Home Blog Page 212

Tak Suka Janji-janji, Dodi Langsung Ajak Dishub Tinjau LPJU Padam Usai Sosialisasi Perda PPJ

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan Dodi Robert Simangunsong ketika sosialisasi Perda tentang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Lapangan SGO, Jalan Stadion Teladan, Kelurahan Teladan Barat, Medan Kota, Sabtu (23/8/2025).
Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan Dodi Robert Simangunsong ketika sosialisasi Perda tentang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Lapangan SGO, Jalan Stadion Teladan, Kelurahan Teladan Barat, Medan Kota, Sabtu (23/8/2025).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Banyaknya lampu penerangan jalan umum (LPJU) padam, menjadi sorotan Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan Dodi Robert Simangunsong. Tak puas hanya menerima laporan, Dodi langsung turun ke lapangan untuk meninjau LPJU yang padam di kawasan Jalan Turi Kelurahan Sudirejo I Lingkungan I Kecamatan Medan Kota, Sabtu (23/8/2025).

Peninjauan ini dilakukan Dodi usai melaksanakan sosialisasi Perda Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan Kota Medan di Lapangan SGO, Jalan Stadion Teladan, Kelurahan Teladan Barat, Medan Kota. Sosialisasi ini turut dihadiri Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Medan Kota Endang Wastiani, Lurah Teladan Barat Juni Hardian, perwakilan Dishub Medan Anda Ashar Buana, dan perwakilan Bapenda Iskandar Praja.

Pada sosialisasi itu, ada warga yang menyampaikan bahwa tejadi percobaan pencurian kabel LPJU oleh orang tidak dikenal (OTK). “Kejadiannya tadi malam. Ada empat titik LPJU yang kabelnya diputus orang tidak dikenal. Mereka mau mencuri kabel tersebut. Akibatnya, lampu penerangan jalan padam,” kata Edi Harianto, warga Lingkungan I, Kelurahan Sudirejo I, Medan Kota.

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan Dodi Robert Simangunsong mendengarkan aspirasi masyarakat ketika meninjau ke lokasi LPJU yang kabelnya dicuri di Jalan Turi Gang Pelajar, Sabtu (23/8/2025).
Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan Dodi Robert Simangunsong mendengarkan aspirasi masyarakat ketika meninjau ke lokasi LPJU yang kabelnya dicuri di Jalan Turi Gang Pelajar, Sabtu (23/8/2025).

Bukan hanya padam, lanjut Edi, kabel yang putus tersebut juga sangat membahayakan masyarakat yang melintas. Karena kabel tersebut masih dialiri listrik. “Bahkan tadi pagi, hampir saja anak sekolah tersetrum kabel tersebut. Karena tidak tahu kalau kabel itu masih dialiri listrik. Mohon ini segera ditindaklanjuti,” kata Edi.

Selain itu, Edi juga mengungkapkan, cukup banyak LPJU di Jalan Turi dan Jalan Sempurna yang padam. “Di Jalan Turi Gang Saki, sudah 5 tahun diusulkan, tapi tak ditanggapi. Kemudian di belakang SGO ini, Jalan Turi Gang Buntu, kalau malam tidak ada penerbangan. Di Jalan Turi Gang Jasa juga ada 4 titik,” bebernya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, sekitar tahun 2018-2019 masyarakat sangat berterima kasih kepada Dodi Robert Simangunsong atas bantuannya dalam pemasangan LPJU di kawasan Jalan Turi. “Masyarakat sangat merasakan manfaat dari bantuan Pak Dodi Simangunsong memperbaiki LPJU. Sebelum dia duduk jadi anggota dewan saja dia sudah berbuat untuk masyarakat, apalagi setelah duduk jd anggota dewan. Tapi, baru kali ini saya diundang Sosperda,” pungkasnya.

