Home Blog Page 2535

Dinas Kominfo Labuhanbatu Berikan Sertifikat Pelatihan LAN

fajar/sumut pos SERTIFIKAT: Sebanyak 38 peserta pelatihan teknisi jaringan Local Area Network (LAN) menerima sertifikat penghargaan dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Labuhanbatu.

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 38 peserta pelatihan teknisi jaringan Local Area Network (LAN) menerima sertifikat penghargaan dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Labuhanbatu, di ruang Data dan Karya Kantor Bupati Labuhanbatu, Kamis (7/7).

Peserta pelatihan yang terdiri dari para mahasiswa dan murid SMK tersebut dipandu oleh tenaga ahli teknisi Diskominfo Labuhanbatu Abdul Karim, Farial Sidabutar dan Dedy Murizal. Adapun jenis jaringan yang diajarkan terkait Local Area Network (LAN).

Menutup kegiatan pelatihan, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Labuhanbatu Ahmad Fadly Rangkuti, mengatakan kiranya apa yang didapatkan menambah wawasan sebagai calon sarjana teknik ataupun sarjana komputer.

Disebutkannya, setelah mengikuti pelatihan bisa menambah kemampuan di bidang teknik jaringan. “Seperti yang saya sampaikan selain ijazah kalian harus mempunyai skill,” ucapnya.

Salah satu peserta latihan Tri Anjalina Mahasiswa Universitas Labuhanbatu mengaku mengikuti pelatihan menambah dan mendapatkan wawasan atau ilmu dalam hal teknisi jaringan maupun tentang konfigurasi kabel UTP.

Sementara ketua panitia pelaksana Friady Hartono Siregar menyebutkan semoga ilmu yang didapat para peserta hari ini bisa bermanfaat secara pribadi dan di aplikasikan ditengah lingkungan masyaraka. (fdh/azw)

Kopenaker Humbahas Gelar Pelatihan Pengolahan Kopi

MATERI: Anthon Sangjaya Saat Memberikan Materi Soal Kopi Kepada Peserta, di Sitalbak Cofee kota Dolok Sanggul, Kamis (7/7).

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Guna meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Humbahas sesuai visi misi Pemerintah Humbahas, Dinas Koperasi, Perdagangan dan Ketenagakerjaan (Kopenaker) menggelar pelatihan teknik produksi dan standarisasi pengolahan produk kopi untuk meningkatkan sumber daya manusia masyarakat Humbahas, pada 4-9 Juli 2022 di Sitalbak Cofee kota Dolok Sanggul.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Kopenaker Christison Rudianto Marbun mengatakan bahwa terlaksananya pelatihan tersebut merupakan salah satu wujud program visi misi pemerintah dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pada masyarakat Humbahas.

“Sebagaimana kita ketahui salah satu visi Pemerintah Kabupaten Humbahas adalah mewujudkan Humbahas yang maju dan bermentalitas unggul, langkah untuk mewujudkannya salah satunya adalah peningkatan kualitas SDM masyarakat Humbahas,” ujar Christison dalam sambutannya.

Christison mengungkapkan, Kabupaten Humbahas selama ini terkenal akan kopi bijinya yang dijuluki Kopi Lintong.

Dari itu, ia berharap melalui kegiatan ini masyarakat dapat mengolah dengan sendirinya sesuai standardisasinya. Dan, bukan lagi hanya sekedar menghasilkan biji kopi

“Selama ini Humbahas hanya terkenal dengan biji kopinya yang disebut kopi lintong, namun sebagian besar masyarakat tidak mengetahui bagaimana mengolah kopi ini dengan baik dan benar, harapan kita kedepan melalui kegiatan ini masyarakat dapat lebih mengerti bagaimana untuk mengolah kopi dengan standarisasi yang baik dan diterima oleh publik,” kata Christison.

Sebelumnya, Christison mengatakan bahwa dalam pelatihan tersebut menghadirkan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari petani, pecinta kopi dan pelaku usaha cofee shop dari berbagai Kecamatan di Humbahas.

Dinas ini juga, mengundang Anthon Angjaya dan Kristian Aditya Batafor sebagai narasumber praktisi kopi dari Jakarta.

