Home Blog Page 2502

Empat Pilar untuk Memuluskan Food Estate

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ada empat pilar yang dinilai mampu membuat program Food Estate, yang salah satunya digawangi Kementerian Pertanian, bisa terealisasi dengan baik. Hal itu disampaikan Guru Besar Institut IPB University Dwi Andreas Santosa ketika dihubungi Senin (18/7).

“Kalau satu saja dari empat pilar tidak dipenuhi, maka (Food Estate) bisa gagal,” kata Dwi Andreas.

Adapun keempat pilar yang dimaksud Dwi Andreas, pertama, kesesuaian serta kelayakan tanah dan agroklimat. “Kalau lahan masam perlu dikapur, misalnya, butuh tambahan bahan organik,” kata Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) itu.

Sekadar informasi, ada tiga jenis lahan marjinal di Indonesia yang bisa dikembangkan menjadi lahan pertanian bukaan baru, yaitu lahan rawa dan gambut, tanah sulfat masam, serta tanah masam.

Dalam sebuah diskusi bertema “Kemandirian Pangan dan Tantangan Penyediaan Lahan”, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan kepada Masyarakat (LPPM) IPB Ernan Rustiadi sebelumnya menyampaikan program Food Estate sendiri mengambil lokasi di dua provinsi, Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah. Program ini melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Adapun pilar kedua, kata Dwi Andreas, adalah kesesuaian infrastruktur untuk menunjang kebutuhan usaha tani. “Bukan hanya irigasi, tapi juga untuk usaha tani. Untuk transportasi hasil dan input,” kata Dwi Andreas.

Lalu pilar ketiga, yaitu kelayakan budidaya dan teknologi. “Teknologi pendampingnya, seperti pemupukan dan pengendalian hama. Hama itu luar biasa banyak untuk lahan yang baru dibuka,” katanya.

Kemudian pilar keempat adalah kelayakan sosial-ekonomi. Menurutnya, tingkat minat sumber daya manusia untuk mengelola lahan baru juga harus dipertimbangkan. “Petani ada yang mau atau enggak untuk kelola (lahan baru),” katanya.

Sementara dari sisi ekonomi, ia mencontohkan, lahan dinilai produktif bila mampu memenuhi produksi gabah minimal 4 ton per hektare untuk jenis tanaman padi. “Perluasan lahan penting, tapi perlu biaya sangat besar supaya yang empat pilar tadi dipenuhi,” ujar Dwi Andreas. (adz)

1 Agustus, Tarif Airport Tax di KNIA Bakal Naik

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Terhitung mulai 1 Agustus 2022, PT Angkasa Pura II (Persero) bakal menaikkan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) alias airport tax di beberapa bandara yang dikelolanya. Penyesuaian airport tax ini akan diberlakukan di Bandara Kualanamu, Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Fatmawati Soekarno, Bandara Radin Inten II, dan Bandara HAS Hanandjoeddin.

Menurut VP of Corporate Communications AP II Akbar Putra Mardhika, kenaikan ini dilakukan setelah enam tahun tidak disesuaikan. Dikatakan Akbar, pihaknya sudah melakukan berbagai peningkatan fasilitas dan pelayanan di bandara. “PSC di bandara tersebut sudah 2-6 tahun tidak disesuaikan, dan penyesuaian dapat dilakukan mempertimbangkan peningkatan fasilitas dan pelayanan yang sudah dilakukan,” kata Akbar dalam keterangannya, ditulis Selasa (19/7/2022).

Akbar menjelaskan selama ini airport tax menjadi komponen pada tiket pesawat yang dibeli masyarakat. Namun, dia mengklaim kontribusinya kecil. “PSC menjadi komponen atau bagian kecil dari tiket pesawat. Ketika penumpang pesawat membeli tiket maka itu sudah termasuk PSC sehingga tidak perlu membayarkannya lagi di bandara,” ujar Akbar.

