Home Blog Page 201

Banjir-Longsor Telan 116 Korban Jiwa, Sumut Berstatus Tanggap Darurat Bencana

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) M. Bobby Afif Nasution menetapkan Sumatera Utara (sumut) dalam status tanggap darurat bencana. Hal ini dilakukan melihat sebagian besar wilayah di Sumut mengalami banjir, longsor dan juga gempa bumi.

Status tanggap darurat bencana ini ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/836/KPTS/2025. Pada SK Gubernur Sumut tersebut tertulis penetapan status tanggap darurat bencana ini akan berlaku selama 14 hari terhitung dari tanggal 27 November hingga 10 desember 2025.

Bobby Nasution melalui SK ini menugaskan instansi/perangkat daerah terkait untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani banjir, tanah longsor dan gempa bumi. Ini sebagai tindakan penanggulangan untuk mengurangi risiko bencana alam yang terjadi di Sumut.

“Melalui SK Gubernur ini diharapkan seluruh instansi/perangkat daerah mengambil langkah yang dibutuhkan untuk menanggulangi bencana alam yang terjadi, mengurangi dampaknya, menolong saudara-saudara kita yang terdampak dan juga mencegah bertambahnya korban jiwa,” kata Kadis Kominfo Pemprov Sumut, Erwin Hotmansyah Harahap di Kantornya, Jalan HM Said, Nomor 27, Medan, 28 November 2025.

Adapun perkembangan situasi kondisi bencana hingga Jumat (28/11/2025), akses darat menuju Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) hingga kini masih terputus akibat banjir bandang dan longsor.

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution terbang langsung menggunakan pesawat Hercules membawa logistik dan obat-obatan ke wilayah yang terisolir tersebut, Jumat (28/11/2025).

Pesawat Hercules yang ditumpangi Bobby menuju Bandara Pinangsori, Tapteng, yang sudah beberapa hari tidak beroperasi karena bencana. Bandara itu rencananya kembali diaktifkan, dengan prioritas penyediaan bahan bakar untuk genset dan kebutuhan operasional lain.

Setibanya di sana, rombongan juga akan mencoba menembus sejumlah titik yang hingga kini belum dapat dijangkau. “Masih terisolir (Tapteng dan Sibolga), makanya kita coba nanti sampai dan kita coba tembus sore ini,” ujar Bobby sebelum keberangkatan dari Lanud Soewondo Medan.

Bobby menyebut, pihaknya terus berupaya membuka akses darat. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk membersihkan material longsor dan memperbaiki jalur yang rusak. “Masih ada longsoran. Jalur putus ini ada yang karena tertutup material, ada yang memang putus karena jalan amblas,” kata Bobby.

Adapun logistik yang dibawa meliputi paket sembako, beras, air mineral, makanan ringan, pakaian, handuk, minyak goreng, sabun, mi instan, ikan sarden kaleng, dan berbagai kebutuhan harian lainnya.

Selain bantuan logistik, Bobby juga membawa tim penyedia layanan komunikasi untuk memperbaiki jaringan di wilayah terdampak. Dalam tahap awal akan digunakan Starlink sebagai solusi komunikasi sementara, sebelum jaringan permanen diperbaiki secara menyeluruh.

Korban Meninggal 116 Korban Jiwa

Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera Utara dan sejumlah provinsi lain di Pulau Sumatera sejak 24–28 November 2025 menimbulkan dampak besar.

Berdasarkan laporan resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Jumat sore (28/11), tercatat 174 orang meninggal dunia di tiga provinsi, dengan Sumatera Utara sebagai daerah terparah, mencatat 116 korban meninggal dan 42 orang masih dalam pencarian.

Kepala BNPB Suharyanto menyatakan bahwa angka tersebut kemungkinan bertambah karena masih ada beberapa wilayah yang belum dapat diakses dan pendataan masih berlangsung. Ia menegaskan bahwa kondisi medan dan cuaca ekstrem menjadi hambatan dalam proses evakuasi dan pencarian.

“Yang pertama untuk Provinsi Sumatera Utara, per hari ini, per sore ini, kami mendata untuk seluruh Provinsi Sumatera Utara, korban meninggal dunia ada 116 jiwa, kemudian 42 jiwa masih dalam pencarian,” ujar Suharyanto dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Jumat (29/11/2025).

BNPB merinci, korban meninggal di Sumatera Utara berasal dari tujuh kabupaten/kota, yaitu Tapanuli Tengah 47 jiwa, Tapanuli Selatan 32 jiwa, Sibolga 17 jiwa, Tapanuli Utara 11 jiwa, Humbang Hasundutan 6 jiwa, Pakpak Bharat 2 jiwa, dan Padangsidimpuan 1 jiwa. Ribuan warga turut terdampak, dengan lebih dari 12.000 kepala keluarga terpaksa mengungsi.

“Tentu data ini akan berkembang terus karena kami informasikan juga masih ada titik-titik yang belum bisa ditembus, yang masih dalam proses penanganan, yang diindikasikan di tempat-tempat longsoran yang belum bisa tembus itu, mungkin juga ada korban jiwa manusia, sehingga setiap hari akan kami update untuk sementara datanya itu,” ucap dia.

Poldasu Kerahkan 1.754 personel

Sementara itu, Polda Sumut mencatat 367 kejadian bencana di 20 wilayah Polres sejak 24–27 November. Sebanyak 1.754 personel dikerahkan untuk membantu evakuasi, membuka akses jalan, mendistribusikan bantuan, hingga pencarian korban hilang.

Berdasarkan data Poldasu, total 62 korban jiwa tercatat dari laporan kepolisian, sedangkan 65 warga masih dinyatakan hilang. Data laporan hilang ini berbeda dengan data BNPB yang menyatakan ada 42 orang hilang.

Daerah yang paling parah terdampak menurut Polda Sumut adalah Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, serta Kota Medan.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan, menyebutkan bahwa wilayah Sibolga mencatat korban meninggal terbanyak dari sisi data kepolisian.”Sejak awal cuaca ekstrem melanda, Polda Sumut telah menurunkan total 1.754 personel dari seluruh fungsi. Kami bergerak serentak melakukan evakuasi, pencarian korban hilang, pembukaan akses jalan, dan distribusi bantuan. Penanganan dilakukan siang malam karena keselamatan masyarakat adalah hal yang paling utama,” ujarnya, Jumat (28/11).

Dari total kejadian yang dipetakan, lanjutnya, bencana didominasi oleh banjir sebanyak 214 kejadian, disusul tanah longsor 135 kejadian, pohon tumbang 16 kejadian, serta angin puting beliung 2 kejadian. “Wilayah terdampak terparah meliputi Kabupaten Tapanulitengah (Tapteng), Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuliutara (Taput), Kabupaten Tapanuliselatan (Tapsel), serta wilayah Kota Medan,” katanya.

