Home Blog Page 2546

BNPB Bentuk Satgas PMK hingga RT-RW, Ternak Lintas Pulau Harus Dikarantina

PERIKSA KESEHATAN: Dokter hewan memeriksakan kesehatan sapi untuk memastikan tidak terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

SUMUTPOS.CO – Satgas Nasional Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluarkan serangkaian surat edaran (SE). Isinya tentang protokol kesehatan dan petunjuk teknis penanganan wabah PMK.

SE tersebut merupakan tindak lanjut penetapan status keadaan tertentu darurat PMK pada Jumat, 1 Juli 2022. Ada tiga SE yang dikeluarkan. Masing-masing SE Nomor 1, 2, dan 3 Tahun 2022.

SE Nomor 1 mengatur tentang pembentukan satgas penanganan PMK di daerah, mulai provinsi, kab/kotan

kecamatan, desa/kelurahan, hingga tingkat RT dan RW. Kemudian, SE Nomor 2 mengatur protokol kesehatan pengendalian PMK.

Sedangkan SE terakhir memberikan petunjuk teknis soal pengaturan lalu lintas dan produk hewan rentan PMK berbasis kewilayahan. “Nanti juga dikeluarkan inmendagri (instruksi menteri dalam negeri, Red),” kata Jubir Satgas Wiku Adisasmito kepada Jawa Pos (grup Sumut Pos), kemarin (3/7).

SE Nomor 1 akan memberikan panduan bagi pemda, terutama gubernur, bupati, dan wali kota, tentang struktur satgas PMK di wilayah masing-masing. Dalam SE tersebut ditetapkan bahwa ketua satgas daerah wajib membentuk struktur satgas hingga tingkat RT/RW dengan unsur lengkap pentahelix meliputi pemerintah, TNI-Polri, swasta, akademisi/pakar/asosiasi, kemudian unsur masyarakat dan media.

Tugas Satgas PMK daerah itu mirip dengan satgas Covid-19. Yakni, mendata kondisi hewan ternak secara lengkap. Bukan hanya hewan ternak, melainkan juga hewan liar berkuku genap. Satgas diamanahi melakukan skrining, testing, dan tracing terhadap satwa-satwa tersebut. Juga, membatasi pergerakan hewan maupun manusia yang dicurigai telah memiliki kontak dengan hewan maupun benda yang rawan terjangkit virus PMK.

Sementara itu, protokol hewan meliputi pembatasan pergerakan ternak. Daerah yang ditetapkan merah atau kuning wajib melakukan karantina wilayah dengan durasi dan pengawasan yang ditetapkan petugas veteriner setempat. Sedangkan hewan rentan PMK yang ada di zona hijau bisa dikembalikan ke peternakan.

Proses skrining di wilayah kategori hijau itu menggunakan metode RT-PCR. Sedangkan di daerah kuning dan merah boleh menggunakan RT-PCR, rapid test antigen, serta ELISA NSP.

SE Nomor 2 juga mengatur secara detail spesifikasi teknis tempat karantina hewan bagi peternak yang memiliki hewan terjangkit PMK. Disebutkan pula bahwa hewan rentan PMK boleh dipotong dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dokter hewan setempat. Pada kondisi hewan yang tidak memungkinkan untuk dipotong, hewan tersebut wajib dimusnahkan setelah dilakukan dekontaminasi dan disinfeksi.

Dalam hal perpindahan hewan ternak, sebelum melakukan perjalanan antarpulau, wajib dikarantina di fasilitas karantina terpusat atau karantina milik peternak dengan pengawasan dokter veteriner setempat. Jika terbukti positif, hewan terjangkit PMK di daerah kuning dan merah wajib dipotong dengan syarat-syarat tertentu. Sementara itu, yang berasal dari zona hijau wajib dimusnahkan.

Ahli wirologi dari Universitas Udayana I Gusti Ngurah Kade Mahardika menyebutkan bahwa pembentukan satgas dan penetapan status darurat tersebut sudah sangat terlambat. Virus PMK sudah menyebar luas. Mahardika mengatakan bahwa PMK dilaporkan sejak medio April 2022. “Sekarang sudah awal Juli, jadi sudah terlambat,” jelasnya.

Mahardika menambahkan, pemerintah tidak memenuhi prinsip utama pengendalian wabah, yakni 3E. Meliputi early detection atau deteksi dini, early response atau respons dini, serta early action atau aksi dini. Menurut Mahardika, andai pemerintah mendeklarasikan keadaan darurat sejak kasus dilaporkan otoritas veteriner, persebaran PMK tidak akan seluas sekarang.

Pada saat dilaporkan, seharusnya pada saat itu juga dikeluarkan perintah standstill alias mengunci hewan-hewan di kandang. Dengan begitu, tidak ada pergerakan hewan dari satu kandang ke kandang lainnya.

Dengan keterlambatan tersebut, Mahardika mengatakan, butuh waktu setidaknya dua tahun hingga persebaran kasus bisa dikendalikan. Bahkan butuh lima tahun sampai kondisi peternakan normal kembali seperti sebelum persebaran PMK. Dia menambahkan, satu-satunya harapan saat ini adalah proses vaksinasi.

Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) meluncurkan gerakan disinfeksi nasional untuk mencegah penularan PMK. Program tersebut hasil kolaborasi Kementan dengan BNPB dan Palang Merah Indonesia (PMI). Mentan Syahrul Yasin Limpo mengatakan, gerakan disinfeksi itu dilakukan di 19 provinsi yang terjangkit kasus PMK.

