Home Blog Page 2584

Minta Sekretaris DPD Golkar Sumut Dicopot, Dedek: Pernyataan Memecah Bela Pengurus

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua Umum DPP AMPI, Abdul Rahman angkat bicara terkait dengan pernyataan Sahlul Umur Situmeang meminta Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut Ilhamsyah dicopot, merupakan pernyataan bernuansa sentimen dan sangat tendensius.

Pria yang akrab disapa dengan Dedek itu, menilai apa disampaikan Sahlul dinilai dapat memecah bela pengurus di DPD Golkar Sumut dan pernyataan itu, tidak pantas diucapkan.

“Tudingan a buse of power dan (pernyataan) memecah belah pengurus dan minim konsolidasi, jelas mengandung unsur sentimen. Apa yang dikatakan Bung Sahlul itu sangat tendensius,” kata Dedek kepada wartawan di Medan, Selasa (21/5).

Dedek menyampaikan hal itu menyikapi tudingan mantan Wakoorbid PP DPD Partai Golkar Sumut, Sahlul Umur Situmeang, di media massa. Sahlul menuding Partai Golkar Sumut dibawah kepemimpinan Musa Rajekshah (Ijeck), mulai bergejolak.

Kemudian, adanya a buse of power, minim konsolidasi, serta dugaan pelanggaran administrasi dan peraturan organisasi partai.

“Saya heran dengan Bung Sahlul. Saat berada dalam sistem organisasi Partai Golkar Sumut, diam tidak bersuara. Setelah di luar sistem, berkoar-koar mendiskreditkan kepengurusan yang seakan-akan organisasi tidak berjalan tanpa beliau,” ujar Dedek.

Dedek juga mempertanyakan sumbangsih Sahlul saat berada dalam sistem kepengurusan Partai Golkar. Ia mengharapkan seluruh pengurus DPD Golkar Sumut tidak terpengaruh dengan statmen yang disampaikan Sahlul dan harus tetap solid.

“Mengapa saat bung Sahlul menjabat Wakoorbid PP DPD Partai Golkar Sumut, tidak membenahi kekurangan yang ada. Dulu kok diam. Sekarang malah teriak-teriak di media, menuding seolah-olah Partai Golkar Sumut mulai bergejolak, a buse of power, minim konsolidasi, pelanggaran administrasi dan melanggar peraturan partai. Mirisnya, bung Sahlul menyebut semua tudingannya itu seakan-akan hanya karena disebabkan Ilhamsyah. Inikan jelas tendensius dan sentimen terhadap Sekretaris Partai Golkar Sumut itu,” katanya.

Sebagai kader Partai Golkar, Dedek meminta semua elemen partai berlambang pohon beringin itu tidak terpancing dengan upaya-upaya yang diduga hendak menggembosi Partai Golkar Sumut.

“Mari bersatu, perkokoh barisan menyongsong 2024 untuk kemenangan Partai Golkar di Sumut,” tandasnya.(gus)

Poldasu Gelar Baksos di 130 Rumah Ibadah

Bansos: Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak bersama Ketua Bhayangkari Polda Sumut, Rita Panca Simanjuntak, memberikan bansos kepada masyarakat, Gereja Katedral, Jalan Pemuda, Kecamatan Medan Maimun, Senin (20/6).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menggelar bakti sosial (Baksos) religi di 130 rumah ibadah di Sumut. Hal itu dikatakan Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, saat memberikan bantuan sosial (Bansos), ke Gereja Katedral, Jalan Pemuda, Kecamatan Medan Maimun, Senin (20/6).

Dari 130 titik kegiatan baksos religi, lanjutnya, yang dilaksanakan terdiri dari, 50 masjid, 45 gereja, 23 kelenteng, 12 kuil se-Sumut. Turut hadir, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Dadang Hartanto, pemuka agama, FKUB Sumut, tokoh lintas agama, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda, PJU Polda Sumut serta pejabat lainnya.

“Hari ini (kemarin,Red) kita bersama-sama menyaksikan kegiatan bakti sosial secara serentak oleh Mabes Polri dalam menyemarakan Hari Bhayangkara ke-76,” kata Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, yang didampingi Ketua Bhayangkari Polda Sumut, Ny Rita Panca Simanjuntak.

Panca menyebutkan, Polda Sumut dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-76, mengadakan kegiatan Baksos religi yang dilaksanakan bersama dengan stakeholder dengan cara membersihkan rumah ibadah serta memberikan bantuan.

