26 C
Medan
Saturday, April 4, 2026
Home Blog Page 19

Edaran BHR dan THR, Sudah Tersosialisasikan

Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Medan Ramaddan, memastikan edaran soal Bonus Hari Raya (BHR) dan Tunjangan Hari Raya (THR) sudah tersosialisasikan secara menyeluruh di Kota Medan.

“Sudah kita teruskan ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Medan untuk dipedomani dan dipatuhi segala aturan yang berlaku,” ucap Ramaddan, Jumat (6/3/2026).

Ditegaskannya, segala aturan yang berlaku tentu ada konsekuensi jika tidak dijalankan dengan baik dan menyeluruh.

“Beberapa poin sudah dijelaskan dalam edaran itu. Dan setiap tahun juga hampir sama isinya. Saya rasa setiap perusahaan sudah mengerti dan paham akan kewajibannya setiap Lebaran, termasuk konsekuensinya jika tidak menjalankan,” ujarnya.

Meski sudah disosialisasikan, Ramaddan mengaku pihaknya tetap akan melakukan pengawasan di lapangan dan menerima aduan lewat nomor interaktif yang sudah disebar.

“Nomor aduan tetap aktif selama 24 jam selama hari kerja (Senin-Jumat). Petugas kita selalu stand by untuk menindaklanjuti semua laporan yang masuk. Kita ingin memastikan tidak ada hak pekerja yang terlewatkan, ini komitmen kita sejak awal. Itu dibuktikan dengan diresmikannya Posko THR oleh Pak Wali semalam,” katanya.

Untuk itu, Ramaddan pun mengimbau kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Medan untuk mematuhi setiap aturan yang berlaku.

“Jika berkaca pada tahun lalu, tingkat kepatuhan perusahaan di Kota Medan sangat tinggi. Harapannya tentu tidak ada kasus soal THR dan BHR tahun ini,” pungkasnya. (map/ila)

Perkuat Kolaborasi Strategis, BKKBN Sumut dan Kodam I/BB Sinkronkan Program Prioritas dan MBG 3B

AUDIENSI: Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Dr Fatmawati saat melakukan audiensi dengan Pangdam 1/BB Mayor Jenderal TNI Hendy Antariksa, di ruang kerja Pangdam Makodam 1/BB. Istimewa/Sumut Pos
AUDIENSI: Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Dr Fatmawati saat melakukan audiensi dengan Pangdam 1/BB Mayor Jenderal TNI Hendy Antariksa, di ruang kerja Pangdam Makodam 1/BB. Istimewa/Sumut Pos

MEDAN- Upaya mempercepat pembangunan keluarga dan peningkatan kualitas generasi mendatang terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor.

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Dr Fatmawati melakukan audiensi dengan Panglima Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan (BB) Mayor Jenderal TNI Hendy Antariksa, di Ruang Kerja Pangdam, Makodam 1/BB, Rabu (4/3).

Audiensi ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan sejumlah program prioritas Kemendukbangga/BKKBN, khususnya Program Prioritas/Quick Win, penguatan pelayanan Keluarga Berencana (KB), serta dukungan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi sasaran 3B, yaitu ibu hamil (Bumil), ibu menyusui (Busui), dan balita non PAUD.

Dalam pertemuan tersebut, Dr Fatmawati menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan keluarga tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan membutuhkan dukungan dan kolaborasi aktif dari berbagai pihak, termasuk TNI.

“Sinergi dengan Kodam I/Bukit Barisan merupakan langkah strategis untuk memastikan pelayanan KB dan intervensi percepatan penurunan stunting menjangkau hingga ke wilayah terpencil. Dukungan TNI sangat penting agar Program Makan Bergizi Gratis bagi sasaran 3B dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan, bahwa pelaksanaan pelayanan KB melalui kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) menjadi salah satu bentuk nyata kolaborasi di lapangan. Program ini dinilai mampu memperluas akses layanan kesehatan reproduksi dan edukasi keluarga berencana, khususnya di daerah perdesaan.

Sementara itu, Mayor Jenderal TNI Hendy Antariksa mengatakan, komitmen penuh Kodam I/Bukit Barisan untuk mendukung program-program pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Mempersiapkan generasi yang sehat dan bergizi baik adalah investasi jangka panjang bangsa. Kami siap bersinergi dalam mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah, termasuk MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD, agar benar-benar tepat sasaran dan dilaksanakan secara transparan,” tegasnya.