“Kepada Bapak Anthon dan Kristian serta tim, kami harap apa yang nanti akan bapak sampaikan kepada para peserta pelatihan disini bisa berguna dan dimanfaatkan serta diterapkan oleh masyarakat terkuhusus untuk para peserta yang ada sekarang ini,” ujar Christison.

Sementara, Anthon Sangjaya mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk peningkatan SDM masyarakat guna mengoptimalkan potensi yang ada di Humbahas terkhusus dibidang kopi.

“Tujuan kita pada dasarnya untuk meningkatkan SDM masyarakat dalam hal mengoptimalkan potensi yang ada di Humbahas khususnya dalam hal kopi ini,” katanya.

Ditambahkannya, dalam pelatihan ini pihaknya menyampaikan beberapa materi, mulai sejarah kopi, masuk kepada Vaping atau pengenalan cita rasa, lanjut penyangraian atau roasting, barista dengan mesin dan manual dan terakhir kewirausahaan dan pemasaran.

Dia berharap setelah diadakannya kegiatan ini, dapat memicu untuk semakin bertambahnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengembangkan potensi kopi yang ada di Humbahas.

“Harapan kita ke depan akan semakin banyaknya UMKM yang dapat menggali dan mengembangkan potensi kopi yang ada di Humbahas ini, karena potensinya sangat besar untuk di Humbahas ini,” pungkas Anthon.(des/azw)

Ternak di Dairi Belum Ada Terindikasi PMK

Kabid Perikanan dan Peternakan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan, drh Ermawati Berutu.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Kepala Bidang (Kabid) Perikanan dan Peternakan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan kabupaten Dairi, drh Ermawati Berutu mengatakan, hingga saat ini belum ada hewan ternak sapi, kerbau, kambing, babi serta domba terindikasi penyakit mulut dan kuku (PMK).

Hal itu diterangkan Ermawati, menjawab pertanyaan wartawan terkait kasus PMK saat ditemui di kantornya, Kamis (7/7). Ermawati mengatakan, belum ada ditemukan (zero) PMK terhadap semua hewan yang berkuku belah.

Adapun hewan berkuku belah dimaksud, Sapi, kerbau, kambing, babi dan domba. Ia menyebut, laporan penyuluh pertanian lapangan (PPL) termasuk aparat di desa seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas, belum ada ditemukan tanda atau ciri klinis penyakit dimaksud.

“Kalau ditemukan ada, kita akan panggil petugas dari Balai Veteriner Regional 1 Medan,” tandas Ermawati. Ditanya soal distribusi hewan ternak jelang Hari Raya ldul Adha, bagaimana pengawasan keluar masuk hewan ke kabupaten Dairi, menurut Ermawati, sudah ada larangan setiap hewan yang masuk dan keluar di Dairi. “Harus memiliki surat keterangan kesehatan hewan yang dikeluarkan Dinas Peternakan setempat yang ditandatangani dokter hewan,” ucapnya.

Dikatakan Ermawati, menjelang Idul Adha, baru ada 2 yang mengurus surat keterangan kesehatan hewan dengan tujuan ke Kabupaten Pakpak Bharat dan Humbahas. Ermawati menyebut, diinformasikan besok juga ada yang akan mengurus surat keluar.

Sementara itu, penyebaran hewan ternak sapi dan kerbau di Dairi terdapat di Kecamatan Siempatnempu Hulu tepatnya di Desa Gunungmeriah, Desa Sigambirgambir serta Silumyoyah.

Selanjutnya, di Kecamatan Tigalingga di Dusun Kampung Jawa, Desa Lau Bagot serta di Kecamatan Berampu. Sementara berdasarkan data badan pusat statistik (BPS) Tahun 2021 jumlah sapi di Dairi sebanyak 3.000 ekor, kerbau 3.000, kambing 5.000 ekor, 2.500 ekor, sementara domba kosong.