Hal ini, lanjutnya, bertujuan untuk mendorong peran pemuka agama ikut bersama-sama menjaga wilayah serta sinergitas Polri, khususnya Polda Sumut dengan pemuka agama.”Polda Sumut juga memberikan bantuan sosial sebanyak 26 ribu paket sembako kepada warga kurang mampu, 25 kursi roda serta 4 kaki palsu,” bebernya.

Dia berharap, dengan kegiatan Baksos religi dan Bansos ini, dapat merajut kebersamaan mendukung kinerja Polda Sumut memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Komunikasi pemuka agama bersama Polri harus tetap terjalin dalam meningkatkan dan menjaga keamanan Sumut yang kondusif,” pungkasnya. (dwi/ila)

Bila Sampah Tak Diangkut Secara Rutin, Rizki Lubis Minta Warga Lapor ke Kecamatan

SOSIALISASI: Anggota DPRD Kota Medan M Afri Rizki Lubis saat menggelar Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Medan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejak tanggungjawab pengangkutan sampah dialihkan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) ke pihak Kecamatan, proses pengangkutan sampah di Kota Medan dinilai sudah semakin baik. Setidaknya, sampah-sampah di depan rumah warga tidak lagi dibiarkan hingga lebih dari dua hari.

Hal ini diungkapkan Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Golkar, M Afri Rizki Lubis S.M., M.IP saat menggelar Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Medan ke-6 Tahun Anggaran 2022 Peraturan Daerah (Perda) No.6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan di Jalan Brigjend Katamso Gg Sempurna, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Minggu (19/6).

“Setidaknya saat ini saya tidak lagi mendengar ada sampah yang tidak diangkut selama 3 hari bahkan lebih. Kalau dulu, bahkan ada yang baru diangkut seminggu sekali. Pengalihan ini merupakan kebijakan tepat yanh diambil oleh Wali Kota Medan, Pak Bobby Nasution,” ucap Rizki di hadapan ratusan warga yang hadir.

Oleh karena itu, di hadapan Camat Medan Maimun Dedy Rustam Alamsyah Nasution dan Sekretaris Lurah Sei Mati yang turut hadir dalam kesempatan itu, Rizki Lubis meminta kepada setiap warga yang tidak diangkut sampah di depan rumahnya oleh petugas kecamatan selama lebih dari dua hari, agar segera melaporkannya ke pihak kecamatan.

Dijelaskan Rizki, setiap Kecamatan, Kelurahan hingga Lingkungan, harus bertanggungjawab atas pengangkutan sampah di wilayahnya masing-masing. Apalagi, masalah sampah merupakan salah satu program prioritas Wali Kota Medan, Bobby Nasution.

Saat ini, sambung Rizki, Pemko Medan telah menambah armada pengangkut sampah untuk setiap kecamatan, baik truk sampah maupun becak sampah. Kedepannya, pihaknya di DPRD Medan juga akan menganggarkan kembali anggaran untuk peambahan armada sampah di Kota Medan, baik melalui P-APBD 2021 maupun APBD 2022.”Sampai nantinya seluruh sampah di Kota Medan bisa diangkut setiap hari. Kita berharap nantinya tidak ada lagi sampah yang diangkut dua hari sekali bahkan lebih,” ungkap Rizki.

Sementara dalam kesempatan itu, Camat Medan Maimun, Dedy Nasution mempertegas apa yang disampaikan Rizki. Dedy mengatakan jika saat ini masalah pengangkutan sampah memang merupakan tanggungjawab pihaknya di kecamatan.”Untuk masalah sampah, kalau ada kendala sampaikan kepada kami pihak Kecamatan, karena saat ini memang merupakan tanggungjawab kami,” jawabnya.

Pantauan Sumut Pos, dalam kesempatan itu, Rizki Lubis mempersilakan sejumlah warga untuk menyampaikan berbagai keluhannya, warga pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan tampak antusias dalam menyampaikan keluhannya.Selain masalah sampah, warga di Kelurahan Sei Mati juga tuurt mengeluhkan masalah banjir yang kerap terjadi disana.

Atas keluhan itu, Camat Medan Maimun Dedy Nasution mengatakan bahwa Pemko Medan telah mendata warga yang tinggal di bantaran sungai, baik yang memiliki alas hak maupun tidak memiliki alas hak. Ke depannya, Pemko Medan akan mengganti rugi lahan dan bangunan warga di bantaran sungai yang memiliki alas hak. (gus/ila)

Fraksi NasDem Usulkan ke Wali Kota Medan, Minta Pemutihan BPJS Kesehatan Tertunggak

SOSIALISASI: Habiburrahman Sinuraya gelar Sosialisasi Perda No.4 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Kota Medan, di Kecamatan Medan Tuntungan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Peserta BPJS Kesehatan di Kota Medan yang menunggak iuran bisa sedikit bernafas lega. Pasalnya, Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Medan telah mengusulkan pemutihan iuran BPJS Kesehatan yang tertunggak kepada Wali Kota Medan, Bobby Nasution. Dengan harapan, Pemerintah Kota (Pemko) Medan dapat meneruskan usulan tersebut ke BPJS Kesehatan untuk dapat direalisasika pada akhir tahun 2022 ini.

