Home Blog Page 262

Lapas Binjai Gelar Pisah Sambut Dua Pejabat Struktural

DIABADIKAN: Pejabat lama Lapas Kelas 2A Binjai yang telah berpindah tugas saat diabadikan bersama.(Istimewa)
DIABADIKAN: Pejabat lama Lapas Kelas 2A Binjai yang telah berpindah tugas saat diabadikan bersama.(Istimewa)

SUMUTPOS.CO – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 2A Binjai menggelar pisah sambut pejabat struktural dan pelaksana, dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, Selasa (30/9) lalu. Kegiatan ini sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi pejabat lama, sekaligus menyambut pejabat baru yang akan mengemban amanah di tempat tugas baru.

Adapun dua pejabat struktural yang dilepas, yakni Kepala Seksi Kegiatan dan Kerja Leonardo Panjaitan, yang kini dipercaya sebagai Kepala Lapas Kelas 3 Labuhanbilik, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu. Dan penggantinya adalah Romynardo Situmeang.

Kemudian Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Binjai Pariaman Saragih, kini dipercaya sebagai Kepala KPLP Narkotika Kelas 2A Langkat. Dan penggantinya Rudi Sembiring.

Terakhir Pelaksana Lapas Binjai, Koko Ananta, mendapat jabatan sebagai Kepala Subseksi Keamanan dan Ketertiban Lapas Kelas 3 Labuhanbilik.

Kalapas Binjai Wawan Irawan, mengucapkan terima kasih atas pengabdian pejabat dan pelaksana yang telah berpindah tugas. Dia juga mengapresiasi atas dedikasi mereka selama di Lapas Binjai. Pejabat lama juga memberi semangat kepada yang baru, untuk terus menjaga kolaboratif dan integritas.

“Dalam organisasi, ada pertemuan dan ada perpisahan. Hanya doa dan keyakinan, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan,” ungkap Wawan dalam keterangan yang diterima, Rabu (1/10) lalu.

“Kepada pejabat dan pelaksana yang berpindah, saya berpesan untuk tetap melanjutkan semua pekerjaan yang tertunda di tempat tugas baru,” imbaunya.
Sementara, Kepala KPLP Binjai Rudi Sembiring, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas sambutan di tempat tugas barunya.

“Izin bergabung di Lapas Binjai. Saya mohon bimbingan dari Kalapas serta dukungan dari seluruh petugas, agar kita bisa bersama-sama memberikan warna yang lebih baik,” jelasnya, didampingi Kasi Giatja Lapas Binjai, Romynardo Situmeang.

Pisah sambut pejabat struktural dan pelaksana ini, ditutup dengan penyerahan cenderamata, foto bersama, serta doa, sebagai bentuk rasa syukur atas amanah yang diberikan.

Pejabat lama, Leonardo Panjaitan dan Pariaman Saragih, mengucapkan terima kasih kepada jajaran Lapas Binjai yang telah berkolaborasi selama bertugas.

“Kami sangat bersyukur atas kerja sama yang baik selama ini. Mohon maaf apabila selama bertugas terdapat kesalahan. Dari kesalahan itulah kita belajar dan berharap menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depan,” pungkasnya. (ted/saz)

DPRD Sahkan P-APBD Dairi 2025

DAIRI, SUMUTPOS.CO – DPRD Dairi telah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dairi. Pengesahan tersebut dilaksanakan dalam Sidang Paripurna DPRD Dairi yang dipimpin Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani, didampingi Wakil Ketua Halvensius Tomdang, Selasa (30/9) malam lalu.

Hadir pada kesempatan itu, Bupati Dairi Vickner Sinaga, Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala, serta Sekretaris Daerah Surung Charles Lamhot Bantjin.

Sebelum disahkan menjadi Perda, sebanyak enam dari tujuh fraksi di DPRD Dairi, menyampaikan pendapat akhir masing-masing fraksi. Keenam fraksi tersebut, sepakat dan menyetujui Ranperda P-APBD 2025 untuk disahkan menjadi Perda.

Dalam pendapat akhir, sejumlah fraksi di DPRD Dairi menyoroti lambatnya Pemkab Dairi dalam menyusun P-APBD. Sehingga tidak banyak waktu untuk anggota dewan untuk melakukan pembahasan P-APBD.
Sekretaris Fraksi Gerindra Abdul Gafur Simatupang berharap, keterlambatan tersebut harus jadi yang terakhir.

