Home Blog Page 2427

Program Integrasi Ketahanan Gizi Keluarga Melalui Budidaya IMUT Sebagai Alternatif Pencegahan Stunting di Kabupaten Mandailing Natal

DIABADIKAN : Bupati Madina H M Jafar Sukhairi Nasution diabadikan bersama Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan Dra Hj Ida Nurhayati MKes didampingi Ketua peneliti implementasi integrasi IMUT di lokus stunting Dr Ir Zuraidah Nasution MKes dan Anggota peneliti Dosen FKM USU Dr Ir Zulhaida Lubis MKes.

Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan (Polkesmed) bekerjasama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Sumatera Utara (USU) serta Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenkes RI melaksanakan penelitian program Integrasi Ketahanan Gizi melalui budidaya IMUT (Ikan, Manggot, Unggas dan Tanaman) sebagai alternatif pencegahan stunting dan pemecahan masalah kerawanan pangan serta percepatan penurunan stunting di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Provinsi Sumatera Utara.

Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan, Dra Hj Ida Nurhayati MKes didampingi Ketua peneliti implementasi integrasi IMUT di lokus stunting Dr Ir Zuraidah Nasution MKes menyampaikan bahwa project ini juga bermanfaat bagi lingkungan hidup untuk mengurangi sampah organik yang jumlahnya 60 persen dari total sampah. Sampah organik akan diurai oleh maggot yang berprotein tinggi digunakan untuk campuran pakan ikan dan unggas. Hasil sisa penguraian sampah oleh maggot (kasgot) digunakan untuk pupuk tanaman yang dibudidayakan (tanaman sayuran dan obat). Project IMUT merupakan bentuk pemanfaatan pekarangan dengan budidaya ikan, maggot, unggas dan tanaman yang hasilnya dapat meningkatkan nilai ekonomi keluarga, pemenuhan gizi keluarga yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta mewujudkan green environment,”pungkasnya.

Penelitian dilakukan selama 3 bulan di Kabupaten Madina tepatnya di Kelurahan Hutagodang dan Desa Tolang Kecamatan Ulupungkut. Kegiatan deseminasi hasil penelitian dilaksanakan pada hari Senin (8/8) lalu di Aula Kantor Bupati Madina dan dihadiri oleh Bupati Madina, H M Jafar Sukhairi Nasution dan TP-PKK Madina serta Ketua IBI Provinsi Sumatera Utara dan Ketua IBI kabupaten Madina.

Dosen FKM USU, Dr Ir Zulhaida Lubis MKes sebagai anggota peneliti dalam pemaparannya menjelaskan bahwa pengembangan IMUT dilakukan untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 yang telah menyebabkan kondisi ekonomi masyarakat rendah yang membuat pendapatan keluarga rendah dan daya beli lemah sehingga mempengaruhi kerawanan pangan dalam keluarga. Keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan anak yang seharusnya bervariasi dan bergizi dalam penyajiannya sehingga dapat berdampak pada kesehatan ibu dan anak,”ujarnya.

Zulhaida juga menambahkan bahwa program integrasi IMUT sudah berjalan dengan baik, diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat serta mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah setempat. Program IMUT sudah dapat menambah keragaman konsumsi pangan dan dapat memperbaiki status gizi kurang dan sangat kurang bagi balita. Namun, untuk memperbaiki stunting masih diperlukan waktu yang lebih panjang lagi, karena masalah stunting itu merupakan masalah gizi kronis. Dalam pelaksanaan project  IMUT dialami beberapa kendala maupun hambatan seperti kondisi cuaca dan alam. Misalnya terjadi kondisi hujan angin yang membuat ayam mati serta kondisi banjir yang membuat ikan terbawa arus. Tetapi kendala maupun hambatan ini telah diatasi dengan membuat lampu pemanas pada kandang unggas atau ayam dan meninggikan kolam ikan,”jelasnya.

Tim peneliti Poltekkes Medan dan FKM USU berharap kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) agar memberikan dukungan secara berkelanjutan untuk mengatasi masalah gizi balita dan rawan pangan keluarga khususnya di Kabupaten Madina.

