Home Blog Page 2599

Pemko Medan Beri Pembekalan pada ASN yang akan Masuki Pensiun

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) memberikan pembekalan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan memasuki masa pensiun. Kegiatan ini dibuka oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution diwakili Asisten Administrasi Umum, Renward Parapat, di Hotel Grand Kanaya, Rabu (15/6).

Melalui sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Administrasi Umum, Bobby Nasution mengatakan, pembekalan ini menambah wawasan kepada ASN yang akan memasuki masa pensiun agar siap, tetap semangat, dan menjadi lebih bermanfaat.

“Selain sebagai penghargaan kepada ASN akan purna bakti, forum seperti ini bermanfaat sebagai wahana berbagi informasi, menambah wawasan, relasi, dan juga persaudaraan baru,” sebut Renward saat membacakan sambutan Bobby Nasution di hadapan para ASN yang akan memasuki masa pensiun tersebut.

Pada kegiatan yang dihadiri Plt Kepala BKDPSDM Sutan Tolang Lubis diwakili Kabid Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai, Indra Gunawan, dan para narasumber dari Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) dan Fakultas Psikologi USU, serta Fasilitator dari Bank Sumut dan PT Taspen itu, Bobby Nasution pun menyampaikan, melalui kegiatan ini ASN yang nantinya menghadapi masa purna tugas akan mendapat pembekalan meliputi motivasi, kesehatan, pengelolaan keuangan, program Taspen, perbankan dan kunjungan lapangan terutama program kewirausahaan. “Saya berharap Bapak dan Ibu mengikuti ini dengan iklas dan semangat. Sekali lagi saya tegaskan, pensiun bukan berarti berhenti berkarya,” pesan Bobby Nasution.

Sebelumnya, Kepala BKDPSDM Medan Sutan Tolang Lubis diwakili Kabid Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai, Indra Gunawan, melaporkan, kegiatan ini bertujuan memberikan penjelasan tentang bagaimana cara menghadapi masa pensiun atau masa purna bakti.

“Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan semangat para ASN yang akan memasuki batas usia dan memberikan motivasi serta masukan tentang bagaimana mengisi waktu juga menemukan kepuasan kerja setelah pensiun dengan hilangnya jabatan atau pekerjaan,” ungkapnya.

Indra Gunawan juga melaporkan, kegiatan ini berlangsung selama dua hari. Hari pertama, terangnya, kegiatan berlangsung di Hotel Grand Kanaya yang diisi dengan pembekalan kiat menghadapi masa purna bakti. Pada hari kedua, kegiatan pembekalan digelar di Berastagi dengan materi kewirausahaan. (rel)

Menko Airlangga: Jamuan Ketum Parpol untuk Jaga Stabilitas Politik

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengakui Presiden Joko Widodo menjamu ketua umum partai untuk konsolidasi politik. Airlangga menuturkan, jamuan makan siang di Presidential Lounge sebelum pelantikan menteri dan wakil menteri ini digelar sekaligus membahas tantangan global kedepan.

“Tadi kami makan siang, ketua umum partai dengan Presiden, dan tentunya yang dibahas konsolidasi politik, terutama tentu untuk menghadapi tantangan global ke depan,” ujar Airlangga di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/6).

Ketum Golkar mengaku tantangan yang dibahas para ketua umum partai dan Presiden mengenai tantangan di bidang energi dan pangan.

Selain itu, Presiden menekankan soal stabilitas politik agar Indonesia bisa menghadapi berbagai tantangan yang akan dihadapi kedepan.

“Tadi disampaikan terkait capaian ekonomi, di mana Indonesia menjadi salah satu yang masih tumbuh di angka 5,2, yang dikoreksi World Bank hanya 0,1. Sedangkan secara global pertumbuhan ekonomi di angka 4,8 tapi dikoreksi ke 3,6. Jadi tantangannya tentu di berbagai sektor itu menjadi berat dan ini hanya bisa ditangani apabila secara politik stabil,” jelas Airlangga.

Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini menegaskan, dengan stabilitas politik, pemerintah bisa mengambil langkah-langkah baik dalam menangani Covid-19, pemulihan ekonomi maupun menghadapi tantangan energi dan pangan ke depan.

Ketum Golkar juga menilai pelantikan menteri baru ini sebagai langkah pemerintah menyiapkan diri menghadapi tantangan global yang lebih berat.

Menurut Airlangga, kedua sosok menteri yang baru dilantik Presiden Jokowi merupakan sosok yang sarat pengalaman. Keduanya, yakni Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto.

“Tentu yang diangkat Presiden sudah pernah di kabinet, jadi sudah punya pengalaman,” kata Airlangga.

Menko Perekonomian siap bekerja sama dengan kedua menteri baru, karena keduanya berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian. Airlangga mengaku sudah mengenal kedua menteri baru, sehingga koordinasi bakal lebih lancar.

“Tentu koordinasi akan baik,” ujar Airlangga.

Di sela pelantikan menteri, Airlangga terlihat berjalan bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Keduanya terlihat akrab saat keluar bersama.

Airlangga mengaku memang dekat dengan Muhaimin sejak lama. Bahkan, Ketum Golkar berseloroh tidak bisa jauh dari Ketum PKB yang juga kawan lamanya ini.

“Ini (Muhaimin) kawan dari 2004, jadi (kami) tidak bisa jauh-jauh,” kata Airlangga.

Namun, baik Airlangga dan Muhaimin tak menjawab pertanyaan wartawan apakah PKB bakal menjadi anggota baru Koalisi Indonesia Bersatu yang digagas Golkar, PAN, dan PPP. Airlangga hanya menegaskan, sejak lama dirinya dan Muhaimin sudah kompak.(rel)

Sukseskan Program Prioritas Walikota Medan, Kelurahan Teladan Barat Tingkatkan Keterampilan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Memanfaatkan Alokasi Dana Kelurahan tahun anggaran 2022, Kelurahan Teladan Barat melaksanakan kegiatan pelatihan menjahit, barista dan pembuatan bakso bagi para warga di wilayah Kelurahan Teladan Barat. Kegiatan pelatihan menjahit, barista dan pembuatan bakso ini diselenggarakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat bekerjasama dengan Lembaga Kursus yang bersertifikasi.

Kegiatan pelatihan menjahit , barista dan pembuatan bakso ini juga mendapatkan dukungan penuh dari Camat Medan Kota, Bapak H. T Chairuniza, menurut Camat kegiatan ini merupakan upaya dalam mendukung dan mensukseskan Program Prioritas Walikota Medan Boby Nasution, tentang UMKM, juga untuk meningkatkan keterampilan  serta mengembangkan kompetensi kerja, guna meningkatkan kemampuan produktifitas dan kesejahteraan keluarga.

Lurah Teladan Barat, Bapak Juni Hardian juga menambahkan bahwa dalam kegiatan ini peserta diberikan pelatihan dengan berbagai metode menjahit pakaian, membuat kopi dan bakso, Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan minat produktifitas dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga di Kelurahan Teladan Barat sekaligus menambah pendapatan dan dapat membantu perekonomian keluarga.(Rel/Tri)

Gandeng DLHK Kota Pekanbaru, PLN Sulap Sampah Jadi Bahan Baku PLTU

BERSAMA: SRM KKU PLN UIKSBU Dadang Hardiana, foto bersama Kepala DLHK Kota Pekanbaru Hendra Afriadi.

PEKANBARU, SUMUTPOS.CO – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (UIKSBU) melaksanakan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru terkait pengelolaan sampah menjadi Bahan Baku Jumputan Padat (BBJP) untuk Co-firing Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Penandatangan PKS ini dilaksanakan di halaman Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Pekanbaru, Senin (6/6), berbarengan dengan kegiatan Apel Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2022 Kota Pekanbaru.

