu Sumatera Utara (LP3SU) Salfimi Umar mengatakan, pekerjaan pipa distribusi di Marindal I Jalan Karya dan Utama 2, yang dilaksanakan Tirtanadi bagian terpenting dari kebutuhan masyarakat akan air bersih. “Saya sangat berterimakasih kepada Tirtanadi yang sangat peduli akan kebutuhan masyarakat tentang air bersih,” ujar Salfimi.

Lebih jauh Salfimi mengatakan kebutuhan akan air bersih tidak bisa tergantikan dengan yang lain. Untuk itu katanya kedepan Tirtanadi hendaknya lebih memprioritaskan lagi pemasangan pipa distribusi di daerah yang masyarakat berpenghasilan rendah agar lebih dimudahkan dalam mendapatkan air bersih. “Kami berharap Tirtanadi kedepannya dapat lebih memprioritaskan di daerah masyarakat yang betpenghasilan rendah untuk pemasangan pipa distribusi agar mudah mendapatkan air bersih untuk hajat hidup orang banyak,” ujar Salfimi. (adz)

Dana Hibah Pilkada Bawaslu Deliserdang Rp28 Miliar Disoal, Pilkada Selesai, Bimtek Masih Dilaksanakan

Kantor Bawaslu Deliserdang
Kantor Bawaslu Deliserdang

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Pengunaan dana hibah Bawaslu Deliserdang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) senilai Rp28 miliar diduga dikorupsi. Pasalnya ada dua kegiatan Bimtek digelar sementara Pilkada sudah selesai digelar, Selasa (9/9). Meski pelaksanan Pilkada sudah selesai digelar, namun Bawaslu tetap menyelengarakan kegiatan Bimtek sebanyak dua kali di dua hotel mewah, diwaktu berdekatan.

Pertama digelar di Hotel Miayana di Jalan Hanif No 28 Medan Estate pada tanggal 14-16 Ferbuari dan Bimtek kedua digelar di Hotel The Hill dan Resort Sibolangit Jalan Jamin Ginting dilaksanakan pada tanggal 19-21 Ferbuari.

Dikegiatan Bimtek tersebut direncanakan akan diikuti anggota dan ketua Panwaslu Kecamatan se Kebupaten Deliserdang. Dengan jumlah sebanyak 66 komisioner Panwaslu, namun, kegiatan Bimtek itu tidak semua dihadiri anggota dan Ketua Panwaslu dengan alasan pelaksanan Pilkada sudah selesai.

“Saya tidak ikut Bimteknya karena Pilkada sudah selesai dilaksanakan. Dua kali pula dengan waktu berdekatan,” sebut seorang Panwaslu yang enggan disebut namanya.

Menurut wanita yang memiliki lesung pipit itu, bahwa acara Bimtek yang digelar Bawaslu tersebut pemborosan. Soalnya, setiap kegiatan Bimtek peserta akan dibekali sejumlah uang untuk biaya transportasi dan akomodasi. Untuk biaya trasportasi perserta Rp500 ribu dan sementara biaya akomodaso kamar hotel biaya ditanggung Bawaslu.

“Selain tak semua yang hadir, acara Bimteknya dua kali dilaksanakan. Padahal Bimtek sebelum Pilkada sudah berkali kali digelar,” jelas wanita ini.

Terpisah Ketua Bawaslu Deliserdang, Febriyani Ginting tidak membantah ada dua kegiatan Bimtek pascapelaksanan Pilkada.

“Kegiatan pasca pilkada benar juga kami melakukan kegiatan evaluasi kinerja pasca pilkada sebagai alat ukur lembaga terkait fungsi dan kinerja serta laporan yang telah dilaksanakan oleh badan adhoc kami yakni panwaslu kecamatan,”sebuatnya.

Namun, terkait soal berapa besaran biaya pelaksanan kedua Bimtek tersebut, Febriyani Ginting mengakui dirinya kurang mengingat secara teperinci. Namun, Febriyani menyarankan agar mendatangi kantor Bawaslu Deliserdang.

“Besaran biaya yang digunakan saya harus melihat data terlebih dahulu dan jika berkenan silahkan datang ke kantor untuk kita jawab setiap pertanyaan,” terangnya.

Ferbiyani juga menjelaskan bahwa sepengetahuan dirinya tidak ada terjadi markup disetiap kegiatan yang lakukan. ” Prinsipnya kita sepenuhnya terbuka terkait penggunaan anggaran didalam lembaga.