Hal ini diungkapkan Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai NasDem, Habiburrahman Sinuraya S.ST saat pelaksanaan Sosialisasi Produk Hukum Daerah Peraturan Daerah (Perda) No.4 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Kota Medan yang digelar di Jalan Bunga Melati No.39, Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Sabtu (18/6) sore.

“Ada kabar baik untuk bapak dan ibu. Kami Fraksi NasDem telah mengusulkan pemutihan BPJS Kesehatan yang tertunggak. Ini murni usulan Fraksi NasDem dan telah kita sampaikan ke pak wali pada paripurna LPj kemarin,” ucap Habib dihadapan Lurah Kemenangan Tani dan Kasi Trantib Kecamatan Medan Tuntungan yang hadir dalam kegiatan itu.

Atas usulan itu, kata Habib, Wali Kota Medan Bobby Nasution mengaku sepakat dan bersedia untuk mengusulkannya ke pihak BPJS Kesehatan. Hal ini dilakukan, agar warga Kota Medan yang menunggak BPJS Kesehatannya dapat kembali mempergunakan jaminan kesehatannya tersebut.”Kita optimis pemutihan ini dapat terealisasi. Rencananya Program pemutihan ini akan dilakukan di sekitar bulan 9 atau 10,” ujar Anggota Komis I DPRD Kota Medan itu.

Secara teknis, kata Habib, nantinya peserta BPJS Kesehatan yang tertunggak akan langsung dialihkan sebagai peserta BPJS PBI. Namun tentunya, warga tersebut memang dinilai masuk ke dalam kategori warga ekonomi kurang mampu.”Dan usulan ini sudah Fraksi Partai NasDem DPRD Medan sampaikan ke Fraksi NasDem di DPR RI agar dapat diteruskan ke pemerintah pusat,” terangnya.

Selain pemutihan BPJS yang tertunggak, Habib yang juga menjabat sebagai Ketua Garda Pemuda NasDem Kota Medan itu mengatakan, dirinya juga membawa kabar baik kepada warga Kelurahan Kemenangan Tani yang sama sekali belum memiliki BPJS Kesehatan.

Pasalnya, sambung Sekretaris DPD BAPERA Kota Medan itu, saat ini Pemko Medan telah menyiapkan 100 ribu peserta BPJS gratis atau tanpa iuran yang sering disebut dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk warga Kota Medan yang belum memiliki jaminan kesehatan.

“Kalau ada bapak/ibu disini yang belum punya BPJS Kesehatan, kasih KK dan KTP nya ke saya melalui tim saya, biar saya yang urus agar bapak/ibu bisa mendapatkan BPJS PBI. Masalah kesehatan di Kota Medan pelan-pelan akan kita perbaiki,” kata Habib yang disambut meriah oleh tepuk tangan warga yang hadir.

Dijelaskan Habib, saat ini Pemko Medan juga telah menganggarkan sekitar Rp60 Miliar hingga Rp80 Miliar agar warga Kota Medan bisa menjalani rawat inap di RS segar gratis sekalipun tidak memiliki BPJS Kesehatan.”Bagi yang belum punya BPJS Kesehatan namun sedang sakit dan ingin dirawat di RS, saat ini bisa dirawat secara gratis di RS Pirngadi Medan sebagai pasien unregister. Ini bentuk keseriusan kami di DPRD Medan dan pak wali dalam memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada warga Kota Medan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Habib juga mempersilakan warga yang hadir untuk menyampaikan aspirasinya diluar masalah kesehatan. Berdasarkan pantauan, salah seorang warga di Gg Keluarga, Kelurahan Kemenangan Tani mengatakan, bahwa parit di Gg Keluarga tidak mengalir lagi sejak lama. Akibatnya, parit berbau busuk dan menjadi sarang nyamuk.”Harapan kami supaya parit kami itu bisa segera diperbaiki,” ucap br Ginting kepada Habib.