Kegiatan ini dihadiri Senior Manager (SRM) Komunikasi, Keuangan, dan Umum (KKU) PLN UIKSBU, Dadang Hardiana beserta jajaran, serta Kepala DLHK Kota Pekanbaru, Hendra Afriadi beserta jajaran. Penandatangan ini sendiri disaksikan secara langsung oleh Pejabat Walikota Pekanbaru, Muflihun, S.STP., M.AP., dan unsur Forkopimda lainnya.

Dalam keterangannya, SRM KKU menyatakan bahwa BBJP ini nantinya akan digunakan untuk co-firing di PLTU Tenayan. “Pengelolaan sampah menjadi BBJP ini menjadi salah satu program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) unggulan PLN. Penggunaan BBJP untuk Co-firing ini sendiri merupakan salah satu langkah PLN dalam percepatan penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT),” ungkap Dadang.

Sebagaimana diketahui, PLN menetapkan target 23% penggunaan Energi Baru Terbarukan hingga tahun 2025. Program ini sendiri juga menjadi upaya PLN untuk mendukung program Presiden Joko Widodo dalam forum G20 yang akan dilaksanakan pada 30-31 Oktober 2022 mendatang.

“Dalam pengelolaan sampah menjadi BBJP ini, sampah akan dipilah dan diurai untuk kemudian diproses menjadi Bahan Baku Jumputan Padat, dimana hasilnya akan digunakan sebagai bahan campuran batu bara yang akan digunakan di PLTU Tenayan Raya,” pungkas Dadang.

Kepala DLHK Kota Pekanbaru menggarisbawahi bahwa sinergi ini demi kepentingan bersama. “Kerjasama ini juga merupakan upaya dalam menyelesaikan permasalahan sampah yang selama ini dihadapi warga Pekanbaru,” terangnya.

Lebih lanjut, DLHK dan PLN menetapkan lokasi BBJP Plant ini di TPA Muara Fajar 2 Pekanbaru. “Lokasi pengelolaan sampah ini kami arahkan di TPA Muara Fajar 2 karena pasokannya cukup besar yakni 680 ton per hari,” tambah Hendra.

Melalui PKS ini, kedua pihak berharap terjalin sinergi yang saling menguntungkan. Dimana Pemerintah Kota Pekanbaru mendapatkan solusi atas permasalahan sampah, sementara PLN memperoleh energi baru terbarukan yang belakangan ini gencar dikampanyekan pemerintah. (ila)

KODIM 1611 Badung, QNET dan RYTHM Foundation, Tanam 2.000 Bakau untuk Hari Lingkungan Dunia

FOTO BERSAMA: General Manager QNET Indonesia Ganang Rindarko, Dandim 1611 Badung, Kol. Inf Dodi Triyo Hadi bersama lainnya, foto bersama di sela-sela penanaman pohon.

SUMUTPOS.CO – Sebagai upaya untuk memberikan manfaat lebih kepada masyarakat, di mana bisnis berkembang, QNET bekerja sama dengan Kodim 1611 Badung untuk melakukan penanaman hutan bakau di Indonesia yang bertujuan untuk menjaga merawat dan melestarikan daerah pesisir.

Hutan bakau adalah salah satu solusi terpenting untuk perubahan iklim dan perlindungan pantai. Mangrove juga sangat berguna untuk melindungi pantai dari erosi. Pohon bakau yang tumbuh di pantai dapat melindungi dataran dari gelombang langsung dan mencegah erosi tanah lebih lanjut, yang dapat menyebabkan banjir dan degradasi habitat tumbuhan dan hewan.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas lahan mangrove di Provinsi Bali berkisar 2.143,97 hektare. Dalam area ini, 263 hektare dataran pantai tidak memiliki tutupan yang layak dari pohon bakau.

Pemerintah dan instansi terkait tidak mungkin bekerja sendirian untuk memperluas hutan mangrove. Butuh sinergitas semua elemen masyarakat untuk mendukung program rehabilitasi mangrove melalui program Corporate Social Responsibility dalam menata hutan mangrove.