Menurutnya, keterlibatan TNI dalam mendukung program sosial dan kesehatan masyarakat merupakan bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara, sekaligus kontribusi nyata dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. (dwi/ila)

Pendistribusian Bansos, DPRD Minta Muskel Setiap Bulan

Dr Faisal Arbie M.Biomed.
Dr Faisal Arbie M.Biomed.

DPRD Kota Medan terus memberikan perhatian terhadap masalah banyaknya  masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan sosial (bansos). DPRD Kota Medan pun terus mendorong Pemko Medan dalam membenahi sistem yang ada. Salah satunya dengan melakukan Musyawarah Kelurahan (Muskel) secara rutin setiap bulannya guna memilih warga miskin yang layak mendapatkan bansos.

“Sebaiknya Muskel digelar secara rutin, kalau bisa satu bulan sekali. Ini penting agar data masyarakat miskin dapat diperbaharui setiap bulannya secara objektif,” ucap Anggota DPRD Kota Medan Fraksi NasDem, Dr Faisal Arbie M.Biomed, Jumat (6/3/2026).

Dikatakan Faisal Arbie, hingga saat ini masih banyak warga prasejahtera yang belum pernah mendapat bantuan, bahkan tidak ikut dilibatkan saat Muskel. Kedepan, ia meminta agar setiap kegiatan Muskel dilakukan secara transparan dan tersosialisasi kepada seluruh masyarakat.”Muskel itu harus terbuka, kalau bisa semua warga mengikutinya, jangan hanya orang-orang tertentu,” ujarnya.

Menurut Faisal, muskel membuat seluruh data warga miskin tervalidasi dengan baik. Saat muskel, masyarakat dapat menyampaikan keberatannya secara langsung apabila ada warga mampu yang masih mendapatkan bantuan.

“Dan hanya melalui Muskel lah kuota penerima dapat berubah ataupun bertambah. Kemudian, hasil Muskel harus segera diajukan ke Dinas Sosial Kota Medan dan berlanjut ke pemerintah pusat. Dengan begitu, bantuan pemerintah akan tepat sasaran,” katanya.

Masih menurut dr Faisal Arbie, pentingnya Muskel dilakukan secara rutin juga dapat membantu Pemko Medan dalam melakukan perencanaan pembangunan skala prioritas dengan menyusun rencana kerja nyata, meningkatkan partisipasi, dan mencapai kesepakatan bersama.

“Untuk masalah anggaran Muskel, kita minta kepada seluruh Lurah supaya masing#masing mengusulkan kepada Tim Anggaran di Pemko Medan supaya dapat ditampung dialokasikan di APBD Pemko Medan,” pungkasnya. (map/ila)

DPD II APPMBGI Kota Medan Dukung Pelaksanaan Program MBG

BERSAMA: Pengurus DPD II APPMBGI Kota Medan foto bersama dalam kegiatan Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama di SMES POINT, Medan Barat, Kamis (5/3/22026).(Markus Pasaribu/Sumut Pos)
BERSAMA: Pengurus DPD II APPMBGI Kota Medan foto bersama dalam kegiatan Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama di SMES POINT, Medan Barat, Kamis (5/3/22026).(Markus Pasaribu/Sumut Pos)

DPD II Asosiasi Pengusaha dan Pengelola dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Kota Medan menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Medan.

Sebagai bentuk dukungan nyata, APPMBGI Kota Medan siap mendedikasikan asosiasi tersebut sebagai ‘wadah’ bagi setiap pengusaha dan pengelola dapur MBG di Kota Medan dalam menciptakan dapur-dapur MBG yang memenuhi standarisasi pengelolaan makanan bergizi.

Hal itu ditegaskan Ketua DPD II APPMBGI Kota Medan, Abdul Rahman Nasution SH dalam kegiatan Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Pengurus DPD II APPMBGI Kota Medan di SMES POINT, Kecamatan Medan Barat, Kamis (5/3/2026) malam.

“APPMBGI merupakan ‘wadah’ bagi setiap pengusaha dan pengelola dapur MBG dalam menghadirkan dapur-dapur MBG yang memenuhi standarisasi. Sesuai tupoksi DPP APPMBGI dan DPD APPMBGI Sumut, maka DPD APPMBGI Kota Medan juga akan menjalankan fungsi tersebut di Kota Medan. Ini bentuk dukungan nyata kita terhadap program Pemerintah Pusat dalam memenuhi kebutuhan gizi anak bangsa, khususnya di Kota Medan,” ucap Abdul Rahman.