Terimakasih atas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh teman teman pers,”ungkapnya.

Kembali diterangkan Ferbiyani bahwa Bawaslu Deliserdang menggunakan anggaran dana Hibah Rp25,5 miliar dari Rp28 miliar dana hibah. Sehingga ada Rp1,5 miliar dikembalikan ke Pemkab Deliserdang.

“Dan seluruh rangkaian kegiatan telah kami laporkan baik ke Bawaslu RI maupun Pemkab DS serta BPK,”terangnya. (btr/azw)

Kaldera Toba Raih Greencard UNESCO, Bobby Ajak Semua Pihak Jaga Geopark

KETERANGAN: Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution memberikan keterangan kepada wartawan, beberapa waktu lalu.
KETERANGAN: Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution memberikan keterangan kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Geopark Kaldera Toba kembali meraih predikat Greencard (Kartu Hijau) dari UNESCO, sebagai bentuk pengakuan atas pengelolaan yang berkelanjutan dan sesuai standar global. Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Bobby Nasution, menyambut baik pencapaian ini dan mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga kawasan tersebut.

“Alhamdulillah, kita kembali mendapatkan greencard setelah melalui proses penilaian dari UNESCO,” ujar Bobby kepada awak media, Selasa (9/9/2025).

Menurut Bobby, penyerahan simbolis predikat ini akan dilakukan pada kesempatan berbeda, namun secara resmi Kaldera Toba telah dinyatakan layak mendapatkan status greencard dalam sidang UNESCO terbaru.

“Secara simbolis nanti akan diserahkan di waktu yang berbeda. Tapi dalam sidang kemarin sudah ditetapkan bahwa Kaldera Toba mendapatkan greencard,” ucapnya.

Bobby memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan Danau Toba. Mulai dari pemerintah kabupaten, tim teknis, hingga masyarakat lokal disebut memiliki peran penting dalam pencapaian ini.

“Terima kasih kepada seluruh stakeholder para bupati, tim kerja, serta masyarakat yang telah mempersiapkan dan memperbaiki berbagai catatan yang sebelumnya menjadi evaluasi dari UNESCO,” ucap Bobby.

Lanjut Bobby, ia mengingatkan bahwa pencapaian ini bukan akhir, melainkan awal dari komitmen bersama untuk menjaga Kaldera Toba sebagai warisan alam dunia.

“Sekarang sudah greencard, ini bukan sekadar prestasi, tapi juga amanah. Kita harus menjaga bersama-sama. Ini warisan dari Tuhan yang tidak bisa kita buat, tapi bisa kita pelihara,” ucapnya.

Sebelumnya Geopark Kaldera Toba kembali menerima status Green Card (kartu hijau) dalam keanggotaannya di jaringan UNESCO Global Geopark (UGGp). Status tersebut ditetapkan pada saat Sidang Komite Eksekutif ke-11 Konferensi Global Geopark Network di Kutralkura, wilayah La Araucania, Chile, Sabtu (6/9/2025), waktu setempat.

General Manager BP Toba Caldera UNESCO Global Geopark, Azizul Kholis, mengucapkan syukur dan terima kasih atas pencapaian ini. Status kartu hijau merupakan buah kerja keras semua pihak. Terutama Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution, yang telah mendorong semua pihak dan berupaya keras terkait hal tersebut.

“Kami berharap, capaian ini dapat menjadi batu loncatan atau momentum untuk melakukan kolaborasi pengelolaan Kaldera Toba ke arah yang lebih baik lagi, dan bisa lebih nyata memberikan manfaat bagi masyarakat lokal,” tandas Azizul.(san/azw)

Cegah 3C dan Tawuran di Karo, Polres Gelar Patroli Skala Besar

PATROLI: Personel Polres Tanah Karo saat melakukan patroli di sejumlah wilayah.(Istimewa)
PATROLI: Personel Polres Tanah Karo saat melakukan patroli di sejumlah wilayah.(Istimewa)

KARO, SUMUTPOS.CO – Untuk menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Karo, Polres Tanah Karo menggelar patroli skala besar pada Minggu (7/9) malam.