“QNET sebagai perusahaan direct selling atau MLM memandang bahwa hutan bakau atau mangrove memiliki peranan penting, bukan hanya untuk mencegah abrasi tetapi jauh lebih dari itu, keberadaan hutan mangrove sangat penting bagi habitat beberapa spesies burung, kepiting dan hewan-hewan laut. Dan apabila ditata lebih baik lagi dengan menerapkan nilai-nilai ekonomi, hutan mangrove bisa menjadi kawasan wisata dimana akan melebarkan peluang pembukaan lapangan pekerjaan,” ujar General Manager QNET Indonesia Ganang Rindarko di kawasan konservasi hutan bakau Badung Bali, Senin (13/6).

Ganang Rindarko mengatakan, bahwa sinergi antara QNET, RYTHM Foundation bersama Kodim 1611 Badung untuk menananam 2.000 bibit bakau merupakan implementasi program CSR QNET untuk lebih menjaga pantai dan wisata di Bali karena salah satu poin dalam Sustainable Development Goals (SDGs), yakni poin 14 yang mendorong tata kelola laut dan pantai secara berkelanjutan.

“Bali dan Indonesia sedang berbenah dalam menyambut KTT G20, dimana salah satu agendanya adalah semua pemimpin negara G20 akan berkunjung ke hutan mangrove. Dan QNET ingin ikut membantuk Bali dan pemerintah Indonesia dalam gambaran mengenai prestasi dan komitmen ekonomi hijau Indonesia yang dapat ditunjukkan kepada para anggota delegasi G20 pada KTT G20, “ ujar Ganang Rindarko.

Hadir di tempat yang sama, Komandan Kodim (Dandim) 1611 Badung, Kol. Inf Dodi Triyo Hadi mengatakan, Indonesia akan menghadapi event KTT G20 pada bulan Oktober 2022. Salah satu fokus dari pemerintah Indonesia adalah menunjukkan keseriusan Indonesia dalam merestorasi dan merehabilitasi hutan mangrove, hutan gambut dan lahan kritis sebagai komitmen yang kuat dalam persiapan menghadapi perubahan iklim.

“Sinergitas antara QNET, RYTHM Foundation bersama Kodim 1611 Badung dalam rehabilitasi hutan mangrove di Bali sangat penting dilakukan dalam mendukung program Indonesia. Hutan mangrove mencegah abrasi dan bisa menghadirkan tempat wisata Bali serta meningkatkat roda ekonomi,” pungkas Kol. Inf Dodi Triyo Hadi. (rel/sih)

Pemko Medan Fokus Tangani Stunting di Medan Utara

Anggota DPRD Medan Mulia Asri Rambe.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Lebih dari separuh kasus stunting di Kota Medan berasal dari 4 Kecamatan di Medan Utara. Berdasarkan data yang diterima Sumut Pos dari Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Tim Penanganan Stunting Kota Medan, dari 550 kasus stunting di Kota Medan, sebanyak 287 kasus atau 52,18 persen diantaranya berasal dari Medan Utara. “Iya, lebih separuh (kasus stunting di Kota Medan) memang dari Medan Utara,” ucap pengawas tim penanganan stunting Kota Medan, Benny Iskandar S.T., M.T.

 Dirincikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan itu, adapun penyebaran stunting pada 4 kecamatan tersebut, yakni Kecamatan Medan Belawan sebanyak 142 kasus, Medan Labuhan 65 kasus, Medan Marelan 40 kasus, dan Medan Deli 40 kasus.

 “Terbesar di Kecamatan Medan Belawan, tapi 3 kecamatan lainnya (Medan Labuhan, Medan Marelan, Medan Deli) juga masuk ke dalam kecamatan dengan penyebaran stunting terbesar di Kota Medan,” ujar mantan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan tersebut.