Dijelaskan Abdul Rahman dalam kegiatan yang dihadiri Wakil Ketua Mulia Syahputra Nasution SH MH, Sekretaris Sudari ST MM, Bendahara Sukamto SE dan segenap pengurus DPD II APPMBGI Kota Medan tersebut, hadirnya APPMBGI berangkat dari kondisi banyaknya dapur MBG yang masih belum memenuhi standarisasi.

“Saat ini masih banyak dapur MBG yang belum memenuhi standarisasi, mulai dari belum lengkapnya sertifikasi yang dibutuhkan, pengelolaan limbah yang belum baik, belum terbangunnya pengelolaan dapur yang sistematis, hingga keterbatasan SDM ahli. Kondisi ini terjadi bukan karena para pengusaha dapur MBG tidak mau memenuhi standar-standar tersebut, tetapi karena masih minimnya pengetahuan dan terbatasnya akses para pengusaha dan pengelola dapur MBG,” ujarnya.

Senada, Sekretaris DPD II APPMBGI Kota Medan, Sudari ST MM, menegaskan bahwa kehadiran asosiasi tersebut akan menjadi angin segar bagi seluruh pengusaha dan pengelola dapur MBG di Kota Medan. Mengingat selama ini, para pengusaha dan pengelola dapur MBG kerap menemukan berbagai kendala dalam menjalankan dapur MBG di wilayahnya masing-masing.

“Selama ini para pengusaha dan pengelola sering menemukan kendala di lapangan, tetapi mereka tidak tahu kemana harus mengadu dan mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. APPMBGI hadir untuk menjawab keresahan tersebut, APPMBGI akan terlibat langsung untuk membantu para pengusaha dalam menciptakan dapur MBG yang berstandarisasi, baik secara fisik maupun seluruh dokumen penunjang yang dibutuhkan,” tegasnya.

Sudari menjelaskan, saat ini DPD II APPMBGI Kota Medan memiliki dapur MBG yang telah memenuhi seluruh standarisasi. Dapur MBG yang terletak di Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan tersebut merupakan dapur percontohan bagi seluruh Dapur MBG di Kota Medan.

Menurutnya, dapur MBG berstandarisasi tidak hanya berkewajiban dalam memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi. Dalam pelaksanaannya, dapur MBG juga berkewajiban dalam menjaga kondisi lingkungan hidup yang sehat.

“Intinya dapur MBG harus memenuhi seluruh standarisasi, mulai dari pemenuhan bahan baku, pengelolaan, hingga pendistribusian makanan ke setiap penerima manfaat. Dengan catatan, dapur yang beroperasi harus ramah lingkungan. APPMBGI Kota Medan hadir untuk memastikan dan membantu seluruh pengusaha serta pengelola dapur MBG dalam menghadirkan dapur MBG berstandarisasi,” pungkasnya. (map/ila)

387 Anak di Sumut Suspek Campak, IDAI Sumut: Program Imunisasi Lemah

VAKSINASI: Seorang balita saat disuntik vaksinasi campak untuk mencegah penularan penyakit campak. Saat ini hingga Maret 2026 terdapat 387 kasus suspek campak dan 18 kasus yang telah terkonfirmasi positif di Sumut.
VAKSINASI: Seorang balita saat disuntik vaksinasi campak untuk mencegah penularan penyakit campak. Saat ini hingga Maret 2026 terdapat 387 kasus suspek campak dan 18 kasus yang telah terkonfirmasi positif di Sumut.

Lonjakan kasus campak pada awal 2026 menjadi alarm serius bagi sistem kesehatan nasional. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Cabang Sumatera Utara menilai meningkatnya kasus penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi tersebut menunjukkan masih rapuhnya ketahanan layanan kesehatan anak di Indonesia.

Ketua IDAI Sumut dr Rizky Adriansyah, SpA(K), menegaskan bahwa kejadian luar biasa (KLB) campak yang muncul di sejumlah daerah bukan sekadar persoalan angka, melainkan indikasi bahwa sistem deteksi dini dan program imunisasi belum berjalan optimal.

Menurutnya, secara global dunia medis tengah bergerak menuju eliminasi penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Namun di Indonesia, kasus campak justru kembali meningkat sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap perlindungan kesehatan anak.

