Home Blog Page 20

BPBD Dairi Tuntaskan Perbaikan Jalan Rusak, Akses Warga Alur Subur Kembali Lancar

PERBAIKI: Alat berat BPBD Dairi saat memperbaiki infrastruktur jalan di Desa Alur Subur, Kecamatan Tanah Pinem. (Foto. Diskomimfo Dairi).
PERBAIKI: Alat berat BPBD Dairi saat memperbaiki infrastruktur jalan di Desa Alur Subur, Kecamatan Tanah Pinem. (Foto. Diskomimfo Dairi).

DAIRI – Pemerintah Kabupaten Dairi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menuntaskan perbaikan jalan serta pembersihan saluran drainase di Desa Alur Subur, Kecamatan Tanah Pinem. Langkah cepat tersebut dilakukan sebagai respons atas keluhan masyarakat terkait kerusakan infrastruktur yang mengganggu aktivitas warga.

Kepala Pelaksana BPBD Dairi, Dekman Sitopu, mengatakan perbaikan lanjutan dilakukan pada ruas jalan yang menghubungkan Dusun Kilang menuju Dusun Simpang Aman. Kerusakan jalan yang terjadi sebelumnya dipicu tingginya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir yang menyebabkan badan jalan dan bahu jalan tergerus air.

“Perbaikan ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang mengeluhkan kondisi jalan. Kami langsung turun melakukan penanganan agar akses warga dapat kembali normal,” ujar Dekman Sitopu, Senin (1/6).

Menurutnya, kondisi cuaca ekstrem yang melanda wilayah tersebut mengakibatkan sejumlah titik jalan mengalami kerusakan sehingga menghambat mobilitas masyarakat. Karena itu, BPBD Dairi segera mengerahkan personel untuk melakukan perbaikan di lokasi.

Dalam proses penanganan, petugas melakukan penimbunan material pada badan dan bahu jalan yang rusak akibat tergerus aliran air hujan. Selain itu, dilakukan pula pembuatan parit guna memperlancar aliran air serta mencegah genangan yang dapat memperparah kerusakan jalan di masa mendatang.

Tidak hanya itu, pembersihan badan jalan dari material tanah dan bebatuan yang berpotensi menghambat lalu lintas warga juga menjadi bagian dari pekerjaan yang dilakukan BPBD.

Dekman menegaskan, langkah cepat tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus memastikan akses transportasi warga tetap aman dan nyaman.

“Ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Kami ingin memastikan setiap persoalan yang berdampak pada aktivitas warga dapat segera ditangani,” katanya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Dairi terus mendorong seluruh perangkat daerah untuk hadir di tengah masyarakat dan memberikan respons cepat terhadap berbagai persoalan yang muncul, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan infrastruktur.

Menurut Dekman, kehadiran pemerintah di lapangan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan pembangunan dapat dirasakan secara nyata hingga ke pelosok desa.

“Kami berharap langkah konkret seperti ini dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan membantu memperlancar aktivitas ekonomi maupun sosial warga sehari-hari,” pungkasnya.

Dengan selesainya perbaikan jalan dan drainase di Desa Alur Subur, masyarakat kini dapat kembali menikmati akses yang lebih baik. Pemerintah daerah juga berharap kondisi infrastruktur yang telah ditangani dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan warga dalam beraktivitas. (rud/ila)

Pengamanan Pilkades Serentak Gelombang II di Deliserdang, Polresta Deliserdang Jamin Kesmanan

PERIKSA PASUKAN: Kapolresta Deliserdang Kombes Pol Hendria Lesmana, didampingi Bupati Deliserdang dr H Asri Ludin Tambunan bersama Wakil Bupati Deliserdang Lom Lom Suwondo SS saat melakukan pemeriksaan pasukan keamanan Pilkades Gelombang II Tahun 2026
PERIKSA PASUKAN: Kapolresta Deliserdang Kombes Pol Hendria Lesmana, didampingi Bupati Deliserdang dr H Asri Ludin Tambunan bersama Wakil Bupati Deliserdang Lom Lom Suwondo SS saat melakukan pemeriksaan pasukan keamanan Pilkades Gelombang II Tahun 2026

LUBUKPAKAM – Polresta Deliserdang menggelar Apel Pergeseran Pasukan dalam rangka Pengamanan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Gelombang II Tahun 2026 Kabupaten Deliserdang yang dilaksanakan di Alunalun Pemerintah Kabupaten Deliserdang, Senin (1/6/2026). Apel tersebut dipimpin oleh Bupati Deliserdang dr H Asri Ludin Tambunan MKed (PD) SpPD, dan dihadiri oleh Kapolresta Deliserdang Kombes Pol Hendria Lesmana SIK MSi, Wakil Bupati Deliserdang Lom Lom Suwondo SS, Kasdim 0204/DS Mayor Inf Khairullah, Dan Subdenpom Lubukpakam Kapten Cpm Hendra Yuwono.