Peningkatan Fasilitas
AP II melakukan revitalisasi di Terminal 2 guna meningkatkan kapasitas dari 9 juta penumpang per tahun menjadi 18 juta penumpang per tahun. Peningkatan kapasitas ini diikuti dengan peningkatan fasilitas dan layanan, seperti pembuatan Virtual Customer Assistant (VICA), hingga modernisasi atau peremajaan sejumlah fasilitas penunjang layanan kepada penumpang.

Fasilitas penunjang itu misalnya penggantian garbarata, dibukanya fasilitas umum seperti kidzone dan rest area, serta renovasi fasilitas umum dan fasilitas ibadah. AP II juga membangun Terminal 3 sebagai terminal terluas di Indonesia berkapasitas 25 juta penumpang per tahun dan dilengkapi fasilitas modern dan penggunaan teknologi terkini.

Akbar juga menjelaskan AP II telah mengoperasikan kereta layang di dalam bandara alias skytrain. Skytrain dapat digunakan untuk memudahkan mobilitas penumpang dari terminal 1 hingga 3 dan juga Stasiun Kereta Bandara.

Baca juga: Harga Avtur Nanjak Bikin Tiket Pesawat Terdongkrak, Susi Sampai Teriak
Kemudian, di Bandara Kualanamu, Akbar menyatakan pihaknya secara berkelanjutan melakukan peningkatan beberapa fasilitas pendukung penumpang. Mulai dari implementasi fasilitas smart airport, renovasi fasilitas umum, hingga penyesuaian fasilitas di tengah pandemi. Sejak 2019 pun Bandara Kualanamu memiliki jaringan kereta bandara yang juga sudah dioperasikan.

Kemudian, di Bandara Fatmawati Soekarno, Bandara Radin Inten II, dan Bandara HAS Hanandjoeddin, AP II yang mengelola ketiga bandara ini sejak 2019 langsung melakukan peningkatan fasilitas dan pelayanan umum.

Mulai dari peningkatan fasilitas di area komersial, fasilitas ibadah, hingga fasilitas penunjang layanan penerbangan. Fasilitas penunjang itu seperti FIDS, garbarata baru, fasilitas transportasi darat, serta sarana dan prasarana lain untuk kenyamanan penumpang di terminal. (dtc/adz)

Raker Ditutup, DPRD Pastikan Kawal Program Kerja Pemko Medan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE meminta seluruh anggota DPRD Medan untuk bersama-sama mengawal dan mengawasi jalannya program kerja Pemko Medan yang telah disepakati dalam rapat kerja (Raker). Tentunya, pengawasan tersebut dilakukan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, taat hukum, dan taat azas untuk dapat diimplementasikan pada tahun 2023 mendatang.

“DPRD Kota Medan harus mengawal program kerja Pemko Medan agar tepat guna dan tepat sasaran, melalui mekanisme yang akuntabel sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” kata Hasyim saat penutupan Raker DPRD Medan di The Hill Hotel & Resort, Senin (18/7) malam.

Dikatakan Hasyim, raker yang berlangsung sejak Minggu siang (17/7) itu dilakukan guna membahas Rencana Kerja DPRD Kota Medan Tahun 2023, revitalisasi sekaligus optimalisasi tugas dan fungsi DPRD Kota Medan, serta sebagai presentasi perwakilan masyarakat Kota Medan sebagaimana yang diamanahkan dalam undang-undang.

Hasyim menyebutkan, raker merupakan sarana komunikasi untuk memperkuat sinergitas DPRD Kota Medan dan Pemko Medan, melalui penguatan Tri Fungsi Dewan. Pada penguatan fungsi penganggaran, sambung Hasyim, target yang direncanakan harus diselaraskan dengan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan, sinergi dengan pemerintah dalam penyusunan dan penetapan APBD yang tepat waktu sesuai PP No.12/2019 serta penguatan penganggaran yang bersifat pro rakyat.

Melalui penguatan fungsi pengawasan, lanjut Hasyim, DPRD Medan juga dapat mengoptimalkan pengawasan implementasi peraturan daerah dan pelaksanaan APBD, termasuk pengawasan terhadap berbagai urusan kepemerintahan serta pengawasan tindak lanjut hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Dalam penguatan fungsi pembentukan Perda, dewan harus bertindak maksimal dengan melakukan pengkajian akademis untuk menghasilkan perda berkualitas,” ujarnya.