Pada kesempatan itu, Bupati Madina H M Jafar Sukhairi Nasution memberikan respons positif dan mengapresiasi atas terlaksananya penelitian dimaksud. Pemkab Madina berkomitmen untuk mencegah serta menurunkan angka kasus gizi buruk atau stunting. Bentuk komitmen itu dengan melibatkan 17 OPD secara langsung sebagai upaya penanggulangan persoalan stunting di Kabupaten Madina. Tentunya 17 OPD ini akan diberikan pos anggaran pelaksanaan program. Saat ini, Pemkab Madina juga telah membentuk tim upaya pemulihan lingkungan. Menurut beliau, tim pemulihan yang dibentuk ini salah satunya ingin mengedukasi masyarakat mengenai pola hidup sehat,”ungkapnya.

Selain itu, Pemkab Madina juga melibatkan pos anggaran dana desa tahun 2021 dalam penanggulangan stunting sebesar 8 persen. Hal ini merupakan langkah dan upaya pemerintah dalam menanggulangi dan menurunkan angka stunting di Madina. Ada juga program dari TP-PPK yang turun langsung ke kecamatan dan desa-desa,”imbuhnya.

Menurut Sukhairi, tingginya angka stunting di Madina akibat pola hidup dan kurangnya sarana prasarana seperti MCK. Dengan kondisi ini, Pemkab Madina lebih memfokuskan anggaran pada bidang infrasturuktur, seperti perbaikan sarana prasarana kesehatan dan persoalan lingkungan juga mengatasi lingkungan hidup yang mengkhawatirkan, kebersihan lingkungan, aliran sungai dan pembuangan limbah yang tidak teratur. Inilah yang menjadikan Madina di posisi angka stunting yang tinggi,”ucapnya.

Bupati juga berharap dengan adanya project IMUT ini dapat mengatasi kekhawatiran tentang lingkungan hidup dan kebersihan lingkungan melalui pengolahan limbah organik, green environment, pemberdayaan masayarakat dan meningkatkan ekonomi masyarakat melalui program tiap 1 desa wisma 1 IMUT,”harapnya. (rel)

Ratusan Buruh Tuntut Cabut UU Cipta Kerja

UNJUK RASA: Ratusan buruh di Sumut gelar unjuk rasa di Gedung DPRD Sumut.(BAGUS SYAHPUTRA/Sumut Pos)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ratusan massa tergabung dalam aliansi serikat buruh dan pekerja di Sumatera Utara (Sumut) menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Rabu (10/8) siang.

Dalam unjuk rasa ini, menuntut dan mendesak Presiden Joko Widodo mencabut undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Karena, dinilai akan merugikan pekerja dan buruh di tanah air ini.

“Undang-undang nomor 11 tahun 2020 itu.Diundangkan tidak melalui mekanisme, yang seharusnya mengacu pada undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan UU di negara republik indonesia,” sebut Penanggung jawab aksi, C.P Nainggolan kepada wartawan disela-sela aksi demo tersebut.

C.P Nainggolan mengungkapkan bahwa pihaknya menilai undang-undang cipta kerja itu sangat bertentangan dengan UUD 1945. Apalagi, dalam putusan Mahkamah Konsitusi (MK) sudah dinyatakan inkonstusional.

Ia menjelaskan dalam analisis dan kajian pihaknya. Dimana, subtansi materi didalam undang-undang tersebut, sangat merugikan para buruh dan pekerja.

“Khususnya, menyangkut soal pesangon dan upah, terlebih lagi banyaknya PHK sepihak,” tutur C.P Nainggolan.

C.P Nainggolan mengungkapkan untuk undang tersebut sangat jauh berbeda dengan implementasi undang-undang nomor 14 tahun 2003. Dimana, kehidupan buruh dan pekerja lebih baik.

“Oleh karena itulah kami 16 serikat kerja serikat buruh di Sumut beraliansi mendukung tuntutan pencabutan nomor 11 tahun 2020 melalui aksi sejuta buruh sejuta pekerja secara nasional,” kata C.P Nainggolan.

CP Nainggolan mengatakan, dampak dari undang-undang ini sangat merugikan para buruh dan pekerja. Khususnya soal pemberlakuan outsourcing yang menurut CP adalah metode penjajahan modern terhadap anak bangsa.