 Untuk itu, sambung Benny, saat ini Pemko Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan, Bobby Nasution tengah berfokus dalam menekan angka stunting di Kota Medan, terkhusus untuk menekan stunting di wilayah Medan Utara.

 “Untuk Medan Utara yang kasus stuntingnya paling tinggi, kita punya target dan fokus khusus. Tapi bukan berarti untuk wilayah lain di luar Medan Utara kita kesampingkan, tetap akan ditangani secara maksimal. Instruksi pak wali, angka stunting di Kota Medan harus ditekan semaksimal mungkin,” katanya.

 Apalagi saat ini, Wali Kota Medan telah meminta kepada seluruh OPD, kecamatan dan lingkungan di Kota Medan untuk turut serta dalam menangani tingginya kasus stunting di Kota Medan. Tak cuma itu, Pemko Medan juga telah menyiapkan anggaran sebesar Rp14,8 Miliar untuk penanganan stunting di Kota Medan.

 Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Medan Daerah Pemilihan (Dapil) Medan Utara, Mulia Asri Rambe mengatakan, pihaknya mendukung penuh langkah Wali Kota Medan Bobby Nasution yang ingin mengentaskan masalah stunting di Kota Medan, khususnya di wilayah Medan Utara.

 Bayek juga meminta peran serta masyarakat dalam mendukung Pemko Medan untuk menyelesaikan masalah stunting di Kota Medan.”Apa yang dilakukan pak wali saat ini sudah sangat baik. Masyarakat juga jangan salah penilaian dengan apa yang dilakukan pak wali saat ini, sebab tidak mungkin hasilnya langsung terlihat saat ini juga. Setahun yang akan datang nanti hasilnya akan kita lihat, kita optimis stuntung ini akan melandai di tahun depan berkat kerja keras yang dilakukan Pemko Medan,” kata Bayek kepada Sumut Pos, Minggu (12/6).

 Dijelaskan Bayek, pendapatan di bawah rata-rata hingga saat ini memang banyak dialami masyarakat Medan Utara, hal ini pun berbanding lurus dengan banyaknya kasus stunting disana.

 Bayek pun meminta kepada seluruh OPD di Kota Medan, khususnya yang terkait dalam penanganan masalah stunting untuk berfokus dan lebih serius dalam menangani masalah stunting di Medan Utara. “Kepada teman-teman pimpinan OPD kita minta untuk fokus dalam masalah ini. Tolong lah pak wali ini, beliau bukan hanya masalah stunting saja, tapi seluruh masalah di tengah-tengah masyarakat saat ini menjadi konsen beliau. Pak wali ini tangannya cuma dua, kakinya cuma dua, manusia biasa beliau ini, harus ada dukungan yang serius dari para pimpinan OPD,” pungkasnya. (rel)

Perkara Dugaan Suntik Vaksin Kosong, Persatuan Dokter Gelar Aksi Solidaritas di PN Medan

Puluhan dokter melakukan aksi solidaritas di PN Medan, terkait kasus dugaan suntik vaksin kosong, Selasa (14/6).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan dokter dan tenaga kesehatan yang tergabung dalam Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) Sumut bersama organisasi profesi lainnya melakukan aksi solidaritas dukung dokter G terkait perkara dugaan suntik vaksin kosong di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (14/6).

Dalam aksi unjuk rasa itu puluhan tenaga kesehatan dan masyarakat konvoi dari Kantor PDUI Sumut di Jalan Asrama menuju Masjid Agung Medan. Usai waktu sholat zuhur massa kemudian menuju gedung Pengadilan Negeri Medan, untuk memberikan dukungan terhadap dokter G yang rencananya akan menjalani sidang perdana.

Selain menyampaikan orasi dukungan kepada dokter G, massa juga melakukan aksi tandatangan di atas spanduk sebagai tanda dukungan. Dalam aksinya massa juga membawa spanduk bertulis ‘Majelis Hakim PN Medan, Kami Mohon Tegakkan Hukum dan Keadilan, Stop Kriminalisasi Dokter yang Mengabdi Sebagai Relawan Vaksinasi Covid-19.’