“Ledakan kasus ini menunjukkan bahwa sistem ketahanan kesehatan kita masih rapuh. Narasi transformasi kesehatan tidak akan bermakna jika penyakit seperti campak masih kembali mewabah,” ujar dr Rizky.

dr Rizky juga menyoroti lemahnya sistem surveilans di tingkat layanan kesehatan primer, seperti puskesmas. Munculnya ratusan hingga ribuan kasus dalam waktu relatif singkat dinilai menjadi tanda bahwa deteksi dini tidak berjalan efektif, sehingga respons penanganan baru dilakukan ketika penyebaran sudah meluas.

Lebih lanjut, dr Rizky mengingatkan bahwa campak bukan sekadar penyakit demam dan ruam pada anak. Penyakit ini dapat menimbulkan komplikasi serius seperti pneumonia hingga radang otak yang berpotensi menyebabkan kecacatan bahkan kematian.

Dalam pandangannya, pemerintah tidak seharusnya hanya menyalahkan rendahnya cakupan imunisasi atau penolakan orangtua terhadap vaksin. Ia menilai persoalan yang sering terjadi justru berada pada tata kelola program imunisasi yang belum optimal di lapangan.

“Banyak orangtua sebenarnya ingin memvaksinasi anaknya, tetapi sering terkendala logistik vaksin yang kosong, jadwal posyandu yang tidak konsisten, hingga keterbatasan tenaga vaksinator,” jelasnya.

Ia juga menilai strategi komunikasi kesehatan kepada masyarakat masih belum efektif. Kurangnya edukasi yang menyentuh masyarakat di tingkat akar rumput membuat sebagian warga masih ragu terhadap program vaksinasi.

Data Dinas Kesehatan Sumatera Utara mencatat hingga Maret 2026 terdapat 387 kasus suspek campak dan 18 kasus yang telah terkonfirmasi positif. Kondisi tersebut bahkan mendorong penetapan status KLB di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.

Menurut dr Rizky, kondisi tersebut cukup memprihatinkan mengingat kedua wilayah tersebut merupakan pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi di Sumatera Utara. Tingginya angka suspek campak menunjukkan bahwa upaya pencegahan di layanan kesehatan primer belum berjalan maksimal.

Ia juga mengingatkan bahwa peningkatan kasus campak berpotensi menambah beban rumah sakit rujukan, seperti RSUP H. Adam Malik, yang seharusnya lebih fokus menangani penyakit dengan tingkat kompleksitas tinggi.

Untuk mengatasi situasi tersebut, IDAI Sumut mendorong pemerintah pusat dan daerah segera mengambil langkah konkret. Salah satu langkah mendesak yang diusulkan adalah pelaksanaan Outbreak Response Immunization (ORI) atau imunisasi massal di daerah yang mengalami KLB.

Selain itu, pemerintah juga diminta membuka data secara transparan agar berbagai pihak, termasuk organisasi profesi, dapat membantu memetakan langkah intervensi kesehatan secara lebih efektif.

“Campak adalah penyakit yang bisa dicegah. Jika pada tahun 2026 masih ada anak yang meninggal atau mengalami kecacatan akibat campak, itu menjadi pengingat bahwa kita harus memperkuat kembali benteng perlindungan kesehatan anak,” pungkasnya. (ila)

BRT Mebidang Berbasis Bus Listrik Beroperasi Tahun Ini

KETERANGAN: Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, memberikan keterangan Pers kepada awak media terkait “Realisasi Bus Listrik Medan, Jumat (6/3/2026).
KETERANGAN: Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, memberikan keterangan Pers kepada awak media terkait “Realisasi Bus Listrik Medan, Jumat (6/3/2026).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bus Rapid Transit (BRT) Medan-Binjai-Deliserdang (Mebidang) direncanakan mulai beroperasi pada tahun ini. Moda transportasi massal tersebut akan menggunakan bus listrik melalui kerja sama dengan Tiongkok.

Sebanyak 12 koridor akan difasilitasi BRT pada tahap awal operasional. Dari jumlah tersebut, 10 koridor berada di wilayah Kota Medan dan dua koridor lainnya untuk kawasan Mebidang. Kedua koridor ini dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan.

Adapun dua koridor yang berada di bawah pengawasan Pemprov Sumut yaitu rute Binjai–Medan–Carrefour serta Lubukpakam–Amplas–Simpang Pelangi. Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut Rochani Litiloly optimistis kehadiran BRT dapat membantu mengurangi persoalan transportasi di kawasan Mebidang.