“Selanjutnya menyangkut tentang pengupahan, menyangkut tentang pesangon, yang hal hal sebenarnya banyak merugikan buruh,” tandas CP Nainggolan.

Unjuk rasa tersebut, disikapi dan dijumpai oleh Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting didampingi anggota dewan lainnya. Politisi PDI Perjuangan itu, mengatakan akan menyampaikannya aspirasi ratusan buruh di Sumut ke Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.

“Kami siap mendukung apa yang diharapkan oleh serikat pekerja dan buruh, untuk disampaikan pernyataan sikap kepada Presiden dan kepada DPR RI,” ucap Baskami.

Setelah aspirasi para buruh ini, diterima orang nomor satu di DPRD Sumut. Ratusan massa aksi membubarkan diri dengan tertib.(gus/azw)

Poldasu Diharapkan Gerebek Semua Lokasi Judi di Kota Medan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penggerebekan operator judi online yang dilakukan Polda Sumut bersama jajarannya pada salah satu kompleks perumahan elite di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatera Utara, Selasa (9/8/2022) dini hari lalu mendapatkan apresiasi dari Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H.Ihwan Ritonga.

Selaku Pimpinan DPRD Kota Medan dari fraksi Partai Gerindra, Ihwan memuji Polda Sumut yang telah menindak tegas lokasi judi yang disebut-sebut memiliki omset hingga ratusan juta rupiah setiap harinya itu. Apalagi dalam proses penggerebekan itu, Kapolda Sumut Irjen Pol R.Z Panca Putra Simanjuntak ikut turun langsung dalam proses penggerebekan tersebut.

“Sikap Kapoldasu yang turun langsung bersama jajaran patut diacungkan jempol. Ini membuktikan bahwa Kapoldasu tidak main-main dalam menindak segala bentuk perjudian di provinsi Sumatera Utara yang selama ini telah meresahkan masyarakat,” ucap Ihwan, Rabu (10/8/2022).

Usai melakukan penggerebekan di kawasan Deliserdang, Ihwan juga berharap Polda Sumut dan jajarannya bisa menutup seluruh lokasi perjudian di Kota Medan tanpa pandang bulu. Apalagi diketahui bersama, sejumlah wilayah di Kota Medan juga memiliki lokasi-lokasi judi yang hingga saat ini belum diberi tindakan tegas oleh pihak kepolisian.

“Kita harapkan, tindakan tegas yang dilakukan Polda Sumut ini dapat dilakukan juga di Kota Medan serta diikuti oleh jajarannya di Polrestabes Medan dan Polres Pelabuhan Belawan,” katanya.

Menurut Ihwan, salah satu yang menjadi penyakit masyarakat dan sangat sulit diberantas adalah praktik-praktik judi, dan teranyar adalah praktik judi online. Apalagi diketahui, judi online telah merambah hingga ke generasi muda atau millenial yang membuat generasi bangsa menjadi rusak dan hancur.

“Judi online ini merusak mental generasi muda bangsa, akibatnya banyak generasi muda yang malas bekerja. Berharap bisa kaya dari judi, padahal judi jelas-jelas dilarang oleh semua agama,” ujar Ihwan.

Sejujurnya, sambung Ihwan, praktik perjudian sama sekali tidak memberikan keuntungan atau PAD bagi pemerintah dan tidak ada memberikan PAD bagi pembangunan Kota Medan pada khususnya, maupun Sumatera Utara pada umumnya.

“Yang ada, judi hanya menguntungkan pemiliknya atau si bandar judinya saja, tidak ada yang kaya dengan bermain judi. Maka tentu kita berharap praktik judi ini harus diberantas hingga ke akar-akarnya. Baik bandar besar maupun kecil, semua harus diberantas sampai habis,” kata Ihwan.