Atas keluhan warga tersebut, Lurah Kemenangan Tani, Jan Rudi Purba berjanji akan membangun parit tersebut di tahun 2023 mendatang. “Sebab pembuatan parit di Gg Keluarga telah dimasukkan dalam rencana kerja kelurahan di Tahun 2023,” jawab Jan Rudi.

Mendengar hal itu, Habib pun meminta Lurah Kemenangan Tani untuk maksimal dalam mempergunakan Dana Kelurahan yang ada di tahun 2022 untuk pembangunan Kelurahan Kemenangan Tani. “Dana Kelurahan itu 70 persen untuk fisik, itu harus terlihat pembangunan fisiknya di kelurahan ini. Lalu yang 30 persennya untuk non fisik seperti pemberdayaan. Saya minta tolong masyarakat diberi pelatihan dan pemberdayaan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan warga,” pungkasnya. (map/ila)

Partai Perindo Meroket di Survei, Pasang Target 8-10 % di Pemilu 2024

Sekjen DPP Partai Perindo, Ahmad Rofiq.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sekjen DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ahmad Rofiq menilai elektabilitas Partai Perindo yang menembus 3,3% dalam Survei Litbang Kompas menunjukkan indikator tingkat penerimaan masyarakat terhadap gagasan dan program Partai Perindo yang terus konsisten memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

“Tentu kami sangat senang dengan hasil ini, tapi tidak membuat kami terlena. Kami harus terus berupaya lebih masif lagi dalam memperjuangkan cita cita politik Partai Perindo. Upaya ini menjadi keharusan, karena target Partai Perindo dalam Pemilu nanti harus mencapai 8%-10%. Pencapaian ini penting, karena mewujudkan cita-cita politik memerlukan kekuatan yang signifikan di parlemen,” kata Rofiq, Selasa (21/6/2022).

Adapun, Partai Perindo yang dipimpin Hary Tanoesoedibjo itu senantiasa menunjukkan perannya sebagai partai yang turun tangan dengan aksi nyata peduli kesejahteraan rakyat melalui program Gerobak Perindo dan Bantuan Modal Usaha Partai Perindo.

Survei Litbang Kompas yang merilis elektabilitas partai politik pada Juni 2022 itu membagi elektabilitas partai politik menjadi tiga kategori yakni partai papan atas, partai papan menengah dan bawah serta partai nonparlemen pusat.

Untuk kategori partai nonparlemen, Partai Perindo memimpin dengan elektabilitas 3,3 persen, disusul Hanura 1,0 persen, PSI 0,7 persen, Garuda 0,4 persen, Berkarya 0,1 persen dan lainnya 0,6 persen.

Kategori partai papan atas dipimpin PDIP dengan elektabilitas 22,8 persen. Lalu disusul Gerindra 12,5 persen, Demokrat 11,6 persen dan Golkar 10,3 persen. Tidak menjawab 16,0 persen.

Sementara itu, kategori partai papan menengah dan bawah, PKB dan PKS sama-sama meraih elektabilitas 5,4 persen. Kemudian Nasdem 4,1 persen, PAN 3,6 persen dan PPP 2,0 persen.

Survei periodik melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan Litbang Kompas pada 26 Mei-4 Juni 2022.

Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencupilkan sistematis bertingkat di 34 provinsi. Menggunakan metode ini pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin error +/- 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. (rel/ram)

Menko Airlangga: Alternatif Mekanisme Pendanaan Penting Untuk Memenuhi Financing Gap

JAKARTA, SUMUTPOs.CO – Komitmen Indonesia untuk turut serta mencapai target penurunan emisi sesuai Paris Agreement telah terwujud dalam berbagai upaya dari segi regulasi dan inovasi mekanisme pendanaan. Salah satu mekanisme pendanaan yang akan diterapkan di Indonesia pada bulan Juli tahun 2022 yakni pajak karbon melalui skema cap-trade-tax di sektor pembangkit tenaga listrik. Melalui skema tersebut, pembangkit listrik tenaga batubara dengan proses yang tidak efisien atau emisi yang lebih tinggi dari batas atas akan dikenakan biaya tambahan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pajak karbon merupakan salah satu instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat untuk beralih kepada aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon. Hal tersebut disampaikan dalam webinar yang bertajuk “Investasi Berkelanjutan dan Perdagangan Karbon” yang diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jakarta, Senin (20/06).

“Pajak karbon diterapkan sambil mendorong perkembangan pasar karbon, inovasi teknologi, dan investasi yang lebih efisien, rendah karbon, serta ramah lingkungan,” kata Menko Airlangga.