Selain Edi, ada juga Rospita Simanjuntak, warga Jalan Turi, Kelurahan Sudireko I, Medan Kota. Dia meminta agar LPJU di tempat tinggalnya segera diperbaiki. “Apakah LPJU di lingkungan kami tidak bisa dinyalakan karena di dalam gang?” ujarnya

Menyikapi keluhan warga ini, Anda Ashar Buana dari Dinas Perhubungan Kota Medan mengatakan, bagi warga yang LPJU di gang rumahnya rusak atau belum terpasang, agar berkoordinasi dengan Kepling untuk dikoordinasikan ke Dinas Perhubungan.

Selain itu, lanjut Anda, masyarakat juga bisa menghubungi call center melalui layanan aplikasi WhatsApp di nomor 081396000934. “Bagi warga yang sudah melapor melalui call center, harap bersabar dan rutin melaporkan, karena banyaknya pengaduan dari 21 kecamatan,” ungkapnya.

Mendengar penjelasan itu, Dodi Robert Simangunsong merasa kecewa, karena penjelasan yang disampaikan tidak memberikan solusi konkrit. “Laporan soal LPJU ini ke saya sangat banyak. Sudah disampaikan pun ke Dishub, jawabannya nanti-nanti saja. Bapak seperti orang politik saja, banyak janji-janjinya. Saya yang orang politik saja tidak suka berjanji-janji. Saya tidak mau nanti, harus sekarang,” tegasnya.

Dia pun mengajak perwakilan Dinas Perhubungan Kota Medan tersebut langsung turun ke lapangan untuk memperbaiki kabel listrik yang diputus OTK tersebut. “Selesai kegiatan ini, kita bersama masyarakat langsung ke lokasi,” pintanya.

Setelah sosialisasi selesai, Dodi bersama timnya dan perwakilan Dishub, langsung menuju lokasi di Jalan Turi Gang Pelajar. Benar saja, ketika sampai di lokasi, terlihat kabel LPJU telah putus dan tergeletak di pinggir jalan. Petugas Dishub langsung menurunkan armadanya ke lokasi untuk memperbaiki dan menyambung kembali kabel LPJU yang putus.

Hal ini mendapat apresiasi dari masyarakat sekitar. Masyarakat mengaku sangat berterima kasih kepada Dodi Robert Simangunsong atas atensinya terhadap keluhan mereka. “Terima kasih Pak Dodi, semoga bapak tetap amanah dan peduli terhadap masyarakat,” ujar warga. (adz)

Diduga Terlibat Kasus Korupsi Infrastruktur, CERI Dukung KPK Usut Mantan Kepala Kejatisu

Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, (tengah) saat menjadi narasumber. (Dok Pribadi)
Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, (tengah) saat menjadi narasumber. (Dok Pribadi)

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) menegaskan mendukung penuh KPK untuk mengusut keterlibatan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) Idianto SH dalam dugaan kasus korupsi proyek jalan di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).

“Selama ini dia menjabat sebagai Kejati Sumut, tidak ada kasus korupsi yang menonjol bisa diungkap. Sehingga tidak heran jika publik Sumut mencurigai banyak kasus korupsi dibungkam selama menjabat,” ungkap Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, dalam rilis yang diterima Sabtu (23/8/2025).

Yusri menduga bisa jadi mantan Kejatisu itu telah menggunakan perangkat Kejaksaan Tinggi Sumut dalam meredam kasus-kasus korupsi di Sumut. “Jadi, Jaksa Agung Sementara sebaiknya merotasi semua pejabat di Kejati Sumut,” beber Yusri.

Yusri juga menyatakan, CERI sangat yakin, KPK sangat piawai dalam hal melacak benang merah siapa saja yang terlibat salam perkara tersebut.

Selain itu, Yusri mengungkapkan, CERI pernah melaporkan dugaan tindak pidana pengaturan tender pengadaan poly aluminium chloride liquid di Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara PAM pada 17 November 2023 silam ke Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kala itu Kejati Sumut dijabat Idianto SH. “Padahal, sudah lengkap bukti-bukti dugaan kejanggalan pengaturan tender tersebut kami sampaikan,” tegas Yusri.