Ditambahkan Hasyim, seluruh anggota dewan harus proaktif dalam menyerap aspirasi masyarakat, baik melalui pelaksanaan Sosialiasi Produk Hukum Daerah maupun reses di Daerah Pemilihan (Dapil) nya masing-masing.

Sementara itu, Sekreraris DPRD Medan, M Ali Sipahutar menyampaikan laporannya, bahwa raker telah terlaksana selama 2 hari yang diisi kegiatan diskusi panel dan penyampaian materi dengan narasumber dari BPK RI, Praktisi Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan.

“Juga telah dilaksanakan sidang pleno penyampaian usulan, pembahasan rencana kerja alat kelengkapan dan perumusan hasil serta pembacaan hasil Rapat Kerja DPRD Kota Medan Tahun 2022,” kata Ali Sipahutar.

Sesuai hasil kesepakatan, sambung Ali, Rencana Kerja DPRD akan ditetapkan dalam rapat paripurna yang akan dilaksanakan di gedung DPRD Kota Medan. “Selanjutnya, hal ini akan disampaikan ke Sekretariat DPRD Medan untuk dilakukan penyelarasan dengan anggaran dan difasilitasi melalui penyusunan program dan kegiatan serta indikator target capaian, sesuai Kepmendagri No 050-5889/2021,” pungkasnya. (map)

Warga Kecamatan Bangun Purba Minta Perluasan Wilayah

ORASI: Masyarakat Bangun Purba saat berorasi di Kantor Bupati Deliserdang.

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Isu Perluasan daerah Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deliserdang bergulir. Hal itu muncul setelah ratusan warga Bangun Purba menggelar unjukrasa ke kantor Bupati dan kantor DPRD Deliserdang Senin, (18/7). Mereka menuntut, kawasan Bangun Purba bisa diperluas lagi agar bisa lebih tertata rapi.

Adapun lahan yang disinggung untuk perluasan itu adalah lahan HGU Perkebunan PT Lonsum yang berada di kawasan tersebut, dan saat sedang tahap mau perpanjangan. Mereka ingin agar lahan itu kedepannya bisa dijadikan lahan pemukiman warga. Spanduk besar dibawa oleh massa saat itu dan dibentangkan selebar-lebarnya. Massa yang berstatus ibu-ibu tampak berada di barisan paling depan membentangkan spanduk.

Mereka yang melakukan aksi tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Perluasan Desa Bangun Purba. Ketua Forum ini, Bahagia Saragih mengatakan, kedatangan mereka ke kantor Bupati dan DPRD untuk memohon agar Bupati bisa mengabulkan perluasan tersebut. Ia menyebut, dua pertiga warga Bangun Purba saat ini tinggal di bantaran rel kereta api. Dianggap kalau mereka hidup dalam ketidaklayakan karena pemukiman juga kumuh.

“Sudah 8 tahun kami berjalan dan segala macam juga sudah diusahakan. Ada hampir 500 Kepala Keluarga yang tinggal di bantaran rel kondisinya saat ini. Sifat kami selama ini sangat kooperatif, setelah Ngajukan permohonan baru diskusi. Audiensi pun sudah dilakukan tapi belum ada titik terang,”kata Bahagia Saragih.

Bahagia menyebut PT Lonsum akan memperpanjang HGU dalam waktu dekat. Karena itu ia berharap Pemerintah Kabupaten juga punya persiapan agar lahan yang akan habis HGU nya itu bisa diupayakan untuk dijadikan lahan pemukiman kedepannya. Disebut bisa saja suatu saat ini pihak PT KAI memanfaatkan asetnya kembali dan menggusur warga yang sudah bermukim di kawasan itu.

“ Ya ini bisa dibilang sedia payung sebelum hujan,”kata.