Kegiatan apel dilaksanakan sebagai bentuk kesiapan personel gabungan dalam mengamankan pelaksanaan Pilkades Serentak Gelombang II Tahun 2026 di Kabupaten Deliserdang agar berjalan aman, tertib, dan kondusif.

Kapolresta Deliserdang Kombes Pol Hendria Lesmana mengatakan bahwa seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan telah disiapkan untuk mengawal setiap tahapan Pilkades, mulai dari pemungutan suara hingga penetapan hasil.

“Polresta Deliserdang berkomitmen untuk memberikan jaminan keamanan selama pelaksanaan Pilkades Serentak Gelombang II Tahun 2026. Seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan agar melaksanakan tugas secara profesional, humanis, dan penuh tanggung jawab demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif,” ujar Kapolresta.

Menurutnya, pengamanan Pilkades merupakan bagian dari tugas Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga stabilitas keamanan selama proses demokrasi berlangsung.

“Kami mengingatkan seluruh personel untuk tetap menjaga netralitas, meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi gangguan kamtibmas, serta memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan seluruh stakeholder terkait guna mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkades,” tambahnya.

Kapolresta juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga suasana yang aman, damai, dan sejuk selama berlangsungnya pesta demokrasi di tingkat desa tersebut.

“Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun persatuan dan kerukunan harus tetap dijaga agar Pilkades dapat berlangsung dengan aman dan tertib,” pungkasnya.

Melalui apel pergeseran pasukan tersebut, Polresta Deliserdang menegaskan kesiapan personelnya dalam mengamankan seluruh rangkaian Pilkades Serentak Gelombang II Tahun 2026 sehingga dapat berlangsung aman, lancar, tertib, dan kondusif di wilayah Kabupaten Deli Serdang.(btr/azw)

Irigasi Parit Lompaten yang Rusak Akibat Longsor Mulai Diperbaiki Juni 2026

TINJAU:  Plt Kepala Dinas SDA Sumut Gibson Panjaitan saat meninjau kerusakan saluran irigasi pada Daerah Irigasi (DI) Parit Lompaten di Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo.(Dok : Dinas SDA Sumut)
TINJAU:  Plt Kepala Dinas SDA Sumut Gibson Panjaitan saat meninjau kerusakan saluran irigasi pada Daerah Irigasi (DI) Parit Lompaten di Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo.(Dok : Dinas SDA Sumut)

MEDAN – Kabar baik datang bagi para petani di Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) memastikan perbaikan saluran irigasi Daerah Irigasi (DI) Parit Lompaten yang rusak akibat longsor akan mulai dikerjakan pada Juni 2026.

Langkah tersebut menjadi upaya nyata pemerintah dalam memulihkan jaringan irigasi yang selama ini menjadi penopang aktivitas pertanian masyarakat. Kerusakan saluran akibat longsor sempat mengganggu distribusi air ke area persawahan dan berdampak pada produktivitas petani.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas SDA Sumut Gibson Panjaitan, mengatakan pihaknya telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi kerusakan sekaligus menyiapkan langkah penanganan yang tepat.

“Hasil peninjauan menunjukkan adanya bagian saluran irigasi yang terputus akibat longsor sehingga aliran air ke lahan pertanian masyarakat tidak berjalan optimal. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar Gibson, Senin (1/6/2026).

Menurutnya, perbaikan DI Parit Lompaten telah masuk dalam program penanganan tahun 2026 dan saat ini sedang memasuki tahap pengadaan atau tender. Setelah seluruh proses administrasi selesai, pekerjaan fisik akan segera dimulai.

Gibson menegaskan bahwa percepatan perbaikan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang menempatkan sektor pertanian dan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.