Namun, kata Yusri, hingga hari ini sama sekali tidak ada tindaklanjut yang diambil oleh Kejatisu. “Hal itu membuat sekarang menjadi makin terang benderang adanya hal yang tidak beres pada Kejati Sumut,” beber Yusri.

Oleh sebab itu, lanjut Yusri, CERI menyatakan meminta kepada Kepala Kejati Sumut Harli Siregar untuk dapat membuka kembali kasus yang pernah dilaporkan CERI ke Kejati Sumut itu. “Kami siap untuk memberikan keterangan jika dibutuhkan,” pungkas Yusri. (dek)

Diduga Lokasi Transaksi Narkoba, Polisi Gerebek Rumah di Binjai

Gedung Satresnarkoba Polres Binjai.(Teddy Akbari/Sumut Pos)
Gedung Satresnarkoba Polres Binjai.(Teddy Akbari/Sumut Pos)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Unit 2 Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Binjai menggerebek sebuah rumah di Desa Perdamaian, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, belum lama ini.

Penggerebekan tersebut atas informasi dari masyarakat yang resah, karena diduga selalu dijadikan tempat transaksi narkoba.

Penggerebekan Satresnarkoba Polres Binjai membuahkan hasil, usai serangkaian penyelidikan yang dilakukan.
Kasi Humas Polres Binjai, AKP Junaidi menjelaskan, ada tiga orang yang diamankan dalam penggerebekan tersebut.

“Ketiganya berinisial A (44), TS (42), dan HS (42). Mereka warga Desa Perdamaian, Kecamatan Binjai, Langkat,” ungkap Junaidi, Jumat (22/8).

Dalam penggerebekan ini, polisi mengamankan barang bukti lima bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu-sabu, dengan berat kotor 1,83 gram.

“Lalu ada barang bukti lainnya berupa tiga telepon genggam yang diamankan. Dan ketiga tersangka sudah dibawa ke Satresnarkoba Polres Binjai guna kepentingan penyidikan lebih lanjut,” jelasnya.

Ketiga tersangka disangkakan pasal 114 ayat (1) subsider pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35/2009, tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman penjara paling singkat empat tahun, dan maksimal 20 tahun.

Atas pengungkapan ini, polisi mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah bekerja sama untuk memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Binjai. (ted/saz)

Kado HUT RI, PLN Salurkan Bantuan Pasang Listrik Gratis 2.821 Keluarga Prasejahtera di Seluruh Indonesia

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu (kedua dari kiri) berfoto bersama salah satu penerima manfaat program Light Up The Dream (LUTD), Simon Sineri (tengah), Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua Barat Daya, Suroso (kanan), General Manager PLN UIW Papua dan Papua Barat, Diksi Erfani Umar (kedua dari kanan), dan Manager PLN UP3 Sorong, Doni Hernandi (kiri) pascapenyalaan simbolis listrik Program LUTD di Sorong, Papua Barat Daya pada Rabu (20/8).
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu (kedua dari kiri) berfoto bersama salah satu penerima manfaat program Light Up The Dream (LUTD), Simon Sineri (tengah), Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua Barat Daya, Suroso (kanan), General Manager PLN UIW Papua dan Papua Barat, Diksi Erfani Umar (kedua dari kanan), dan Manager PLN UP3 Sorong, Doni Hernandi (kiri) pascapenyalaan simbolis listrik Program LUTD di Sorong, Papua Barat Daya pada Rabu (20/8).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT PLN (Persero) memberikan kado spesial bagi masyarakat di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia dengan menyalurkan bantuan sambungan listrik gratis kepada 2.821 keluarga prasejahtera di seluruh Indonesia.

Bantuan ini disalurkan secara serentak di 38 provinsi melalui program Light Up The Dream (LUTD) pada Rabu (20/8/2025).

LUTD merupakan program bantuan pemasangan sambungan listrik gratis bagi keluarga prasejahtera yang tinggal di wilayah berlistrik, namun belum mampu menyambung listrik ke rumah mereka.