“Harapan kami ke depan, penyusunan P-APBD bisa dipercepat, agar pembahasan bisa lebih maksimal,” ungkap Abdul.

Sementara itu, Bupati Dairi, Vickner Sinaga menyampaikan, semua masukan anggota dewan ditampung untuk dilakukan perbaikan.

Terkait keterlambatan pembahasan P-APBD Dairi 2025, Vickner mengakui, pengesahan sudah di injury time dengan batas waktu yang telah ditentukan, yakni per 30 September 2025.

Usai sidang, Sekdakab Dairi Surung Charles Lamhot Bantjin, didampingi Kepala BKAD Dekman Sitopu, mengatakan, P-APBD Dairi 2025 yang disahkan tersebut senilai Rp1,2 triliun lebih. Disebutkan, dalam P-APBD yang di dalamnya ada Silpa sebanyak Rp39 miliar, sebagian anggaran diplot untuk membayar tunjangan profesi guru yang sudah sertifikasi dan non-sertifikasi senilai Rp12 miliar.

“Sisanya untuk Koperasi Merah Putih, dan pengawasan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG),” pungkasnya. (rud/saz)

Telkomsel Raih Penghargaan dari Kementerian Perindustrian atas Inovasi “5G in The Box” untuk Dukung Keberlanjutan Bisnis di Sektor Strategis

Dalam Penghargaan Rintisan Teknologi Industri 2025, inovasi 5G in The Box Telkomsel dinobatkan Kementerian Perindustrian sebagai salah satu teknologi rintisan yang berdampak nyata.
Dalam Penghargaan Rintisan Teknologi Industri 2025, inovasi 5G in The Box Telkomsel dinobatkan Kementerian Perindustrian sebagai salah satu teknologi rintisan yang berdampak nyata.

Penghargaan Rintisan Teknologi Industri tegaskan komitmen Telkomsel menyediakan jaringan andal untuk dukung transformasi digital di sektor manufaktur, pertambangan, serta transportasi & logistik 

Jakarta, 2 Oktober 2025 – Telkomsel berhasil meraih Penghargaan Rintisan Teknologi Industri 2025 dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dalam kategori Teknologi Jasa Industri, atas inovasi 5G in The Box. Penghargaan ini diumumkan dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) di Jakarta International Convention Center (17/9), bertepatan dengan agenda Indonesia 4.0 Conference and Expo 2025, sebagai bentuk apresiasi terhadap lebih dari 60 pelaku industri yang berhasil menghadirkan teknologi rintisan yang berdampak nyata bagi kemajuan industri nasional.

Melalui unit bisnis Telkomsel Enterprise, Telkomsel menghadirkan beragam solusi digital yang dirancang untuk menjawab kebutuhan spesifik berbagai sektor bisnis. Jaringan andal Telkomsel kini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh industri manufaktur, serta sektor lainnya seperti pertambangan, logistik, dan akselarasi digitalisasi kawasan industri, yang membutuhkan konektivitas privat, cepat, dan aman untuk mendukung operasional strategis dan efisiensi bisnis.

Menanggapi kebutuhan tersebut, Telkomsel memperkenalkan inovasi 5G in The Box, perangkat jaringan seluler 4G/5G yang bersifat private, portable, independent, dan secure, serta dapat diimplementasikan secara cepat dan fleksibel di berbagai lokasi. Teknologi ini dirancang untuk menjawab tantangan keterbatasan infrastruktur yang diperlukan oleh pelaku industri untuk memiliki jaringan dengan jangkauan yang luas, andal dan aman, dengan fitur portable, edge computing terintegrasi, dan layanan jaringan prioritas dengan Enhanced Mobile Broadband, Ultra-Reliable Low Latency Communications, dan Massive Machine-Type Communications.

Direktur Sales Telkomsel, Stanislaus Susatyo, menyatakan, “Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa inovasi teknologi yang relevan dan berdampak dapat mempercepat transformasi digital industri Indonesia. ‘5G in The Box’ adalah wujud komitmen Telkomsel dalam mendukung hal tersebut, khususnya sektor Manufaktur, Pertambangan, serta Transportasi & Logistik, selaras dengan visi dan strategi utama Making Indonesia 4.0 dan visi Indonesia Emas 2045.”