“Ini bertujuan untuk mengurangi emisi dan penggunaan kendaraan pribadi karena di daerah kita penggunaan kendaraan pribadi terus meningkat. Itu karena transportasi umumnya masih minim, mudah-mudahan bisa kita nikmati tahun ini,” kata Rochani dalam keterangannya di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (6/3/2026).

Menurut Rochani, pemerintah saat ini masih merumuskan secara detail kebutuhan jumlah bus serta mempersiapkan pembangunan depo pengisian bus listrik. Setelah itu, proses pemesanan bus listrik diperkirakan membutuhkan waktu sekitar lima bulan.

 

“Masih dalam proses, dan demandnya masih terus berubah misalnya dari 17 koridor menjadi 14 kemudian 12. Itu akan menentukan jumlah bus dan depo yang kita butuhkan. Setelah kontrak selesai, kita masih menunggu paling tidak lima bulan untuk pemesanan bus listriknya karena bus ini build up,” kata Rochani.

Sementara itu, Tenaga Ahli Dishub Pemprov Sumut Darwin Purba mengatakan sistem BRT yang akan diterapkan mirip dengan konsep Jaklingko di Jakarta. Ia berharap angkutan kota yang sudah ada dapat berperan sebagai feeder atau pengumpan menuju jalur BRT.

“BRT dia punya jalur khusus sendiri, seperti Transjakarta, jadi dia akan lebih cepat. Kemudian kita juga berupaya agar angkot yang ada menjadi feeder untuk BRT, sehingga semua terintegerasi,” kata Darwin Purba.(san/ila)

Bersama Warga, Korem 011/Lilawangsa Peringati Nuzulul Quran Ramadan 1447 Hijriah

LHOKSEUMAWE, SumutPos.co– Korem 011/Lilawangsa menggelar peringatan malam Nuzulul Quran 1447 Hijriah di Masjid Al-Fitrah Kompleks Asrama TNI-AD Korem 011/Lilawangsa, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Jumat (6/3/2026) malam. Peringati Nuzulul Quran yang bertepatan di malam pertengahan Ramadan ini mengangkat tema “Ramadan Membentuk Mental Prajurit TNI yang Prima dan Memegang Teguh Nilai-Nilai Tauhid Untuk Indonesia Maju”.

Acara dimulai dengan berbuka puasa bersama para prajurit TNI dengan jamaah masjid. Selanjutnya, Salat Maghrib dan Isya berjamaah, tausiah, kemudian Salat Tarawih.

Dalam tausiah singkatnya, Pimpinan Darul Quran Ibnu Katsir Ustad Bayhaqi, S.Pd., M.pd, , mengatakan, malam Nuzulul Quran merupakan peristiwa penting bagi umat Islam, yaitu turunnya Al Quranulkarim kepada Nabi Besar Muhammad SAW. “Alquran menjadi pedoman hidup manusia, baik di dunia maupun akhirat,” ujarnya.

Ustadz Baihaqi menguraikan, dalam isi Surat Al-Baqarah ayat 185. Syahru ramaḍānallażī unzila fīhil qur’ānu hudal linnāsi wabayyinātim minal hudā wal-furqān. “Artinya, bulan suci Ramadhan inilah bulan yang diturunkannya Al Quran, dan petunjuk bagi manusia, serta menjadi pembeda antara yang haq dan yang bathil,” terangnya.

Bayhaqi menyebutkan, salah satu mukjizat dari pada Alquran, adalah dengan perbanyak membaca Alquran, maka Allah akan melimpah gandakan pahala. Kemudian mukjizat lainnya ialah, Syafaat penolong di yaumil qiyamah.

“Syafaat bagi yang membaca, juga yang mengajarkan dan mempelajari itulah orang yang sebaik-baik manusia. Sebagaimana dalam sabda rasulullah SAW, dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam bukhari Khoirukum man ta’allamal qur’ana wa amalahum,” terangnya.

Menurutnya, bulan suci Ramadan tidak hanya mengajarkan bagaimana menahan rasa haus dan lapar. Akan tetapi juga mendidik agar lebih disiplin, bagaimana menahan hawa nafsu dan menahan emosi.

“Prajurit TNI yang hebat, bukan hanya kuat fisiknya, akan tetapi prajurit yang sanggup menahan emosinya ketika marah. Inilah Ramadan menjadi sebuah madrasah, universitas, yang di dalamnya terdapat kurikulum menahan emosi, mengendalikan hawa nafsu dan kedisiplinan,” sebutnya.