Kegiatan yang berasal dari inisiasi dan donasi sukarela pegawai PLN ini telah dilaksanakan sejak tahun 2020 dan berhasil memberikan sambungan gratis kepada 37.088 pelanggan di seluruh Indonesia.

Romi Wahyudi, warga Ulak Karang Utara, Padang, Sumatera Barat yang merupakan salah satu penerima manfaat program LUTD, menyampaikan rasa syukurnya atas bantuan penyambungan listrik yang diberikan.

Dirinya menyampaikan, setiap harinya Ia sekeluarga harus hidup dengan penuh keterbatasan tanpa listrik, bahkan untuk penerangan sekalipun.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai PLN dari pusat sampai daerah. Alhamdulilah, saya menikmati sambung listrik gratis yang diberikan sama PLN. Semoga berkat ini keluarga saya bisa memanfaatkannya menjadi lebih baik,” ujar Romi.

Bukan hanya penerima manfaat, program ini juga mendapatkan respons positif dari Pemerintah Daerah. Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, mengapresiasi program inisiasi dari pegawai PLN ini, yang secara konsisten memberikan akses listrik untuk masyarakat kurang mampu.

“Apresiasi yang luar biasa untuk PLN dengan Light Up The Dream atau penyalaan listrik di Papua Barat Daya. Di kesempatan ini kita sampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memberikan dukungan penuh untuk program ini dan diharapkan berlanjut di waktu mendatang. Mari kita berjuang bersama-sama untuk masyarakat kita bisa menikmati listrik,” kata Elisa.

Dukungan juga hadir dari Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos. Menurutnya, Light Up The Dream merupakan program yang sangat positif dari seluruh pegawai PLN untuk masyarakat Indonesia.

“Kita bersama-sama memastikan bahwa di Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Maluku Utara bisa benar-benar merdeka dari rasa gelap dan merdeka untuk menikmati fasilitas listrik, sehingga mereka bisa mendapatkan akses pendidikan dan pekerjaan. Kami doakan yang terbaik kepada PLN untuk terus memastikan Indonesia menyala,” ujar Sherly.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, mengatakan bahwa listrik adalah kebutuhan dasar masyarakat dan PLN sebagai tulang punggung ketenagalistrikan nasional memiliki tanggung jawab untuk memastikan akses tersebut dapat dinikmati oleh semua kalangan.

“Kegiatan ini merupakan cerminan kepedulian dan solidaritas insan PLN. Melalui LUTD, PLN ingin semua keluarga di Indonesia dapat memanfaatkan listrik untuk kehidupan lebih baik,” ucap Darmawan.

Pada tahun ini, sampai dengan Agustus 2025 tercatat sebanyak 7.978 keluarga prasejahtera di 38 provinsi telah mendapat sambungan listrik gratis lewat program tersebut. Ke depan, PLN memastikan program LUTD akan terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai bagian dari misi besar PLN mewujudkan keadilan energi untuk semua.

“Kami percaya bahwa akses terhadap listrik adalah pintu pembuka menuju kemajuan. Dengan hadirnya listrik, anak-anak bisa belajar, keluarga bisa lebih produktif, dan perekonomian serta kualitas hidup masyarakat juga meningkat,” pungkas Darmawan. (ila)

PLN Siap Bersinergi Wujudkan Listrik Merata di Sumatera Utara

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Ahmad Syauki (kanan) saat berbincang dengan Gubernur Sumatera Utara, M. Bobby Afif Nasution (kiri)
General Manager PLN UID Sumatera Utara, Ahmad Syauki (kanan) saat berbincang dengan Gubernur Sumatera Utara, M. Bobby Afif Nasution (kiri)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan daerah melalui keandalan pasokan listrik dan percepatan rasio elektrifikasi. Hal ini ditegaskan saat jajaran PLN UID Sumut melakukan audiensi dengan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, di Rumah Dinas Gubernur, Kamis (21/8/2025).

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Ahmad Syauki, menyampaikan bahwa PLN berkomitmen menghadirkan listrik andal, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Sumut.