“Sesuai arahan Bapak Gubernur, penanganan saluran irigasi ini akan dilaksanakan tahun ini. Saat ini masih dalam proses tender dan ditargetkan pekerjaan fisik mulai berjalan pada Juni 2026,” katanya.

Tak hanya memperbaiki saluran yang rusak, proyek tersebut juga mencakup pembangunan tembok penahan tanah di titik-titik rawan longsor guna mencegah kerusakan serupa terulang di masa mendatang. Selain itu, rehabilitasi menyeluruh akan dilakukan pada jaringan irigasi yang terdampak.

Pembangunan infrastruktur pendukung tersebut dinilai penting agar sistem irigasi dapat berfungsi lebih optimal dan mampu memberikan layanan air secara berkelanjutan kepada para petani.

“Kita ingin memastikan saluran irigasi kembali berfungsi maksimal. Karena itu, selain rehabilitasi saluran, akan dibangun juga tembok penahan tanah agar lebih aman dan tahan terhadap ancaman longsor,” jelas Gibson.

Ia menambahkan, keberadaan jaringan irigasi yang baik memiliki peran strategis dalam meningkatkan hasil pertanian masyarakat. Dengan pasokan air yang lancar, petani dapat mengelola lahan secara lebih produktif sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan mereka.

Perbaikan DI Parit Lompaten juga menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional yang dicanangkan pemerintah pusat.

Dengan dimulainya pekerjaan pada Juni mendatang, para petani di Kecamatan Juhar berharap distribusi air ke lahan pertanian dapat segera kembali normal. Kehadiran infrastruktur irigasi yang andal diyakini akan menjadi modal penting dalam meningkatkan produksi pertanian dan menggerakkan perekonomian masyarakat di kawasan tersebut. (san/ila)

Usai Raih WTP ke-12, Bupati Dairi Pacu Pembangunan dan Penataan Aset Daerah

PIMPIN RAPAT: Bupati Dairi Vickner Sinaga pimpin rapat bersama pimpinan OPD usai terima LHP laporan keuangan Pemkab Dairi tahun 2025 di mess Pemkab Dairi, Jumat (29/5).(Foto.Diskomimfo Dairi).
PIMPIN RAPAT: Bupati Dairi Vickner Sinaga pimpin rapat bersama pimpinan OPD usai terima LHP laporan keuangan Pemkab Dairi tahun 2025 di mess Pemkab Dairi, Jumat (29/5).(Foto.Diskomimfo Dairi).

DAIRI – Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Dairi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tidak membuat jajaran pemerintah daerah berpuas diri.

Usai menerima penghargaan tersebut, Bupati Dairi Vickner Sinaga langsung mengarahkan fokus kerja pada percepatan pembangunan dan penataan aset daerah.

Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi pencapaian istimewa bagi Kabupaten Dairi karena merupakan raihan ke-12 kali secara berturut-turut. Prestasi tersebut dinilai sebagai bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Setelah menerima hasil pemeriksaan dari BPK Sumut, Vickner Sinaga menggelar rapat bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para camat di Mess Pemkab Dairi, Jalan Jamin Ginting, Padang Bulan, Medan, Jumat (29/5).

Dalam rapat tersebut, Vickner menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah atas kerja keras yang telah mengantarkan Kabupaten Dairi kembali meraih opini tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Namun demikian, menurutnya, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja pembangunan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

“Fokus kita sekarang adalah percepatan pembangunan dan penataan aset daerah. Prestasi WTP harus sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan di tengah masyarakat,” ujar Vickner.

Sebagai langkah konkret, Pemkab Dairi akan menggelar gotong royong serentak di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Sumbul, Pegagan Hilir, dan Siempat Nempu Hilir. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat penataan infrastruktur sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan.

Berbagai kegiatan akan dilakukan dalam aksi gotong royong tersebut, mulai dari penimbunan jalan berlubang menggunakan material sirtu dan base, pembersihan badan jalan, pembersihan drainase, pembuatan saluran drainase alami, penyemprotan bahu jalan dengan herbisida, hingga pengecoran jalan di Desa Lae Markelang dan perbaikan jembatan di wilayah Pegagan Hilir.