Awaluddin warga lainnya mengucapkan kalau Bangun Purba kondisinya saat ini semakin sempit karena dikelilingi kebun. Dari zaman ke zaman tidak ada perubahan. Mereka menegaskan mereka bukan seperti penggarap sehingga mereka juga butuh dukungan Pemerintah.

“ Kecamatan kami ini ketinggalan dari Kecamatan lain. Kami ingin supaya bisa tambah luas dan berkembang Bangun Purba ini. Kami ngadap (demo) hari ini karena sudah 8 tahun surat kami masuk tapi nggak ditanggapi. Kita khawatir terjadi penggusuran (untuk masyarakat yang tinggal di bantaran rel),”kata Awaluddin.

Beberapa menit melakukan orasi di depan pintu gerbang keluar kantor Bupati, 15 orang perwakilan massa pun diterima oleh Pemkab. Saat itu aspirasi massa ditampung oleh Kasatpol PP, Marzuki Hasibuan, Kabag Tata Pemerintahan David Efrata Tarigan dan Camat Bangun Purba, Raden Mewa. Sementara di kantor DPRD massa diterima oleh beberapa orang dewan seperti, Rakhmadsyah dan Agustiawan Saragih dan Wastiana Harahap selaku Ketua Komisi I. Dari dewan massa dijanjikan kalau masalah ini akan dibawa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil pihak-pihak terkait.

Camat Bangun Purba, Raden Mewa mengakui kalau pihaknya juga ikut tertarik dengan lahan HGU PT Lonsum yang dimohonkan oleh masyarakatnya. Disebut saat ini Kecamatan Bangun Purba juga belum punya lapangan. Karena itu, perlu juga kedepannya dari lahan itu bisa ada lapangan Kecamatan.

“ Ya harapan saya pun sama ini makanya saya juga ada mengusulkan sama Lonsum. Kami Kecamatan ngga ada lapangan jadi perlu juga fasilitas umum. HGU PT Lonsum sudah 25 tahun memang infonya dan ini mau proses perpanjangan. Ya masyarakat demo karena meminta agar supaya jangan Pemkab saja yang bermohon tapi Dewan juga berperan,”kata Raden Mewa.

Kabag Tata Pemerintahan Deliserdang, David Efrata Tarigan menyebut, Pemkab sebenarnya sudah mengakomodir apa yang diusulkan oleh masyarakat. Disebut sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga kawasan yang dimaksud masyarakat juga sudah dimasukkan dalam kawasan Pemukiman. (btr/han)

Raker Ditutup, DPRD Pastikan Kawal Program Kerja Pemko Medan

Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE, meminta seluruh anggota DPRD Medan untuk bersama-sama mengawal dan mengawasinya jalannya program kerja Pemerintah Kota (Pemko) Medan yang telah disepakati dalam Rapat Kerja (Raker) DPRD Kota Medan.

 Tentunya, pengawasan tersebut dilakukan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, taat hukum, dan taat azas untuk dapat diimplementasikan pada tahun 2023 mendatang.

 “DPRD Kota Medan harus mengawal program kerja Pemerintah Kota (Pemko) Medan agar tepat guna dan tepat sasaran, melalui mekanisme yang akuntabel sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” ucap Hasyim saat penutupan Raker DPRD Medan di The Hill Hotel & Resort, Senin (18/7) malam.

 Dikatakan Hasyim, raker yang berlangsung sejak Minggu siang (17/7) siang itu dilakukan guna membahas Rencana Kerja DPRD Kota Medan Tahun 2023, revitalisasi sekaligus optimalisasi tugas dan fungsi DPRD Kota Medan, serta sebagai presentasi perwakilan masyarakat Kota Medan sebagaimana yang diamanahkan dalam undang-undang.

 Hasyim menyebutkan, raker merupakan sarana komunikasi untuk memperkuat sinergitas DPRD Kota Medan dan Pemko Medan, melalui penguatan Tri Fungsi Dewan.

 Pada penguatan fungsi penganggaran, sambung Hasyim, target yang direncanakan harus diselaraskan dengan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan, sinergi dengan pemerintah dalam penyusunan dan penetapan APBD yang tepat waktu sesuai PP No.12/2019 serta penguatan penganggaran yang bersifat pro rakyat.