Ihwan juga berharap, kesadaran warga Kota Medan terhadap buruknya pengaruh judi dapat terus meningkat. Dengan demikian, warga Kota Medan akan terhindar dari krisis generasi bangsa yang berkualitas. Ia juga mengajak setiap generasi muda untuk turut menciptakan kreatifitas dan ketrampilan sehingga mampu menciptakan lapangan kerja yang berdampak positif.”Lalu, mari kita bersama-sama mendukung kinerja pemerintah beserta aparat kepolisian dan TNI dalam memberantas perjudian,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Selasa (9/8/2022) dini hari lalu, Kapoldasu Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak bersama ratusan personel gabungan dari Brimob, Sabhara, Propam, Reserse, dan Intelijen turun langsung untuk melakukan penggerebekan operator judi online di Komplek Cemara Asri di Desa Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara. Dari peristiwa penggerebekan itu, diamankan sejumlah komputer yang diduga dijadikan alat oleh operator judi. (rel)

Poltekbang Medan Gelar Porseni

SEMARAK: Opening Ceremony Pekan Semarak Kemerdekaan RI yang akan digelar Poltekbang Medan.(ist)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pekan Semarak Kemerdekaan dalam rangka merayakan Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 77 tahun, Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Medan menggelar Pekan Olahraga dan Seni (Porseni).

Sejumlah kegiatan kompetisi digelar untuk memeriahkan hari Kemerdekaan, mulai dari kompetisi Drone yang bekerjasama dengan komunitas drone di Medan.

Kemudian juga dilaksanakan lomba fotografi dan video serta fun climbing. Dalam kegiatan tersebut, Poltekbang Medan juga melakukan aksi kemanusiaan berupa donor darah yang bekerjasama dengan RSUPH. Adam Malik, Kota Medan.

Rangkaian kegiatan ini, dibuka secara resmi oleh Wakil Direktur III Poltekbang Medan, Dwiyanto di gedung Auditorium Poltekbang Medan, Selasa (9/8) malam. Turut hadir dalam acara opening ceremony, Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Kerjasama, Diah Mamalia.

Kemudian, Ahli Muda – Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, Rahmad, Ahli Muda – Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Supriadi dan Ketua Pusat Pembangunan Karakter, Muhammad Caesar Akbar.

“Dengan adanya kegiatan ini bisa menumbuhkan solidaritas antar sivitas Poltekbang Medan dan memperkuat rasa cinta kepada Indonesia,” sebut Dwiyanto dalam kata sambutannya.

Dwiyanto mengatakan kegiatan ini juga diharapkan bisa memupuk semangat kemerdekaan. Sehingga wujud untuk memberikan semangat kemerdekaan untuk mengahadapi perkembangan zaman untuk dapat bersaing secara global.

“Kegiatan Pekan Semarak Kemerdekaan ini, akan berlangsung mulai 10 Agustus hingga 17 Agustus 2022,” jelas Dwiyanto.

Dalam opening ceremony Pekan Semarak Kemerdekaan menampilkan tarian dan drama yang dibawakan oleh taruna taruni Poltekbang Medan.

Selain perlombaan, juga akan diadakan bazar yang akan diisi oleh UMKM yang ada di Medan. Rangkaian kegiatan Pekan Semarak Kemerdekaan ini terbuka untuk umum.(gus/azw)

PUD Pasar Medan Benahi Sarpras di Tiga Pasar

PEMBENAHAN: PUD Pasar Medan melakukan pembenahan, kemarin.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Guna meningkatkan rasa nyaman bagi para pedagang dan pengunjung, PUD Pasar Kota Medan secara melakukan pembenahan terhadap sarana dan prasarana (sarpras) di pasar-pasar yang ada di Kota Medan. Teranyar, PUD Pasar membenahi tiga sarpras pada tiga pasar berada di Cabang I, II, dan III.

Dirut PUD Pasar Medan Suwarno didampingi Dirbang/SDM Imam Abdul Hadi, Dirops Ismail Pardede, dan Dirkeu/Adm Fernando Napitupulu, Selasa (9/8/2022) petang menjelaskan, adapun ketiga pasar tersebut yakni, Pasar Sukaramai, Pasar Kwala Bekala, dan Pasar Sentosa Baru.

Dikatakan Suwarno, pembenahan Pasar Sukaramai yang berada di Cabang I, meliputi pemasangan handle tangga dan pembuatan tutup parit beton cor bertulang. Pengerjaan ini telah selesai pada 11 Juli 2022.

Selanjutnya di Cabang II, yakni Pasar Kwala Bekala, pengerjaan meliputi penggantian talang loosd II dan Loosd V yang rampung diselesaikan pada 30 Mei 2022. Tak cuma itu, PUD Pasar juga melakukan penggantian atap di Blok E.