Vickner mengaku bangga melihat tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan gotong royong yang selama ini digalakkan pemerintah daerah. Menurutnya, semangat kebersamaan menjadi modal utama dalam mempercepat pembangunan sekaligus menjaga kebersihan lingkungan.

“Partisipasi masyarakat sangat luar biasa. Semangat gotong royong ini menjadi kekuatan besar dalam mendukung pembangunan daerah, menjaga lingkungan tetap bersih, dan mencegah terjadinya genangan air melalui program Jalan Tanpa Genangan Air atau Jatagena,” katanya.

Selain itu, Vickner juga meminta seluruh perangkat daerah mempercepat pelaksanaan proyek konstruksi yang telah direncanakan pemerintah daerah. Ia menegaskan seluruh tahapan administrasi, perencanaan teknis, dan proses pengadaan harus segera dituntaskan agar pekerjaan fisik dapat dimulai pada awal Juni 2026.

“Seluruh OPD terkait harus bergerak cepat. Kita ingin proyek-proyek pembangunan segera berjalan sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Meski demikian, Vickner juga meminta masyarakat bersabar terhadap sejumlah infrastruktur yang masih membutuhkan penanganan bertahap. Menurutnya, pemerintah daerah terus berupaya mempercepat pembangunan dengan tetap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah serta mekanisme pengadaan yang berlaku.

“Kami memahami harapan masyarakat terhadap perbaikan jalan dan infrastruktur lainnya. Pemerintah akan terus bekerja maksimal agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan merata,” ungkapnya.

Dengan raihan WTP ke-12 berturut-turut sebagai modal kepercayaan publik, Pemkab Dairi kini berupaya mengubah capaian administratif tersebut menjadi percepatan pembangunan nyata yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Dairi.

Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi, Surung Charles Lamhot Bantjin, bersama sejumlah pimpinan OPD dan camat se-Kabupaten Dairi. (rud/ila)

35 Narapidana Lapas Medan Terima Remisi di Hari Raya Waisak

ilustrasi

Sebanyak 35 narapidana beragama Buddha di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Medan menerima Remisi Khusus (RK) Hari Raya Waisak 2570 BE Tahun 2026. Dari jumlah tersebut, sebelas napi belum memenuhi syarat menerima remisi.

Kepala Lapas Kelas I Medan, Fonika Affandi, mengatakan remisi bukan sekadar pengurangan masa hukuman, tetapi juga bagian dari proses pembinaan yang diberikan kepada warga binaan yang aktif mengikuti program pembinaan serta memenuhi syarat administratif dan substantif.

“Pemberian remisi merupakan bentuk apresiasi negara atas kesungguhan warga binaan dalam memperbaiki diri dan mengikuti seluruh program pembinaan yang telah ditetapkan,” ujarnya, Minggu (31/5).

Data Lapas Medan, mencatat terdapat 46 narapidana beragama Buddha. Namun, hanya 35 orang yang berhak menerima Remisi Khusus Waisak tahun ini.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 8 napi memperoleh remisi satu bulan, 11 orang menerima remisi satu bulan 15 hari, dan 16 orang mendapatkan remisi dua bulan.

Sementara itu, 11 napi lainnya belum bisa memperoleh remisi karena belum memenuhi ketentuan yang berlaku. Rinciannya, lima orang masih menjalani pidana seumur hidup, dua orang berstatus terpidana mati, tiga orang masih berstatus tahanan, dan satu orang sedang menjalani pidana pengganti denda atau subsider.

Fonika menjelaskan, pemberian remisi keagamaan merupakan bagian dari implementasi sistem pemasyarakatan yang menitikberatkan pada pembinaan dan perubahan perilaku napi agar siap kembali ke tengah masyarakat.

Menurutnya, semangat Hari Raya Waisak yang mengajarkan kedamaian, kebajikan, dan pengendalian diri diharapkan menjadi momentum refleksi bagi napi untuk terus memperbaiki diri selama menjalani masa pidana.

“Harapannya, remisi ini menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus menaati aturan, mengikuti pembinaan secara optimal, dan mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik saat kembali ke masyarakat,” katanya.

Secara nasional, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memberikan Remisi Khusus dan Pengurangan Masa Pidana Khusus Waisak Tahun 2026 kepada 1.052 narapidana dan anak binaan beragama Buddha di seluruh Indonesia.