 Melalui penguatan fungsi pengawasan, lanjut Hasyim, DPRD Medan juga dapat mengoptimalkan pengawasan implementasi peraturan daerah dan pelaksanaan APBD, termasuk pengawasan terhadap berbagai urusan kepemerintahan serta pengawasan tindak lanjut hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

 “Dalam penguatan fungsi pembentukan Perda, dewan harus bertindak maksimal dengan melakukan pengkajian akademis untuk menghasilkan perda berkualitas,” ujarnya.

 Ditambahkan Hasyim, seluruh anggota dewan harus proaktif dalam menyerap aspirasi masyarakat, baik melalui pelaksanaan Sosialiasi Produk Hukum Daerah maupun reses di Daerah Pemilihan (Dapil) nya masing-masing.

 Sementara itu, Sekreraris DPRD Medan, M Ali Sipahutar menyampaikan laporannya, bahwa raker telah terlaksana selama 2 hari yang diisi kegiatan diskusi panel dan penyampaian materi dengan narasumber dari BPK RI, Praktisi Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan.

 “Juga telah dilaksanakan sidang pleno penyampaian usulan, pembahasan rencana kerja alat kelengkapan dan perumusan hasil serta pembacaan hasil Rapat Kerja DPRD Kota Medan Tahun 2022,” kata Ali Sipahutar.

 Sesuai hasil kesepakatan, sambung Ali, Rencana Kerja DPRD akan ditetapkan dalam rapat paripurna yang akan dilaksanakan di gedung DPRD Kota Medan. “Selanjutnya, hal ini akan disampaikan ke Sekretariat DPRD Medan untuk dilakukan penyelarasan dengan anggaran dan difasilitasi melalui penyusunan program dan kegiatan serta indikator target capaian, sesuai Kepmendagri No 050-5889/2021,” pungkasnya. (rel)

Tingkatkan Animo Masyarakat Ikuti Vaksinasi Booster, Komisi II Dukung Bobby Beri Hadiah

Anggota Komisi II DPRD Kota Medan, T Edriansyah Rendy

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi II DPRD Kota Medan, mengaku mendukung dan mendorong Wali Kota Medan, Bobby Nasution untuk segera merealisasikan rencananya yang ingin memberikan stimulus berupa hadiah kepada masyarakat yang mengikuti vaksinasi booster.

 Anggota Komisi II DPRD Kota Medan, T Edriansyah Rendy mengatakan, hal ini sebaiknya dilakukan sebagai salah satu upaya nyata dari pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam meningkatkan animo masyarakat untuk mengikuti vaksinasi booster.

 “Rencana Wali Kota Medan yang ingin memberikan stimulus berupa hadiah kepada masyarakat yang mengikuti vaksinasi booster adalah salah satu upaya yang baik untuk meningkatkan angka vaksinasi booster di Kota Medan. Tentu ini kita dukung dan kita dorong agar segera dilakukan,” ucap Rendy kepada Sumut Pos, Selasa (19/7/2022).

 Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPRD Medan itu mengatakan, saat ini capaian vaksinasi booster memang terbilang masih rendah, baik skala lokal (Kota Medan) maupun nasional. Untuk itu, pemerintah memang harus melakukan berbagai upaya agar vaksinasi booster bisa meningkat layaknya angka vaksinasi Covid-19 tahap satu dan dua.

 “Maka wajar saja apabila pemerintah pusat melalui Mendagri memberi saran agar pemerintah daerah melakukan inovasi seperti pemberian hadiah kepada masyarakat yang mau divaksinasi booster. Dan selayaknya saran ini dapat diikuti oleh semua pemerintah daerah, termasuk Pemko Medan,” ujarnya.

 Pun begitu, Rendy tetap meminta masyarakat untuk mau mengikuti vaksinasi booster, terlepas ada atau tidak adanya hadiah yang dimaksud. “Karena hadiah yang paling utama adalah kesehatan kita sendiri. Kalau beruntung mendapatkan hadiah yang diberikan pemerintah, anggap itu sebagai bonus,” katanya.