Selanjutnya, pada kesempatan yang sama Menko Airlangga juga menekankan bahwa untuk mewujudkan ekonomi hijau, berbagai alternatif mekanisme pendanaan menjadi penting untuk memenuhi financing gap yang cukup besar.

“Ini dilakukan agar pendanaan tidak terbatas hanya dari APBN, misalnya melalui Green Sukuk, tetapi juga dari berbagai instrumen alternatif seperti blended finance, dan menampung dana dari swasta untuk pengembangan energi terbarukan dan mitigasi perubahan iklim. Pemerintah juga terus meningkatkan kerja sama pembiayaan hijau dengan beberapa lembaga internasional berupa program Energi Baru Terbarukan dan pembiayaan telah dibantu oleh lembaga donor seperti Development Finance Institution dan Export Credit Agency,” jelas Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Menko Airlangga mengatakan bahwa penerapan ekonomi hijau di Indonesia juga telah didorong dengan Roadmap Keuangan Berkelanjutan 2021-2025 yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, adanya Taksonomi Hijau Indonesia menjadikan Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang telah memiliki standar hijau sebagai acuan nasional.

Kemudian, Menko Airlangga juga mengatakan bahwa Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai otoritas pasar modal juga didorong untuk segera mempersiapkan infrastruktur, perangkat, dan instrumen, khususnya terkait dengan investasi berkelanjutan. BEI secara khusus disiapkan untuk terlibat dalam transaksi perdagangan karbon untuk membiayai transisi pembangkit tenaga listrik batubara serta mengadopsi prinsip-prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

“Penguatan fundamental pasar ini akan mendorong peluang untuk merebut pasar pembiayaan hijau sehingga mendorong proses transisi menuju ekonomi hijau dapat berlangsung lebih cepat dan lebih efektif,” ujar Menko Airlangga.

Menutup paparannya, Menko Airlangga mengatakan bahwa pertukaran informasi dan pengalaman, serta peningkatan kapasitas SDM dan teknologi, menjadi hal utama dalam mewujudkan reformasi nilai ekonomi karbon yang lebih baik.

“Efektivitas berbagai kebijakan untuk pencapaian komitmen mengurangi emisi karbon membutuhkan dukungan semua pihak. Terutama juga para cendekia yang sangat ditunggu masukannya untuk memperbaiki kebijakan ataupun menyempurnakan regulasi yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah,” pungkas Menko Airlangga. (ltg/fsr/*)

Pelanggan Bisnis dan Industri Tak Terdampak Penyesuaian Tarif PLN

PAKAI APD: Petugas PLN memakai Alat Perlindungan Diri (APD), seperti helm, rompi, sepatu, sarung tangan dan sebagainya untuk menghindari kecelakaan kerja.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT PLN (Persero) memastikan tidak ada penyesuaian tarif listrik bagi seluruh pelanggan industri dan bisnis. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa kebijakan ini menjadi salah satu bukti negara hadir dalam menjaga pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19.

“Arahan Presiden jelas, tidak ada perubahan bagi tarif listrik untuk industri dan bisnis dalam skala daya apapun yang terpasang. Ini bentuk kepedulian pemerintah agar ekonomi nasional yang ditopang industri dan bisnis bisa tetap berjalan dengan sangat kokoh,” tutur Darmawan.

Vice President Komunikasi Korporat PLN, Gregorius Adi Trianto menjelaskan dua sektor ini terbagi atas beberapa golongan. Dalam sektor bisnis saja misalnya, terbagi atas B1 hingga B3. Pelanggan B1 adalah pemilik ruko, toko, maupun bangunan yang dijadikan tempat usaha, dengan daya di bawah 6.600 Volt Ampere (VA). Pelanggan B1 masuk dalam kategori pelanggan yang menerima subsidi listrik dari pemerintah.

Sedangkan untuk B2 hingga B3 adalah sektor bisnis besar yang mencakup ranah retail dengan daya mulai 6.600 VA hingga di atas 200 kilo Volt Ampere (kVA). Contoh pelanggan yang masuk kategori B2 dengan daya 6.600-200 KVA yaitu meliputi pabrik tekstil, bisnis pergudangan dan penyimpanan, bisnis pengolahan dan pengawetan, dan sebagainya. Sedangkan kategori B3 dengan daya di atas 200 KVA, misalnya apartemen hotel dan pusat perbelanjaaan.”Mal yang ada di kota-kota besar. Pemerintah menjaga tarif listrik tidak naik untuk sektor ini agar sektor retail tetap berdiri kokoh,” ujar Gregorius.