Pemberian remisi tersebut juga sejalan dengan kebijakan pembinaan yang menempatkan pemulihan perilaku dan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama sistem pemasyarakatan. (man/ila)

28 Warga Simalingkar B Calon Penerima PKH

MUSKEL: Musyawarah Kelurahan (Muskel) yang digelar di Kantor Kecamatan Medan Tuntungan, Jalan Bunga Melati, pada (5/5/2026) lalu.
MUSKEL: Musyawarah Kelurahan (Muskel) yang digelar di Kantor Kecamatan Medan Tuntungan, Jalan Bunga Melati, pada (5/5/2026) lalu.

Sebanyak 28 warga Kelurahan Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan, telah terverifikasi sebagai calon penerima manfaat Program PKH Medan Makmur.

Program yang digagas Pemerintah Kota Medan tersebut menjadi salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Lurah Simalingkar B, Inganta Pulung Sembiring, SE, mengatakan proses verifikasi dilakukan berdasarkan hasil Musyawarah Kelurahan (Muskel) yang digelar di Kantor Kecamatan Medan Tuntungan, Jalan Bunga Melati, pada (5/5/2026) lalu.

Menurut Inganta, musyawarah tersebut berlangsung lancar dan melibatkan berbagai unsur masyarakat serta pemangku kepentingan. Kegiatan dibuka langsung oleh Camat Medan Tuntungan, Berani Perangin-angin, dan dihadiri Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Medan Tuntungan, tim pendamping PKH dari Dinas Sosial, kepala lingkungan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Babinsa, serta Bhabinkamtibmas.

“Syukurnya acara Musyawarah Kelurahan Simalingkar B berjalan dengan lancar dan tertib tanpa hambatan,” ujar Inganta saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Jumat (29/5).

Ia menjelaskan, dari 28 warga yang telah terverifikasi sebagai calon penerima manfaat, sebanyak 23 orang merupakan warga lanjut usia (lansia), sedangkan lima orang lainnya adalah penyandang disabilitas. Kelompok tersebut dinilai memenuhi kriteria untuk memperoleh bantuan melalui Program PKH Medan Makmur.

“Warga lansia dan penyandang disabilitas yang telah terverifikasi ini diharapkan dapat memperoleh manfaat dari program yang memang ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Inganta menegaskan bahwa Program PKH Medan Makmur merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas.

Program tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan sosial sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat yang membutuhkan.

Selain menjalankan program sosial, Kelurahan Simalingkar B juga terus mendukung berbagai program Pemerintah Kota Medan lainnya, termasuk peningkatan pelayanan publik dan kegiatan kebersihan lingkungan.

Menurut Inganta, pihak kelurahan secara rutin melaksanakan gotong royong setiap Selasa untuk menjaga lingkungan kantor tetap bersih, sehat, rapi, indah, dan nyaman.

Sementara pada Jumat, kegiatan gotong royong difokuskan pada pembersihan drainase, pembabatan rumput, serta pengangkutan sampah di lingkungan permukiman warga.

“Kami berkomitmen untuk terus menjalankan program-program Pemerintah Kota Medan, baik di bidang pelayanan masyarakat maupun menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan,” pungkasnya. (omi/ila)

Komisi 4 DPRD Medan Desak Perbaikan Jalan Benteng Mabar Hilir, Warga Puluhan Tahun Terjebak Lumpur

TINJAU: Paul Mei Anton Simanjuntak saat meninjau jalan rusak di Jalan Benteng di Lingkungan 4, Kelurahan Mabar Hilir, Medan Deli.
TINJAU: Paul Mei Anton Simanjuntak saat meninjau jalan rusak di Jalan Benteng di Lingkungan 4, Kelurahan Mabar Hilir, Medan Deli.

Komisi 4 DPRD Kota Medan mendesak Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan segera memperbaiki Jalan Benteng di Lingkungan 4, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli. Jalan sepanjang sekitar 700 meter itu disebut mengalami kerusakan parah dan telah menjadi keluhan warga selama puluhan tahun.

Desakan tersebut disampaikan Ketua Komisi 4 DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi bersama warga pada Sabtu (30/5/2026). Dari hasil tinjauan, kondisi jalan terlihat berlumpur, berlubang, dan sulit dilalui, terutama saat hujan turun.