 Rendy pun meminta Dinas Kesehatan Kota Medan untuk meningkatkan kinerjanya dalam menyosialisasikan pentingnya vaksinasi booster kepada masyarakat. Selain itu, Dinas Kesehatan juga diminta untuk kembali melakukan persiapan untuk meningkatkan kembali titik-titik vaksinasi Covid-19 di Kota Medan.

“Mengingat saat ini tren Covid-19 juga sedang naik, Dinkes harus fokus dalam melaksanakan semua instruksi dan program-program yang telah ditetapkan Wali Kota Medan dalam menangani penyebaran Covid-19,” pungkasnya.

 Sebelumnya kepada Sumut Pos, Wali Kota Medan Bobby Nasution mengatakan bahwa Pemko Medan akan mengikuti saran dari Mendagri Tito Karnavian agar melakukan inovasi dalam meningkatkan animo masyarakat untuk mengikuti vaksinasi booster, salah satunya dengan pemberian hadiah.

 “Tentunya karena ini merupakan persoalan kita bersama, kalau Covid kita naik lagi yang sulit kita semua. Jadi tentunya kami pemerintah daerah ada (memberikan) stimulus-stimulus untuk masyarakat, bagaimana masyarakat mau booster. Kepentingan booster ini bukan kepentingan pemerintah, tetapi kepentingan kita semua. Selain sosialisasi seperti itu, namun stimulus akan tetap ada kita lakukan,” pungkasnya. (rel)

Komisi IV Dukung Pemko Medan Realisasi Pembangunan Infrastruktur Setiap Dapil dan Usulan Perda Pendidikan

Sekretaris Komisi IV DPRD Medan M Afri Rizki Lubis.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi IV DPRD Medan mendukung langkah Pemko Medan meningkatkan pembangunan Infrastruktur. Apalagi, pertumbuhan infrastruktur itu akan melibatkan semua anggota DPRD Medan pada masing-masing daerah pemilihan (dapil).

Dukungan itu disampaikan Sekretaris Komisi IV, M Afri Rizki Lubis, menyikapi pernyataan Wakil Wali Kota Medan H Aulia Rahman pada pembukaan Raker DPRD Medan, Minggu (17/7) lalu. “Dilibatkannya anggota DPRD dalam setiap pembangunan di dapil masing-masing merupakan langkah yang tepat. Sebab dengan begitu, pembangunan akan lebih terukur dan tepat sasaran,” ucap Rizki kepada Sumut Pos, Selasa (19/7).

Alasannya, kata Rizki, Anggota DPRD Medan merupakan wakil rakyat yang setiap harinya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Di dapilnya masing-masing, setiap Anggota DPRD Medan kerap menampung aspirasi masyarakat.

Misalnya saja seperti pada kegiatan-kegiatan rutin seperti saat pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah ataupun Reses. Saat itu, masyarakat kerap kali menyampaikan keluhannya terkait masalah pembangunan infrastruktur di wilayah tempat tinggalnya kepada anggota dewan.

“Belum lagi saat anggota dewan mengunjungi warga dalam kegiatan-kegiatan lainnya, banyak aspirasi yang ditampung. Artinya, anggota dewan paham betul apa yang dibutuhkan masyarakat di dapilnya masing-masing, termasuk masalah infrastruktur. Setiap anggota dewan juga paham betul, mana yang prioritas untuk dikerjakan di dapilnya masing-masing,” ujar politisi muda Partai Golkar tersebut.

Selain pembangunan infrastruktur, Rizki Lubis juga mendukung usulan Aulia Rahman untuk pembuatan Perda tentang Penyelenggaran Pendidikan. Pasalnya diduga, persoalan dana BOS selama ini banyak disalahgunakan, yakni untuk kepentingan pemilik yayasan, bukan untuk mutu pelayanan pendidikan bagi siswa, khususnya bagi siswa yang tidak mampu secara ekonomi.