“Untuk pekerjaan atap ini tinggal finishing saja, jadi pada 10 Agustus 2022 besok sudah rampung dikerjakan,” ujar Suwarno.

Untuk Pasar Sentosa Baru yang berada di bawah Cabang III, lanjut Suwarno, mendapatkan pengerjaan perbaikan talang sepanjang 76 meter. Pengerjaan ini telah selesai pada 13 Juli 2022.

Suwarno pun berharap, perbaikan maupun pembenahan yang telah dilakukan ini mampu meningkatkan kenyamanan bagi pedagang dan pengunjung.

“Kami juga mengajak para pedagang dan pengunjung agar sama-sama menjaga dan merawat sarpras yang telah dibenahi agar jangka waktu dan daya pakainya dapat bertahan lebih lama,” pungkasnya.
(map/azw)

Siswa SD Tewas Hanyut di Aliran Sungai Bingai

Istimewa/Sumut Pos FOTO: Korban saat ditemukan tidak bernyawa dievakuasi dari aliran Sungai Bingai

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Seorang siswa kelas 4 sekolah dasar (SD) berinisial KA alias R (9) tewas akibat hanyut di aliran Sungai Bingai di Lingkungan IV Kelurahan Limau Mungkur, Binjai Barat, Selasa (9/8). Korban hanyut diduga karen tidak dapat berenang.

Korban yang sempat hanyut terbawa arus akhirnya ditemukan berjarak 20 meter dari lokasi tempat mandi-mandinya. “Korban awalnya datang bersama JZ (9) dan FP (27). Korban dan JZ (9) diajak FP dengan maksud untuk menemani ngarit karena FP mau cari rumput untuk pakan kambing ternaknya,” kata Kapolsek Binjai Barat, AKP Siswanto Ginting, Rabu (10/8/2022).

Siswanto menjelaskan, korban dan JZ mulanya hanya duduk di atas becak barang yang ditumpangi mereka setibanya di lokasi mengarit rumput. Ketepatan lokasi ngarit tidak jauh dari pinggir sungai.

“Korban dan kawannya kemudian turun ke sungai. Di sana mereka melihat air sungai jernih dan langsung mandi-mandi,” kata mantan Kasi Humas Polres Binjai ini.

Tak lama berselang, FP mendengar suara adiknya JZ yang berteriak minta tolong karena terbawa arus Sungai Bingai. Oleh FP yang mendengar teriakan ini langsung mengejar ke arah sumber suara.

FP melihat JZ yang terbawa arus sungai dan tertolong karena berpegang erat dengan kayu. Singkat cerita, JZ dapat tertolong dan kemudian diangkat ke darat.

“Sementara korban KA alias R hanyut terbawa arus. Melihat kejadian ini, FP minta tolong ke penjaga kebun. Selanjutnya saksi tersebut menghubungi Tim SAR untuk dilakukan pencarian,” ujar Siswanto.

Pencarian pun membuahkan hasil. Namun sayang, korban ditemukan sudah tidak bernyawa.

“Korban sudah dibawa ke rumah orang tuanya di Jalan Sawi, Kelurahan Payaroba, Binjai Barat dan korban sudah disemayamkan,” pungkasnya. (ted)/azw)

Legenda Timnas Indonesia Latih PSKB

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Menejemen Persatuan Sepakbola Kota Binjai terus melakukan pembenahan di segala sektor. Salah satunya, PSKB resmi telah menunjuk Nasrul Koto sebagai pelatih tim.

Nasrul Koto merupakan legenda Tim Nasional Indonesia. Pria ini merupakan juru taktik, lahir di Binjai pada 10 Juni 1965.

Dia dipercaya melatih PSKB untuk mampu membawa ke arah yang lebih baik dan bergairah untuk tim kebanggaan masyarakat kota rambutan. Nasrul mengatakan, kesediaannya melatih PSKB terpanggil untuk berkontribusi di daerah kelahirannya.

Juga untuk membesadkan tim yang namanya sampai ke tingkat nasional. Waktu yang dimiliki Nasrul juga singkat, jelang kick-off Liga 3.