Ketua Tim Kuasa Hukum dari Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) Sumut Dr Redyanto Sidi SH MH CPMed(Kes) CPArb, Ketua PDUI Sumut dr Rudi Rahmadsyah Sambas, Ketua Bidang Hukum dan Pembelaan Anggota (BHP2A) IDI Dr. dr. Benny Satria juga turut hadir turun ke jalan pada aksi unjuk rasa tersebut.

“Peristiwa ini adalah peristiwa yang menurut kami banyak kejanggalan dan keanehan sehingga dokter G menjadi korban dalam tanda kutip kriminalisasi. Kenapa kami bilang kriminalisasi? Karena dokter G adalah vaksinator yang bertugas secara resmi berdasarkan surat dari PDUI atas permintaan dari penyelenggara yaitu sesuai dengan suratnya yaitu pihak Polres Belawan,” kata Redyanto.

Dia menyebutkan, peristiwa ini aneh karena berawal dari video viral seolah-olah vaksinnya kosong lalu dokter G dipersalahkan. “Tidak jelas siapa yang dirugikan, tidak jelas siapa korbannya, sampai saat ini anak yang disuntikkan vaksin yang katanya kosong tadi anaknya sehat-sehat saja, jadi dimana letak menghalang-halangi penanggulangan wabah yang diduga dilakukan dokter G,” jelasnya.

Dia juga meminta agar penyelenggara vaksin juga harus bertanggungjawab terhadap persoalan ini. Oleh karena itu, dia mengharapkan PN Medan yang menyidangkan perkara ini dapat membebaskan dokter G dari tuntutan hukum.

“Karena pasal 57 UU 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan jelas menyatakan perlindungan hukum terhadap Nakes yang menjalankan tugasnya dengan baik. SOP ini sampai sekarang tidak pernah dibuktikan, tidak pernah ada keputusan etik yang menyatakan kalau dokter ini telah melakukan kelalaian dan sebagainya, maka apa yang dipersalahkan kepada dokter ini apa, ini aneh,” ungkapnya.

Ketua Bidang Hukum dan Pembelaan Anggota (BHP2A) IDI Dr dr Benny Satria mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum terkait kasus dokter G dugaan vaksin kosong. “Kita akan mengawal kasus ini bersama para kuasa hukum yang telah kita tunjuk, termasuk teman-teman yang sudah mendukung, ada dari PDGI, PPNI, MHKI dan beberapa organisasi lain. Harapan kita agar dokter G ini bisa bebas dari segala tuntutan,” ujarnya.

Dia juga menyebutkan, sesuai amanah UU 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, bahwa penyelesaian kasus yang menimpa dokter yang telah melakukan pekerjaannya profesi sesuai Standar Prosedur Operasional akan mendapatkan haknya pembelaan hukum.

Dia juga menjelaskan kasus ini tidak melalui beberapa proses sesuai edaran mahkamah agung yaitu melalui organisasi profesi. “Tetapi kita hormati proses hukum yang hari sedang berjalan. Kita kawal kasus ini, kita sudah menyurati dan berkomunikasi dengan sejumlah pihak agar kasus ini diselesaikan dulu melalui MKEK dan MKDKI,” pungkasnya.

Sementara diketahui, sidang yang menurut jadwal gelar dihari yang sama akhirnya batal. Sidang ditunda ke pekan depan, karena JPU berasalan sakit dan penetapan baru diketahui. (man/ila)

Gubsu Minta Pengawasan Aktivitas Imigrasi Diperketat

BERBINCANG: Gubsu Edy Rahyamadi berbincang bersama Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Johanes Fanny Satria Cahya Aprianto.istimewa/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi meminta untuk pengawasan Pekerja Imigran Indonesia (PMI) di Sumut dilakukan secara ketat Sehingga dapat melindungi masyarakat atas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan diiming-imingi bekerja ke luar negeri.