Dengan mobilitas tinggi, solusi 5G in The Box sangat cocok untuk digunakan di lokasi pabrik, pergudangan, area pertambangan, wilayah terpencil, area rawan bencana, hingga acara berskala besar yang membutuhkan jaringan privat sementara. Solusi ini telah terbukti meningkatkan efisiensi operasional sektor logistik hingga 25% dengan mengurangi waktu proses pengiriman, mengurangi limbah dan biaya operasional secara substansial dengan meningkatkan pemanfaatan material hingga 80%, serta mendukung prinsip industri hijau dan berkontribusi positif terhadap lingkungan melalui pengurangan penggunaan kertas hingga 40%.

“Melalui inovasi ‘5G in The Box’, Telkomsel memperkuat perannya sebagai mitra strategis bagi para pelaku industri dalam menghadirkan konektivitas yang andal, aman, dan fleksibel. Solusi ini kami hadirkan untuk menjawab kebutuhan bisnis yang terus berkembang, sekaligus mendukung keberlanjutan operasional dengan dampak yang nyata di sektor-sektor strategis seperti manufaktur, pertambangan, serta transportasi dan logistik,” tutup Satyo.

Telkomsel, sebagai penyedia layanan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia, terus memperkuat posisinya dalam menghadirkan jaringan yang andal, cepat, dan aman, termasuk teknologi 5G yang kini telah menjangkau puluhan kota di seluruh Indonesia. Dengan lebih dari 3.000 BTS 5G yang telah beroperasi dan jutaan pelanggan yang telah menikmati layanan ini, Telkomsel berkomitmen untuk mendukung tranformasi digital nasional secara inklusif dan berkelanjutan.(rel)

PDI Perjuangan Sumut Menyapa Petani, Gelar Bakti Tani di Simalungun

SIMALUNGUN, SUMUTPOS.CO- Kepedulian PDI Perjuangan terhadap program kedaulatan pangan terus berlanjut. Kali ini dilaksanakan di Kabupaten Simalungun Kecamatan Silimakuta.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Mangapul Purba turun langsung, didampingi Meryl Rouli Saragih membagikan dan terlibat langsung menanam benih jagung di ladang petani, Kamis (2/10/2025).

“Kegiatan ini juga kepedulian kepada masyarakat yang baru melewati kemarau selama 5 bulan, dan sekaligus sebagai wujud ikut merasakan penderitaan petani,” ujar Mangapul Purba.

Dalam kegiatan bakti tani di Simalungun ini, Mangapul Purba dan Meryl Saragih membagikan benih jagung kepada beberapa kelompok tani. Seperti kelompok tani Srikandi Saribudolok dengan penerima 57 KK, kelompok tani Kompak Tani Sidulang berjumlah 60 KK, Kelompok Tani Gundaling 45 KK, Kelompok tani Karsa Tani 55 KK dan ratusan simpatisan Tani Juang serta Lansia di Kecamatan Silimakuta.

Rosma br Saragih Manihuruk yang mewakili petani penerima bantuan benih jagung, mengucapkan terima kasih dan meminta agar PDIP tetap konsisten memperjuangkan anggaran pemerintah untu kaum Petani. “Kami butuh uluran tangan meringankan masalah pertanian yang begitu kompleks, pupuk mahal, bibit mahal, pasar tak menentu, kami para petani membutuhkan dukungan dari PDI Perjuangan agar memperjuangkan nasib kami para petani,” ungkapnya.

Realisasi program Bakti Tani ini dilakukan tanpa seremonial formal, tetapi Mangapul Purba dan Meryl Saragih langsung menemui petani di hamparan perladangan yang sedang beraktivitas dan secara spontanitas para petani berkumpul dengan jamuan Roti Kelapa yang merakyat.

Mangapul Purba dan meryl langsung berbaur dengan petani di areal perladangan dan melibatkan diri menebar benih Jagung bersama petani. “Dengan langsung menjumpai petani di ladang dan ikut menanam benih Jagung kami merasakan kembali bagaimana orang tua kami juga berlatar belakang petani dan rasa itu membuat rasa ingin terus berjuang mensejahterakan petani,” lanjut Mangapul Purba

Dalam kesempatan yang sama, Meryl Saragih mengajak para petani agar tetap semangat dan kuat dan berjanji akan memperjuangkan suara para petani. “PDI Perjuangan tetap mengingat petani dalam setiap tarikan nafas politiknya, karena PDI Perjuangan isinya adalah Petani, Buruh, Nelayan serta elemen wong cilik yang ideologis,” pungkasnya. (adz)

RSUD Pirngadi Medan Siap Dukung UHC Prioritas

Direktur RSUD Pirngadi Medan dr Suhartono.
Direktur RSUD Pirngadi Medan dr Suhartono.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Direktur RSUD Dr Pirngadi Medan, dr Suhartono, menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung penuh implementasi Universal Health Coverage (UHC) Prioritas yang baru saja diluncurkan di Sumatera Utara.