Dia menjelaskan, tidak mengambil program yang spesifik. Dia hnya membuat program akan dilakukan secara general.

“Program saya nanti disitu ada mulai dari kemampuan teknisnya secara individu, kemudian fisikalnya sampai dengan taktikel sambil melakukan seleksi berjalan,” katanya, Rabu (10/8/2022).

Dalam programnya nanti, pelatih berdarah Minang ini juga akan akan melakukan minimal dua kali uji coba dengan sesama liga 3 atau liga 2. Pria yang pernah meraih Plpencetak gol terbanyak di Liga Galatama pada musim kompetisi tahun 1987 ini optimis PSKB di bawah asuhannya akan melakukan yang terbaik dan dapat mencapai target yang diinginkan

“Tidak mungkin kita kerja melakukan sesuatu gak ada targetnya. Target kita setinggi-tingginya lolos liga 2 karena semua tim yang mengikuti kompetisi begitu keinginannya,” katanya.

Nasrul menambahkan, untuk meraih prestasi itu, tidak seperti membalikkan telapak tangan. Harus butuh waktu, proses dan pembinaan serta kompetisi-kompetisi internal.

“Persiapan kita minim dan sampai sejauh ini baru mulai akan latihan. Sedangkan tim lain sudah latihan dan persiapan tim. Tapi namanya di sepakbola itu, tidak ada yang tidak mungkin, sepanjang mau kerja keras dan berusaha,” serunya.

Sejauh ini dia belum ada wacana menambah pemain baru. Dia masih fokus dengan skuat tim yang ada saat ini.

Namun demikian, jika dirasa ada yang kurang dari perposisinya, dikembalikan ke manajemen. Apakah tim pelatih diberikan kesempatan mencari pemain dari luar.

Dia memiliki keinginan agar sepakbola di Kota Binjai bergairah lagi. Sebab pada masa keemasannya, PSKB menjadi salah satu tim yang disegani di wilayah zona satu Aceh dengan Sumut.

“PSKB ini bisa bangkit jika manajemen dan seluruh stakeholder di Kota Binjai mendukung dan peduli dengan sepakbola. Di zaman saya dulu PSKB bisa melahirkan pemain nasional seperti Zulkarnain Lubis, Peri Sandria dan saya sendiri,” pungkasnya. (ted)

Pemerintah Optimistis, Akhir Tahun PMK tak Lagi Merebak

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) meyakini, wabah ini akan mencapai nol kasus baru di seluruh Indonesia mulai akhir tahun 2022. Saat ini sudah 6 provinsi dinyatakan bebas dari temuan kasus baru PMK.

“Kami bekerja dengan time frame enam bulan sejak Satgas dibentuk. Kami harap pada akhir tahun ini kita bisa mengontrol situasi dengan memiliki jumlah kasus terlapor menurun dari waktu ke waktu, terkait kasus positif,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan PMK Wiku Adisasmito, belum lama ini.

Optimisme tersebut terkait ketatnya kontrol dan koordinasi rutin dari pusat hingga ke daerah dalam menekan penyebaran wabah. Agar pelaksanaannya sesuai dengan kebijakan multilevel yang tertuang dalam lima strategi Satgas PMK, yaitu biosecurity, pengobatan dan pemulihan hewan ternak, pengujian hewan ternak, penyembelihan bersyarat, dan vaksinasi.

“Kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, baik daerah yang terinfeksi atau bebas infeksi. Untuk meyakinkan bahwa mereka melindungi wilayah mereka (bagi zona hijau) dan untuk zona merah diharapkan terus melaporkan kondisi terbaru,” kata Wiku.

Pemerintah memperketat penerapan biosecurity hingga ke level turis asing, baik yang datang ke Indonesia maupun yang akan pulang ke negaranya. “Salah satu contohnya dengan menempatkan foot mat dan disinfectant spray di kedatangan maupun keberangkatan Bandara Internasional Ngurah Rai dan Sentani, dan area lain yang termasuk ke dalam zona bebas PMK,” kata dia.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Pertanian yang bekerja sama dengan Satgas PMK semakin menggiatkan distribusi vaksin dan penyuntikannya dengan prioritas hewan-hewan ternak di zona hijau. “Vaksinasi telah dilakukan sebanyak lebih dari 1,2 juta (dosis) vaksin. Di Indonesia, jumlah kasus baru PMK melandai. Dan ini memperlihatkan vaksin mampu menekan PMK,” ujar dia.