Dia mengingatkan, penularan PMK sangat cepat. Bisa melalui hewan yang terinfeksi PMK ke hewan sehat. Dapat juga melalui virus PMK yang menempel pada alat, barang, atau manusia. Bahkan juga bisa melalui udara. “Sehingga lalu lintas dan pemeriksaan ternak harus dilakukan secara ketat,” tuturnya.

Pada bagian lain, Pemprov Bali memutuskan untuk menutup pintu pengiriman sapi sejak Sabtu (2/7). Kebijakan lockdown itu diambil setelah 63 sapi di Bali terjangkit PMK. Lockdown tersebut berlaku untuk pengiriman ke luar Bali maupun antardaerah di Bali. Tujuannya, ternak di wilayah yang terdampak PMK tidak menyebar ke kabupaten/kota lainnya.

Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali I Wayan Sunada menjelaskan, meski baru ditemukan 63 kasus PMK, harus menjadi perhatian serius. “Pertama di Gianyar 38 kasus, Buleleng 21 kasus, dan Karangasem 4 kasus,” jelasnya saat dikonfirmasi Bali Express kemarin.

Sunada mengatakan, sapi yang terjangkit PMK di Gianyar sudah di-stamping out (dimusnahkan). Hal itu telah sesuai dengan SOP yang berlaku. Sunada menambahkan, sampai kemarin belum ada lagi hewan ternak bergejala PMK. Karena itu, kasus PMK diperkirakan sudah bersih di Gianyar, tepatnya di Desa Medahan. “Tapi muncul lagi di Lokapaksa Buleleng. Itu ada 21 kasus dan sudah dimusnahkan sebanyak 17 ekor, tersisa 4 ekor. Untuk di Karangasem rencananya kita juga lakukan stamping out, mungkin besok kita turun,” terangnya kemarin.

Sunada menyampaikan, pemusnahan dilakukan untuk menghilangkan sumber-sumber PMK. “Stamping out merupakan pemotongan paksa atau kita musnahkan. Ternak positif PMK tidak boleh ke mana-mana. Kita lakukan pemotongan secepat mungkin. Ini virus dan dibawa oleh angin juga. Paling tepat stamping out, walaupun ternak sembuh, ia bisa menjadi pembawa virus, jadi harus dimusnahkan,” tegas dia. (jpc)

 

Kasus Covid di Indonesia, 81 Persen Omicron BA.4 dan BA.5

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, 81 persen kasus Covid-19 di Indonesia merupakan subvarian Omicron BA.4 dan BA.5.

“Saya jelaskan bahwa 81 persen semua kasus di Indonesia sudah BA.4 dan BA.5,” kata Budi usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo, Senin (4/7).

Budi menyebut di Jakarta bahkan 100 persen kasus Covid-19 adalah BA.4 dan BA.5. Meski begitu, Budi menilai kondisi saat ini masih terkendali. Namun, Budi tetap mengimbau agar masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Ia menyebut masker tetap harus dipakai di dalam ruangan.

Selain itu, vaksinasi juga harus tetap dijalankan. Budi mendorong agar masyarakat mengikuti vaksinasi booster. “Insyaallah itu respons yang cukup untuk menghadapi Iduladha dengan normal karena sama n

seperti Idulfitri alhamdulillah bisa kita lewati dengan normal,” ujarnya.

 

Muncul Subvarian Omicron BA.2.75

Juru BicaraKementerian Kesehatan (Kemenkes) Mohammad Syahril mengatakan, naik turunnya kasus Covid-19 adalah dinamika yang harus disikapi. Meski relatif terkendali, kewaspadaan tetap harus selalu ada. Apalagi, saat ini ada mutasi baru dari varian Omicron, yakni BA.2.75.

“Kita memang sudah terkendali, tapi kewaspadaan kita tetap harus ada pengetatan-pengetatan karena angkanya masih akan naik turun sekaligus ada subvarian baru,” Kata Syahril dalam bincang kesehatan secara daring di Jakarta, Senin (4/7).

Syahril menuturkan, varian sebelumnya, yakni B.A5, telah mendominasi kasus positif di Indonesia. Porsinya mencapai 80 persen dari total kasus aktif yang tercatat di Kemenkes. Meski begitu dia melihat, gejala yang ditimbulkan dari varian ini tidak seberat varian Omicron dan varian Delta yang memuncak pada Juli 2021 lalu. “Jadi enggak usah khawatir, tingkat keparahannya tidak terlalu berat sehingga mudah-mudahan tidak banyak OTG dan gejala ringan saja,” beber Syahril.

Secara garis besar kata Syahril, kasus aktif di Indonesia mengalami penurunan. Dalam 24 jam terakhir hingga pukul 12.00 WIB hari ini, penambahan kasus mencapai 1.434 kasus. Angka ini jauh menurun dibanding 4 hari yang lalu, dengan jumlah kasus tembus 2.000. Sementara itu, total kasus konfirmasi Covid-19 di Tanah Air berjumlah 6.095.351 orang.

Menurut data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, penambahan tertinggi ada di DKI Jakarta dengan 737 kasus, Jawa Barat 255 kasus, dan Banten 179 kasus. “Jadi hari terakhir ini ada 1.434 kasus. Di satu sisi, kita tetap waspada. Naiknya memang enggak banyak, apalagi yang dirawat di RS juga masih rendah hospitality rate kecuali Jakarta. Hanya saja angka kematiannya masih rendah bahkan nol. Jadi di satu sisi kita tenang, tapi tetap waspada,” tutur Syahril.