Menurutnya, capaian ini merupakan momentum besar bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa hambatan biaya.

“Kami di RSUD Dr. Pirngadi menyambut baik pencapaian UHC Prioritas ini. Artinya, seluruh masyarakat Sumatera Utara kini punya jaminan perlindungan kesehatan. Tugas rumah sakit adalah memastikan akses layanan itu benar-benar dirasakan masyarakat tanpa diskriminasi dan tanpa ada pasien yang ditelantarkan,” ujar Suhartono, Selasa (30/9/2025).

Suhartono menegaskan, pihaknya akan mengedepankan prinsip pelayanan humanis, cepat, dan tepat bagi seluruh peserta JKN. Ia menekankan bahwa program UHC Prioritas tidak boleh hanya berhenti di angka cakupan kepesertaan, tetapi harus tercermin dalam kualitas layanan sehari-hari di rumah sakit.

“Kalau kelas tiga penuh, kami akan menyesuaikan agar pasien tetap tertangani, sebagaimana arahan Bapak Gubernur. Prinsipnya, jangan sampai masyarakat merasa kesulitan hanya karena persoalan kamar atau administratif. Ini sesuai semangat UHC, yaitu tidak boleh ada hambatan biaya dan hambatan pelayanan,” tegasnya.

Suhartono juga mengantisipasi potensi lonjakan pasien di awal pelaksanaan program. RSUD Dr. Pirngadi, kata dia, sudah menyiapkan langkah teknis seperti penguatan sistem rujukan, optimalisasi layanan rawat jalan, serta koordinasi lintas fasilitas kesehatan agar pelayanan tetap berjalan lancar.

“Awal-awal biasanya memang akan terjadi peningkatan kunjungan karena masyarakat ingin mencoba layanan UHC Prioritas. Itu wajar. Kami sudah mempersiapkan agar layanan tidak terganggu, termasuk memperkuat sistem digital untuk registrasi dan monitoring pasien,” jelasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan UHC tidak hanya tanggung jawab pemerintah dan BPJS Kesehatan, tetapi juga seluruh rumah sakit dan tenaga kesehatan. “Ke depan, kami ingin masyarakat Sumut bukan hanya mendapat kepastian biaya, tetapi juga merasakan mutu layanan yang makin baik. Itulah makna UHC Prioritas yang sebenarnya,” pungkas Suhartono. (ila)

The Reiz Suites Ikut Merayakan Hari Batik Nasional dengan Promo Spesial

MEDAN, SUMUTPOS.CO — Setiap tanggal 2 Oktober, masyarakat Indonesia merayakan Hari Batik Nasional sebagai bentuk kebanggaan terhadap salah satu warisan budaya dunia yang telah diakui UNESCO. Batik bukan sekadar kain, melainkan simbol identitas dan jati diri bangsa.

Dalam semangat perayaan tersebut, The Reiz Suites turut ambil bagian dengan menghadirkan promo eksklusif yang hanya berlaku satu hari saja. Pada 2 Oktober 2025, tamu yang mengenakan pakaian batik berhak mendapatkan diskon 20% untuk semua tipe kamar.

Promo ini berlaku untuk reservasi maupun walk-in, memberikan kesempatan bagi para tamu untuk merayakan Hari Batik Nasional dengan cara yang lebih berkesan bersama The Reiz Suites.

Tidak hanya itu, The Reiz Suites juga memberikan diskon 15% untuk layanan laundry serta diskon 30% untuk layanan spa khusus di hari yang sama. Penawaran ini dirancang untuk menambah kenyamanan tamu yang ingin merasakan pengalaman menginap yang lebih lengkap, santai, dan menyenangkan.

“Bagi kami, Hari Batik Nasional bukan hanya perayaan, tetapi juga kesempatan untuk mengapresiasi budaya Indonesia melalui pelayanan terbaik kami,” kata Anton Subiyakto, Cluster General Manager The Reiz Suites, ARTOTEL Curated – Medan.