Untuk tahap awal, pemerintah mendistribusikan 3 juta dosis vaksin PMK yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu 800 ribu dosis yang telah didistribusikan dan disuntikkan ke hewan ternak. Dan 2,2 juta dosis tengah didistribusikan dan mulai disuntikkan ke hewan ternak. “Studi membuktikan bahwa vaksin PMK mampu menekan dampak keuangan bagi smallholder livelihood di Asia Tenggara,” katanya.

Berdasarkan data Satgas PMK per 9 Agustus 2022, dari 37 provinsi sebanyak 24 provinsi terpapar wabah PMK. Dari jumlah itu, 6 provinsi tidak ada penemuan kasus baru alias zero case. Empat di antaranya adala Bali, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan Kalimantan Selatan. (adz)

Disebut Bukan Aset Pemko, Revitalisasi Lapangan Sejati Medan Johor Berpotensi Bermasalah

Rajudin Sagala S.Pd.I.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencana revitalisasi Lapangan Sejati di Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor yang akan dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Medan dengan menggunakan APBD Kota Medan 2022 dinilai akan bermasalah. Pasalnya lapangan Sejati belum masuk sebagai aset milik Pemko Medan sesuai pengakuan warga di kawasan tersebut yang baru-baru ini melayangkan keberatan.

Menanggapi persoalan ini, Wakil Ketua DPRD Medan H. Rajudin Sagala S.Pd.I mengatakan, persoalan Lapangan Sejati ini perlu didalami kembali oleh Pemko Medan. Sebab jika benar Lapangan Sejati belum termasuk aset Pemko Medan, maka penganggaran untuk revitalisasi perlu ditunda dan dikaji ulang.

“Logikanya, untuk apa kita membangun di tanah yang belum jelas apakah itu milik Pemko Medann

atau tidak dengan menggunakan anggaran hingga miliaran rupiah. Sementara, masih banyak juga kita membutuhkan anggaran untuk program lain,” ucap Rajudin Sagala, Selasa (9/8).

Selain persoalan Lapangan Sejati, kata Rajudin, pihaknya juga mengatakan bahwa DPRD Kota Medan juga akan mempertanyakan rencana pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jalan SM Raja dan pemagaran Lapangan Gajah Mada Medan dalam rapat di Badan Anggaran.

“Termasuk rencana RTH di Jalan SM Raja dan pemagaran Lapangan Gajah Mada, kita tanya apa tanah itu sudah aset Pemko Medan. Namun pihak Pemko Medan mengaku tanahnya masih dalam proses pembelian. Untuk yang di SM Raja dan Lapangan Gajah Mada masih bermasalah. Kita sarankan untuk program tersebut dikaji ulang,” ujarnya.

Politisi senior PKS Kota Medan ini mengatakan, anggaran yang dikeluarkan dan pendanaannya dari APBD harus dilaksanakan dengan baik.

“ Bayangkan saja jika anggaran itu dilaksanakan di lahan yang bermasalah, kemudian dalam perjalanannya tanah itu tidak menjadi aset Pemko Medan, maka anggaran yang dikeluarkan itu akan sia-sia saja,” katanya.

Untuk itu, DPRD Medan juga meminta Pemko untuk menganggarkan program yang jelas-jelas merupakan aset Pemko Medan.

“Ini sangat penting sekali, kita tidak ingin Pemko melakukan program yang direncanakan, sementara tanahnya atau tempatnya bermasalah,” sarannya.

Seperti diketahui, sejumlah warga di Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor menyampaikan protes dan keberatan atas pengambilalihan lapangan Sejati oleh Pemko Medan dengan melakukan pemagaran dan pemasangan plang. Warga menilai, tanah lapangan tersebut dimiliki warga yang merupakan hibah dari Pemerintah Belanda pada tahun 1949.(map/sih)

Pajak Kenderaan Bermotor Mati Dua Tahun, Kakorlantas: Tidak Bisa Diperpanjang Lagi

Kakorlantas Polri, Irjen Pol Firman Shantyabudi dan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak memberi keterangan pres usai pembukaan sosialisasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 74. BAGUS SYAHPUTRA/Sumut Pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengingatkan masyarakat atau pemilik kenderaan bermotor untuk taat membayar pajak kenderaannya. Jika selama dua tahun tidak melakukan pembayaran pajak, maka pajaknya tidak bisa diurus lagi dan dinyatakan bodong.