Hingga saat ini PLN UID Sumut telah melayani lebih dari 4,5 juta pelanggan, dengan persetase layanan terbesar yakni untuk kebutuhan rumah tangga. Saat ini masih terdapat beberapa desa yang belum teraliri listrik akibat kendala geografis dan infrastruktur.

“Kami menargetkan pada tahun 2027, rasio elektrifikasi di Sumatera Utara akan mencapai 100 persen. Untuk memperkuat sistem, pada Desember 2025 PLN juga akan menambah pasokan 500 megawatt dari PLTA Batangtoru. Dengan langkah ini, kebutuhan listrik masyarakat maupun industri di Sumatera Utara akan lebih optimal,” ujar Syauki.

Lebih lanjut, Syauki menekankan bahwa PLN juga fokus mendukung pertumbuhan sektor industri. Kebutuhan listrik di kawasan strategis seperti Kawasan Industri Medan (KIM), Kawasan Industri Medan Star Tanjung Morawa, serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei menjadi prioritas utama.

Keandalan listrik di kawasan tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi di Sumatera Utara.

Syauki juga menegaskan, PLN terus meningkatkan performa melalui penyediaan jaringan, layanan PLN Mobile dan pemeliharaan peralatan.

“Kami terus melakukan peningkatan layanan agar pasokan listrik semakin andal. PLN siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dalam mendukung program pembangunan, termasuk digitalisasi layanan publik Cerdas yang dicanangkan Gubernur Sumatera Utara,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan harapan agar PLN dapat menjaga keandalan pasokan listrik dan mempercepat pemerataan kelistrikan hingga ke pelosok daerah.

“Masyarakat Sumut pelanggan setia PLN. Mereka tidak meminta hal yang berlebihan, hanya berharap listrik jangan padam. Karena itu kami mendorong PLN terus meningkatkan layanan,” ujarnya.

Bobby juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam meningkatkan investasi sektor energi. Dengan potensi nilai investasi mencapai Rp28 triliun, energi diyakini mampu memberikan kontribusi besar terhadap target investasi daerah.

Ahmad Syauki menyampaikan apresiasinya atas perhatian dan dukungan Gubernur Sumatera Utara terhadap sektor kelistrikan.

“Kami sangat mengapresiasi arahan Bapak Gubernur yang memberi semangat bagi PLN untuk terus berbenah. PLN UID Sumut siap memperkuat sinergi bersama Pemerintah Provinsi, sehingga listrik tidak hanya menjadi penerang tetapi juga penggerak investasi, industri, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Sumatera Utara,” tegas Syauki. (ila)

Oknum Jaksa Dituding Intervensi Pengadaan Proyek

UNJUK RASA: Sekitar 20-an mahasiswa dan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa ke Kejaksaan Negeri Pematangsiantar, Kamis (21/8).(Istimewa)
UNJUK RASA: Sekitar 20-an mahasiswa dan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa ke Kejaksaan Negeri Pematangsiantar, Kamis (21/8).(Istimewa)

PEMATANGSIANTAR, SUMUTPOS.CO – Sekitar 20-an mahasiswa dan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pematangsiantar, Kamis (21/8). Unjuk rasa yang digelar di Halaman Kejari Pematangaiantar itu, mendapat pengawalan dari kepolisian.

Adapun tuntutan mereka, terkait dugaan adanya oknum jaksa ataupun pejabat di Kejari Pematangsiantar, inisial HPS, yang melakukan intervensi kepada pejabat di satu dinas Pemko Pematangsiantar, dalam hal pengadaan tender proyek.

Seorang orator, Bill Fatah Nasution, dalam orasinya menyampaikan, pada awal Agustus 2025 lalu, seorang oknum jaksa tersebut, menemui pejabat di satu dinas, agar mengarahkan satu perusahaan sebagai pemenang tender proyek.

“Jadi kami meminta agar oknum jaksa itu diperiksa dan diproses. Itu sesuai dengan janji Jaksa Agung untuk menindak jaksa yang nakal,” ungkap Fatah.