Ferry menegaskan, bahwa Polda Sumut telah melakukan pemetaan rinci dan penguatan personel di wilayah dengan jumlah korban tertinggi. “Paling banyak korban tercatat di wilayah Polres Sibolga, Tapsel, dan Humbanghasundutan (Humbahas). Kapolda Sumut sudah memerintahkan seluruh jajaran untuk mempercepat pencarian korban hilang dan memprioritaskan penanganan wilayah terisolasi,” tegasnya.

Adapun, dalam laporan resmi, Polda Sumut mencatat 7 wilayah tambahan yang kini ikut terdampak, termasuk Medan, Deliserdang, Tanah Karo, Tebingtinggi, Batubara, Asahan, dan Binjai. Intensitas hujan tinggi menjadi penyebab utama bencana beruntun dalam beberapa hari terakhir.

“Korban meninggal terbanyak berada di Sibolga. Kurang lebih jumlahnya ada 33 orang dan puluhan warga belum ditemukan membuat proses pencarian menjadi prioritas utama seluruh tim SAR di lapangan,” ungkapnya.

Diakuinya, longsor parah yang terjadi di beberapa ruas utama membuat jalur bantuan fisik dan mobilisasi personel tertahan. “Karena kami juga berusaha untuk bisa tembus ke daerah Sibolga. Kemudian kami sudah memberikan bantuan, tetapi hanya masalahnya bantuan kami untuk saat ini tertahan di daerah longsor ke arah menuju daerah Sibolga,” jelasnya.

Meski akses terputus, lanjutnya, upaya penyelamatan tidak pernah berhenti. Tim SAR gabungan, Brimob, Polres Jajaran, Basarnas, TNI, BPBD, relawan, serta warga lokal bekerja siang dan malam untuk menyisir sungai, lereng bukit, dan pemukiman yang tertimbun material longsor. “Perahu karet, alat berat, hingga jalur alternatif melalui perkampungan digunakan demi mencapai lokasi-lokasi yang bahkan tidak bisa dijangkau kendaraan,” tegasnya.

Ferry mengungkapkan, setiap proses evakuasi berlangsung penuh haru, terutama ketika keluarga korban menunggu di pinggir jalan yang berlumpur, berharap ada kabar baik dari tim penyelamat.

Menurutnya, situasi medan yang ekstrem tidak menyurutkan semangat pasukan SAR. Mereka bergerak di tengah cuaca yang masih sering berubah, arus air yang deras, serta ancaman longsor susulan. Komunikasi darurat didorong tetap berjalan menggunakan perangkat pendukung yang tersedia, sementara jalur logistik terus diupayakan melalui berbagai rute alternatif.

Selain itu, Biddokkes Polda Sumut memberikan pelayanan kesehatan, pemeriksaan medis, serta memastikan sanitasi lokasi pengungsian tetap terjaga. Ditlantas juga melakukan rekayasa lalu lintas pada titik banjir dan memberikan imbauan jalur alternatif hingga pengawalan ambulans dan logistik kemanusiaan. “Bhayangkari Daerah Sumut juga turut menyalurkan bantuan ke daerah paling terdampak, yaitu Tapteng, Sibolga, dan Taput berupa beras, air mineral, mie instan, roti, susu anak, selimut, sarung, handuk, pembalut, pampers dan Kasur lipat,” terangnya.

Sebagai langkah lanjutan, Polda Sumut berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk meminta bantuan heli BKO guna mendukung proses evakuasi dan distribusi logistik terutama ke wilayah terisolasi.

“Polda juga mengajukan permohonan tambahan sarana prasarana, serta bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk penyediaan lokasi pengungsian yang lebih representatif. Upaya pencarian korban yang masih hilang juga terus diperkuat melalui operasi SAR terpadu,” pungkasnya.

19 Kecamatan di Kota Medan Diterjang Banjir

Di Kota Medan, banjir hebat merendam 19 dari 21 kecamatan. Meski sebagian wilayah mulai surut, sejumlah daerah masih tergenang hingga setinggi dada orang dewasa, terutama di Medan Utara, Medan Polonia, dan Medan Helvetia, Medan Tembung, Medan Maimun, dan sejumlah wilayah lainnya di Kota Medan. Bahkan, genangan air pada sejumlah wilayah di Kota Medan terbilang masih sangat tinggi, bahkan mencapai dada orang dewasa.

“Alhamdulillah, sudah banyak yang surut. Meskipun begitu, masih ada beberapa wilayah yang tergenang,” ucap Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, Yunita Sari kepada Sumut Pos, Jumat (28/11/2025).

Dikatakan Yunita, pihaknya sudah melakukan banyak evakuasi warga pada lokasi-lokasi yang terdampak parah. “Sampai hari ini, evakuasi dan pertolongan terus kita berikan kepada warga yang terdampak,” ujarnya. Posko-posko pengungsian juga telah disiapkan di sejumlah wilayah yang banjir. “Banyak juga warga yang memiliki mengungsi ke rumah sanak keluarga yang rumahnya aman dari banjir,” katanya.

Dijelaskan Yunita, untuk posko utama bencana banjir kali ini, Pemko Medan membukanya di Gedung TP PKK Kota Medan di Kecamatan Medan Petisah. Selain itu, Pemko Medan juga membuka posko di lokasi-lokasi banjir. “Posko bencana dan dapur-dapur umum terus dibuka sampai kondisi benar-benar terkendali,” jelasnya.

Diterangkan Yunita, pihaknya terus berupaya untuk memastikan setiap warga dalam kondisi aman dari banjir. Meskipun banjir tampak mulai surut pada beberapa lokasi, namun BPBD Kota Medan terus meminta masyarakat untuk tetap waspada. “Kita juga terus memantau ketinggian permukaan air sungai, khususnya yang kemarin sempat meluap. Ini harus terus dipantau,” pungkasnya.

Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, menginstruksikan seluruh camat memastikan proses evakuasi berjalan cepat dan aman serta memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi. Pemerintah Kota juga disebut bersiap menetapkan status darurat bila kondisi memburuk.

Hal ini disampaikan Rico Waas saat memimpin rapat koordinasi penanganan banjir di Rumah Dinas Wali Kota bersama unsur Forkopimda, para asisten, dan pimpinan perangkat daerah, Kamis (27/11). Para camat mengikuti rapat tersebut secara daring.