“Kami sudah melihat langsung kondisi Jalan Benteng. Kerusakannya sangat memprihatinkan dan sudah lama dikeluhkan masyarakat. Ini harus segera menjadi perhatian pemerintah,” ujar Paul kepada wartawan, Senin (1/6/2026).

Menurutnya, Jalan Benteng merupakan akses utama yang digunakan warga setiap hari untuk beraktivitas. Kerusakan jalan tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada anak-anak sekolah yang harus melewati jalur tersebut.

Paul mengungkapkan, banyak pelajar terpaksa membuka sepatu saat berangkat maupun pulang sekolah karena kondisi jalan yang dipenuhi lumpur. Situasi tersebut dinilai tidak layak terjadi di wilayah Kota Medan.

“Kasihan anak-anak sekolah. Mereka harus membuka sepatu agar tidak kotor karena jalan yang berlumpur. Ini menunjukkan perlunya penanganan segera,” katanya.

Karena itu, Komisi 4 DPRD Medan meminta Dinas SDABMBK menjadikan perbaikan Jalan Benteng sebagai program prioritas agar masyarakat dapat menikmati akses jalan yang aman dan nyaman.

Selain persoalan jalan rusak, Paul juga menerima keluhan terkait minimnya fasilitas penerangan di kawasan tersebut. Berdasarkan pengamatan di lapangan, Lingkungan 4 dan Lingkungan 5 masih minim Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), sehingga kondisi lingkungan menjadi gelap pada malam hari.

“Tidak ada lampu penerangan yang memadai. Warga mengeluhkan kondisi lingkungan yang gelap gulita dan tentu berpotensi mengganggu keamanan serta kenyamanan masyarakat,” ujarnya.

Untuk itu, Paul meminta Dinas Perhubungan Kota Medan segera memasang LPJU di kawasan tersebut guna meningkatkan keselamatan warga, terutama pada malam hari.

Ia menilai kondisi infrastruktur di kawasan Mabar Hilir perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Medan. Menurutnya, kerusakan jalan, buruknya drainase, serta minimnya penerangan membuat lingkungan terkesan kumuh dan tertinggal.

“Kami berharap Pemko Medan segera turun tangan. Infrastruktur yang layak adalah kebutuhan dasar masyarakat dan harus menjadi prioritas pembangunan,” tegas Paul.

Warga berharap aspirasi yang telah disampaikan melalui DPRD Kota Medan dapat segera ditindaklanjuti, sehingga persoalan jalan rusak dan minimnya penerangan yang telah berlangsung bertahun-tahun dapat segera teratasi. (map/ila)

Dodi Simangunsong Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, Ajak Gen Z Bedah Historisitas Pancasila    

FOTO BERSAMA: Anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Demokrat Dodi Robert Simangunsong foto bersama peserta sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Jalan Pulau Harapan, Medan Kota, Sabtu (30/5/2026).
FOTO BERSAMA: Anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Demokrat Dodi Robert Simangunsong foto bersama peserta sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Jalan Pulau Harapan, Medan Kota, Sabtu (30/5/2026).

Anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Demokrat Dodi Robert Simangunsong SH, menggelar Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Jalan Pulau Harapan, Kecamatan Medan Kota, Sabtu (30/5/2026).

Kegiatan ini menyasar Generasi Z dan Post-Z guna memperkuat pemahaman ideologi negara di tengah derasnya arus digitalisasi dan globalisasi.

Dalam paparannya, Dodi menekankan pentingnya generasi muda memahami historisitas Pancasila secara utuh. Menurutnya, pemahaman yang kuat mengenai proses kelahiran, perumusan, hingga penetapan Pancasila sebagai dasar negara merupakan fondasi utama dalam menangkal radikalisme serta degradasi moral di kalangan remaja.

“Generasi Z dan Post-Z adalah pemegang kemudi masa depan bangsa. Mereka harus tahu bahwa Pancasila tidak lahir begitu saja, melainkan melalui proses dialektika mendalam dari para pendiri bangsa yang menyatukan keberagaman,” ujar Dodi.

Legislator Partai Demokrat Kota Medan ini membedah tiga fase krusial dalam sejarah Pancasila kepada para peserta. Pertama, Fase Kelahiran: Merujuk pada pidato Ir Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang pertama kali mencetuskan nama Pancasila.