Oleh karena itu, Ustad Bayhaqi mengajak kepada kaum muslim dan muslimat, dalam momentum memperingati nuzulul quran untuk memperbanyak membaca Alquran, dan mendalami isi kandungannya. “Semoga dengan membiasakan diri, Allah berkahi hidup dan rezeki kepada kita,” pungkasnya. (adz)

Saksi ATR/BPN Ungkap Penyerahan 20 Persen Lahan di Sidang PTPN 

MEDAN, SumutPos.co- Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi penjualan aset PTPN kepada pihak Ciputra Land kembali berlangsung di Pengadilan Negeri Medan, Jumat (6/3/2026). Dalam persidangan tersebut, sejumlah saksi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberikan keterangan terkait proses perubahan status lahan serta kewajiban penyerahan sebagian lahan kepada negara.

Sebanyak enam saksi dihadirkan, di antaranya Anugerah Satriowibowo, Galuh Aji Niracanti, dan Joko Satrianto Wibowo. Dalam kesaksiannya, Anugerah Satriowibowo menyampaikan, pembahasan mengenai kewajiban penyerahan lahan sebesar 20 persen kepada negara telah dilakukan melalui beberapa kali rapat antara para pihak terkait.

“Ada rapat-rapat NDP dan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian BUMN. Ada 4 kali, pasca terbitnya SK ini. Kaitannya status karena NDP anak usaha BUMN, ada klausul kalau dia merupakan BUMN harus mengikuti aturan di BUMN. Pernah ada dibahas mengenai ketentuan penyerahan 20 persen,” kata Anugerah di persidangan.

Menurut Anugerah, hingga saat ini belum terdapat ketentuan teknis yang secara rinci mengatur pelaksanaan kewajiban tersebut. “Batas waktu penyerahan tidak ada. Untuk pelaksanaan dan kewenangannya seperti apa, itu bukan kewenangan kami, melainkan harus berdasarkan Kementerian BUMN,” ujarnya.

Saksi lainnya, Galuh Aji Niracanti menjelaskan, dalam Surat Keputusan yang diterbitkan kementerian memang terdapat ketentuan mengenai kewajiban penyerahan lahan sebesar 20 persen kepada negara. Namun ketentuan tersebut tidak secara spesifik mengatur batas waktu pelaksanaannya. “Dalam SK Kementerian yang diterbitkan, penerima hak atau kewajiban 20 persen itu bisa diterbitkan setelah perubahan HGB,” kata Galuh.

Ia juga mengakui, sejak awal pihak PTPN maupun PT Nusa Dua Propertindo (NDP) telah berupaya mencari kepastian mengenai mekanisme pelaksanaan kewajiban tersebut. “Kendalanya masalah status, karena itu yang menyerahkan milik BUMN, kemudian belum ada juknisnya bagaimana penyerahan 20 persen itu. Dan PTPN pro aktif bertanya soal bagaimana penyerahan lahan 20 persen itu,” kata Galuh.

Sementara itu, saksi Joko Satrianto Wibowo menjelaskan, proses pengajuan perubahan status lahan dari Hak Guna Usaha (HGU) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) melalui tahapan administrasi di kementerian.

“Perubahan hak HGU menjadi HGB itu surat permohonan 22 Juli 2022 kemudian oleh Kementerian ATR/BPN itu SK terbit pada 2023. Pengajuan peralihan hak guna bangunan menjadi hak guna bangunan izin pelepasan HGU PTPN kepada NDP, itu dari direktorat, kemudian dikirim kepada kantor pertanahan,” kata Joko.

Ia juga membenarkan adanya sejumlah pertemuan antara PTPN, anak usahanya PT Nusa Dua Propertindo, serta pihak kementerian terkait proses perubahan hak dan kewajiban penyerahan lahan. Menurut Joko, mekanisme teknis pelaksanaan kewajiban tersebut masih menunggu kejelasan lebih lanjut.

“Dari kawasan dibangun, kemudian izin hanya HGB, apakah bisa ditingkatkan menjadi SHM. Kalau soal status tanah HGB ini, memang harus diselesaikan dulu mengenai penyerahan 20 persen. Sebab ini adalah BUMN, maka nanti akan dibahas seperti apa mekanismenya,” terang Joko.

Kuasa hukum Irwan Perangin-angin, Ahmad Firdaus Syahrul, menyampaikan bahwa
dalam persidangan para saksi juga menerangkan mengenai proses administrasi permohonan HGB yang diajukan oleh PT NDP. Firdaus menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan para saksi, persyaratan formil pengajuan HGB telah dipenuhi.