Dalam rapat itu, pihak Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Medan juga menyatakan siap bekerja sama menyiapkan makanan bagi para pengungsi. Warga yang dievakuasi sementara ditempatkan di masjid, kantor lurah, maupun kantor kecamatan.

Rico Waas menyampaikan, Pemko Medan berada dalam masa kesiagaan menghadapi cuaca ekstrem, menyusul hujan deras yang terus berlangsung. Ia menyebutkan, beberapa titik banjir yang ditinjau pada pagi hari menunjukkan kondisi cukup berat, termasuk jalan-jalan yang tidak dapat dilalui dan kawasan yang sudah meluap sehingga warga mulai mengevakuasi diri.

Rico Waas menegaskan pentingnya sinergi antara camat dan BPBD dalam proses evakuasi maupun pemenuhan kebutuhan dasar warga di pengungsian, terutama bagi anak-anak dan lansia. Ia juga menyampaikan, Pemko Medan akan menetapkan status darurat apabila situasi banjir terus memburuk. (san/dwi/map/ila)

Ribuan Warga Terdampak hingga Evakuasi Mandiri

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Curah hujan tinggi yang melanda Sumatera Utara sejak beberapa hari terakhir menyebabkan banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah. Ribuan warga terpaksa mengungsi, fasilitas umum rusak, dan beberapa korban jiwa tercatat akibat bencana ini.

Di Kecamatan Padangtualang, Kabupaten Langkat, banjir setinggi dada orang dewasa memaksa masyarakat mengevakuasi diri sendiri karena bantuan pemerintah belum sampai.

Puluhan warga berjalan perlahan menuju Jalan Lintas Batangserangan dan Jalan Tol Binjai-Langsa untuk menghindari genangan air. Beberapa warga berhasil dievakuasi ke Rest Area KM 41. “Sudah puluhan tahun tinggal di sini, baru kali ini banjir setinggi ini. Tanggul jebol di dusun sebelah membuat air meluap,” kata seorang warga Desa Jatisari, Jumat (28/11).

Sedangkan BPBD Kabupaten Langkat mencatat, 12.130 jiwa terdampak banjir. Kepala Pelaksana BPBD Langkat, Muhammad Ansyari, menyebut tujuh kecamatan, 12 desa, dan empat kelurahan terdampak. Selain rumah warga, lahan pertanian dan perkebunan terendam. Jalan Lintas Sumatera juga tak bisa dilalui. Evakuasi dilakukan dengan perahu, distribusi sembako, serta pendirian posko pengungsian.

Dalam laporan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) Multi Sektor Kabupaten Langkat, jumlah pengungsi diprediksi akan terus bertambah. Mengingat, debit air semakin tinggi pada sejumlah kecamatan, Rabu (28/11/2025). “Sejak tanggal 25 November 2025, tingginya curah hujan di Kabupaten Langkat, sehingga mengakibatkan banjir setinggi 50-100 cm,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Langkat, Muhammad Ansyari dalam keterangan tertulisnya, Jum’at (28/11/2025).

Dia menyebut, ada 7 kecamatan, 12 desa dan 4 kelurahan yang terdampak banjir. Buntut cuaca ekstrem ini, fasilitas umum seperti sekolah pun diliburkan sementara.

Juga lahan pertanian atau perkebunan, peternakan, juga itu terdampak banjir. Bahkan Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Medan-Aceh tidak bisa dilalui kendaraan roda dua maupun empat. “Jembatan penghubung antara Desa Sei Tualang, Kecamatan Brandan Barat, terputus.

Ada sekitar 180 orang tak bisa keluar di Bukit Gajah Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan. Tidak ada korban jiwa akibat banjir,” ujarnya.

Dari belasan ribuan jiwa masyarakat yang mengungsi, 435 orang di Kecamatan Brandan Barat, 7.105 orang di Kecamatan Babalan, dan 4.520 orang di Kecamatan Gebang.

BPBD Langkat mengalami sejumlah kendala selama evakuasi yaitu, hujan yang masih turun dengan intensitas tinggi, partisipasi masyarakat saat penanganan bencana yang belum maksimal, serta akses jalan menuju lokasi kejadian sangat sulit dilalui dan terputus.

Di Kota Binjai, luapan Sungai Mencirim, Bingai, dan Bangkatan menggenangi 25 kelurahan, mempengaruhi 24.961 jiwa. Satu korban meninggal, Dedi (54), terjebak banjir akibat menolak evakuasi. Banjir yang mengepung Kota Binjai karena meluapnya debit air pada Sungai Mencirim, Sungai Bingai dan Sungai Bangkatan. “Almarhum meninggal dunia diduga karena ada riwayat penyakit dan mungkin kedinginan,” ujar Febri (43) warga Kelurahan Setia.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Binjai, Rudi Iskandar mengetahui kabar tersebut. Menurutnya, korban mulanya menolak untuk dievakuasi. Kepada petugas, korban yang menolak evakuasi memilih naik ke atas rumahnya yang bertingkat.

Pantauan wartawan, banjir pada tiga aliran sungai yang mengalir di Kota Binjai berangsur surut. Rudi melanjutkan, bencana alam yang menimpa Kota Binjai akibat curah hujan yang cukup tinggi sejak 3 hari belakangan.

Wilayah yang paling terdampak di Kecamatan Binjai Kota dan Binjai Utara. Adapun Kecamatan Binjai Kota yang terdampak karena meluapnya air Sungai Bingai dan Mencirim.

Sementara Kecamatan Binjai Utara karena kondisi geografis. Ada 7 kelurahan di Binjai Kota yang terdampak banjir. Yakni, Setia, Satria, Kartini, Tangsi, Berngam, Pekan Binjai dan Binjai. “Untuk Kecamatan Binjai Utara, ada 7 kelurahan yang terdampak banjir. Masing-masing, Kebun Lada, Pahlawan, Cengkehturi, Nangka, Damai, Jatiutomo dan Jatimakmur,” ujarnya.

Dia menambahkan, ada 6 kelurahan di Kecamatan Binjai Selatan turut terdampak banjir. Adapun kelurahan dimaksud yakni, Rambungbarat, Binjai Estate, Pujidadi, Rambungtimur, Rambungdalam dan Tanahmerah.

“Seluruhnya yang terdampak banjir adalah, 7.672 kepala keluarga atau 24.961 Jiwa di 25 kelurahan dari 5 kecamatan. Banjir terjadi akibat luapan sungai dan genangan drainase,” bebernya.

Meski banjir berangsur surut, Satgas BPBD dibantu Polri dan TNI tetap siaga. Bahkan, BPBD Binjai terus berkoordinasi dengan kelurahan dan kecamatan untuk melakukan data terbaru terkait situasi bencana.