Kegiatan patroli yang dipimpin oleh Pawas AKP Donal Tambunan ini, melibatkan personel piket Sipropam dan piket fungsi Polres Tanah Karo. Sasaran patroli meliputi sejumlah titik rawan, di antaranya depan Kantor Bupati Karo, SPBU Hailintar 2 Desa Raya Berastagi, depan RSUD Kabanjahe, Simpang Pasar Singa, Jalan Kapten Bangsi Sembiring, depan Kantor DPRD Karo, Simpang Desa Ketaren, Simpang Desa Samura, hingga Simpang Tiga Laudah.

Dalam pelaksanaannya, personel menyambangi pemukiman masyarakat sekaligus memberikan imbauan agar warga lebih awas terhadap tindak kriminal curat, curas, dan curanmor (3C), serta ikut mencegah peredaran narkoba di lingkungan sekitar. Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk bijak menggunakan media sosial (medsos) dan tidak mudah terpengaruh berita hoaks.

Polisi juga mengimbau warga agar meningkatkan kewaspadaan, seperti menambah kunci ganda pada kendaraan bermotor untuk menghindari curanmor, serta memberikan pengawasan ekstra terhadap anak-anak agar tidak terlibat dalam aksi tawuran. Masyarakat juga diingatkan agar segera menghubungi Call Center 110 jika menemukan tindak kejahatan atau gangguan kamtibmas.

Kapolres Tanah Karo AKP Eko Yulianto, melalui Pawas AKP Donal Tambunan, menegaskan, kegiatan ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Kami ingin memastikan warga Karo dapat beraktivitas dengan tenang. Patroli ini adalah upaya pencegahan agar potensi gangguan keamanan dapat diminimalisir,” ungkap Donal.
Hasil dari kegiatan ini, tercipta situasi kamtibmas yang aman dan nyaman. Masyarakat menyambut positif kehadiran Polri di tengah-tengah mereka, sementara arus kegiatan masyarakat di malam hari tetap berjalan baik dan kondusif. (deo/saz)

RDG Oknum Kasi Kantor Camat Sitinjo Dairi Terancam Dipecat Sesuai PP 94/2021

KETERANGAN: Kepala BKPSDM Dairi Junihardi Siregar (tengah), Sekretaris Roy Karya Sinaga, Kabid Pembinaan dan Pengembangan SDM Henry Sigalingging, saat menyampaikan keterangan.(Rudy Sitanggang/Sumut Pos)
KETERANGAN: Kepala BKPSDM Dairi Junihardi Siregar (tengah), Sekretaris Roy Karya Sinaga, Kabid Pembinaan dan Pengembangan SDM Henry Sigalingging, saat menyampaikan keterangan.(Rudy Sitanggang/Sumut Pos)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Kepala Seksi (Kasi) Tata Pemerintahan, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum, Kantor Camat Sitinjo, Kabupaten Dairi, berinisial RDG (43), terancam dipecat. Karena diketahui, dia sudah tiga bulan lebih tidak masuk kantor alias bolos.
Pemecatan dimaksud sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Dairi Junihardi Siregar, didampingi Sekretaris Roy Karya Sinaga, dan Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan dan Pengembangan SDM Henry Sigalingging, saat dikonfirmasi Selasa (9/9), mengatakan, telah menerima laporan dan sudah melakukan verifikasi ke Kantor Camat Sitinjo terkait ASN yang bolos kerja tersebut.

Roy menjelaskan, setelah menerima laporan Camat Sitinjo, Untung Nahampun, pihaknya melakukan verifikasi kehadiran ASN itu ke Kantor Camat Sitinjo, pada 7 Agustus 2025 lalu.
“Hasil verifikasi yang kami lakukan, laporan camat, sejak 10 Juni 2025 yang bersangkutan tidak masuk kantor, atau absen tanpa alasan jelas,” ungkap Roy.

Selain tidak pernah masuk kerja, keterangan disampaikan Camat Sitinjo, terungkap dalam dua tahun terakhir, yang bersangkutan menerima gaji terdata di Dinas Kesehatan (Dinker) Dairi. Karena sebelum dimutasi ke Kantor Camat Sitinjo, RDG bertugas di Dinkes Dairi.

Langkah selanjutnya, sesuai perturan, BKPSDM Dairi akan membentuk tim pemeriksa. Tim pemeriksa, yakni atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian, serta tim yang akan menjatuhi hukuman.