Dengan promo khusus ini, kata Anton, The Reiz Suites ingin mengajak para tamu untuk mengenakan batik dengan bangga sekaligus menikmati pengalaman menginap yang lebih bernilai di The Reiz Suites

“Melalui program ini, The Reiz Suites berharap dapat menambah semarak Hari Batik Nasional dan memberikan pengalaman menginap yang tidak terlupakan bagi seluruh tamu,” pungkasnya.

Untuk.informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi 061–50300603 atau kunjungi media sosial resmi The Reiz Suites. (adz)

BMKG Gelar Sekolah Lapang Cuaca Nelayan 2025, Musa Rajeksyah Beri Apresiasi dan Dukung Pelatihan

FOTO BERSAMA: Anggota Komisi V DPR RI, Dr H Musa Rajeksyah, SSos, MHum, Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Belawan, Sugiyono, foto bersama lainnya.
FOTO BERSAMA: Anggota Komisi V DPR RI, Dr H Musa Rajeksyah, SSos, MHum, Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Belawan, Sugiyono, foto bersama lainnya.

SUMUTPOS.CO – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali menggelar Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) 2025 melalui Stasiun Meteorologi Maritim Belawan Medan.

Kegiatan ini digelar di Aula Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BP3) Medan, pada Selasa (30/9/2025). Pelatihan ini melibatkan 70 nelayan dan penyuluh perikanan dari berbagai wilayah pesisir Sumatera Utara.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan pengetahuan nelayan terhadap kondisi cuaca laut sekaligus mendukung keselamatan dan produktivitas mereka saat melaut.

Anggota Komisi V DPR RI, Dr H Musa Rajeksyah, SSos, M.Hum, turut hadir dan memberikan apresiasi atas penyelenggaraan SLCN. Pria yang akrab disapa Ijeck ini mengatakan, pelatihan ini penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan nelayan dalam menghadapi perubahan cuaca dan iklim ekstrem yang semakin sering terjadi.

“Ini adalah langkah nyata dalam edukasi dan mitigasi risiko di sektor perikanan. Saya mendukung agar pelatihan seperti ini terus dilakukan secara berkelanjutan,” ujar Ijeck.

Dalam kesempatan itu, Ijeck juga meninjau Kantor Stasiun Meteorologi Maritim Belawan, berdialog dengan staf, serta memberikan masukan terkait peningkatan layanan dan sarana BMKG di wilayah maritim Sumut.

Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Belawan, Sugiyono, ST, MKom, menjelaskan bahwa SLCN bertujuan membekali para nelayan, penyuluh, dan kelompok nelayan dengan pemahaman cuaca maritim sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat saat berada di laut.

“Sasaran SLCN bukan hanya nelayan, tapi juga masyarakat pesisir. Kami ingin informasi cuaca dari BMKG bisa sampai dan dipahami secara merata,” ungkapnya.

Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan, Muhammad Sofyan, SSos, MAP, yang hadir mewakili Wali Kota Medan, menyampaikan apresiasi Pemko Medan terhadap inisiatif BMKG.

“Pelatihan ini sangat relevan bagi Medan Utara yang memiliki garis pantai cukup luas. Diharapkan bisa membantu nelayan dalam meningkatkan pendapatan dan keselamatan kerja mereka,” ujar Sofyan.

Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, MSi, dalam sambutannya secara daring, memperkenalkan sistem Inawis, sebuah inovasi berbasis data real-time yang dapat membantu nelayan menentukan lokasi penangkapan ikan secara lebih efektif.

“Dengan Inawis, paradigma nelayan berubah. Mereka tidak lagi sekadar ‘mencari ikan’, tapi langsung menuju lokasi potensial berdasarkan informasi cuaca dan oceanografi,” jelasnya.

SLCN 2025 tidak hanya menjadi ajang pelatihan teknis, tetapi juga simbol kolaborasi antara BMKG, pemerintah daerah, dan lembaga legislatif dalam mendukung sektor perikanan yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan iklim. Dengan edukasi cuaca yang tepat, para nelayan Medan diharapkan bisa melaut dengan lebih aman, produktif, dan sejahtera. (san/ila)

DPRD Sumut Minta Medsos Jangan Ganggu Hubungan Baik Aceh dan Sumut

Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Fraksi Gerindra, Ihwan Ritonga.
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Fraksi Gerindra, Ihwan Ritonga.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Fraksi Gerindra, Ihwan Ritonga meminta kepada seluruh masyarakat khususnya media sosial (Medsos) untuk tidak mengganggu ataupun ‘menggoreng’ hubungan baik masyarakat maupun Pemerintah Sumut dan Aceh.