“Untuk mengantisipasi penyebaran PMK, membatasi lalulitas ternak, mengumpulkan peternak, memberikan disinfektan untuk menyemprot kandang dan sosialisasi supaya tidak membeli ternak dari daerah tertular,” pungkas Ermawati. (rud/azw)

Airlangga: Pemerintah Terus Jaga Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Berbagai Insentif

SUMUTPOS.CO – Perekonomian Indonesia tahun 2022 diperkirakan tumbuh secara optimis. Hal ini dapat dilihat pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di Q1-2022 yang dapat tumbuh sebesar 5,01% (yoy), lebih baik dibandingkan sejumlah negara lain seperti Tiongkok, Singapura, Korea Selatan, Jerman, dan Amerika Serikat. Bahkan sejak akhir tahun lalu, perekonomian nasional telah kembali ke level sebelum pandemi dan Indonesia kembali masuk menjadi negara dengan kategori negara berpendapatan menengah ke atas.

“Seiring kian terkendalinya pandemi Covid-19, arah kebijakan Program PEN akan lebih antisipatif, responsif, dan produktif. Anggaran Program PEN terus didorong untuk jobs-stimulating recovery dengan kegiatan yang lebih produktif,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual dalam acara Astagatra Webinar Series dengan tema “2022: The Year of Economic Rebound”, Kamis (7/07).

Di tengah kondisi pandemi yang semakin membaik, berbagai risiko dan tantangan global juga terus meningkat dan memicu pelambatan pemulihan ekonomi global. Tantangan tersebut terkait dengan The Perfect Storm atau 5C yakni Covid-19, Conflict, Climate Change, Commodity Price, serta Cost of Living.

Berbagai lembaga internasional telah memproyeksikan pertumbuhan global terkoreksi cukup signifikan. Lembaga internasional seperti IMF dan World Bank memproyeksikan ekonomi global pada tahun 2022 tumbuh masing-masing 3,6% dan 2,9%, turun dari proyeksi sebelumnya di awal tahun.

Dengan adanya berbagai risiko tersebut, Pemerintah siap memitigasi melalui berbagai kebijakan penanganan kesehatan, peningkatan daya beli masyarakat, dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional melalui berbagai insentif. Beberapa insentif yang telah dikeluarkan yaitu seperti insentif fiskal PPN DTP Perumahan, PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Roda 4, perluasan Program BT-PKLWN, dan Subsidi Bunga KUR.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga mengungkapkan bahwa perang antara Rusia dengan Ukraina juga berdampak pada perekonomian Indonesia, sekurang-kurangnya pada sektor pangan dan energi. Untuk itu, Pemerintah saat ini masih mengabsorpsi dampak kenaikan harga komoditas global melalui kebijakan fiskal antara lain dengan meningkatkan jumlah subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat. Kenaikan harga komoditas dalam neraca perdagangan dan ekspor diharapkan dapat menjadi soft absorber dengan tetap menjaga kesehatan APBN.

“Dalam jangka pendek, kebijakan perlindungan sosial perlu dipertebal untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan menengah ke bawah yang menjadi kelompok paling rentan dari dampak kenaikan harga,” ujar Menko Airlangga.

Beberapa kebijakan perlindungan sosial yang sudah terlaksana yaitu bansos minyak goreng, bantuan tunai untuk PKL, warung, dan nelayan (BT-PKLWN) dan program pemberdayaan seperti program padat karya, pembiayaan usaha mikro, dan peningkatan kapasitas SDM serta UMKM. Peningkatan kapasitas SDM dan UMKM turut dilakukan dalam rangka mengembangkan ekosistem ekonomi digital dan mendorong produktivitas masyarakat

Berbagai strategi untuk mengembangkan ekosistem ekonomi digital yang telah diterapkan antara lain melalui Gerakan Nasional Literasi Digital, Digital Talent Scholarship, dan Digital Leadership Academy, sehingga mendukung pengembangan digital talent dan digitalisasi UMKM.

Lebih lanjut, Pemerintah juga terus mendorong program hilirisasi sebagai upaya pengembangan industri manufaktur, dengan menciptakan struktur industri yang kuat dan bernilai tambah tinggi. Di samping itu, hilirisasi juga terus didorong agar industri dapat meningkatkan nilai tambah komoditas Indonesia yang berdaya saing global dan berwawasan lingkungan.