Fatah juga meminta, agar pelaksanaan proyek di Pemko Pematangsiantar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa ada intervensi atau titipan dari pihak lain.

Sementara itu, Kasi Datun Kejari Pematangsiantar, Richard Sembiring, yang menerima tuntutan massa tersebut, mengatakan, pihaknya tidak ada melakukan intervensi pekerjaan di Pemko Pematangsiantar.

“Jika kawan-kawan sudah melaporkan ke bidang pengawas, maka kita tunggulah hasilnya. Kalau soal oknum jaksa yang bersangkutan, sedang berada di Medan, tugas luar,” bebernya.

Setelah mendengar jawaban dari pihak Kejari Pematangsiantar, massa kemudian membubarkan diri dan berjanji akan terus mengawal tuntutan mereka. (mag-7/saz)

Apresiasi Pengungkapan Polda Sumut di Perairan Langkat, Ondim: Kami Ingin Langkat Terbebas dari Narkoba

KETERANGAN: Bupati Langkat Syah Afandin, saat menyampaikan keterangan dalam kesempatan konferensi pers Polda Sumut di Stabat, Langkat.(Teddy Akbari/Sumut Pos)
KETERANGAN: Bupati Langkat Syah Afandin, saat menyampaikan keterangan dalam kesempatan konferensi pers Polda Sumut di Stabat, Langkat.(Teddy Akbari/Sumut Pos)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Syah Afandin, turut hadir dalam konferensi pers yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumut di Stabat, Rabu (20/8) lalu. Orang nomor satu di Pemkab Langkat itu, pun mengapresiasi kinerja jajaran Polda Sumut dalam pengungkapan 190 kilogram narkoba jenis sabu-sabu di perairan Pangkalansusu.

Ondim, sapaan karib Syah Afandin, juga menegaskan, pemerintah daerah akan terus mendukung langkah aparat penegak hukum (APH) dalam memberantas narkoba.
“Narkoba adalah musuh bersama. Pemerintah daerah, APH, dan seluruh elemen masyarakat, harus bergandeng tangan memutus rantai peredaran barang haram ini,” tegas Ondim.

“Kami ingin Langkat terbebas dari narkoba. Agar generasi kita dapat tumbuh sehat dan produktif,” imbuhnya.
Dia juga yakin, aparat kepolisian masih akan terus melakukan pengembangan dalam proses penyidikannya.

“Kita sudah berhasil menangkap barang bukti narkoba dengan sekian banyak jumlahnya. Tapi kami menyakini, ini tidak berhenti sampai di sini,” harapnya.

“Pasti ada kontribusi-kontribusi dari pengedar narkoba yang lain. Ini adalah dosa terbesar kita, kalau seandainya ini masih berlangsung. Ini adalah penghancur generasi muda yang nyata,” tegas Ondim lagi.

Dukungan Pemkab Langkat, menurut Ondim, juga dalam upaya memperbaiki generasi penerus bangsa agar tidak terpapar bahaya narkoba. Terlebih, pemberantasan narkoba merupakan perintah langsung Presiden Republik Indonesia, Pranowo Subianto, melalui Program Asta Cita.

“Jangan segan-segan pak, kami siap diberdayakan bersama-sama dalam rangka pemberantasan narkoba,” ujarnya.

Dalam konferensi pers Polda Sumut, sebanyak 429 kasus narkoba diungkap di wilayah Kota Binjai dan Kabupaten Langkat dengan 534 tersangka, pada rentang 1 Januari sampai 19 Agustus 2025.

Sedangkan barang bukti yang disita, 206 kilogram sabu-sabu, 70 ribu butir pil ekstasi, sembilan ribu lebih butir pil happy five (H5), kokain 170 gram, dan ganja. Juga seratusan botol minuman keras yang diamankan dari tempat hiburan malam (THM) karena diduga tidak mengantongi izin edar.