“Pelaksanaan kewajiban tersebut masih menunggu kepastian mekanisme dari kementerian terkait, mengingat status lahan berasal dari aset BUMN,” ujar Firdaus.

Firdaus juga menambahkan bahwa permohonan HGB yang diajukan oleh PT NDP menggunakan skema pemberian hak. Selain itu, kewajiban penyerahan 20 persen lahan kepada negara muncul sebagai konsekuensi dari perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021.

Meski demikian, Firdaus menegaskan, kewajiban tersebut bukan merupakan syarat mutlak yang apabila belum dipenuhi akan menyebabkan permohonan HGB menjadi batal. (adz)

Masuki “Era of Ultimate Excellence”, USU Menatap Panggung Global

MEDAN, SumutPos.co- Universitas Sumatera Utara (USU) saat ini berada di fase penting dalam sejarah panjangnya sebagai salah satu perguruan tinggi terbesar di Indonesia bagian barat. Setelah beberapa tahun menjalani fase transformasi kelembagaan, kini universitas ini memasuki tahap baru yang lebih ambisius: fase penguatan keunggulan akademik dan reputasi global.

Perubahan itu ditandai dengan hadirnya tagline baru universitas, “The Era of Ultimate Excellence.” Slogan ini menggantikan narasi sebelumnya, “Transformation Towards the Ultimate,” yang selama beberapa tahun terakhir menjadi simbol proses perubahan institusional USU.

Di bawah kepemimpinan Rektor Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si., perubahan tagline tersebut bukan sekadar pergantian slogan. Ia mencerminkan pergeseran fase dari tahap transformasi menuju tahap konsolidasi dan penguatan kualitas. Fase baru ini diperkuat melalui peluncuran Program Kerja Prioritas Universitas Sumatera Utara 2026–2031, sebuah dokumen strategis yang memetakan arah pengembangan universitas dalam lima tahun ke depan.

Program tersebut menyajikan peta jalan yang cukup komprehensif, mulai dari reformasi sistem pembelajaran, akselerasi riset dan inovasi, penguatan kolaborasi industri, hingga peningkatan kemandirian finansial universitas.

Selama beberapa tahun terakhir, USU telah melakukan berbagai pembenahan kelembagaan. Transformasi tata kelola, peningkatan kualitas akademik, serta upaya memperluas jejaring internasional menjadi bagian dari proses tersebut.

Kini, dengan slogan “The Era of Ultimate Excellence,” universitas menegaskan bahwa tahap transformasi tersebut telah memasuki fase baru, yakni fase pembuktian.
Fase ini tidak lagi sekadar berbicara tentang perubahan struktur atau sistem, tetapi tentang pencapaian keunggulan yang nyata.

Salah satu indikator yang menjadi perhatian utama adalah produktivitas riset dan publikasi ilmiah internasional. Menurut dokumen program kerja prioritas universitas, jumlah publikasi internasional USU pada tahun 2025 tercatat sekitar 1.473 artikel. Universitas menargetkan angka ini meningkat menjadi 2.000 publikasi internasional pada tahun 2026. Namun target tersebut tidak hanya berfokus pada jumlah publikasi. Kualitas publikasi juga menjadi prioritas, karenanya universitas menargetkan peningkatan proporsi artikel pada jurnal bereputasi tinggi (Q1) dari 23,35 persen menjadi 27,68 persen.

Peningkatan kualitas dan kuantitas riset ini diharapkan berdampak langsung terhadap posisi universitas dalam pemeringkatan internasional. Saat ini, USU berada pada kisaran 1001–1200 dalam QS World University Rankings, dan ke depan USU menargetkan peningkatan peringkat menjadi 951–1000 dunia pada tahun 2026.
Dalam proyeksi jangka menengah, USU bahkan menargetkan peningkatan hingga sekitar 300 peringkat global pada tahun 2030. Target tersebut tentu bukan hal yang sederhana. Ia menuntut perubahan budaya akademik yang lebih produktif, kolaboratif, dan berorientasi pada kualitas.

Pembelajaran Mahasiswa

Transformasi USU tidak hanya diarahkan pada peningkatan riset. Sistem pembelajaran mahasiswa juga menjadi fokus utama. Dalam evaluasi internal, salah satu tantangan yang dihadapi adalah tingkat kelulusan tepat waktu mahasiswa sarjana yang masih stagnan di kisaran 47 persen.