“Pemulihan ekonomi di Indonesia merupakan harapan dari seluruh masyarakat. Kerja sama seluruh masyarakat terutama di bidang ekonomi, sosial, dan kesehatan akan menjadi pendorong utama dalam mewujudkan hal tersebut,” tutup Menko Airlangga. (adv/*)

DPRD Gelar Paripurna Persetujuan Perda Pertanggungjawaban APBD Nisel TA 2021

TANDA TANGAN- Ketua DPRD, Elisati Halawa menandatangani nota persetujuan Perda Pertanggungjawaban APBD Nisel TA 2021.

NIAS, SUMUTPOS.CO – Menindaklanjuti hasil pertemuan sebelumnya di Fraksi, DPRD Kabupaten Nias Selatan menyelenggarakan rapat paripurna pengambilan keputusan persetujuan terhadap Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Nias Selatan TA 2022. Kamis, (7/7).

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Elisati Halawa, menyatakan bahwa rapat memenuhi kuorum dan terbuka untuk umum. Penyampaian Pemandangan Umum dari masing-masing Fraksi DPRD dalam rapat itu mutlak menyetujui penetapan perda.

Bupati Nias Selatan, Hilarius Duha yang hadir dalam paripurna tersebut mengucapkan terima kasih kepada DPRD yang telah melakukan pembahasan rancangan Perda tersebut dan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga Opini WDP dari BPK-RI dapat dipertahankan.

Terkait LHP BPK-RI, Bupati menyatakan sebagian telah ditindaklanjuti dan segera menyelesaikan nya sampai tuntas. Selanjutnya, Ketua DPRD dan Bupati Nisel melakukan penandatanganan Nota persetujuan bersama tentang rancangan Perda tersebut.

Turut hadir dalam rapat tersebut Forkopimda, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, kepala OPD dan camat. (mag-8/ila)

Tingkatkan Perlindungan Konsumen, OJK Perkuat Pengawasan Perilaku Pasar

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso dalam acara Tatap Muka Dengan Direktur Utama di Sektor Jasa Keuangan Terkait Penerapan Market Conduct, di Jakarta, Kamis (7/7). Sumut Pos/ist.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta pelaku usaha jasa keuangan terus meningkatkan perlindungan konsumen melalui penguatan pengawasan market conduct (perilaku pasar, red) sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK Nomor 6/2022).

“Dalam rangka memperkuat implementasi market conduct di sektor jasa keuangan dan mendorong keterbukaan serta transparansi informasi kepada konsumen sektor jasa keuangan, OJK baru saja menerbitkan ketentuan yang mengatur mengenai implementasi market conduct, yaitu Peraturan OJK Nomor 6 Tahun 2022,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso dalam siaran pers yang diterima sejumlah wartawan di Medan, Kamis (7/7) sore.

Acara Tatap Muka Dengan Direktur Utama di Sektor Jasa Keuangan Terkait Penerapan Market Conduct, di Jakarta tersebut, turut dihadiri, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Republik Indonesia (RI), Airlangga Hartarto dan para pimpinan serta Asosiasi Pelaku Industri Jasa Keuangan.

Wimboh menjelaskan, POJK Nomor 6/2022 merupakan penyempurnaan regulasi terkait market conduct yang mengikat para pelaku jasa keuangan, di antaranya melalui kewajiban perancangan/pengujian produk dan layanan keuangan untuk menilai potensi risiko kepada konsumen, serta pelaksanaan tahapan product life cycle, sebelum suatu produk dan layanan keuangan diluncurkan kepada masyarakat.

Menurutnya, penerapan ketentuan ini, tidak hanya berpihak kepada konsumen, namun juga menyeimbangkan kepentingan konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan cost and benefit analysis. Hasil yang diharapkan adalah jumlah pengaduan masyarakat atas produk dan layanan keuangan dapat berangsur-angsur menurun seiring dengan implementasinya.

Oleh karena itu, lanjutnya, market conduct menjadi penting agar lembaga jasa keuangan memiliki tanggung jawab atas instrumen keuangan atau investasi yang ditawarkan. “Sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai risiko yang akan muncul di kemudian hari,” tandasnya.

Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi kinerja OJK yang berperan besar dalam membantu pemerintah memulihkan perekonomian dari krisis ekonomi dampak pandemi Covid 19.

“Komunikasi dan hubungan yang erat antara BI, OJK dan Pemerintah, kami apresiasi karena hari ini kita bisa keluar dari situasi tersebut,” ujarnya.

Selain itu, Airlangga juga mengapresiasi kinerja OJK yang berhasil menjaga industri jasa keuangan tetap stabil dan berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi seperti indeks harga saham yang sudah di atas 7.000 dan kredit perbankan yang sudah tumbuh 9,03 persen (yoy) pada Mei lalu.

“Ini membuktikan ekonomi sudah bergerak dan terimakasih kepada seluruh jajaran OJK yang akan berganti. Terima kasih Pak Wimboh dan seluruh jajaran Komisioner OJK,” imbuhnya.

Airlangga mengingatkan, momentum pemulihan ekonomi harus terus dijaga antara lain dengan terus meningkatkan edukasi dan literasi keuangan masyarakat.
“Penerbitan POJK Nomor 6/2022 diharapkan, dapat memberikan kepastian dan keyakinan masyarakat untuk berkontribusi pada perekonomian nasional. Penekanan pengaturan ini mengenai edukasi, transparansi, perlakukan adil, pelaku bisnis yang bertanggung jawab, penyelesaian sengketa harus benar ditegakkan,” tegasnya.

Adapun, peluncuran dalam acara tersebut, juga diluncurkan 54 Mobil Sarana Informasi Mobil Literasi dan Edukasi Keuangan (SIMOLEK) yang akan dipergunakan OJK bersama industri jasa keuangan, Pemerintah Daerah (Pemda) dan para pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan program edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat di seluruh pelosok wilayah Indonesia.

Wimboh berharap kehadiran mobil SIMOLEK mampu meminimalisir hambatan geografis, demografis, dan infrastruktur bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dan pengetahuan terkait produk dan layanan lembaga keuangan.

Mobil SIMOLEK pertama kali diluncurkan pada 2013 sebanyak 20 mobil dan pada 2015 ditambah sebanyak 21 unit yang beroperasi memberikan edukasi dan literasi keuangan ke masyarakat di 39 daerah kantor OJK di seluruh Indonesia.

Airlangga berharap, ada penambahan mobil SIMOLEK yang dapat mendorong sinergi OJK dan Industri Jasa Keuangan dan bisa menggambarkan simbol aktifnya OJK memberikan edukasi kepada masyarakat. “Semoga upaya ini mendukung kebangkitan pemulihan ekonomi nasional,” pungkasnya.(dwi/ila)

Survei Elektabilitas Capres di Sumut, Ganjar Ungguli Anies dan Prabowo

MEDAN, SUMTUPOS.CO – Lembaga Survei Charta Politika merilis hasil survei terkait elektabilitas calon presiden (capres) periode 2024-2029. Ternyata, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menjadi yang tertinggi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menjelaskan, Ganjar mendapat total dukungan 24,6 persen. Disusul Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan angka 23,8 persen di posisi kedua, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di posisi ketiga dengan 23,4 persen. “Pada survei 10 nama, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto mendapatkan elektabilitas tertinggi. Kemudian Menparekraf Sandiaga Uno, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan seterusnya,” kata Yunarto dalam rilis surveinya, Kamis (7/7).

“Para responden ditanya, jika pemilihan presiden-wakil presiden diadakan sekarang, siapa yang akan bapak atau ibu atau saudara pilih sebagai Presiden di antara nama-nama berikut ini,” sambung Yunarto.

Hasil survei ini menunjukkan elektabilitas Ganjar konsisten berada di atas nama-nama lain. Dalam hasil survei nasional Charta Juni 2022 lalu, Ganjar meraih elektabilitas tertinggi dengan 36,5 persen setelah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Organisasi Pro Jokowi atau Projo.