Atas pengungkapan itu, Polda Sumut menyelematkan 1.533.464 jiwa, dengan nilai barang bukti sebesar Rp298.361.400.000. (ted/saz)

Koperasi Merah Putih di Dairi Baru Enam yang Miliki Kantor

Kepala Dinas Perindagkop Dairi, Iwan Taruna Berutu.(Rudy Sitanggang/Sumut Pos)
Kepala Dinas Perindagkop Dairi, Iwan Taruna Berutu.(Rudy Sitanggang/Sumut Pos)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Saat ini, Koperasi Merah Putih di 169 desa dan kelurahan di Kabupaten Dairi, dengan dalam tahap penyusunan rencana bisnis.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) Kabupaten Dairi, Iwan Taruna Berutu mengatakan, selain tahap penyusunan rencana bisnis, juga sedang melengkapi administasi dan kantor.

“Sampai saat ini, Koperasi Merah Putih yang sudah memiliki kantor baru ada di enam desa dan kelurahan. Keenamnya yakni Kelurahan Sidiangkat, Panji Dabutar, Pegagan Julu 1, Desa Sitinjo 2, Belang Malum, dan Dolok Tolong,” ungkap Iwan.
Sebagai persiapan, lanjut Iwan, pengurus Koperasi telah menyiapkan pola dan rencana bisnis.

“Dalam penyiapan pola dan rencana bisnis, mereka ada yang datang sendiri ke kantor, dan ada juga yang mengundang kami (Dinas Perindagkop),” tuturnya.

Menurutnya, di awal ini, bisnis yang akan dijalankan Koperasi Merah Putih, yakni terkait penyediaan bahan pangan, seperti beras dan minyak goreng.
“Lalu, ada juga beberapa (pengurus Koperasi) secara mandiri merencanakan pembelian traktor untuk disewa-sewakan,” kata Iwan.

Terkait modal Koperasi, Iwan menuturkan, ada pinjaman dari Bank Himbara di Kabupaten Dairi, seperti BNI, Mandiri, dan BRI. Adapun plafon pinjaman sesuai kebutuhan atau maksimal sebesar Rp3 miliar, dengan jangka waktu enam tahun, dengan bunga pinjaman sebesar enam persen per tahun.

Menurutnya, pinjaman diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025, tentang Tata Cara Pinjaman dalam rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Koperasi Merah Putih.

“Sebagai percontohan, kami buat satu desa satu kecamatan. Diharapkan, Oktober nanti sudah beroperasi, agar jadi contoh bagi Koperasi yang lain. Hal lain juga sudah kami lakukan untuk mendorong Koperasi Merah Putih ini bisa mulai beroperasi. Koperasi Merah Putih juga sudah kami hubungkan dengan Bulog dan SRC (Sampoerna Retail Community) yang merupakan asosiasi pedagang kelontong Kabupaten Dairi, supaya mempermudah kerja sama,” pungkas Iwan. (rud/saz)

1,65 Juta Warga Sumut Pengguna Narkoba, Menkopolkam Apresiasi Polda Sumut Berantas Narkoba

RAKOR: Asisten Pemerintahan Setdaprov Sumut, Basarin Yunus Tanjung menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba serta Penanganan Aksi Premanisme di Ruang Rapat lantai 2 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30, Medan, Kamis (21/8).(ISTIMEWA)
RAKOR: Asisten Pemerintahan Setdaprov Sumut, Basarin Yunus Tanjung menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba serta Penanganan Aksi Premanisme di Ruang Rapat lantai 2 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30, Medan, Kamis (21/8).(ISTIMEWA)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), angka pengguna narkoba di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mencapai 10,49 persen atau setara 1,65 juta jiwa dari total 15,7 juta penduduk. Merujuk data tersebut, penanganan Narkoba di Sumut perlu disikapi secara serius.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Budi Gunawan melalui Staf Ahli Bidang Ideologi Konstitusi Irjen Pol Desman Sujaya Tarigan usai Rapat Koordinasi Pemberantasan Narkoba dan Penanganan Premanisme yang digelar Kemenkopolkam bersama Badan Intelijen Negara (BIN), Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu), Kepolisian, TNI, BNN, dan Pemprov Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Kamis (21/8). “Berdasarkan data BNN, 10,49 persen penduduk Sumut terdampak narkoba. Ini angka yang sangat rawan sehingga perlu penanganan serius,” kata Desman.