Pemerintah mulai meningkatkan kembali pelacakan (tracing) dan pemeriksaan (testing). Lalu, menyiapkan kembali kapasitas keterisian rempat tidur di rumah sakit. Di sisi pencegahan, pemerintah juga menarik kebijakan pelonggaran pemakaian masker di ruang terbuka dan meningkatkan akselerasi vaksinasi Covid-19 termasuk vaksin dosis 3 sebagai penguat (booster). “Pak Menteri (Budi Gunadi Sadikin) sudah membuat edaran kepada RS di Jakarta, untuk waspada seperti yang dulu. Andaikan terjadi ada lonjakan yang dirawat, kita sudah siap. Wisma atlet saya kira sudah bagus, ready,” jelasnya.

 

Gelombang BA.4 dan BA.5 Lebih Lama

Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman memprediksi, gelombang Covid-19 subvarian BA.4 dan BA.5 akan berlangsung sedikit lebih lama dibandingkan gelombang virus corona sebelum-sebelumnya. Namu demikian, gelombang ini diperkirakan tidak lebih parah dari varian Delta yang berlangsung medio 2021. “Kalau saya masih melihat masa kritis itu sampai kita harus waspadai sampai Oktober,” kata Dicky, Senin (4/7).

Menurut Dicky, imbas dari gelombang BA.4 dan BA.5 tidak akan separah varian-varian corona sebelumnya karena imun masyarakat yang sudah meningkat akibat vaksin. Namun, belum juga varian BA.4 dan BA.5 mencapai puncak, muncul subvarian baru yakni BA.275. Inilah yang diprediksi jadi penyebab lamanya gelombang keempat pandemi. “(Subvarian) ini sudah datang dan memperpanjang masa gelombang itu,” jelas Dicky.

Untuk menghadapi puncak lonjakan kasus, menurut Dicky, pemerintah seharusnya memberlakukan sejumlah pengetatan protokol kesehatan. Misalnya, tetap menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat meski bukan PPKM level 3 dan 4. Kemudian, kembali mewajibkan penggunaan masker di luar ruangan.

Selain itu, penting untuk meningkatkan capaian vaksinasi booster, utamanya pada kalangan rentan dan lanjut usia. Pemerintah juga didorong untuk kembali menerapkan syarat tes antigen untuk acara-acara yang menimbulkan kerumunan dan perjalanan jarak jauh, atau minimal mensyaratkan vaksinasi booster. (cnni/kps/adz)

Kasus Covid-19 Mulai Naik, Jokowi Minta Prokes Digaungkan Lagi

SUNTIK VAKSIN: Seorang medis menyuntikkan vaksin Covid-19. Saat ini kasus Covid-19 mulai meningkat.istimewa/sumutpos.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju dan pejabat setingkat menteri untuk menggaungkan kembali pelaksanaan protokol kesehatan di tengah situasi kasus Covid-19 yang kembali meningkat. Menurut Presiden saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, hal itu penting demi menghindari potensi pengendalian situasi Covid-19 yang mengganggu situasi perekonomian Indonesia.

“Perlu kita gaungkan kembali pelaksanaan protokol kesehatan. Ini penting karena kita tidak mau pengendalian Covid ini bisa mengganggu ekonomi kita,” katanya dalam pengantar ratas yang disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Senin (4/7).

Presiden menyampaikan, ratas perlu membahas lebih lanjut mengenai upaya penanganan lonjakan kasus Covid-19 karena masuknya varian Omicron BA.4 dan BA.5 di Indonesia yang diprediksi terjadi pada pekan kedua atau ketiga Bulan Juli 2022. “Kembali kita akan mengevaluasi kebijakan PPKM yang kita tahu kasus per 3 Juli kemarin ada sebanyak 1.614 kasus dan diprediksi puncak kasusnya akan berada di bulan Juli ini, pada minggu kedua atau minggu ketiga,” katanya.

 

Vaksin Booster Jadi Syarat Perjalanan

Salah satu hal yang ditekankan Presiden Jokowi adalah upaya mendorong pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dosis penguat atau booster bagi masyarakat yang sampai saat ini baru mencapai 24,5 persen. Secara khusus Presiden meminta kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Muhammad Andika Perkasa, Kementerian Kesehatan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk terus mendorong pelaksanaan vaksinasi booster. “Terutama, di kota-kota yang memiliki tingkat interaksi antarmasyarakat tinggi,” katanya.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang turut hadir dalam rapat terbatas bersama Presiden Jokowi mengatakan, ke depan pemerintah akan memberlakukan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan dan kegiatan masyarakat.

“Nah, tentunya dosis ketiga ini akan dipersyaratkan untuk berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak dan juga untuk berbagai perjalanan. Jadi, tadi arahan Bapak Presiden untuk di airport juga disiapkan untuk vaksinasi dosis ketiga,” kata Airlangga dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (4/7).

Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, dari pengamatan yang dilakukan oleh pihaknya, vaksinasi booster terbukti mampu meningkatkan kadar antibodi pada tubuh. Berdasarkan hasil sero survei yang dilakukan pada bulan Maret kemarin, sebesar 99 persen populasi di Indonesia sudah memiliki antibodi. “Jadi, kalau Desember kita sero survei antibodinya sekitar 400-an, 500-an, itu sudah dimiliki oleh 88 persen populasi, di bulan Maret kemarin kita sero survei 99 persen populasi sudah memiliki antibodi di level 3.000, 4.000-an, jadi jauh lebih tinggi,” ucap Budi.

Menurut Budi, dalam waktu dekat pihaknya akan kembali melakukan sero survei yang dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan terkait protokol kesehatan dan vaksinasi. “Diharapkan dalam sebulan hasilnya sudah bisa keluar sehingga kita bisa mengambil kebijakan yang tepat mengenai protokol kesehatan dan juga vaksinasi,” tambahnya.