“Satgas BPBD Binjai masih berada di kelurahan terdampak banjir dan stand by di lokasi bencana banjir untuk membantu masyarakat apabila membutuhkan dalam melakukan evakuasi. Juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Binjai untuk pelayanan kesehatan apabila masyarakat membutuhkan bantuan dan obat-obatan,” bebernya.

Dia menyebut, Bidang Logistik BPBD Binjai sudah mendirikan dapur umum untuk konsumsi masyarakat yang terdampak banjir di Jalan T Imam Bonjol, Kelurahan Setia, Binjai Kota.

Tebingtinggi juga terendam banjir hingga 70 cm di beberapa titik. Polres Tebingtinggi bersama BPBD dan Damkar mengevakuasi 21 kepala keluarga ke lokasi aman. Petugas menggunakan perahu karet untuk menjangkau permukiman yang terendam.

“Sebanyak 21 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak banjir dapat dievakuasi ke rumah kosong yang dianggap aman dari genangan air. Seluruhnya berhasil dipindahkan tanpa kendala,” ujar Kabag Ops.

Di Kabupaten Karo menyebabkan longsor dan pohon tumbang. Di Kelurahan Gung Negeri, longsor menimpa dua rumah dengan kerugian material Rp30 juta, namun tidak menelan korban jiwa. Di Desa Perbaji dan Desa Selandi, pohon tumbang sempat menghambat jalan, namun petugas cepat membersihkan sehingga arus lalu lintas kembali normal.

Tragedi paling memilukan terjadi di Desa Sibalanga, Kecamatan Adiankoting, Tapanuli Utara. Tanah longsor menimpa rumah warga, menewaskan enam orang, termasuk satu keluarga dari Rantauprapat, Selasa (25/11/2025). Mereka semula dalam perjalanan menuju Medan untuk pemeriksaan kesehatan. Sopir dan mobil selamat, tetapi rumah mereka tertimbun longsor.

Enam orang diantaranya, merupakan satu keluarga Jalan Multatuli Binaraga, Rantau Utara, Labuhanbatu. Yakni, Amelia Azhari Lubis (11), Nurjannah (36), Nurasiah (45), Uswatun Hasanah (67) dan Sumiati (63). Sedangkan seorang lainnya Opung Nerla Simanjuntak warga Kampung Tempel Rantauprapat.

Informasi yang dihimpun, para korban sejak awal berangkat dari Rantauprapat, Senin malam (24/11/2025) menuju kota Medan. Tujuan, Chek up ke salah satu RS di Kota Medan untuk pemeriksaan kesehatan korban Sumiati. Para menumpangi Toyota Calya putih nopol BK1986 AFF.

“Mereka ke Medan naik mobil yang dirental. Untuk berobat,” ungkap Yendrik Lubis (37) merupakan mantan suami Nurjannah dan juga ayah kandung Amelia Azhari Lubis.

Tapi, sesudah dari Medan para korban bersama sopir Acong memilih berliburan dengan memilih melintasi jalan lintas barat Sumut di kawasan Tapanuli Utara.

Namun, saat di kawasan Desa Sibalanga, Taput para korban beristirahat di salah satu rumah warga lokal. Sedangkan sopir dan mobil berada di seberang jalan. Dan, saat itu naas. Musibah terjadi. Insiden tanah perbukitan di belakang rumah warga longsor. Langsung menimbun seisi rumah.

11 Kecamatan di Sergai Terendam

Plt Kepala BPBD Serdang Bedagai, Abdul Rahman Purba, melaporkan bahwa sedikitnya 2.000 Kepala Keluarga terdampak banjir yang merendam 11 kecamatan, yaitu Sipispis, Tebing Syahbandar, Dolok Masihul, Perbaungan, Teluk Mengkudu, Pantai Cermin, Sei Rampah, Tebing Tinggi, Tanjung Beringin, Bandar Khalipah, dan Sei Bamban.

“Sedikitnya 2.000 Kepala Keluarga terdampak banjir yang melanda 11 kecamatan di Serdang Bedagai. Data ini masih bisa bertambah karena pendataan masih kita lakukan di lapangan,” ujar Rahman Purba.

Ia menjelaskan bahwa BPBD terus melakukan pemantauan, evakuasi, serta koordinasi dengan OPD terkait untuk memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.

Wakil Bupati Serdang Bedagai Dr H Adlin Tambunan, meninjau sejumlah lokasi banjir di Kecamatan Sei Rampah, Sei Bamban, Tebing Tinggi, dan Teluk Mengkudu, Jumat (28/11/2025). Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai bergerak cepat melakukan penanganan bencana dengan mengerahkan tim gabungan dari BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, aparat kecamatan dan desa, serta unsur terkait lainnya untuk melakukan pemantauan, evakuasi, dan penyaluran bantuan kepada warga terdampak.

Dalam tinjauannya, Adlin Tambunan menegaskan agar seluruh tenaga kesehatan di puskesmas, RSUD, serta petugas kebencanaan tetap siaga dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kita sudah minta seluruh nakes untuk siaga, turun ke posko dan lokasi banjir untuk memberikan layanan kesehatan. Petugas lainnya juga harus siap melakukan tindakan di posko, dapur umum, maupun permukiman warga,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi naiknya debit air mengingat cuaca yang masih tidak stabil. Warga diminta mengikuti informasi resmi pemerintah serta melapor segera jika terjadi kondisi darurat. “Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Hindari area rawan banjir dan patuhi arahan petugas demi keselamatan bersama,” tambahnya.

Adlin menegaskan bahwa Pemkab Sergai terus memantau situasi dan melakukan penanganan terpadu selama masa tanggap darurat hingga tahap pemulihan. “Dengan kerja sama seluruh pihak, kita berharap banjir segera surut dan aktivitas masyarakat kembali normal. Mari saling membantu dan bergotong royong menghadapi musibah ini,” katanya. (ted/fdh/deo/mag-3/fat/ila)

Erni Sitorus Bantu Warga Terdampak Banjir di Sunggal

BERIBANTUAN: Bantuan makanan dari Ketua DPRD Sumut, Erni Sitorus untuk warga terdampak banjir yang mengungsi, di Jalan Tani Asli, Gang M Samin, Kampung Lalang, Sunggal, Deliserdang, Jumat (28/11). Istimewa/Sumut Pos
BERIBANTUAN: Bantuan makanan dari Ketua DPRD Sumut, Erni Sitorus untuk warga terdampak banjir yang mengungsi, di Jalan Tani Asli, Gang M Samin, Kampung Lalang, Sunggal, Deliserdang, Jumat (28/11). Istimewa/Sumut Pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Erni Sitorus memberikan bantuan makanan pokok kepada warga terdampak bencana banjir, yang mengungsi di Jalan Tani Asli, Gang M Samin, Kampung Lalang, Sunggal, Deliserdang, Jumat (28/11).