Kedua, Fase Perumusan: Proses pematangan materi yang dilakukan oleh Panitia Sembilan hingga menghasilkan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) pada 22 Juni 1945. Dan ketiga,  Fase Penetapan yaitu pengesahan final Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945.

Dodi menilai, visualisasi dan narasi sejarah ini sengaja diangkat kembali agar generasi muda tidak kehilangan obor sejarah. Sesi interaktif pun dibuka untuk memfasilitasi antusiasme peserta yang kritis.

Acara yang berlangsung tertib ini juga menyoroti tantangan media sosial. Dodi mengajak peserta memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan konten positif yang mencerminkan nilai-nilai gotong royong dan toleransi. “Media sosial harus dibanjiri oleh narasi persatuan, bukan perpecahan. Pancasila adalah alat pemersatu yang membuat Indonesia tetap kokoh berdiri hingga hari ini,” ujarnya.

Acara ini turut dihadiri Lurah Sitirejo I Kecamatan Medan Kota beserta jajaran kepala lingkungan, tokoh masyarakat, dan ratusan pemuda setempat. Kegiatan sosialisasi ini diakhiri dengan komitmen bersama dari aparatur kelurahan dan para tokoh pemuda setempat untuk mengawal implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan Kecamatan Medan Kota. (adz/ila)

KAI Sumut Gandeng Railfans, Kampanye Anti Pelecehan Seksual di Kereta Api

SOSIALISASI: PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara bersama Komunitas Divre I Railfans saat sosialisasi pencegahan pelecehan seksual di atas perjalanan KA Putri Deli relasi Medan–Tanjungbalai, Minggu (31/5).(Dok : PT. KAI Drive I Sumut).
SOSIALISASI: PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara bersama Komunitas Divre I Railfans saat sosialisasi pencegahan pelecehan seksual di atas perjalanan KA Putri Deli relasi Medan–Tanjungbalai, Minggu (31/5).(Dok : PT. KAI Drive I Sumut).

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara bersama Komunitas Divre I Railfans menggelar aksi sosialisasi pencegahan pelecehan seksual di atas perjalanan KA Putri Deli relasi Medan–Tanjungbalai, Minggu (31/5). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh pelanggan kereta api tanpa terkecuali.

Manager Humas Divre I Sumatera Utara Anwar Yuli Prastyo, menegaskan bahwa KAI berkomitmen penuh menciptakan ruang transportasi publik yang inklusif dan aman. Sebagai bentuk tindakan tegas, KAI akan memasukkan pelaku kejahatan seksual yang terbukti bersalah ke dalam daftar hitam (blacklist).

“Tidak ada tempat bagi pelaku kejahatan seksual di kereta api. Bagi pelaku yang terbukti melakukan pelecehan seksual, NIK-nya akan diblokir seumur hidup sehingga tidak dapat lagi menikmati layanan kereta api,” kata Anwar saat memberikan keterangannya, Senin (1/6/2026).

Meskipun sejauh ini belum ditemukan kasus pelecehan seksual di wilayah Divre I Sumut, KAI tetap mengambil langkah preventif guna meminimalisasi potensi sekecil apa pun.

Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah menghadirkan fitur Female Seat Map pada aplikasi Access by KAI. Melalui fitur ini, pelanggan perempuan dapat memilih kursi yang bersebelahan dengan sesama perempuan saat memesan tiket.

Anwar mengimbau para korban atau penumpang yang menyaksikan tindakan yang mengarah pada pelecehan seksual agar tidak ragu untuk melapor kepada petugas. “Korban dapat segera melapor secara langsung kepada petugas atau melalui telepon maupun pesan singkat kepada kondektur yang nomor teleponnya tertera pada dinding bagian depan dan belakang setiap kereta,” ujarnya.

Selama periode libur panjang peringatan Hari Raya Waisak 2570 BE dan Hari Lahir Pancasila, volume pelanggan kereta api di Sumatera Utara menunjukkan pergerakan yang dinamis.

Pada Sabtu (30/5), jumlah pelanggan mencapai 8.177 orang. Sementara hingga Minggu (31/5), sebanyak 6.773 tiket telah terjual untuk berbagai perjalanan kereta api dan angka tersebut masih terus bergerak dinamis.