Hal itu diungkapkan oleh Gubernur Edy saat menerima kunjungan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan yang baru Johanes Fanny Satria Cahya Aprianto di Ruang Kerjanya, Kantor Gubernur, Selasa (14/6). “Saya berharap dapat terjalin kolaborasi program keimigrasian dengan Pemprov Sumut,” sebut mantan Pangkostrad itu.

Gubernur Edy menjelaskan bahwa Sumut merupakan salah satu pintu masuk dan keluar TKI Ilegal melalui jalur tikus di laut, di antaranya melalui Tanjung Balai, Asahan, Rantau Parapat dan lainnya. Dengan singkronisasi program ini, mantan Ketua Umum PSSI itu, mengungkapkan menilai dapat menyelesaikan persoalan PMI Ilegal yang selama ini terjadi di Sumut.

“Kalau ada program kementerian saya minta untuk kita singkronkan dengan Pemprov Sumut, terutama dengan masalah imigrasi ilegal yang masuk dan keluar dari Sumut,” ucap mantan Pangdam I Bukit Barisan itu.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Johanes Fanny Satria Cahya Aprianto mengatakan, kunjungan ini merupakan silaturahmi dan perkenalan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.

Dikatakannya, Imigrasi Kelas 1 Medan sebagai salah satu eselon 1 utusan dari Kementerian Imigrasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi keimigrasian dengan baik memberikan pelayanan terbaik di wilayah Sumut

“Tentunya kita akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mendukung program kebijakan kepala daerah. Kami akan mendukung segala kebijakan Pemda dalam hal pelayanan keimigrasian ini,” ucap Johanes.(gus/ila)

Operasi Patuh Toba 2022, Satgas 2 Preemtif Ditlantas Poldasu Gelar Aksi

AKSI: Tim Satgas 2 (Preemtif) Ditlantas Polda Sumut saat aksi di jalan raya dan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 6 Medan, Selasa (14/6).dewi/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Satuan Petugas 2 Preemtif (Satgas 2 Preemtif) Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Ditlantas Polda Sumut) menggelar aksi di jalan raya dan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 6 Medan, Selasa (14/6), sekira Pukul 10.00 WIB. Aksi tersebut bertujuan menyosialisasikan Operasi (Ops) Patuh Toba 2022.

Satgas 2 ( Preemtif ) yang dipimpin, AKBP Agustinus Tarigan melalui Kanit Standar Cegah dan Tindak Ditlantas Polda Sumut, AKP Juliapan Panjaitan mengatakan, sebagai unsur pelaksana di lapangan selama berlangsungnya Operasi Patuh Toba 2022 ini, personel yang terlibat di dalam kegiatan tersebut harus pro aktif dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

“Kita mengimbau langsung kepada masyarakat pengguna jalan, seperti ke Jalan Jawa Medan, di depan Mall Center Point. Kita memberikan sosialisasi, arahan dan edukasi kepada pengguna jalan khususnya pengemudi ojek online (Ojol) dan penarik Beca bermotor (Betor) yang mangkal,” ujar Juliapan.

Imbauan itu, lanjutnya, terkait target dalam pelaksanaan Ops Patuh Toba 2022 dan pentingnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas.

Setelah itu, Juliapan bersama timnya, berlanjut aksi ke perempatan Jalan simpang lampu merah yang juga mengimbau kepada pengguna jalan, baik yang mengendarai roda dua dan roda empat untuk tetap menaati peraturan perundang-undangan berlalu lintas di jalan raya.

Di akhir kegiatan, pihaknya menyasar ke sekolah yang juga menjadi target tim Satgas 2 Ditlantas Polda Sumut, yakni pelajar SMAN 6 Medan. Mereka menerima arahan dan bimbingan pentingnya untuk menaati peraturan berlalu lintas yang baik dan benar.

“Sebagai generasi penerus bangsa pelajar harus bisa memberikan cerminan yang baik dalam setiap berkendara di jalan raya. Gunakan helm, lengkapi surat-surat kendaraannya dan patuhi aturan di jalan dalam berkendara,” imbaunya.