Dalam kesempatan itu, Menkopolkam memberikan apresiasi terhadap kinerja Polda Sumut bersama Kodam I/BB yang dinilai berhasil mengambil langkah strategis dalam penanggulangan narkoba. “Bapak Menko Polkam mengapresiasi Polda Sumut, Kodam, dan seluruh stakeholder atas upaya nyata dalam pemberantasan narkoba, termasuk penertiban tempat hiburan malam yang sering disalahgunakan sebagai lokasi peredaran narkotika,” tegasnya.

Ia menjelaskan, Polda Sumut bersama aparat terkait diketahui telah melakukan penindakan terhadap sejumlah tempat hiburan malam di Medan dan sekitarnya, seperti Marcopolo, Blue Star, CDI, dan Lawpota, yang kerap dijadikan lokasi penyalahgunaan narkoba. Langkah tersebut, lanjutnya, sejalan dengan program asta cita poin ke-7 yang menekankan pemberantasan narkoba sebagai prioritas nasional. Pemerintah tidak akan memberi ruang kompromi terhadap peredaran narkoba, termasuk jika melibatkan aparat maupun pejabat negara. “Presiden dan Menkopolkam sudah menegaskan, oknum aparat yang terlibat akan ditindak tegas tanpa pandang bulu,” katanya.

Dalam rapat tersebut, juga dibahas sejumlah langkah strategis penanggulangan, di antaranya pencegahan dini melalui pendidikan, penyuluhan, dan penguatan nilai agama serta spiritual. Rehabilitasi korban narkoba dengan memperbanyak fasilitas dan melibatkan pihak swasta serta lembaga sosial.

Kemudian, penguatan keluarga lewat kampanye ‘Indonesia Kuat Dimulai dari Rumah’ untuk mencegah perceraian dan meningkatkan pengawasan terhadap anak. Dan pengawasan THM berizin agar tidak dijadikan sarana peredaran narkoba.

Pemprov Sumut Komit Berantas Narkoba dan Premanisme

Sementara, Asisten Pemerintah Setdaprov Sumut Basarin Yunus Tanjung yang hadir dalam Rakor tersebut mengungkapkan, Pemprov Sumut berkomitmen memberantas Narkoba dan premanisme di wilayah Provinsi Sumut. Komitmen ini ditandai dengan memperkuat kolaborasi dengan Kemenko Polkam, BNN, Kepolisian, TNI, Kejaksaan, dan lembaga vertikal lainnya.

Basarin menyebutkan, sesuai arahan Gubernur Sumut Bobby Nasution telah dilaksanakan sejumlah langkah-langkah dalam upaya pemberantasan Narkoba dan premanisme. Antara lain, pembentukan tim pencegahan berantas narkoba yang sekretariatnya berada di Kesbangpol Sumut.

Kemudian, katanya, ada lebih dari 4.500 relawan anti-narkoba yang telah tersebar di 19 kabupaten/kota. Pemprov Sumut juga menggandeng tenaga pendidik di seluruh daerah untuk memberikan edukasi tentang bahaya Narkoba kepada pelajar, baik secara langsung maupun melalui platform digital.

“Secara rutin juga melakukan upaya-upaya pencegahan termasuk salah satunya adalah tes urine. Terhadap kasus yang sudah ditemukan sudah dilakukan rehab. Kita juga meningkatkan Desa Bersinar,” katanya.

Terkait fasilitas, lanjut Basarin, Pemprov Sumut akan memberdayakan Rumah Sakit Lau Simomo, yang selama ini dikhususkan bagi penderita kusta. Rumah sakit ini rencananya sebagai salah satu tempat rehab bagi mereka yang ketergantungan obat/narkotika. Kemudian ada juga Rumah Sakit Jiwa, di sini akan dibuka klinik penanganan untuk yang ketergantungan narkotika. (dwi/san)