Bantuan tersebut diberikan karena warga yang mengungsi tersebut telah kehabisan bahan makanan. Bantuan itu diberikan melalui anggotanya Erni. Sesampai di lokasi pengungsian, bantuan itu diterima oleh Syafri yang merupakan salah seorang warga yang juga ikut terdampak banjir.

“Saya minta anggota yang mengantarkannya, karena saya sedang mengikuti Sidang Paripurna di Kantor DPRD Sumut,” ujarnya.

Awalnya, lanjut Erni, pihaknya ingin memberikan bantuan ke dua lokasi berbeda yang terdampak banjir, yakni satu lokasi lagi di Posko Pengungsian Korban Banjir, di Gedung BPBD Sumut, Jalan Binjai Kilometer 10,5, Deliserdang. Di sana, jelasnya, jumlah yang mengungsi ratusan orang.

“Tetapi akses jalannya tidak bisa dilalui. Saya sudah telepon pihak Sekretaris BPBD Sumut, masih sulit dilalui. Sementara perahu semuanya sedang beroperasi,” jelasnya.

Erni berharap, bencana yang menimpa Kota Medan segera berlalu dan warga dapat kembali ke rumahnya masing-masing serta dapat beraktifitas seperti biasa.

“Ini merupakan bencana terparah yang terjadi di Kota Medan. Semoga tidak lagi terjadi,” tandasnya.

Sementara itu, seorang warga yang terdampak banjir, Syafri merasa sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Ketua DPRD Sumut, Erni Sitorus karena telah memberikan bantuan. Ia berharap, bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi warga yang mengungsi. (dwi/azw)

APBD Kota Medan 2026 Rp6,9 Triliun, Hadi Minta Prioritaskan Pembangunan Medan Utara

PARIPURNA: Anggota DPRD Medan saat menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran (TA) Pemko Medan Tahun 2026 di Gedung DPRD Medan, Rabu (26/11).
PARIPURNA: Anggota DPRD Medan saat menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran (TA) Pemko Medan Tahun 2026 di Gedung DPRD Medan, Rabu (26/11).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk memprioritaskan pembangunan di wilayah Medan Utara pada Tahun 2026 mendatang.

Pimpinan DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Golkar itu berharap, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun 2026 sebesar Rp6,9 triliun lebih yang baru saja disahkan dapat diimplementasikan secara maksimal dalam mendorong program percepatan pembangunan di kawasan Medan Utara.

“APBD Kota Medan Tahun 2026 sebesar Rp6,9 triliun lebih baru saja kita sahkan dua hari yang lalu. Kita berharap APBD ini benar-benar dapat dipergunakan secara maksimal dalam pembangunan Kota Medan, khususnya di wilayah Medan Utara. Tahun depan, pembangunan Medan Utara harus menjadi prioritas,” ucap Hadi Suhendra kepada Sumut Pos, Jumat (28/11).

Dikatakan politisi Partai Golkar yang akrab disapa Suhendra itu, pembangunan di kawasan Medan Utara memang harus menjadi prioritas di tahun depan agar Pemko Medan dapat mengejar pemerataan pembangunan di Kota Medan.

“Dengan fokusnya pembangunan di wilayah Medan Utara pada tahun depan, pemerataan pembangunan di Kota Medan akan segera terwujud,” ujar Suhendra yang merupakan wakil rakyat dari Dapil II (Medan Belawan, Medan Labuhan, dan Medan Marelan) itu.

Dijelaskan Suhendra, ada banyak pembangunan yang harus dilakukan di wilayah Medan Utara, utamanya seluruh pembangunan infrastruktur ataupun pembangunan fisik.

“Pembangunan fisik seperti jalan, drainase, permukiman layak huni, sekolah, hingga kantor-kantor pelayanan seperti sekolah, puskesmas, ataupun rumah sakit sangat penting untuk dilakukan di Medan Utara. Termasuk, pembangunan infrastruktur untuk mengatasi masalah banjir maupun rob,” katanya.

Selain pembangunan fisik, Hadi Suhendra juga menekankan pentingnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Medan Utara yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan, pelatihan kerja, lapangan kerja khusus warga Medan Utara, hingga pembinaan dan pengembangan UMKM.

“Pembangunan SDM di Medan Utara tidak kalah penting, Pemko Medan harus menekan tingginya angka pengangguran di Medan Utara. Kemiskinan ekstrim di Medan Utara hanya akan teratasi apabila pembangunan fisik dan SDM dapat dilakukan secara maksimal,” tandasnya.

Sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 6,9 triliun lebih. Untuk memaksimalkan penggunaan anggaran tersebut, Fraksi PDI P memberikan sejumlah catatan kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

Melalui juru bicaranya, Dr Lily MBA MH, Fraksi PDIP meminta Pemko Medan agar melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terlebih kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, diminta agar lebih meningkatkan kinerjanya.

Penegasan itu disampaikan Lily MH dalam Paripurna Penyampaian Pendapat Fraksi PDI Perjuangan terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran (TA) Pemko Medan Tahun 2026 di Gedung DPRD Medan, Rabu (26/11).

Disampaikan Lily, peningkatan pengawasan perolehan sumber PAD oleh Bapenda perlu dilakukan seiring adanya temuan indikasi penggelapan pajak (tax evasion) berupa tindakan ilegal yang sengaja dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak yang terutang dengan yang pasti melanggar ketentuan.

Ia mengatakan, para pemilik usaha sengaja tidak melaporkan seluruh pendapatan atau penjualan yang diperoleh, memperbesar biaya atau pengeluaran dengan bukti fiktif, dan menggunakan dokumen palsu.

“Indikasi penggelapan pajak tersebut diduga terjadi pada penetapan nilai pajak tempat hiburan, pajak hotel, restoran, pajak reklame dan objek pajak lainnya. Terkait penggelapan Pajak tersebut, diharapkan melibatkan auditor profesional dan Independen,” ucap Lily.

Bukan itu saja, saran dan kritik terkait masih buruknya pelayanan kesehatan di Kota Medan juga disoroti Fraksi PDIP. Fraksi PDIP menyoroti langkah yang akan dilakukan Pemko Medan terkait menyukseskan program UHC di RS Pirngadi dan RS Bachtiar Djafar serta Puskesmas.