Dari amatan, berbekal spanduk dan alat rambu-rambu lalu lintas, tim Satgas 2 Ditlantas Polda Sumut, berjumlah puluhan orang itupun melakukan imbauan kepada pengguna jalan dan para pelajar SMAN 6 Medan. Kegiatan berjalan dengan tertib dan lancar. (dwi/ila)

DLH Medan Gelar Uji Emisi Gas Buang Gratis, Targetkan 1.200 Kenderaaan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menggelar uji emisi gas buang kendaraan roda empat, baik berbahan bakar bensin maupun solar secara gratis bagi masyarakat kota Medan. Uji emisi dilakukan dalam tiga hari ke depan di tiga lokasi yang berbeda, yakni sejak Selasa (14/6) hingga Kamis (16/6) mendatang.

Untuk uji emisi gas buang kendaraan roda empat yang diadakan di Lapangan Benteng Medan, Selasa (14/6) kemarin, kegiatan dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman. Dan berdasarkan pantauan, sebagai tanda dimulainya uji emisi yang merupakan bagian dari kegiatan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) Kota Medan ini, mobil milik Aulia Rachman menjadi mobil yang pertama kali dilakukan uji emisi gas buang.

Selanjutnya, uji emisi gas buang dilakukan ke mobil milik Dandim 0201/Medan. Hasilnya, emisi gas buang kedua kendaraan, baik milik Aulia Rachman maupun Dandim 0201/Medan menunjukkan tanda lulus atau dibawah ambang batas emisi.

Wakil Wali Kota Medan H. Aulia Rachman mengatakan, uji emisi gas buang gratis terhadap kendaraan roda empat yang digelar oleh Pemko Medan ini memiliki keuntungan bagi masyarakat. Sebab dengan mengikuti uji emisi gas buang tersebut, masyarakat dapat mengetahui kondisi kendaraannya.

“Jadi masyarakat tidak perlu takut dengan adanya uji emisi gas buang ini, sebab ada keuntungan yang bisa didapatkan masyarakat pengguna kendaraan bermotor pribadi. Melalui uji emisi gas buang yang dikeluarkan, kita dapat diketahui kondisi kendaraan tersebut dalam keadaan baik atau tidak,” ucap Aulia Rachman.

Dikatakan mantan Ketua Komisi II DPRD Kota Medan itu, Pemko Medan juga memiliki kewajiban untuk menjaga kualitas udara agar lebih baik lagi kedepannya. Oleh karena itu, Pemko Medan menghimbau kepada masyarakat pengguna kendaraan bermotor yang memiliki gas buang melewati ambang batas emisi agar segera melakukan perawatan kendaraannya.

“Gas buang yang melewati ambang batas emisi tentu menjadi warning bagi pemiliknya agar merawat kendaraanya, apakah itu menggunakan BBM yang ramah lingkungan ataupun melakukan perawatan lainnya, sehingga kita saling menguntungkan. Kendaraannya bagus, udara di Kota Medan juga semakin baik,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan Zulfansyah Ali Saputra yang turut dalam kegiatan itu menjelaskan, uji emisi gas buang kendaraan roda empat ini merupakan bagian dari Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) Kota Medan.

Dari uji emisi gas buang kendaraan yang digelar selama tiga hari ini, Zulfansyah pun menargetkan, sebanyak 1.200 kendaraan roda empat akan diuji selama tiga hari ke depan. “Kita menargetkan 1.200 kendaraan dapat di uji selama tiga hari ini di tiga tempat berbeda, yakni tanggal 14 di Lapangan Benteng, tanggal 15 di Taman Makam Pahlawan (Jalan Sisingamangaraja), dan tanggal 16 di Tomang Elok (Jalan Gatot Subroto),” pungkasnya. (map/ila)

1...2,5982,5992,600...15,916Page 2,599 of 15,916