Sementara pada survei elektabilitas kepala daerah di Sumut, Wali Kota Medan Bobby Nasution unggul di atas Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah. Bobby memperoleh 29 persen elektabilitas, Edy mendapat 28,2 persen, dan disusul Musa sebesar 18,3 persen. “Pada pertanyaan terkait Kepala Daerah, elektabilitas Bobby Nasution 29 persen berada sedikit di atas Edy Rahmayadi 28,2 persen sebagai Kepala Daerah Sumatera Utara,” imbuhnya.

Dengan unggulnya elektabilitas Ganjar di Sumut, partai yang mewadahinya yakni PDIP juga turut memenangkan survei ini di atas Gerindra dan Golkar. PDIP mendapat 20,4 persen dukungan, sementara dua partai itu masing-masing mendapat 18 persen dan 8,5 persen.

“Pada pilihan partai politik, sampai dengan saat periode dilakukan PDIP, Gerindra, Golkar, PKS, dan Demokrat menjadi 5 partai politik tertinggi pilihan publik. Pada pertanyaan tertutup, PDIP, Gerindra, dan Golkar menjadi pilihan teratas responden,” imbuhnya.

“Pada survei elektabilitas partai politik ini, para responden ditanya seandainya, pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR RI dilaksanakan hari ini dan diikuti oleh partai politik di bawah ini, partai apa yang Ibu atau Bapak pilih,” sambung Yunarto.

 

Kepuasan Masyarakat dengan Pemerintah Sumut

Terkait dengan Pemilu 2024 mendatang, Yunarto menyebutkan, lebih dari 63,3 persen responden menyatakan mengetahui pesta demokrasi tersebut. Menurut Yunarto, pengetahuan publik di Sumut terkait pemilu mulai merata.

“Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah di Sumatera Utara terbilang cukup baik, berada pada angka 63.3 persen. Terkait dengan Pemilu 2024 mendatang, lebih dari 80 persen responden menyatakan mengetahui hal ini. Pengetahuan publik sudah merata di Sumatera Utara,” imbuhnya.

Sebagai informasi, metodologi survei yang digunakan lembaga Charta Politika ini adalah metode acak bertingkat atau multistage random sampling pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei melibatkan 800 responden melalui wawancara tatap muka dengan kuesioner terstruktur. (rel/adz)

Kisruh Dualisme PRSI Sumut, PB PRSI Diminta Turun Tangan

MEDAN, SUMUTPOS.CO –  Pengcab PRSI se-kabupaten/kota menyatakan kekhawatirannya atas kisruh dualisme kepengurusan PRSI Sumatera Utara yang tak berujung berakhir. Kisruh tersebut telah menghambat pembinaan atletik di Sumut.

Saat ini para atlet bingung untuk bersikap meniti karirnya. Untuk itu, Pengcab PRSI se-Sumut minta PB PRSI menyelesaikan kisruh yang berujung dualisme kepengurusan ini.

“Jangan pandang masalah ini sebelah mata. Kami mohon PB PRSI menyelesaikan kisruh (dualisme) Pengprov PRSI Sumut,” ujar Ketua Pengcab PRSI Samosir, Jaya Sinaga di Medan, Kamis (7/7).

Seperti diketahui, 15 pengcab PRSI se-Sumut membuat mosi tak percaya terhadap Muchrid Nasution. Kemudian di lanjutkan dengan menggelar Musprovlub. Namun, PB PRSI tak mengakuinya dengal dalil ilegal.

Menurut Jaya Sinaga, Pengcab PRSI se-Sumut membuat mosi tak percaya dan Musprovlub murni karena gerah aquatic Sumut selama ini tak berprestasi. Parahnya lagi, polo air Sumut langganan medali emas PON harus dua kali absen di ajang empat tahunan itu.

“Kalau PB PRSI acuh dan tetap mempertahankan Muchrid Nasution berarti sengaja menghacurkan prestasi aquatic di Sumut,” tegas Jaya Sinaga.

Disebutkan, selama dipimpin oleh Muchrid Nasution dari 2015 hingga sekarang, prestasi renang Sumut makin merosot.  Selama periodesasi tahun 2015-2022 roda organisasi tidak berjalan, tidak adanya pembinaan atlet dan program kerja. “Event – event pun dan rakerda tidak ada,” tegasnya.