Menurut Fraksi PDIP, masih banyak pelayanan di Puskesmas yang sangat buruk. Begitu juga dengan ketersediaan obat yang sering kosong dan tenaga para medis yang belum terpenuhi. Untuk itu, Fraksi PDIP berharap agar pihak RS Pirngadi dan Bachtiar Djafar dapat membenahi keseluruhan itu melalui perubahan status BLUD.

“Pengadaan alat kesehatan, dokter dan tenaga medis yang profesional harus ditingkatkan sehingga antusias masyarakat Kota Medan untuk berobat ke rumah sakit tersebut kembali normal seperti sebelumnya,” ujarnya

Selanjutnya, Fraksi PDIP juga menyoroti kondisi banjir di Medan. Ia menilai, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap program pengendalian banjir pada dinas Sumber Daya Air, Bina Narga, dan Bina Kontruksi, termasuk pengelolaan anggarannya supaya dilakukan secara efektif.

“Karena kami melihat, dengan alokasi anggaran yang cukup memadai, permasalahan banjir di Kota Medan hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Mohon juga hal ini menjadi perhatian serius saudara
Walikota Medan ke depan,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Medan H Zulkarnaen SKM menyampaikan hasil laporan pembahasan Badan Anggaran (Banggar) yang kemudian diserahkan kepada Ketua DPRD Medan Wong Cun Sen.

Dalam laporannya Zulkarnaen memaparkan sejumlah rekomendasi kepada seluruh OPD agar dapat dijalankan program-program skala prioritas. Sedangkan terkait efisiensi anggaran tidak sampai mengganggu kegiatan untuk publik.

“Kepada seluruh pimpinan diharapkan meningkatkan kinerjanya sehingga dapat menggunakan anggaran dengan baik dan tepat sasaran,” sebutnya.

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Medan, Wong Cun Sen didampingi para Wakil Ketua DPRD Medan, dan para anggota dewan lainnya. Turut hadir Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddun Harahap, serta para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemko Medan.(map/azw)

Forum Pemerhati Sukseskan Program Prioritas Pusat di Medan

SILATURAHIM: Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas (kanan) menerima kehadiran Forum Silaturahmi Masyarakat Pemerhati dan Peduli Kota Medan di Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (25/11).
SILATURAHIM: Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas (kanan) menerima kehadiran Forum Silaturahmi Masyarakat Pemerhati dan Peduli Kota Medan di Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (25/11).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima kehadiran Forum Silaturahmi Masyarakat Pemerhati dan Peduli Kota Medan di Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (25/11). Pada pertemuan silaturahim ini juga dibahas sejumlah permasalahan di Kota Medan.

Wali Kota Medan Rico Waas didampingi Kadisdukcapil Baginda P Siregar, Kasat Pol PP Muhammad Yunus dan Sekretaris Dinas Sosial Feri Suhery mengatakan bahwa permasalahan di Kota Medan tidak ringan yang sekedar mengurus dokumen Adminduk, PK5, PBG dan parkir.

“Namun permasalahan yang dihadapi organisasi perangkat daerah (OPD) begitu kompleks. Seperti soal KK, KTP, administrasi yang terlihat sederhana namun tidak dikarenakan berbagai faktor seperti perceraian dan kematian yang belum tercatat sampai dengan pernikahan ataupun anak lahir di luar negeri yang membuat pengurusannya jadi sulit,” kata Rico Waas kepada Forum Silaturahmi Masyarakat Pemerhati dan Peduli yang diketuai Denny Syahputra.

Selain itu, lanjut Rico Waas, terkait parkir, PK5 dan PBG juga menjadi permasalahan  di Kota Medan. Dalam mengatasinya, kata Rico Waas tidak bisa dilakukan dengan cara keras, namun lebih mengedepankan humanis dan persuasif.

“Sesuai aturan memang kami melarang PK5 berjualan diatas trotoar maupun bahu jalan. Namun dalam penyelesaiannya tidak bisa dilakukan dengan cara keras harus dengan cara humanis,” ucap Rico Waas.

Dijelaskan Rico Waas, sembari menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Medan, saat ini Pemko Medan tengah berfokus dalam mensukseskan program prioritas nasional di Kota Medan seperti pendirian SPPG untuk program MBG dan program PSEL di Tahun 2026.

“Kami berharap Forum Silaturahmi Masyarakat Pemerhati dan Peduli Kota Medan dapat ikut berkontribusi guna mensukseskan program prioritas tersebut,” ujar Rico Waas.

Sementara itu Ketua Forum Masyarakat Pemerhati dan Peduli Kota Medan Denny Syahputra didampingi Sekretaris Abdul Manan bersama jajaran mengatakan pihaknya siap bersinergi dengan Pemko Medan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Forum ini hadir untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat terkait  dengan pelayanan. Kami siap bersinergi dengan Pemko Medan agar pelayanan kepada masyarakat lebih baik lagi,” pungkasnya. (map/azw)

DPRD Minta OJK Selektif Jaring Direksi Bank Sumut

FOTO: Ketua Komisi D DPRD Sumut, Timbul Jaya Hamonangan Sibarani
FOTO: Ketua Komisi D DPRD Sumut, Timbul Jaya Hamonangan Sibarani

MEDAN, SUMUTPOS.CO – KETUA Komisi D DPRD Sumatera Utara (Sumut), Timbul Jaya Hamonangan Sibarani meminta Otoritas Jada Keuangan (OJK) agar benar-benar selektif dalam menjaring direksi PT Bank Sumut. “Kita meminta kepada OJK untuk selektif dalam melakukan penjaringan calon direksi Bank Sumut. Jejak rekam dari para calon juga penting untuk diperhatikan, termasuk soal integritas,” ucap Timbul di gedung dewan, Medan, Jumat (28/11).

Bila perlu, kata Timbul, para calon direksi Bank Sumut yang akan dilakukan penjaringan itu harus dilakukan uji publik dengan berbagai prosedur secara kompetensi maupun fit and proper test.

Timbul mengatakan, OJK harus melihat kompetensi dan kelayakan calon direksi. Pasalnya, mereka tidak ingin Bank Sumut ini dapat maju melangkah secara maksimal, tidak hanya stagnan pada posisi saat ini.

“Kualitas calon direksi Bank Sumut yang harus diketahui oleh publik, karena hal itu dapat menunjukkan transparansi proses penjaringan. Pemodal Bank Sumut ini adalah seluruh pemerintahan yang ada di Sumut. Itu uang rakyat, jadi harus benar-benar ada visi dan misi dalam membangun Bank Sumut menjadi lebih baik,” ujarnya.