Selain menggelar edukasi pencegahan pelecehan seksual di dalam KA Putri Deli, KAI Divre I Sumut bersama Komunitas Divre I Railfans juga melaksanakan sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang.

Kegiatan ini menyasar pengguna jalan di Jalan Perlintasan Langsung (JPL) 82 yang berada di Stasiun Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara.

Masyarakat diajak untuk mematuhi rambu lalu lintas, berhenti sejenak sebelum melintas, serta mendahulukan perjalanan kereta api.

“Seluruh rangkaian kolaborasi dan edukasi ini, baik yang kami lakukan di dalam kereta maupun di perlintasan sebidang, merupakan langkah nyata KAI untuk terus menghadirkan perjalanan yang aman, nyaman, dan berkesan bagi seluruh pelanggan serta masyarakat,” pungkas Anwar.(san/ila)

Pancasila Harus Jadi Pedoman Generasi Muda

FOTO BERSAMA: Zulkarnaen SKM foto bersama peserta kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Jalan Denai, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Medan Denai, Sabtu (30/5/2026) sore. (Markus Pasaribu/Sumut Pos)
FOTO BERSAMA: Zulkarnaen SKM foto bersama peserta kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Jalan Denai, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Medan Denai, Sabtu (30/5/2026) sore. (Markus Pasaribu/Sumut Pos)

Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H Zulkarnaen SKM, menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber kehidupan berbangsa dan bernegara yang wajib dijadikan pedoman oleh seluruh rakyat Indonesia. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan derasnya arus budaya luar, nilai-nilai luhur Pancasila dinilai semakin penting untuk dipertahankan, khususnya di kalangan generasi muda.

Penegasan tersebut disampaikan Zulkarnaen saat menggelar kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bertema “Pancasila sebagai Sumber Nilai, Moral dan Etika Publik” di Jalan Denai No. 105, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Sabtu (30/5/2026).

Dalam kegiatan yang dihadiri Camat Medan Denai Yogi Prayoga, perwakilan Kelurahan Tegal Sari Mandala II, tokoh masyarakat, serta ratusan warga itu, Zulkarnaen mengingatkan pentingnya menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

“Pancasila merupakan sumber segala sumber berbangsa dan bernegara. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib menjunjung tinggi dan mempedomani nilai-nilai yang terkandung di dalamnya,” ujarnya.

Politisi Partai Gerindra tersebut menilai saat ini bangsa Indonesia menghadapi tantangan serius berupa menurunnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai kebangsaan. Menurutnya, kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan penguatan karakter dapat menyebabkan lunturnya moral dan jati diri bangsa.

“Pancasila adalah warisan berharga para pendiri bangsa. Jangan sampai nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya tergeser oleh budaya asing yang masuk melalui perkembangan teknologi dan informasi,” katanya.

Zulkarnaen menjelaskan, kelima sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai fundamental yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Mulai dari pengakuan terhadap keesaan Tuhan, penghormatan terhadap kemanusiaan, semangat persatuan, demokrasi yang berlandaskan musyawarah, hingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Karena itu, ia menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar simbol negara, melainkan sumber nilai, moral, dan etika publik yang harus menjadi landasan dalam setiap tindakan masyarakat.

“Pancasila adalah pedoman yang membentuk karakter bangsa. Jika nilai-nilai Pancasila terus dijaga, maka persatuan dan keharmonisan bangsa akan tetap terpelihara,” tegasnya.

Zulkarnaen juga menekankan pentingnya kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, edukasi semacam ini menjadi sarana untuk memperkuat kesadaran masyarakat agar tetap menjadikan Pancasila sebagai panduan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Mengutip pesan Proklamator RI Ir. Soekarno, Zulkarnaen menyebut Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia yang harus terus diwariskan kepada generasi penerus.

“Jangan sampai nilai-nilai Pancasila tergerus oleh zaman. Ketika nilai-nilai itu hilang, maka kita akan kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia,” ujarnya.

Senada dengan itu, Camat Medan Denai, Yogi Prayoga, menyampaikan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah menjaga agar generasi muda tetap memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di tengah derasnya pengaruh teknologi digital.

“Pancasila adalah jati diri bangsa. Karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menanamkan dan menjaga nilai-nilai luhur tersebut kepada anak-anak dan generasi muda,” katanya. (map/ila)

1...192021...15,896Page 20 of 15,896