Hal itu dikatakan Politisi Gerindra tersebut menanggapi persoalan pemberhentian kendaraan bermuatan kelapa sawit di Kabupaten Langkat dengan pelat BL asal Provinsi Aceh yang viral beberapa waktu lalu.

“Kami mengimbau kepada masyarakat, khususnya media sosial dan netizen untuk tidak menggoreng dan mempersoalkan yang disampaikan gubernur seolah ada perselisihan antara Sumut dan Aceh,“ ujar Ihwan Ritonga kepada wartawan, Rabu (1/10/2025).

Menurutnya, hubungan baik antara Provinsi Sumut dan Aceh tidak bisa dipisahkan. Sebab sudah menjadi keluarga yang harmonis dan baik yang terjalin.

“Hubungan Aceh dan Sumut ini sudah tak terpisahkan. Apalagi masyarakat Sumut banyak yang tinggal di Aceh begitu juga masyarakat Aceh banyak yang tinggal di Sumut,” kata Ihwan Ritonga.

Ia menegaskan, informasi larangan kendaraan pelat BL melintas di Sumut itu tidak benar. Kendaraan yang diimbau untuk mengganti pelat kendaraan yang masuk ke Sumut hanyalah pengangkut hasil bumi, dan bukan kendaraan pribadi.

“Kemarin gubernur kan sudah klarifikasi di DPRD bahwa yang dilakukan itu adalah imbauan kepada para pengangkut hasil bumi, misalnya kelapa sawit, pengangkat kayu dari berbagai daerah, jadi bukan Aceh saja. Dan bagi kendaraan pribadi itu tidak termasuk,” tutur Ihwan Ritonga.

Politisi Gerindra itu menyampaikan, walaupun sesungguhnya belum ada larangan untuk angkutan, namun mulai saat ini hingga akhir tahun akan terus dilakukan imbauan kepada seluruh kendaraan pengangkut hasil bumi.

“Kenapa itu disampaikan, dengan harapan kalau pajaknya masuk ke Sumut kan bisa mampu memperbaiki infrastruktur, karena salah satu PAD Sumut itu dari kendaraan bermotor,” terangnya.

Ia menambahkan, pada umumnya pajak hasil bumi itu kerap disalurkan ke pemerintah pusat, sehingga hal ini yang menjadi alasan kebijakan dari gubernur untuk meningkatkan PAD Sumut.

“Jadi kita minta jangan digoreng dan dipolitisasi, seolah-olah hubungan antara Sumut dan Aceh ada sentimen pribadi, padahal tidak ada. Sumut dan Aceh ini adalah tetangga, apalagi banyak masyarakatnya yang saling menjalin hubungan rumah tangga,” tuturnya.

Ihwan Ritonga menilai, sudah seharusnya para kendaraan pengangkut hasil bumi dari luar daerah Sumut untuk menggunakan pelat kendaraan Sumut. Sebab, kerap terjadi temuan kendaraan yang mengangkut tonase berlebih.

“Karena para kendaraan pengangkut hasil bumi itu kerap melebihi tonase yang telah ditentukan. Sementara, jalan di Sumut jadi rusak. Jadi kembali kita imbau kepada medsos untuk jangan digorenglah,” pungkasnya. (map/ila)

Sinergi KPK, Polda, BPK, dan BPKP, Bersatu Berantas Korupsi di Sumut

RAKOR: KPK bersama Poldasu, BPK dan BPKP saat rakor pencegahan dan pemberantasan korupsi di Sumut.(Istimewa/Sumut Pos)
RAKOR: KPK bersama Poldasu, BPK dan BPKP saat rakor pencegahan dan pemberantasan korupsi di Sumut.(Istimewa/Sumut Pos)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) bersama Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Aparat Penegak Hukum, BPK, dan BPKP guna Mewujudkan Pemberantasan Korupsi yang Efektif di Provinsi Sumut.

Kegiatan berlangsung di Aula Tribrata Mapolda Sumut pada Selasa (30/9) dengan melibatkan unsur kejaksaan, pengadilan, hingga Jajaran Kepolisian daerah.

Dalam sambutannya, Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto menegaskan, bahwa pemberantasan korupsi hanya bisa berhasil bila dilakukan bersama-sama.

“Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada penindakan semata, tetapi harus menyentuh akar permasalahan. Dampaknya sudah meluas terhadap perekonomian, kesejahteraan masyarakat, stabilitas negara, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tegasnya.

Whisnu juga memaparkan capaian kinerja aparat penegak hukum di wilayah Sumut. Sejak 1 Januari 2024 hingga 29 September 2025, Ditreskrimsus Polda Sumut bersama jajaran telah menangani 36 laporan kasus korupsi.

Dari jumlah itu, lanjutnya, 33 tersangka telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri, beberapa di antaranya dalam supervisi langsung KPK, termasuk kasus dugaan praktik transaksional penerimaan PPPK tahun 2023 di Mandailingnatal, Batubara, dan Langkat.

Selain aspek penindakan, lanjutnya, keberhasilan juga dicatat dalam pemulihan kerugian negara. Dalam periode tersebut, Polda Sumut bersama jajaran berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3,36 miliar.
“Paradigma pemberantasan korupsi kini tidak hanya fokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pengembalian kerugian negara agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat dan pembangunan daerah,” ujarnya lagi.

Ia menekankan, pentingnya memperkuat kolaborasi antarlembaga. Sebab, pengelolaan keuangan negara bukan hanya tanggung jawab satu institusi, melainkan tanggung jawab bersama.

“Kolaborasi antara aparat penegak hukum, BPK, dan BPKP merupakan kunci untuk mencegah korupsi sekaligus memastikan anggaran negara digunakan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Rapat koordinasi ini menjadi simbol kuatnya komitmen KPK, Polda Sumut, BPK, dan BPKP, bersama unsur kejaksaan dan pengadilan, dalam memperkuat sinergi pemberantasan korupsi. Dengan kerja sama yang kokoh, Sumut diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. (dwi/ila)

Fraksi PKS Minta Pemprovsu: Fokus Berantas Narkoba hingga Optimalisasi Aset Daerah

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumut, Abdul Rahim.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumut, Abdul Rahim.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumatera Utara, memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.

“Secara umum Fraksi PKS menerima jawaban Gubernur Sumut atas pemandangan umum fraksi, namun dengan beberapa catatan penting perlu untuk ditindaklanjuti,” ucap Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumut, Abdul Rahim kepada awak media di Medan, Rabu (1/10/2025).

Dikatakan Abdul Rahim, salah satu sorotan utama adalah soal pemberantasan narkoba. PKS menilai, program yang dijalankan pemerintah provinsi masih bersifat deskriptif dan belum memiliki indikator capaian yang jelas. “Diperlukan tolok ukur kuantitatif seperti penurunan angka penyalahgunaan, tingkat keberhasilan rehabilitasi, serta dampak sosial yang nyata,” ujarnya.

Fraksi PKS juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap perubahan APBD. DPRD juga diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan agar kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar agenda politik jangka pendek.

Catatan lain disampaikan terkait menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak. Fraksi PKS mendukung langkah intensifikasi dan ekstensifikasi, mulai dari layanan Samsat daring hingga penerapan QRIS, namun menegaskan agar strategi tersebut harus efektif, terukur, dan memberikan kontribusi nyata terhadap PAD.

Selain itu, PKS mendorong restrukturisasi badan usaha milik daerah (BUMD), termasuk opsi merger bagi yang tidak produktif. Pengelolaan aset daerah yang selama ini banyak idle juga harus dioptimalkan agar menjadi sumber penerimaan baru di luar pajak.

Abdul Rahim juga menambahkan, prioritas belanja daerah tetap harus diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, sembari memastikan pemangkasan belanja modal tidak mengganggu pembangunan infrastruktur dasar.”Terkait Belanja Tidak Terduga (BTT), PKS mendukung penyediaan anggaran darurat, namun mengingatkan agar penggunaannya diawasi ketat dan tidak disalahgunakan,” katanya.

Dari berbagai catatan tersebut, Fraksi PKS akhirnya mengusulkan pembentukan lima Pansus, masing-masing untuk pemberantasan narkoba, optimalisasi PAD, pendataan dan pemanfaatan aset, optimalisasi BUMD, serta energi dan sumber daya alam. “Kami ingin isu-isu strategis ini dikawal lebih serius demi kepentingan masyarakat Sumut,” pungkasnya. (map/ila)

1...261262263...15,921Page 262 of 15,921