Hal yang sama juga disampaikan Ahmad Zein Ritonga. Ketua PRSI Labusel ini mempertanyakan PB PRSI yang belum menyelesaikan kisruh Pengprov PRSI Sumut. Padahal beredar kabar PB PRSI berjanji menuntaskan polemik di Sumut. Dan itu disampaikan Sekjen PB PRSI saat pertemuan dengan KONI Sumut, namun sampai sekarang belum terlaksana.

“Ada apa dengan PB PRSI menyepelekan masalah dualisme PRSI Sumut. Sudah satu tahun lebih berjalan mosi tidak percaya yang kami layangkan tetapi tidak digubris sama sekali,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua PRSI Toba Charles Sitohang, SE menyebutkan, pengcab-pengcab sudah mengikuti semua aturan main dan sesuai AD/ART PRSI. Mulai dari mosi tidak percaya hingga pelaksanaan Musprovlub, namun PB PRSI sendiri tidak menanggapi secara serius.

Yang lebih aneh lagi adanya pembekuan pengcab meski masa bhaktinya belum habis. “Ini sudah melanggar AD/ART. Kami mohon dengan sangat kepada PB PRSI tak membiarkan dualisme ini berlarut-larut. Segera tuntaskan dan Legalkan hasil Musprovlub,” pinta Charles. (dek)

TEKS

TEMUI: Perwakilan pengcab PRSI kabupaten/kota ketika menemui Wakil Ketua KONI Sumut, Prof Agung Sunarno, beberapa waktu lalu. (IST)

Hasto: BKKBN Jadi Koordinator Penanganan Stunting

Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo. Sumut Pos/ist.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hari Keluarga Nasional (Harganas) merupakan momentum refleksi dan apresiasi negara terhadap peran penting keluarga dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.

Hal itu dikatakan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, dalam puncak perayaan Harganas ke-29, di Lapangan Merdeka Medan, yang dihadiri Presiden RI, Jokowi, Jumat (7/7). Kota Medan menjadi tuan rumah pada perayaan Harganas 2022.

Dia menyebutkan, tema Harganas Tahun 2022 yakni, ‘Ayo Cegah Stunting agar Keluarga Bebas Stunting’. Tema ini terkait dengan tugas baru dari Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) kepada BKKBN sebagai koordinator penanganan stunting.

“Target 2024 sebesar 14 persen yang bisa dicapai dengan upaya serius dan kerja keras dari seluruh pihak. Salah satunya melalui kolaborasi lintas sektor sejak dari intervensi hulu-hilir, intervensi spesifik dan sensitif serta pendekatan Pentahelix,” ujar Hasto dalam siaran persnya.

Menurutnya, langkah RAN Pasti yakni Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting. Implementasi dari RAN Pasti tersebut, dilaksanakan dalam berbagai upaya, di antaranya pembentukan tim pendamping keluarga berisiko stunting, dalam rangkaian Harganas dilaksanakan Pelayanan KB Sejuta Akseptor pada 15 Juni 2022 dengan pencapaian sebanyak 1,294 juta akseptor baru.

Adapun, usai merayakan Harganas ke-29, Presiden Jokowi juga melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) didampingi Kepala BKKBN Hasto Wardoyo ke Belawan. Kunker ini merupakan rangkaian acara Harganas dengan melakukan kegiatan bedah rumah di Belawan dan Deliserdang.

Selain itu juga pengukuhan Bapak Asuh Anak Stunting bagi keluarga yang memiliki anak pada fase 1.000 hari pertama kehidupan serta layanan dan pendampingan kepada calon pengantin dengan menggunakan Aplikasi Elsimil.

Puncak peringatan Harganas ke-29 di Kota Medan juga dihadiri para gubernur se-Sumatera dan bupati dan walikota yang mendapat penghargaan Satya Lencana Wira Karya dan Manggala Karya Kencana kepada kepala daerah dan ketua Tim Penggerak PKK yang berprestasi dalam meningkatkan program pembangunan keluarga berencana.

Peringatan Harganas digelar setiap tahun dan dimotori oleh BKKBN. (dwi/ila)