Selain itu, hubungan antara kampus dan dunia industri dinilai masih perlu diperkuat. Untuk menjawab tantangan tersebut, universitas meluncurkan sejumlah program inovasi pembelajaran.

Beberapa di antaranya antara lain: Supervision Acceleration and Monitoring System (SAMS), sebuah sistem pengawasan akademik yang dirancang untuk mempercepat penyelesaian skripsi mahasiswa. Melalui sistem ini, mahasiswa yang mengalami stagnasi akademik dapat terdeteksi lebih awal sehingga intervensi akademik dapat dilakukan lebih cepat.

Program lainnya adalah Industry Linkage and Career Acceleration Program (ILCAP) yang bertujuan memperkuat hubungan antara mahasiswa dan dunia kerja. Melalui program ini, universitas menargetkan peningkatan jumlah kerja sama industri serta memperluas kesempatan magang dan rekrutmen bagi mahasiswa.

Selain itu terdapat Student Research and Publication Booster (STUREP) yang dirancang untuk mendorong mahasiswa berkontribusi dalam publikasi ilmiah internasional. Universitas bahkan menargetkan peningkatan kontribusi publikasi mahasiswa dalam total publikasi universitas secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

Sementara itu, melalui program International Mobility and Global Exposure (IMOGEX), USU berupaya meningkatkan mobilitas internasional mahasiswa melalui program pertukaran pelajar, riset bersama, serta program dual degree dengan universitas luar negeri. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa universitas sedang berusaha membangun ekosistem pembelajaran yang lebih global dan berbasis kolaborasi.

Riset Berdampak: Dari Kampus ke Industri

Selain pendidikan, USU juga menempatkan riset berdampak sebagai salah satu prioritas utama. Universitas tidak lagi hanya mendorong publikasi akademik, tetapi juga berusaha memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kontribusi nyata bagi masyarakat dan industri.

Dalam program kerja prioritas, universitas menetapkan beberapa target konkret. Di antaranya adalah produksi 20 buku akademik hasil kerja sama dengan mitra industri atau lembaga eksternal pada tahun 2026. Selain itu universitas juga menargetkan 20 studi kasus industri yang dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran di kelas.

Pendekatan ini bertujuan menjembatani kesenjangan antara teori akademik dan praktik di dunia nyata. Langkah lainnya adalah penguatan produksi paten dan hak kekayaan intelektual (HKI). Pada tahap awal, universitas menargetkan setidaknya 5 paten atau HKI terdaftar pada tahun 2026 sebagai bagian dari upaya komersialisasi inovasi kampus. Dengan strategi ini, universitas berharap dapat memperluas dampak ekonomi dan sosial dari penelitian akademik.

Kampus yang Lebih Mandiri

Salah satu perubahan paling signifikan dalam strategi pengembangan USU adalah upaya meningkatkan kemandirian finansial universitas. Sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH), universitas memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya secara lebih mandiri.

Saat ini, pendapatan non-APBN USU masih berada pada kisaran 7,66 persen dari total pendapatan universitas. Melalui berbagai strategi pengembangan unit usaha, universitas menargetkan peningkatan angka tersebut hingga 35 persen dalam beberapa tahun ke depan. Untuk mencapai target tersebut, berbagai fasilitas universitas akan dikembangkan menjadi unit usaha profesional.

Beberapa di antaranya meliputi rumah sakit universitas, pusat bahasa, laboratorium terpadu, layanan konsultasi industri, hingga pengembangan agribisnis melalui kebun percobaan universitas. Tujuan utamanya adalah mengurangi ketergantungan universitas terhadap uang kuliah mahasiswa sekaligus meningkatkan kontribusi universitas kepada masyarakat luas.

Transformasi menuju universitas berkelas dunia tidak hanya membutuhkan strategi yang jelas, tetapi juga konsistensi dalam pelaksanaannya. Budaya akademik yang produktif, kolaborasi lintas disiplin, serta keterbukaan terhadap perubahan menjadi faktor penting dalam keberhasilan agenda transformasi ini.

Bagi USU, “The Era of Ultimate Excellence” bukan sekadar slogan. Ia adalah sebuah komitmen untuk memastikan bahwa universitas tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi pusat produksi pengetahuan, inovasi, dan solusi bagi masyarakat. Perjalanan menuju keunggulan tentu tidak mudah. Namun dengan fondasi transformasi yang telah dibangun dalam beberapa tahun terakhir, USU kini memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu universitas terkemuka level nasional — dan global. (adz)