Pemerintah pun terus mengimbau masyarakat untuk tetap waspada menghadapi pandemi Covid-19. Menkes juga berpesan agar masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan terutama menggunakan masker dan segera mendapatkan vaksinasi booster guna menjaga antibodi dalam tubuh.

 

Wapres dan Menkes Beda Pendapat soal Masker

Sementara, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin beda pendapat terkait aturan pelonggaran masker di luar ruangan. Di mana pada Jumat (1/7) pekan lalu, Wapres Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah menarik aturan pelonggaran masker di luar ruangan. Sedangkan pada Senin (4/7), Menkes Budi justru menyampaikan tidak ada perubahan terkait aturan pelonggaran masker di luar ruangan.

Wapres Ma’ruf Amin mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, khsusunya penggunaan masker, hingga angka harian Covid-19 di Tanah Air kembali turun. “Protokol kesehatan tetap kita ketatkan, masker terutama ya, ada kenaikan terpaksa masker harus dipakai lagi. Jadi kelonggaran itu kita tarik dulu sampai nanti situasinya memungkinkan baru kita buka lagi,” kata Ma’ruf di Universitas Nahdlatul Ulama Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Menurut Ma’ruf, dengan kenaikan kasus Covid-19 saat ini, pemerintah masih menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sesuai situasi pandemi Covid-19 di masing-masing wilayah. Ia mengatakan, pembatasan kegiatan masyarakat yang akan diterapkan oleh pemerintah pun disesuaikan dengan tingkat PPKM di daerah tersebut.

“Kita berusaha supaya jangan sampai bisa terjadi kenaikan yang sampai levelnya menjadi naik. Karena kita tidak ingin megurangi mobilitas masyarakat, sebab itu berpengaruh pada perkembangan ekonomi kita yang sudah baik,” kata dia.

Selain itu, Ma’ruf menyebut pemerintah akan kembali menggencarkan vaksinasi demi mencegah lonjakan kasus Covid-19. “Mungkin ada sudah mulai melemah, ya kita vaksinasi kembali supaya memiliki kekebalan,” ujar Ma’ruf.

Sedangkan kemarin, Senin (4/7), Menkes Budi Gunadi justru menyatakan aturan pelonggaran masker di luar ruangan masih tetap. Budi mengatakan, hingga kini pemerintah belum mengubah kebijakan pelonggaran penggunaan masker di luar ruangan seperti yang sempat disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. “Belum ada perubahan dari kebijakan mengenai masker dari yang terakhir disampaikan pemerintah. Jadi, di luar (ruangan) diizinkan untuk tidak menggunakan masker,” kata Budi di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Budi mengimbau kepada masyarakat yang berada di dalam ruangan untuk tetap mengenakan masker. Untuk keadaan tertentu, masyarakat yang berada di luar ruangan juga diminta tetap menggunakan masker. Seiring dengan terus meningkatnya kasus Covid-19 dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat diminta untuk kembali mengenakan masker meski sedang berada di luar ruangan.

Epidemiolog dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman menyayangkan hal ini. Dia menilai, hal tersebut bentuk inkonsistensi pemerintah dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat. “Ini yang saya sangat sayangkan ya,” kata Dicky, Senin (4/7).

“Dalam satu komunikasi risiko, yang namanya konsistensi, kejelasan pesan (clarity), termasuk juga sinergi, keseragaman pesan yang disampaikan antarunit, antarsektor di pemerintah dan juga tentu antarpejabat itu menjadi penting,” ucap Dicky.

Menurut Dicky, keterkaitan pesan yang disampaikan antarlembaga pemerintah atau antarpejabat dalam hal komunikasi risiko sangat berpengaruh kepada program lainnya. Selain itu, lanjut Dicky, pesan yang saling terkait dan tidak bertentangan juga akan membangun kepercayaan masyarakat. “Hal ini membangun kepercayaan dan ini akan berpengaruh kepada program lainnya,” ucap Dicky.

Sebelumnya pada 17 Mei 2022 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan pelonggaran aturan memakai masker untuk masyarakat dilakukan dengan syarat. Syarat yang dimaksud dalam pelonggaran itu menurut Jokowi adalah jika masyarakat sedang beraktivitas di tempat atau area terbuka yang tidak ada orang, maka diperbolehkan tidak memakai masker. Akan tetapi, untuk kegiatan di ruangan tertutup dan di alat transportasi, Jokowi menegaskan bahwa masyarakat tetap harus memakai masker. Selain itu, Presiden menekankan, pemakaian masker tetap disarankan kepada masyarakat lanjut usia (lansia), penderita komorbid (penyakit bawaan), serta kepada mereka yang mengalami gejala batuk dan pilek. (jpc/kps/adz)

Bayar Rp250 Juta, Berangkat Haji Cuma Sampai Malaysia

MAKKAH: Jelang puncak ibadah haji, seluruh jamaah asal Indonesia sudah tiba di tanah suci.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah kasus jamaah haji mujamalah (furoda atau undangan dari Arab Saudi) gagal berangkat terus bermunculan. Sebab, sampai saat ini Arab Saudi tidak kunjung menerbitkan visa haji mujamalah.

MISALNYA, yang dialami rombongan jamaah haji mujamalah asal Sulawesi Selatan. Hingga kemarin, rombongan yang berisi 31 orang itu masih tertahan di Kuala Lumpur, Malaysia. Mereka bahkan sempat diterbangkan ke Thailand, tetapi kemudian kembali lagi ke Kuala Lumpur.

Informasi dari salah satu keluarga jamaah, rombongan tersebut sedang menunggu pesawat tujuan India. Mereka tetap berharap bisa berhaji dengan visa mujamalah. Sebab, mereka sudah menyetor ongkos haji sekitar Rp250 juta per orang.