“Urusan pendidikan tentu kita dukung penuh, kita tidak mau mutu pendidikan terhalang masalah biaya. Dana BOS harus menjadi solusi dengan cara mempergunakannya secara tepat. Nantinya, harus ada aturan yang menjadi juknis (petunjuk teknis) di dalam Perda yang dibuat,” pungkasnya.

Seperti diketahui dalam kata sambutannya, Aulia Rahman mengatakan, Wali Kota Medan Bobby Nasution dan dirinya mengajak seluruh anggota DPRD Medan untuk terus meningkatkan sinergitas dan kolaborasi antara Pemko dan DPRD Medan guna peningkatan pembangunan di Kota Medan.

Aulia Rahman menyebutkan, Pemko Medan akan melakukan opini tata kelola dan fokus meningkatkan pembangunan infrastruktur di setiap Dapil yang akan berkolaborasi dengan DPRD Medan.

“Mumpung Kota Medan memiliki pemimpin yang punya akses bagus ke pusat. Mari kita manfaatkan dengan baik demi kemajuan Kota Medan,” ajak Aulia Rahman. (map/adz)

SANY Excavator Resmi Luncurkan SY215H, Perawatan Lebih Efektif & Efesien Bahan Bakar

Chief Marketing Officer PT SANY Perkasa, Hery Yudianto.(BAGUS SYAHPUTRA/Sumut Pos)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – SANY Excavator Indonesia resmi meluncur dan memperkenalkan produk terbaru, SY215H kelas 20 ton kepada publik di Ball Room Hotel JW Marriott Medan, Senin (18/7) malam. SY215H kelas 20 ton, ini merupakan produk terbaru dari SY215C sebelumnya.

“Kita menyebutnya SY215C itu produk klasik untuk kelas 20 ton,” sebut Chief Marketing Officer PT SANY Perkasa, Hery Yudianto kepada wartawan, kemarin.

Dalam waktu dekat ini, kata Hery, SY215H akan dilepas ke pasar dengan jangkauan pemasaran ke seluruh Indonesia, terkhususnya di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. “Untuk target tahap awal ini, kepada mendapatkan feedback para costumer model baru ini, target penjualan dalam 3 bulan ini, kami targetkan bisa jual 500 unit,” ucap Hery.

Saat peluncuran SY215 H ini, Hery mengatakan, sudah dipesan oleh costumer sebanyak 30 unit untuk di Sumatera Utara. Ia mengatakan produk terbaru ini, sudah menjadi dilirik secara pasar. “Per hari ini saja, sudah oke sekitar 30 unit. Kita sudah memperkenalkan ini, tiga hari yang lalu. Kita memberikan secara resmi dan official bahwa mulai kita memasarkan, tanpa meninggalkan model yang lama, kita tetap menjual model lama dan model baru,” jelas Herry.

Menurutnya, Sumut merupakan cabang SANY Perkasa kedua di Pulau Sumatera setelah Pekanbaru, Riau, dan diharapkan dapat berkontribusi besar untuk penjualan 20 ton di Sumatera. “Untuk itu, SY215H pertama kali kita perkenalkan di Medan dan dalam waktu akan kirim ke lapangan,” terang Hery.

Produk baru kelas 20 ton, SY215H mengusung konsep, yakni biaya perawatan lebih efektif, konsumsi bahan bakar lebih efisien, lebih bisa diandalkan di segala medan kerja. “Keunggulan produk baru ini, pemakaian lebih efesien. Kemudian, lebih bandel dengan segala macam lokasi kerja dan paling penting biaya perawatan kita kemas lebih efektif. Itu yang menonjol dari produk sebelumnya,” sebutnya.

Hery menambahkan, produk baru dan produk lama kelas 20 ton, pihaknya tetap menjual untuk memenuhi kebutuhan pasar dan termasuk produk yang baru ini juga. “Dengan ada produk baru, kita yakin bisa menambah target penjualan ke depannya menjasi 5.5000 dari sebelumnya 5.000 unit, “katanya

Sejak 2015 hingga Juni, penjualan SANY Excavator sebanyak 13.343 atau bertambah dari posisi Maret yang masih  10.299 unit. (gus/adz)