Hal itu, disampaikan oleh Kepala Korlantas Polri, Irjen Pol. Firman Shantyabudi kepada wartawan usai pembukaan sosialisasi penerapan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 74, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Selasa (9/8).

Didampingi Gubernur Sumut, Edy Rahyamadi, Firman mengimbau masyarakat dan pemilik kenderaan bermotor untuk dapat membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tepat waktu yang sudah ditetapkan.

Firman menjelaskan ayat 2 poin b pasal 74 UU 22 tahun 2009 menyebutkan, Pemilik Kendaraan Bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya dua tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, maka data akan dihapus.

“Dua tahun tidak bayar (PKB) dihapus, jadi tidak bisa lagi diperpanjang, tidak bisa lagi diurus,” ucap Firman.

Pernyataan Kakorlantas itu merujuk pada pasal 74 ayat 3 yang berbunyi Kendaraan bermotor yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), tidak dapat diregistrasi kembali.

Penerapan peraturan ini, Firman mengungkapkan akan diterapkan pada akhir Desember 2023. Sehingga ia meminta bantuan Gubernur hingga Bupati dan Wali Kota untuk dapat melakukan sosialisasi peraturan ini.

“Harapan kita 2023 awal, jadi akhir Desember ini kita sudah bisa melaksanakan ini,” tutur jendral bintang dua itu.

Mumpung masih ada waktu, Firman mengatakan peraturan ini, untuk membangkitkan kesadaran masyarakat atau pemilik kenderaan bermotor untuk membayar pajak kenderaannya tepat waktu.

“Yang belum bayar pajak, sekarang masih ada kesempatan, dilaporkan kendaraannya, dengan itikad baik, niat, sekali lagi untuk membangun negeri,” kata Firman.

Sementara itu Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, yang membuka sosialisasi itu, sependapat dengan Kakorlantas. Ia meminta pasal 74 UU tersebut agar lebih masih disosialisaikan.

Mantan Pangkostrad itu setuju diambil tindakan tegas untuk wajib pajak yang tidak membayar PKB 2 tahun. “Pastikan ini bisa. Untuk itu sosialisasikan, ada satu ketegasan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib yaitu korlantas,” tutur Gubernur Edy.

“Bagi yang tidak bisa menetapkan waktu tentang pajak ini, dia akan diambil tindakan tegas, tidak ada lagi cerita pemutihan dan segala macam, dia akan ditindak tegas dan kendaraannya akan disita,” ujar Gubernur Edy.

Gubsu Edy menjelaskan perlunya komitmen bersama semua stakholder dan pengambil kebijakan tentang persoalan penyelesaian pajak kenderaan di Sumut.

“Dan hari ini diputuskan, tadi kami sudah rapat singkat, dan melakukan hal itu, ada undang-undang, yang mengatakan 5 tahun plus 2 tahun itu akan ada kepastian,” ucap mantan Ketua Umum PSSI itu.

Gubernur Edy mengungkapkan bahwa aturan tersebut didasari undang-undang nomor 22 tahun 2009, tentang lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya pasal 74.

“Untuk menegakkan satu kepastian bahwa siapa yang berhak membayar,siapa yang mempunyai kewajiban membayar dan kemana bayar itu,” tutur mantan Pangkostrad itu

Selain itu, Edy juga memaparkan, sebanyak 7 juta jumlah kenderaan di Sumut, hanya 30 persen yang taat membayar pajak dengan perolehan yang masuk menjadi pendapatan daerah senilai Rp2,4 triliun.

“Ini kalau bisa 60 persen saja, dia bisa bertambah sampek 7 triliun. Tentunya ini bisa mengoperasionalkan kegiatan-kegiatan dalam membangun di sumut ini, terkhusus infrastruktur,” tandas Gubernur Edy. (gus/sih)

1...2,4262,4272,428...15,923Page 2,427 of 15,923