Untuk rombongan lainnya, ada yang sudah mendarat di Jeddah. Tetapi, mereka tidak bisa keluar dari bandara. Petugas bandara tidak mengizinkan mereka keluar karena tidak bisa menunjukkan visa haji. Akhirnya, rombongan yang berisi 46 WNI itu dipulangkan kembali ke tanah air.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Nur Arifin menuturkan, travel yang mengangkut 41 WNI tersebut tidak memiliki izin sebagai penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK). Dia menegaskan, haji khusus dan haji mujamalah hanya bisa dilaksanakan oleh PIHK yang berizin resmi dari Kemenag.

“Berdasarkan hasil investigasi tim kami, pihak travel mendapatkan visa (haji) dari Singapura. Dan, ternyata visa itu palsu,” jelasnya. Karena itu, sesampainya di Jeddah, otoritas Arab Saudi menolak mereka.

4.000 Jamaah Gagal Berangkat

Ketua Umum Syarikat Penyelenggara Umrah dan Haji (Sapuhi) Syam Resfiadi mengungkapkan, diperkirakan sebanyak 4.000 lebih calon haji furoda gagal berangkat ke Arab Saudi. “Bahkan bisa lebih (dari 4.000 jemaah),” kata Syam Resfiadi menjawab wartawan, Senin (4/7).

Syam mengatakan, ribuan calon haji tersebut gagal berangkat terkait persoalan visa karena kuota haji international yang sebesar 1 juta jamaah sudah terisi. Diketahui, visa furoda merupakan visa yang dikeluarkan langsung oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tanpa melalui Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama RI.

“Visa furoda yang sudah 2 tahun tidak ada haji ternyata mengikuti pola kuota haji internasional yang dipotong jadi hanya 1 juta jamaah dan visa furoda bukan jatah atau pasti keluarnya, karena itu hak keluarga kerajaan dan tergantung izin rajanya. Kita hanya berusaha mendapatkan, namun hanya sedikit,” ujar Syam.

Hal ini menyebabkan banyak jamaah yang tidak kebagian kuota sehingga gagal berangkat haji. Namun, ada pula calon haji furoda yang sudah berada di Saudi, tapi visanya bermasalah. Kini mereka terdampar di sana. “Saya hanya mendengar dari teman-teman Kemenag yang bertugas di Saudi, mereka akan dan pasti dipulangkan (ke Tanah Air). Namun kapannya saya belum dapat info lagi,” lanjut Syam.

Sementara itu, Syam menyebut, ada sejumlah jamaah yang tetap bisa melaksanakan haji karena kebagian kuota kerajaan Saudi. Jumlahnya mencapai ribuan. “Laporan dalam Siskopatuh Kemenag ada sekitar 1.600-an (bisa haji) 2 hari yang lalu,” tutur Syam.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily membenarkan kabar itu. Ia menyebut, para jamaah itu terkendala visanya. “Ya kami dapat kabar bahwa ada 4.000 calon jemaah haji yang berharap mendapatkan visa furoda atau visa mujamalah tidak dapat berangkat ke tanah suci,” kata Ace.

Ace mengatakan, kasus 4.000 jamaah yang gagal naik haji itu perlu menjadi perhatian serius. Karena dalam praktiknya, para penyelenggara travel khusus mengajukan visa furoda ini langsung ke Kedutaan Besar Arab Saudi. “Tahun ini, saya dapat informasi, ada yang keluar visanya, ada juga juga yang tidak keluar. Pada umumnya, visa jenis ini keluar pada akhir menjelang Puncak Haji,” ucap Ace.

“Kami tentu tidak bisa mengatur langsung soal penyelenggaraan Haji dari visa furoda ini. Namun, sebaiknya siapapun jangan dulu memberikan janji untuk memberangkatkan Haji visa furoda sebelum visanya keluar,” jelasnya.

Ace memahami, dengan antrean Haji yang panjang sehingga berbagai cara dilakukan warga demi berangkat ke tanah suci. Namun, terang Ace, jemaah calon haji perlu memastikan dulu adanya visa.

Menyikapi 46 CJH yang dideportasi atau dipulangkan dari Arab Saudi ke Indonesia, Ace menduga, mereka adalah korban dari pihak travel yang secara sengaja memberangkatkan ke Arab Saudi untuk tujuan ibadah haji tanpa prosedur resmi. “Sesuai dengan UU Haji dan Umroh, bagi siapapun perusahaan yang memberangkatkan jemaah tanpa melalui sistem perjalanan haji yang telah ditetapkan, maka sebaiknya perusahaan itu diberikan sanksi, dicabut perizinannya karena telah mengambil dana cukup besar dari masyarakat tanpa mekanisme perjalanan sebagaimana aturan yang berlaku,” kata Ace.

Politikus Golkar ini mengatakan, selalu ada cara bagi masyarakat mendapatkan visa untuk berangkat haji tanpa melalui sistem yang berlaku, karena harus menunggu antrean yang panjang. Menurutnya ke-46 WNI yang dideportasi, mendapatkan visa Arab Saudi dari negara lain (Singapura dan Malaysia) yang bukan merupakan visa haji. “Seharusnya mereka mengetahui bahwa tanpa visa resmi haji dari Arab Saudi, dari negara manapun berangkat, tak akan bisa menjalankan ibadah haji di tanah suci ini,” ucap Ace.

Meskipun demikian, pemerintah Indonesia tetap memberikan perlindungan atas keselamatan 46 WNI tersebut selama di tanah suci. Karena itu, mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam menerima tawaran haji. “Kepada masyarakat agar hati-hati dalam menerima tawaran perjalanan haji tanpa sistem dan prosedur perjalanan haji secara resmi. Apalagi mendapatkan visa negara lain, tapi didapatkan dari negara lain pula tanpa menjelaskan visa tersebut buka merupakan visa haji,” imbuh Ace.