Sedangkan untuk sektor Industri, terdiri dari 450 VA hingga 14 kVA yang tergabung dalam kelompok I1. Industri ini mencakup para UMKM yang mayoritas adalah home industry.  ”Pemerintah dan PLN sangat menyadari pentingnya sektor ini dan menjaga agar tidak adanya kenaikan ongkos produksi karena kenaikan tarif listrik,” ujar Gregorius.

Sementara pelanggan dengan daya di atas 14 kVA hingga 200 kVA masuk pelanggan I2, misalnya industri garam, industri plastik, hingga furnitur. Sementara untuk golongan industri dengan daya lebih dari 200 kVA hingga 30 MVA masuk dalam kelompok I3, contohnya industri pengolahan kopi hingga industri air minum.

Pelanggan yang masuk kategori I4 dengan daya di atas 30 Mega Volt Ampere (MVA) ke atas seperti industri semen, industri smelter hingga industri mineral lainnya. “Industri besar ini sangat berpengaruh pada serapan tenaga kerja juga realisasi serapan investasi terhadap penerimaan negara sehingga tarif listriknya diputuskan tetap,” kata Gregorius.(ila/ram)

Mitsubishi Triton Pakai Mesin Euro-4

SUMUTPOS.CO – Menyusul Mitsubishi Pajero Sport yang telah dipasarkan dengan spesifikasi standar emisi Euro-4 untuk mesin diesel pada April 2022 lalu, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mengumumkan bahwa Mitsubishi Triton, model pick-up kabin tunggal dan ganda, dengan mesin berspesifikasi Euro-4 yang sesuai regulasi pemerintah telah dijual dan tersedia untuk pasar Indonesia mulai 18 Mei 2022.

Naoya Nakamura, President Director PT MMKSI mengatakan, sejak diluncurkan pertama kali di Indonesia pada tahun 2002, Mitsubishi Triton telah dikenal dan menjadi model small-pick up andalan masyarakat Indonesia, serta ketersediaan dan kemudahan mendapatkan layanan perawatan dan suku cadang di seluruh Indonesia. Atas komitmen Mitsubishi Motors untuk mematuhi regulasi di setiap negara operasi distributor, kini Mitsubishi Triton yang dijual kepada konsumen di Indonesia telah dilengkapi dengan mesin berspesifikasi Euro-4.

“Dengan penyematan mesin berstandar Euro-4 selanjutnya untuk model L300, maka seluruh model kendaraan Mitsubishi Motors di Indonesia akan sesuai dengan regulasi pemerintah tentang ketentuan mesin berspesifikasi standar emisi Euro-4, ini untuk berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan,” ungkapnya, Jumat (17/6).

Mitsubishi Triton yang saat ini dipasarkan di Indonesia, dilengkapi dengan mesin diesel 4N15 (2.4L) MIVEC dan 4D56 (2.5L) dengan spesifikasi standar emisi Euro-4.

Keduanya dilengkapi dengan fitur Intercooler & Turbocharger Direct Injection Diesel yang menghasilkan tenaga besar yang dapat diandalkan. Mesin diesel 4N15 dapat menghasilkan tenaga maksimum hingga 181 PS / 3.500 RPM, serta torsi maksimum hingga 430 Nm/ 2.500 RPM.

Tidak hanya perubahan pada spesifikasi mesin, Mitsubishi Triton dengan spesifikasi Euro-4 juga mendapatkan penyegaran tampilan yang memperkuat kesan tangguh dan kokoh, mendapatkan perubahan eksterior dengan penyematan nuansa hitam pada tampilan luar dengan Black Paint Radiator Grille, Black Paint Door Mirror, Black Paint Outer Door Handle, Black Paint Front Under Garnish, Black Paint Rear Gate Handle, Black Paint Headlamp Garnish, Black Paint Side Step, dan Black Paint Step Bumper.

Untuk memastikan performa terbaik serta menjaga garansi kendaraan, MMKSI telah menyiapkan informasi panduan di owners manual dan service booklet yang dilengkapi pada setiap pembelian mobil baru, termasuk untuk Mitsubishi Triton di diler resmi Mitsubishi Motors sebagai referensi konsumen dalam melakukan perawatan dan penggunaan unit.

Panduan di owners manual dan service booklet untuk konsumen Mitsubishi Triton telah menyertakan informasi dan sangat merekomendasikan penggunaan bahan bakar berspesifikasi Euro-4 guna mencapai standar emisi Euro-4, yakni bahan bakar diesel untuk Euro-4 berlabel diesel EN590 atau diesel untuk mesin Euro-4 yang memiliki kandungan angka cetane 51 atau lebih tinggi dan kandungan sulfur kurang dari 50 ppm.