RDG terancam dipecat sesuai PP 94 Tahun 2021, tentang Disiplin PNS, yang tertuang pada pasal 11 ayat 1 huruf e angka 3 dan 4, hukuman disiplin yakni ketidakhadiran 10 hari secara terus menerus tanpa keterangan, atau akumulasi 28 hari per tahun. (rud/saz)

Bapenda Langkat Kecolongan, Seratusan Hotel dan Restoran Tak Bayar Pajak Sejak Berdiri

Kantor Bapenda Langkat di Stabat.(Teddy Akbari/Sumut Pos)
Kantor Bapenda Langkat di Stabat.(Teddy Akbari/Sumut Pos)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Langkat kecolongan dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak. Pasalnya, seratusan hotel dan restoran di Langkat didapati tak pernah bayar pajak sejak berdirinya usaha tersebut.

Temuan seratusan hotel dan restoran yang tak pernah bayar pajak itu, termuat dalam laporan hasil pemeriksaan auditor Tahun Anggaran 2024. Laporan itu menuliskan, usaha hotel dan restoran tersebut tidak tercatat sebagai wajib pajak.

Ada puluhan hotel yang berdiri pada objek wisata Bukitlawang, Bahorok, Tangkahan, dan Batangserangan, tercatat tidak sebagai wajib pajak. Hal serupa terjadi pada restoran yang jumlahnya juga puluhan di Stabat.

Temuan itu diungkapkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) saat melakukan pemeriksaan. Pembanding auditor hingga menyimpulkan puluhan hotel tidak tercatat sebagai wajib pajak melalui platform online yang menjajakan tempat penginapan. Hal serupa juga untuk restoran yang tidak tercatat sebagai wajib pajak, melakukan pembanding dengan aplikasi makanan dan minuman secara online.

Namun, Kepala Bapenda Langkat, Muliani, tidak dapat berkomentar banyak ketika dikonfirmasi, Selasa (9/9).

Menurut Muliani, dia masih berkoordinasi dengan bawahannya terkait temuan dimaksud.

“Bentar ya, masih saya koordinasikan dengan kabid,” ungkap Muliani.
Hingga laporan ini sampai ke meja redaksi, Muliani belum dapat memberi jawaban secara utuh. Bahkan saat dikonfirmasi ulang, dia masih memberi jawaban yang sama.

“Sebentar ya, masih disusun sesuai data,” tuturnya.

Catatan auditor, Bapenda Langkat menetapkan seribuan restoran yang tercatat sebagai wajib pajak di 2024. Dengan adanya temuan seratusan hotel dan restoran tidak tercatat sebagai wajib pajak, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, tentang Pajak Daerah dan Retribusi. (ted/saz)

Masyarakat Langkat Keluhkan Air Keruh, Direktur PDAM Tirtawampu Tantang Pelanggan

KERUH: Tangkapan layar dari video kiriman pelanggan, menunjukkan kondisi air keruh yang dialirkan PDAM Tirtawampu Langkat ke rumah pelanggan di Stabat.
KERUH: Tangkapan layar dari video kiriman pelanggan, menunjukkan kondisi air keruh yang dialirkan PDAM Tirtawampu Langkat ke rumah pelanggan di Stabat.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Masyarakat sebagai pelanggan yang bermukim di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, mengeluhkan kondisi air keruh yang dialirkan oleh PDAM Tirtawampu. Namun, belum diketahui pasti sebab kondisi air keruh tersebut.

Masyarakat yang berdomisili di Desa Pantai Gemi, Kecamatan Stabat itu, juga mengirimkan dokumentasi video kondisi air yang dialiri PDAM Tirtawampu.

“Kondisi air keruh tidak setiap waktu. Hanya pagi dan kadang menjelang sore,” ungkap Zulham, seorang warga yang menikmati aliran air keruh dari PDAM Tirtawampu Langkat tersebut, Selasa (9/9).

Namun menurut Zulham, air yang keruh tersebut terjadi saat aktivitas padat. Artinya pagi disibukkan dengan persiapan berangkat kerja dan lainnya. Sementara sore juga waktu yang padat aktivitas.

“Pagi dan sore itu saat orang beraktivitas di kamar. Dan kondisi ini (air keruh) sejak satu bulan terakhir,” jelasnya.