Lebih lanjut, Ace mengaku dirinya mendukung upaya pemulangan ke-46 WNI tersebut untuk menegakan peraturan perundang-undangan. “Langkah ini sebagai pembelajaran agar kita konsisten bahwa penggunaan visa ya harus dipergunakan sesuai dengan peruntukannya,” papar Ace.

92.668 Jamaah Haji Reguler Sudah Berangkat

Sementara itu, seluruh calon jemaah haji reguler telah diberangkatkan. Kemarin (3/7), dua kloter terakhir mendarat di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Yakni, kloter 44 Embarkasi Jakarta–Bekasi (JKS) yang berisi 255 orang dan kloter 43 Embarkasi Solo (SOC) dengan jumlah 360 orang. Untuk jemaah haji khusus, masih ada pemberangkatan dalam beberapa hari ke depan. Total ada 92.668 jemaah haji reguler yang berangkat. Dengan total kuota jemaah reguler 92.825 orang, ada 157 jemaah (0,17 persen) yang batal berangkat. Di antaranya, dengan alasan kesehatan atau sakit.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief menuturkan, saat ini seluruh kegiatan jamaah Indonesia terpusat di Makkah. Pihaknya kini menyiapkan pembagian tim untuk menghadapi masa puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina yang dimulai pada 8 Juli mendatang.

Selain itu, dilakukan pendataan terhadap jemaah yang tidak bisa melaksanakan wukuf sendiri dan harus didampingi petugas kesehatan untuk safari wukuf. Begitu pula jamaah yang sakit berat sehingga tidak bisa meninggalkan rumah sakit dan harus dibadalkan. Termasuk calon jemaah haji yang wafat. (jpc/cnni/adz)

Dugaan Gratifikasi Galian C di Binjai Dilapor ke KPK

JAKARTA, SUMUTPOS – Ketua Gerakan Semesta Rakyat Indonesia (GSRI) Ismail Marzuki melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan gratifikasi Galian C yang tidak ada Izin di Kelurahan Bhakti Karya, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai dan Desa Tandukan Raga, Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hilir, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara.

Hal itu, langsung dilaporkan Ismail ke Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi Jakarta Selatan, Senin (4/7/2022).

“GSRI yang berdomisili di Provinsi Sumatera Utara ada melaporkan dugaan pembiaran pada Galian C yang tidak memiliki izin, sehingga diduga ada gratifikasi terhadap oknum tertentu tanpa memperhatikan aspek lingkungan,” kata Ismail.

Ia meminta KPK untuk bertindak tegas dan menindaklanjuti laporan ini agar tidak ada lagi pengrusakan lingkungan oleh oknum. “Usai melaporkan ini, semoga KPK bisa segera mengambil tindakan. Sebab, Galian C ilegal berdampak buruk terhadap lingkungan,” pungkasnya. (adz)

Viral Video 63 Motor Raib di Konser HUT Kota Medan, Kapolrestabes Medan: Itu Tidak Benar

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 63 sepeda motor dikabarkan hilang saat malam konser HUT Kota Medan. Hal tersebut dinarasikan oleh video yang beredar viral di media sosial medsos). Kabar tak mengenakkan itu pun langsung ditepis oleh Kapolrestabes Kota Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda. Dinyatakannya, informasi yang ada pada video tersebut tidaklah benar.

“Laporan tidak ada. Sampai sekarang ini memang tidak ada. Bisa dicek ke polsek-polsek dan juga ke Sat Reskrim,” kata Kapolrestabes Valentino, Senin (4/7). Adapun bagi warga yang menonton konser tersebut dan merasa kehilangan motornya, diimbau Valentino untuk segera melapor ke Mapolrestabes Medan, tentunya Valentino memastikan akan melakukan tindakan tegas bagi pelaku-pelakunya.

Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Teuku Fathir Mustafa, dalam kesempatan yang sama mengimbuhkan bahwa pihaknya tengah gencar memberantas aksi pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polrestabes Medan. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak percaya dengan isu atau kabar bohong yang beredar.

“Video itu tidak benar, laporan kehilangan motor di lokasi dan waktu kegiatan tersebut belum ada. Dan apabila ada warga yang merasa kehilangan sepeda motor saat hadir dikegiatan itu bisa segera melapor ke Polrestabes Medan. Pastinya jika benar untuk para pelaku akan kita berikan tindakan tegas dan terukur,” tegas Kompol Fathir Mustafa.

Ditelusuri Sumut Pos, salah satu pengunggah video berdurasi 12 detik yang menampilkan parkiran sepeda motor tersebut mengatakan bahwa video itu sudah viral sebelum diunggah di media sosialnya.

“Itu sudah banyak yang viral, bukan dari kita. Cuma yang aku herannya ada beberapa media online ngambilnya dari kita, padahal itu yang upload bukan kita di awal,” kata salah seorang pengunggah saat dihubungi Sumut Pos, Senin (4/7).

Diungkapkannya, ia pun mendapatkan konten video tersebut dari akun TikTok bernama @Putra_asahan02.

Terkait kebenaran video itu, pengunggah tersebut pun belum tahu pasti, walaupun ia sudah mencoba mengkonfirmasi dari pengunggah asal, tapi ia belum mendapat jawabannya.

Adapun media sosial Instagram yang turut mengunggah ulang video tersebut sehingga makin viral yakni @Sumut.terkini, @Travelmatesiantar, dan @Dolansumatera.