Ditambahkan Viktor, para calon direksi Bank Sumut penting untuk memiliki karakter sense of belonging (rasa memiliki). Hal itu penting sebagai bentuk upaya maksimalnya dalam menciptakan sebuah prestasi ketika menjabat.

“Sense of belonging bagi para calon direksi itu harus ada. Jika tidak merasa memiliki dan hanya melakukan profesionalismenya, dia hanya sekadar melaksanakan tugas. Tetapi kalau ada rasa memiliki, ketika ia sudah menyelesaikan jabatannya, ada kenangan dan prestasi yang ia capai secara hangat,” katanya tegas.

Ditambahkan Viktor, pernyataan tersebut yang disampaikannya untuk menjadikan Bank Sumut sebagai bank yang tertata dan memiliki kualitas maupun paradigma yang berbeda dengan bank komersial.

“Kalau bisa ada SDM dari Bank Sumut sendiri yang layak, kenapa tidak. Apakah tidak ada SDM yang sudah kerja lama di situ untuk layak mengisi direksi, jika tidak ada bagaimana selama ini kaderisasi kinerja jajarannya,” ujarnya.

Soal perubahan dari Perseroan Terbatas (PT) menjadi Perseroda, Viktor menambahkan bahwa ketentuan diwajibkan menjadi Perseroda memang diharuskan oleh peraturan sehingga tidak menjadi persoalan.

“Sebab, Bank Sumut ini wajib menjadi Perseroda, karena sudah ada peraturan yang mengatakan setiap perusahaan yang melakukan badan udaha tidak boleh melalui PT, tetapi harus Perseroda,” pungkasnya.(map/azw)

Dampak Banjir di Kota Medan, KAI Sumut Imbau Penumpang Datang Lebih Awal

PENUMPANG KA: PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara mengimbau seluruh pelanggan kereta api yang akan berangkat dari Stasiun Medan untuk datang lebih awal.
PENUMPANG KA: PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara mengimbau seluruh pelanggan kereta api yang akan berangkat dari Stasiun Medan untuk datang lebih awal.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara mengimbau seluruh pelanggan kereta api yang akan berangkat dari Stasiun Medan pada Kamis (27/11) untuk datang lebih awal. Imbauan ini diberikan guna mengantisipasi penutupan jalan, kemacetan, serta pengalihan arus lalu lintas akibat banjir yang melanda Kota Medan.

“Calon penumpang diharapkan dapat memperhitungkan waktu tempuh menuju Stasiun Medan, agar tidak tertinggal kereta api,” ujar Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, M As’ad Habibuddin.

As’ad juga mengingatkan agar pelanggan tetap berangkat sesuai jadwal yang tertera pada tiket, serta memanfaatkan layanan Face Recognition Boarding Gate untuk penumpang KA Sribilah Utama dan KA Putri Deli keberangkatan Stasiun Medan.

Teknologi boarding otomatis ini memungkinkan penumpang melakukan proses boarding tanpa menunjukkan tiket maupun kartu identitas, sehingga lebih cepat, praktis, dan efisien.

KAI Divre I Sumatera Utara terus berkomitmen meningkatkan keselamatan serta memberikan pelayanan terbaik demi memastikan pelanggan dapat melakukan perjalanan dengan aman, nyaman, dan tepat waktu.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai perjalanan kereta api, masyarakat dapat mengakses aplikasi Access by KAI, menghubungi Contact Center 121, atau mengikuti akun media sosial KAI di @kai121_, @keretaapikita, dan @medankeretaapi.(san/azw)

Jelang Peluncuran Smart Tax Mobile & Smart Tax Office, Rico Waas: Teknologi Mempermudah Bukan Bikin Rumit

BERBINCANG: Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas (kiri) saat berbincang di Ruang Rapat I Kantor Wali Kota Medan, Rabu (26/11).
BERBINCANG: Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas (kiri) saat berbincang di Ruang Rapat I Kantor Wali Kota Medan, Rabu (26/11).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan pentingnya transparansi dan kemudahan akses dalam digitalisasi layanan pajak daerah. Ia juga meminta setiap laporan masyarakat melalui aplikasi perpajakan dapat diterima langsung oleh Wali Kota dan memiliki tindak lanjut yang jelas.

Penegasan ini disampaikan Rico Waas setelah pemaparan Kepala Badan Pendapatan Daerah, M Agha Novrian, tentang aplikasi Smart Tax Mobile dan Smart Tax Office, di Ruang Rapat I Kantor Wali Kota Medan, Rabu (26/11). Kedua aplikasi yang dibuat Bapenda ini akan diluncurkan pada 2 Desember 2025 bersamaan dengan acara Sosialisasi Digitalisasi PKB dan Opsen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dalam kegiatan yang turut dihadiri Inspektur Erfin Fahrurrazi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Arrahmaan Pane, serta Pelaksana Tugas Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdako, Rasyid Ridho Nasution, Rico Waas menekankan bahwa digitalisasi perpajakan harus benar-benar mendekatkan layanan kepada masyarakat, terutama melalui sistem pelaporan yang transparan, mudah digunakan, dan memberikan kepastian tindak lanjut.

“Jangan sampai masyarakat melapor tapi tidak ada kabar balik. Itu seperti cinta bertepuk sebelah tangan,” ujarnya.

Ia juga mendorong penyempurnaan aspek teknis, termasuk integrasi pembayaran melalui QRIS, penyederhanaan tampilan aplikasi, serta penyediaan dashboard yang menampilkan data penting seperti wajib pajak aktif, daftar penunggak, dan progres realisasi penerimaan.

“Teknologi harus mempermudah pekerjaan, bukan membuatnya semakin rumit,” tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian, menjelaskan bahwa Smart Tax Mobile dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pendaftaran, pelaporan, pembayaran, dan pencetakan bukti bayar secara mandiri tanpa harus datang ke kantor Bapenda.

“Masyarakat dapat membayar pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, tenaga listrik, air tanah, reklame, hingga PBB langsung melalui aplikasi,” ujarnya.

Aplikasi ini juga menyediakan fitur Lapor Bapenda yang memungkinkan masyarakat mengajukan pertanyaan, masukan, dan pengaduan dengan tindak lanjut maksimal 1×24 jam.

Untuk sisi internal, Bapenda menyiapkan Smart Tax Office sebagai aplikasi yang memantau penerimaan pajak secara real time sekaligus mengelola pendaftaran dan pelaporan pajak daerah. Sistem ini merupakan pengembangan dari sistem sebelumnya dan terintegrasi langsung dengan Smart Tax Mobile.