Dari sisi layanan purna jual, konsumen akan mendapatkan kemudahan layanan servis berstandar Mitsubishi dengan beragam keuntungan, antara lain, 1.Garansi kendaraan selama 100.000 km/3 Tahun,  2.Garansi battery selama 20.000 km/1 Tahun, 3.Gratis perawatan berkala selama 40.000 km/2 Tahun. (rel/ram)

RS Pamela Medika Nusantara Gelar Sunat Massal

SUNAT MASAL: Direktur PT Sri Pamela Medika Nusantara, dr Beni Satria meninjau kegiatan sunat masal di Rumah Sakit Sri Pamela Medika Nusantara.sopian/sumut pos.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – PT Sri Pamela Medika Nusantara menggelar kegiatan bakti sosial (bakos) berupa sunatan masal. Kegiatan yang bertajuk ‘Langkah Kecil, Penuh Berkah’ itu diikuti 62 anak peserta kitanan, di Rumah Sakit Sri Pamela Jalan Sudirman Kota Tebingtinggi, Senin (20/6).

Sunat masal ini dilaksanakan bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI), Dinas Kesehatan Kota Tebingtinggi, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) DPK Tebingtinggi.

Direktur PT Sri Pamela Medika Nusantara, dr Beni Satria menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian kita dan tanggungjawab kita, termasuk bersinergi bersama Dinas Kesehatan, Bank Syariah Indonesia, Dokter, Rumahsakit dan masyarakat dalam melaksanakan bakti sosial sunat masal dalam menjalankan syariah khususnya sebagai muslim.

“Berdasarkan hasil penelitian, tidak ada orang yang di khitan itu yang kena kanker penis. Jadi pesannya bahwa sebagai bentuk tanggungjawab orangtua jika anaknya sudah dikhitan, tetap ajarkan kepada anak kita rajin cuci atau cebok setelah buang air kecil, agar terhindar dari penyakit,” jelas Beni.

Melalui kegiatan ini harapannya bukan sekadar kegiatan seremonial belaka, tetapi bisa dilakukan secara rutin. “Minimal setiap tahunnya, jika bisa lebih akan lebih baik. Kemudian tidak hanya terfokus dikegiatan ini, kegiatan lain yang memiliki nilai kontribusi kemasyarakat, itu yang ingin kita bangun dengan rasa kebersamaan, bahwa Sri Pamela sejak dulu sampai saat ini ada berdiri tetap melayani,” terang Beni Satria.

Sementara itu Kepala Rumahsakit Sri Pamela Tebingtinggi, dr Sake Juli Martina usai meninjau kegiatan sunat masal menyampaikan, bahwa kegiatan ini suatu bentuk pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan komitmen rumah sakit Pamela Tebingtinggi di bawah naungan PT Sri Pamela Medika Nusantara.

“Mengingat momentum libur anak sekolah dasar, maka kami mengajak masyarakat untuk bisa melakukan sunnah rasul berupa khitanan. Selain mengandung nilai ibadah, khitanan juga memiliki aspek kesehatan,” ujar Sake Juli Martina. (ian/azw)

Ratusan Buruh Curhat ke Pemkab Deliserdang, Gaji Pensiun dari PT Mara Jaya Tidak Dibayar

UNJUK RASA: Ratusan massa karyawan dan pensiunan PT Mara Jaya Kebun Baturata, Kecamatan Bangunpurba, Kabupaten Deliserdang berunjuk rasa di depan Kantor Pemkab Deliserdang, Senin (20/6).

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Ratusan karyawan dan pensiunan karyawan PT Mara Jaya di Desa Baturata, Kecamatan Bangunpurba, Kabupaten Deliserdang mendatangi Kantor Bupati Deliserdang, Senin (20/6). Massa meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang agar mendesak PT Mara Jaya membayar gaji pensiunan mereka yang belum dibayar dari bulan Mei 2022.

Massa buruh pemanen kelapa sawit dan penderes getah karet itu datang menaiki truk dan sepeda motor ke Kantor Pemkab Deliserdang. Beberapa orang buruh sempat menyampaikan orasi dengan pengeras suara dan mengusung sejumlah sepanduk bertuliskan tuntutan mereka.

Sejumlah petugas pengamanan Satpol PP menghadang massa di depan pintu keluar Kantor Bupati Deliserdang. Lalu melakukan mediasi dengan mempersilahkan delapan orang perwakilan buruh untuk masuk kekantor Bupati dan berdialog dengan pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deliserdang.