Hingga berita ini ditulis pada Senin sore (4/7) @Sumut. terkini telah melayangkan permohonan maafnya atas unggahan yang dinilai membuat ramai publik dan menghapus video yang diunggahnya itu.

Namun, kedua media yang lain belum juga menghapus konten yang dinilai membuat gaduh itu. (mag-2/azw)

Rajudin Sagala Terima Berkas Guru Bodong Lolos P3K

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dugaan adanya permainan dalam penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jabatan guru di Kota Medan ternyata benar adanya. Sejumlah guru honor yang tergabung dalam Forum Guru Tidak Tetap (FGTT) Kota Medan menyerahkan bukti dugaan tersebut kepada Wakil Ketua DPRD Medan H.Rajudin Sagala, S.Pd.I di ruang kerjanya, Senin (4/7) siang.

Kepada wartawan, H.Rajudin Sagala mengaku sangat menyayangkan niat baik Wali Kota Medan untuk mengangkat harkat dan martabat guru honor yang tercoreng karena ulah oknum-oknum yang mencoba mencari keuntungan. “Dugaan adanya permainan pada penerimaan P3K jabatan guru di Kota Medan jelas telah mencoreng nama baik Wali Kota Medan yang sudah memiliki niat baik dalam memperbaiki nasib guru honor di Kota Medan,” ucap Rajudin.

Dikatakan Politisi PKS Kota Medan ini, Pemerintah Kota (Pemko) Medan harus menindak tegas adanya kecurangan yang dilakukan sejumlah oknum yang terlibat dugaan guru bodong lolos P3K kini telah menjadi kegaduhan baru.

“Yang terjadi sekarang, guru honor yang sudah mengabdi belasan tahun sangat tidak terima dengan kecurangan ini. Guru yang sama sekali tidak pernah mengajar tiba-tiba bisa lolos seleksi P3K dan lulus. Padahal dengan program P3K ini seharusnya bisa menyelesaikan persoalan guru honor di Kota Medan,” ujarnya.

Dari berkas yang disampaikan, Rajudin melihat adanya upaya sistematis yang dilakukan sejumlah oknum di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Medan. “Ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Kita juga mengharapkan Wali Kota Medan bisa menindaklanjuti persoalan ini,” katanya.

Sementara itu, FGTT yang diwakili juru bicaranya, Nita Novianti menyampaikan bahwa dugaan guru bodong lolos P3K di Kota Medan merupakan tindaklanjut dari pertemuan sebelumnya, dimana banyaknya guru honor yang keberatan dengan adanya dugaan permainan sejumlah oknum yang meloloskan guru yang tidak pernah mengajar bisa lolos seleksi penerimaan P3K.

Sementara itu, Sofyan Harahap selaku salah seorang guru honor mengaku adanya guru di SD 060879 Jalan Pendidikan No.20 Kecamatan Medan Timur berinisial AOH lulus P3K padahal yang bersangkutan tidak pernah mengajar di sekolah tersebut.

“AOH ini terdaftar sebagai guru honor pada Juli 2020, dan sudah didaftarkan di Dapodik UPT SD Negeri 060879, namun guru tersebut tidak pernah mengajar dan sampai sekarang tidak pernah menerima honor,” terangnya.

Dari penelusuran data di Dinas Pendidikan, SK guru Honor AOH ditandatangani Kepala sekolah SD 060879 pada saat itu PM pada Juli 2020, namun dari SK guru honor sekolah tersebut yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan pada Januari 2021 yang ditandatangani Adlan, S.Pd, MM tidak ditemukan nama AOH.

Tidak hanya guru bodong, FGTT juga melaporkan adanya dugaan permainan penerimaan insentif guru honor yang dilakukan sejumlah Oknum Kepala Sekolah dimana adanya guru yang mengajak di Sekolah Swasta tetapi didaftarkan sebagai penerima dana insentif di sekolah SD Negeri di Medan. “Kami juga menyampaikan persoalan ini agar juga bisa ditindaklanjuti,” pungkasnya. (rel)

Gelar Acara Pengantar Alih Tugas Ketua PN Rantauprapat, Erik: Jadi Kenangan

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga, mendoakan Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat terus mencapai karir tertingginya. Doa tersebut dimohonkan pada acara pengantar alih tugas Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat Kelas 1B, Delta Tamtama, ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas 1A Khusus di Ruang Data dan Karya Kantor Bupati Labuhanbatu, belum lama ini.

Erik mengatakan, berpisah karena jabatan adalah hal yang biasa, ada jenjang karir yang mesti dilalui untuk masa depan. “Dengan adanya perpisahan pasti yang namanya sahabat merasa kehilangan. Namun semua ini harus dilalui. Mudah- mudahan nantinya dengan jabatan yang baru, Ketua Pengadilan tetap ingat dengan Labuhanbatu,” ungkap Erik, saraya menjelaskan, acara perpisahan seperti ini akan selalu dibuat untuk menjadi suatu kenangan.

Dandim 0209/LB, Letkol Inf Asrul Kurniawan Harahap, mewakili Forkopimda Labuhanbatu Raya, mengatakan, selama bertugas di Kabupaten Labuhanbatu, semua telah membangun hubungan yang solid, semua berjalan sesuai dengan program Bupati Labuhanbatu.

“Semoga ini akan menjadi tajuk untuk dikenang selama-lamanya. Mewakili Forkopimda Labuhanbatu Raya, apabila ada tutur sapa, tingkah laku dan perbuatan yang kurang berkenan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kerja sama selama ini,” tuturnya.