Peluncuran kedua aplikasi ini, lanjutnya, diharapkan dapat menghadirkan layanan perpajakan yang lebih modern, transparan, dan responsif, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pajak daerah. (map/azw)

Komisi IV Pertanyakan Sistem Pengendalian Banjir SDABMBK

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Medan, Dr M Afri Rizki Lubis SM MIP menyoroti masalah banjir yang terus berulang terjadi di Kota Medan. Teranyar, banjir parah mengepung Kota Medan sejak Rabu (26/11) hingga Kamis (27/11/2025).

Politisi Partai NasDem itu menyinggung berbagai proyek pengendalian banjir yang dibangun Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Konstruksi
(SDABMBK) Kota Medan seperti pembangunan kolam retensi, u-Ditch, Subdrain dengan culvert box hingga drainase belum bekerja secara optimal meski menelan anggaran besar.

“Hari ini banjir besar melanda Kota Medan. Masyarakat bertanya, apa gunanya semua yang dikerjakan Dinas SDABMBK Medan selama ini,” ucap Rizki Lubis kepada Sumut Pos, Kamis (27/11).

Rizki Lubis yang tinggal di Jalan Karya Tani, Kecamatan Medan Johor itu pun mengaku menjadi salah satu korban banjir, Kamis (27/11/2025).

“Alhamdulillah, hari ini saya ikut merasakan apa yang dirasakan masyarakat Kota Medan lainnya. Jalan Karya Tani dan daerah lainnya di Medan Johor ini juga mengalami banjir,” ujarnya.

Untuk itu, Rizki Lubis pun mendorong dilakukannya audit teknis terhadap seluruh proyek pengendalian banjir dan mempublikasikan hasilnya kepada masyarakat agar penggunaan anggaran lebih transparan.

“Saya pikir perlu diaudit pembangunan kolam retensi, u-Ditch, Subdrain dan semua proyek yang merupakan bagian dari penanganan banjir di Kota Medan,” katanya.

Diterangkan Rizki Lubis, Dinas SDABMBK Kota Medan tidak boleh hanya menghabiskan anggaran hingga triliunan rupiah namun tidak menghasilkan apapun dalam penanganan banjir.
“Seharusnya, anggaran besar yang sudah digelontorkan Pemko Medan dapat memberikan solusi untuk permasalahan banjir di Kota Medan,” tuturnya.

Belajar dari banjir besar yang melanda Kota Medan saat ini, Rizki Lubis meminta Dinas SDABMBK Kota Medan bergerak cepat dalam menormalisasi seluruh drainase di Kota Medan. Tak hanya itu, seluruh drainase yang dibangun harus saling terintegrasi hingga dapat mengalir dengan lancar ke sungai.

“Komunikasi dengan BWSS II juga harus ditingkatkan, pastikan seluruh sungai di Kota Medan terus dinormalisasi agar dapat menampung debit air dalam jumlah yang besar dari drainase. Hari ini, banyak masyarakat Kota Medan yang merasakan kesedihan akibat banjir yang menerpa keluarganya. Kita minta keseriusan Dinas SDABMBK dalam menuntaskan masalah banjir di Kota Medan,” tegasnya.(map/azw)

Paripurna DPRD Sumut Diwarnai Atap Bocor, Dampak Hujan Deras Ember Berserakan di Lantai

Ruang Sidang Paripurna DPRD Sumut tampak ember berserakan di lantai akibat tetesan air dari atap bocor saat Sidang Paripurna berlangsung, Kamis (27/11).
Ruang Sidang Paripurna DPRD Sumut tampak ember berserakan di lantai akibat tetesan air dari atap bocor saat Sidang Paripurna berlangsung, Kamis (27/11).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – SUASANA sidang paripurna DPRD Sumut, Kamis (27/11/2025) berlangsung tidak seperti biasanya. Di tengah agenda pembahasan Ranperda Tentang Perubahan Penyertaan Modal Pemprov Sumut ke PT Bank Sumut, para peserta sidang justru dibuat tidak nyaman akibat bocornya atap gedung dewan.

Sejumlah ember tampak diletakkan di lantai ruang paripurna untuk menampung air yang merembes dari atas bangunan gedung wakil rakyat yang megah tersebut.

Kondisi itu semakin tampak mencolok karena sidang paripurna hanya dihadiri oleh sebagian kecil anggota dewan. Meski demikian, Ketua DPRD Sumut Erni Aryanti Sitorus tetap melanjutkan jalannya sidang bersama Wakil Ketua Dewan Ricky Anthony, mengingat pentingnya pembahasan terkait penyertaan modal tersebut.

Di lorong ruang paripurna, terlihat diletakkan sejumlah ember guna menampung air yang tampak terus menetes. Beberapa kursi dan meja di area tertentu juga terlihat basah, sehingga mikropon di meja wakil rakyat dibungkus plastik agar bisa terhindar dari tetesan air.

Kondisi ini pun menimbulkan rasa tidak nyaman bagi anggota dewan yang hanya hadir beberapa orang. Terlebih, ruangan itu seharusnya menjadi simbol wibawa lembaga legislatif daerah.

Anggota DPRD Sumut, Viktor Silaen SE MM ketika ditanya wartawan, menyampaikan keprihatinannya dan berharap Sekretariat DPRD Sumut segera bergerak melakukan perbaikan. Pasalnya, kondisi seperti itu tidak sepatutnya terjadi di ruang sidang utama yang sering menjadi tempat pembahasan keputusan penting bagi masyarakat Sumut.

“Bagaimana ini ruang paripurna bocor dan dibuat penampung air ember, serta mikropon yang ada di meja anggota dewan juga terpaksa dibungkus pakai plastik agar tidak terkena percikan air,” ujar Viktor seraya menilai situasi tersebut bukan hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga dapat membahayakan perangkat elektronik.

Viktor menambahkan, insiden seperti ini dapat merusak citra lembaga DPRD Sumut di mata publik yang seharusnya menjadi representasi profesionalisme dan kesiapan dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi serta penganggaran. Bangunan yang bocor justru menimbulkan kesan kurangnya perhatian terhadap fasilitas internal lembaga sendiri.

Lebih jauh, Viktor meminta agar Sekwan DPRD Sumut memastikan adanya inspeksi menyeluruh terhadap kualitas bangunan, terutama menjelang musim penghujan dan mengingatkan bahwa perawatan aset negara tidak boleh diabaikan, sebab berhubungan langsung dengan kelancaran tugas dan pelayanan terhadap masyarakat.

Meski ditengah suasana kurang kondusif, sidang paripurna tetap berjalan hingga selesai. Namun, kejadian ini menjadi catatan penting bagi pimpinan dan Sekretariat DPRD Sumut untuk segera melakukan pembenahan. (map/azw)

1...200201202...15,916Page 201 of 15,916