Setiap bulannya, dia mengaku mendapat tagihan air dari PDAM Tirtawampu Langkat kurang lebih Rp150 ribu. Persoalan ini, kata Zulham, juga sudah dilaporkan ke PDAM Tirtawampu Langkat.

“Sudah kami coba lapor beberapa bulan lalu. Namun, air selalu kembali keruh. Responsnya (PDAM Tirtawampu Langkat) meminta sabar, karena lagi ada perbaikan di pompa,” bebernya.

Kondisi air keruh itu, menurutnya, membuat aktivitas menjadi terganggu. Zulham juga mengatakan, air keruh yang mengalir ke rumah pelanggan terjadi saat waktu tertentu.

“Tapi dalam satu hari, pasti ada keruhnya. Sayangnya, air (yang keruh) jadi terbuang tak bisa digunakan. Dalam satu hari, pasti ada nanti air keruhnya. Capek bersihkan bak saja jadinya,” katanya.

Sementara itu, Direktur PDAM Tirtawampu Langkat, Herman Sukendar, ketika dikonfirmasi tidak menjawab alasan dan sebab kondisi air keruh yang mengalir ke rumah pelanggan. Dia malah menantang, pelapor atau pelanggan yang mengeluhkan kondisi air keruh itu untuk melaporkan langsung kepadanya.

“Sampaikan saja pelapornya untuk menjumpai saya langsung, biar saya turun langsung ke lapangan untuk cek kondisi. Kalau beliau (pelapor) enggan ke kantor, kirimkan saja struk pembayaran terakhirnya, biar dicek ke lapangan. Kasihkan saja nomor saya ini ke pelanggannya,” pungkasnya. (ted/saz)

Pecatur Muda Bakal Dominasi Porkot Medan 2025

Ketua Pengkot Percasi Medan, Immanuel Marudut Simatupang. (Dok Pribadi)
Ketua Pengkot Percasi Medan, Immanuel Marudut Simatupang. (Dok Pribadi)

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Pertandingan cabang olahraga catur pada Pekan Olahraga Kota (Porkot) Medan XV tahun 2025 bakal berjalan sengit. Sebab, 105 atlet dari 17 kecamatan akan bersaing untuk memperebutkan medali emas.

Ketua Pengkot Percasi Medan, Immanuel Marudut Simatupang mengatakan, pertandingan cabang catur pada Porkot kali ini akan digelar di Grand Sentral Hotel, 12-14 Oktober 2025 mendatang. “Kali ini cabang catur kita mainkan di hotel,” ujar Immanuel.

Dijelaskan, cabang catur akan mempertandingkan empat nomor, yakni catur kilat perorangan dengan durasi 5 menit, catur cepat perorangan dengan durasi 25 menit, catur standar perorangan dengan durasi 1 jam, dan catur cepat beregu.

“Kerena peserta putri sangat minim, jadi digabungkan dengan putra. Pacatur putri akan bermain di nomor putra,” ujar Immanuel.

Immanuel mengaku senang, karena Porkot Medan 2025 ini diikuti sebagian besar pecatur-pecatur muda. Mereka diharapkan sebagai regenerasi.

“Berkaca dari PON 2024 lalu, di mana banyak pecatur muda sebagai juara. Kita berharap kali ini juga muncul pecatur-pecatur muda dari Kota Medan. Dan kita cukup senang, karena banyak pecatur muda ambil bagian,” ungkapnya.

Immanuel mengungkapkan, sebanyak 105 atlet dari 17 kecamatan akan bersaing di cabang catur Porkot ini. Kecamatan Medan Kota mengirimkan 13 atlet sebagai peserta terbanyak, disusul Helvetia dengan 9 atlet. Kemudian Medan barat mengirimkan 8 atlet.

Medan Deli, Medan Polonia, Medan Perjuangan, dan Medan Tembung masing-masing mengirimkan 7 atlet. Medan Area dan Medan Tuntungan masing-masing mengirimkan 6 atlet.

Kemudian Medan Petisah, Medan Selayang, Medan Labuhan, Medan Amplas, dan Medan Belawan masing-masing mengirimkan 5 atlet. Medan Baru dan Medan Maimun mengirimkan 4 atlet. Sedangkan Medan Denai mengirimkan 2 atlet.

“Kita berharap Porkot Medan 2025 ini bisa melahirkan pecatur berbakat,” harap Immanuel. (dek)

1...197198199...15,698Page 198 of 15,698