Dalam pesannya, Delta Tamtama menyampaikan, pada 1 Juli 2022 dia akan menyerahkan jabatannya ke Pengadilan Tinggi. “Selama berkarir di Mahkamah Agung, ini adalah penempatan ke-10 di Labuhanbatu. Di Labuhanbatu merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi saya, karena di dalamnya bermasyarakat dengan bermacam-macam etnis dan gaya,” ujarnya. “Saya dan hati saya, selalu ada untuk Labuhanbatu Raya,” pungkas Delta. (fdh/saz)

Polres Nias Gelar Upacara: 47 Naik Pangkat, 2 Masuki Purnabakti

SALAMAN: Kapolres Nias AKBP Wawan Iriawan bersalaman dengan AKBP Eniali Hulu (Waka Polres Nias) yang memasuki purnabakti, pada Upacara Kenaikan Pangkat dan Pelepasan Purnabakti di Mapolres Nias, Jalan Bhayangkara Nomor 1, Kelurahan Ilir Gunungsitoli, Sabtu (2/7).

GUNUNGSITOLI, SUMUTPOS.CO – Kapolres Nias AKBP Wawan Iriawan memimpin pelaksanaan Upacara Kenaikan Pangkat Setingkat Personel Polres Nias di Lapangan Apel Mapolres Nias, Jalan Bhayangkara Nomor 1, Kelurahan Ilir Gunungsitoli, Sabtu (2/7) lalu.

Kenaikan pangkat personel Polres Nias terhitung mulai 1 Juli 2022, berjumlah 47 orang. Terdiri dari seorang perwira menengah dari AKP ke Kompol, Aipda ke Aiptu (satu orang), Bripka ke Aipda (12 orang), Brigadir ke Bripka (4 orang), Briptu ke Brigadir (2 orang), dan Bripda ke Briptu (27 orang).

Selain personel Polres Nias yang mendapatkan kenaikan pangkat setingkat, personel lainnya ada yang mendapatkan penghargaan kenaikan pangkat pengabdian, yakni AKP Saksi Tarigan yang saat ini menjabat Kasat Intelkam Polres Nias dari AKP ke Kompol, dan Iptu A Hidayat Pejabat Sementara (PS) Kapolsek Gido dari Iptu ke AKP.

Dalam amanatnya, Kapolres Nias, AKBP Wawan Iriawan menyampaikan, kenaikan pangkat merupakan hak seluruh personel Polri. Menurutnya, hak naik pangkat tidak didapat secara otomatis, namun sebagai suatu prestasi kerja yang selama ini telah diraih. “Ini perlu dipahami. Tentunya kenaikan pangkat membawa konsekuensi yang lebih berat. Tidak ada manfaatnya menerima kenaikan pangkat kalau tidak diimbangi dengan naiknya kualitas hidup dan kualitas kinerja,” tegas Wawan.

Setelah melaksanakan upacara kenaikan pangkat setingkat, kegiatan dilanjutkan dengan upacara pelepasan personel Polres Nias yang memasuki purnabakti, yakni AKBP Eniali Hulu, yang memiliki jabatan terakhir sebagai Wakapolres Nias, dan Ipda Faogomano Laoli dengan jabatan terakhir Kepala SPKT I Polsek Lolofitumoi.

Kepada personel Polres Nias yang purnabakti, Wawan menyampaikan ucapkan selamat memasuki masa purnabakti yang telah mengakhiri masa dinas di Polri. Dia berpesan, semoga masa pensiunnya dapat dinikmati dengan penuh rasa kebahagiaan dan suka cita.

“Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, atas pengabdian dan loyalitas yang telah diberikan selama ini, ” pungkasnya. (adl/saz)

Mantan Kepala Desa di Dairi, Didakwa Korupsi Dana Desa Rp412 Juta Lebih

SIDANG: Seorang mantan kepala desa di Kabupaten Dairi, JS, terdakwa kasus korupsi, saat menjalani sidang dakwaan secara virtual di , Senin (4/7). Agusman/Sumut Pos.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Mantan Kepala Desa Lae Sering, Kabupaten Dairi, berinisial JS, menjalani sidang perdana secara virtual di Pengadilan Negeri Medan, Senin (4/7). Dia didakwa jaksa atas kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) sebesar Rp412 juta lebih pada 2012-2018.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) David Pangaribuan, dalam dakwaannya menuturkan, terdakwa diduga secara sah melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

“Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2017, tertanggal 1 Maret 2017, tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2017, Desa Lae Sering, Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Kabupaten Dairi, memperoleh pagu Dana Desa sebesar Rp775.974.000,” ungkap David.

Lebih lanjut David mengatakan, berdasarkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 Tahun 2017, tertanggal 1 Maret 2017, tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Serta Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017, Desa Lae Sering, Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Kabupaten Dairi, memperoleh pagu Alokasi Dana Desa sebesar Rp327.535.000.

Pada 2017, Desa Lae Sering, Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Kabupaten Dairi, mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebesar Rp1.110. 193.000, sesuai dengan Peraturan Kepala Desa Lae Sering, Nomor 1 Tahun 2017, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lae Sering Tahun Anggaran 2017, disebutkan Pendapatan Desa Rp1.109.246.000. “Belanja Desa sebesar Rp1.110.193.300 dan Pembiayaan Desa sebesar Rp947. 300.000,” bebernya.

Namun belakangan, terdakwa mengelola dan menguasai sendiri dana tersebut, tanpa melibatkan perangkat desa lainnya, sebagaimana mestinya. Tak hanya itu, terdakwa juga diduga membuat laporan fiktif Dana Desa, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. “Perbuatan terdakwa JS diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU RI No 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001,” tutur David.

Usai mendengar dakwaan jaksa, terdakwa menyatakan tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi), sehingga majelis hakim menunda sidang pekan depan, dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. (man/saz)

1...2,5452,5462,547...15,921Page 2,546 of 15,921