Aspirasi para buruh dan karyawan pensiunan PT Mara Jaya ini disambut langsung Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deliserdang, Binsar Sitanggang didampingi Kasi PHI, Daniel. Dalam dialog, salah karyawan perempuan menangis di hadapan Kepala Dinas Tenaga Kerja memohon agar mereka dibela untuk mendapatkan hak mereka sesuai undang undang tenaga kerja.

“Kami saat ini di zolimi perusahaan, gaji pesiunan juga belum dibayar dari bulan mei 2022, Kami mohon kepada Bupati Deliserdang agar PT Mara Jaya didesak mau membayar kewajibannya membayar upah karyawan PT Mara Jaya pensiun secara tebas saja, kemarin mereka janji mau bayar pensiun karyawan secara tebas tapi belakangan minta dibayar pensiun, namun sekarang mereka ingkar janji,” ucap pengunjuk rasa.

Samsudin Saragih (68) warga Dusun II Desa Ujungrambe , Kecamatan Bangunpurba, 30 kerja sebagai karyawan Penderes di Kebun Rambung PT Mara Jaya mengatakan ada 110 orang karyawan pensiunan yang belum terima uang pensiun sejak bulan Mei kemarin.

“Kami orang susah pak, rakyat kecil memohon agar pensiun kami ditebas saja, karena gini kami sudah tua di bola bola sama pengusaha, kami ngadu ini ke kantor Bupati berharap kasihan sama pejabat pejabat di Pemkab Deliserdang ini,” ungkapnya. “Sementara itu, sedikitnya 132 karyawan aktif terancam di PHK , alasan perusahaan pailit, tapi managen sudah di tukar. Mungkin beralih ke outsourcing,” imbuh Rianto warga Desa Nagarejo Kecamatan Galang karyawan kebun PT Mara Jaya sudah kerja 22 tahun sebagai pemanen buah kelapa sawit .

“Kami heran juga kalau perusahaan ngakunya pailit, karena saat ini buah sawit tiap hari paling sedikit 20 ton panen dari lahan seluas 800 hektare yang ada,” ucapnya.

Rianto mengatakan ia biasanya menerima gaji sebesar Rp3,2 juta perbulan dan ia sudah mendengar akan ada pemecatan massal termasuk dirinya dari perusahaan karena diduga mau dialihkan kepada karyawan outsourcing. “Sudah ada penawaran terkait pembayaran pesangon sebelumnya berdasarkan Undang Undang cipta kerja sebanyak 40 persen gaji dan potongan lain 20 persen namun kami tidak setuju karena tidak sesuai aturan ketenaga kerjaan menurut kami,” jelasnya.

Sementara itu pula dalam dialog mediasi yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dengan buruh PT Mara Jaya. Kepala Dinas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deliserdang Binsar Sitanggang mengatakan pihaknya akan lakukan panggilan pada perusahaan sesuai aturan undang undang.

“Disnaker melakukan mediasi berbasis kekeluargaan sesuai tupoksi, kalau hukum itu ke pengadilan, masalah pembayaran pesangon itu sesuai aturan,” ucap Kadisnaker.

Terpisah, Kades Ujungrambe, Kecamatan Bangunpurba, Dian Ika yang hadir dalam dialog di Kantor Bupati Deliserdang melibatkan sebagian besar warganya bersama Dinas Tenaga Kerja berharap perusahaan mengikuti aturan yang ada dan warganya tidak menjadi resah. “Masyarakat kami yang bekerja di Perkebunan HGU PT Mara Jaya hanya menuntut hak sesuai Undang Undang, mereka tak masalah di PHK asal sesuai aturan, bayar gaji PHK dan pensiun mereka,” ucap kepala desa.

Dian juga menyebutkan kalau PT Mara Jaya milik Tengku Nyak Arif ini seluas 800 hektar mengelola tanah negara dengan pemegang HGU awalnya tanam pohon karet, kini sudah mayoritas beralih ke tanaman kelapa sawit. “Kami tidak tau apakah sudah sesuai peruntukan lahan HGU itu mohon juga di periksa sama pihak berwenang. Selain itu ada juga sengketa dengan masyarakat kita terkait lahan seluas 10 hektare. Perusahaan ini juga tidak pernah memberikan CSR pada masyarakat sekitar seperti di desa kami,” ucap Dian Ika.

Usai mendapatkan penjelasan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deliserdang, massa lalu membubarkan diri dan akan kembali melakukan aksi bila tidak ada realisasi setelah pertemuan ini. (btr/azw)

 

 

 

 

 

 

1...2,5832,5842,585...15,919Page 2,584 of 15,919