Home Blog Page 264

Temporary Connecting Facility PLN: Solusi Resmi, Aman, dan Efisien untuk Kebutuhan Listrik Sementara

PADANGSIDEMPUAN, SUMUTPOS.CO – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara terus berinovasi dalam memberikan layanan kelistrikan yang cepat, mudah, dan andal bagi masyarakat.

Sebagai wujud nyata transformasi pelayanan, PLN meresmikan Temporary Connecting Facility atau Fasilitas Penyambungan Sementara (FPS) di Kantor PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Sidimpuan Kota.

Peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh General Manager PLN UID Sumatera Utara, Ahmad Syauki, didampingi Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Padangsidimpuan, Yessi Indra, serta disaksikan jajaran pegawai dan mitra kerja PLN.

GM PLN UID Sumut, Ahmad Syauki, menjelaskan bahwa layanan FPS dihadirkan untuk menjawab kebutuhan listrik sementara dengan lebih praktis dan profesional.

“Layanan ini disediakan bagi masyarakat yang membutuhkan listrik tambahan dalam jangka waktu terbatas, seperti pesta atau hajatan, pentas seni dan musik, proyek pembangunan yang belum memiliki sambungan permanen, hingga kegiatan keagamaan maupun sosial. Semua dapat diajukan dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile atau layanan kontak PLN 123,” terang Syauki.

Lebih lanjut, Syauki menegaskan bahwa FPS merupakan bukti keseriusan PLN dalam mempercepat efektivitas pelayanan dan menghadirkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Peresmian Temporary Connecting Facility ini bukan sekadar seremoni, tetapi tonggak penting transformasi layanan PLN di lapangan. Dengan hadirnya fasilitas ini, masyarakat akan mendapatkan layanan kelistrikan yang cepat, tepat, dan andal,” tambahnya.

Sementara itu, Manajer UP3 Padangsidimpuan, Yessi Indra, menekankan bahwa FPS akan dioperasikan secara profesional dengan standar keselamatan dan pelayanan yang tinggi.

“Dengan adanya fasilitas ini, masyarakat tidak perlu lagi menyewa atau mendatangkan genset untuk kebutuhan listrik tambahan dalam waktu singkat. Semua bisa dipenuhi melalui layanan resmi PLN yang lebih aman, transparan, dan efisien,” jelas Yessi.

Melalui inovasi ini, PLN UID Sumut menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam mendukung aktivitas sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat. Temporary Connecting Facility diharapkan menjadi solusi kelistrikan yang praktis, modern, dan selaras dengan transformasi layanan berbasis digital PLN. (ila)

PLN UID Sumut Siapkan Listrik Andal untuk Upacara Hari Kesaktian Pancasila

Petugas Pelayanan Teknik saat melakukan pengisian Bahan Bakar untuk Backup Suplai Kelistrikan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila.
Petugas Pelayanan Teknik saat melakukan pengisian Bahan Bakar untuk Backup Suplai Kelistrikan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila.

SIMALUNGUN, SUMUTPOS.CO – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara menyiapkan dukungan kelistrikan penuh untuk menyukseskan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tingkat Provinsi Sumatera Utara yang akan digelar pada Rabu, 1 Oktober 2025 di kompleks Tugu Letda Sujono, Kebun PTPN IV Regional I Bandar Betsy, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun.

Melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Pematangsiantar dan Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perdagangan, PLN telah melakukan serangkaian persiapan mulai dari pemeriksaan jaringan distribusi, peralatan gardu, hingga menyiagakan petugas teknik di lokasi kegiatan.

Selain itu, PLN juga menyiapkan genset dan unit gardu bergerak sebagai cadangan untuk memastikan suplai listrik tetap andal sehingga jalannya upacara dapat berlangsung khidmat tanpa gangguan.

“PLN mendukung penuh pelaksanaan Upacara Hari Kesaktian Pancasila ini dengan menyiapkan pasokan listrik yang andal serta personel siaga di lapangan. Kehadiran genset dan unit gardu bergerak juga menjadi langkah antisipasi kami terhadap situasi darurat. Dukungan ini merupakan wujud komitmen PLN dalam menjaga keandalan listrik pada setiap momentum nasional maupun daerah,” ujar Manager PLN UP3 Pematangsiantar, Ramses Manalu.

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Ahmad Syauki, turut memberikan apresiasi atas kesiapan seluruh tim di lapangan. “Momentum Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya untuk mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga memperkokoh komitmen bangsa terhadap nilai-nilai Pancasila. PLN bangga dapat berkontribusi menjaga kelancaran acara melalui layanan listrik yang andal, karena keandalan listrik adalah salah satu bentuk pengabdian nyata kami kepada bangsa dan masyarakat,” ungkapnya.

Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi pengingat penting bagi seluruh elemen bangsa untuk meneguhkan kembali persatuan dan kesetiaan kepada Pancasila sebagai dasar negara.

Dengan menghadirkan listrik andal dan berkualitas, PLN terus mendukung keberhasilan setiap kegiatan yang bernilai strategis dan kebangsaan di Sumatera Utara. (ila)

RSU Haji Medan Apresiasi Peluncuran UHC Prioritas

MEDAN – Menyambut peluncuran Program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas di Provinsi Sumatera Utara, RSU Haji Medan menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah monumental tersebut.

Direktur RSU Haji Medan Sri Suriani Purnamawati, S.Si, Apt, M.Kes menegaskan kesiapan institusinya dalam mendukung pelaksanaan program berobat gratis bagi seluruh masyarakat Sumut.

“Kami sangat mengapresiasi pencapaian UHC Prioritas yang telah diraih oleh Provinsi Sumatera Utara. Ini merupakan tonggak penting dalam upaya mewujudkan layanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan,” ujar Direktur RSU Haji Medan, Selasa (30/9/2025).

Menurutnya, RSU Haji Medan telah melakukan berbagai penyesuaian internal untuk memastikan seluruh pasien yang datang, khususnya peserta JKN, mendapatkan pelayanan yang optimal tanpa hambatan biaya.

Direktur menegaskan, pihak rumah sakit akan mematuhi arahan Gubernur Sumatera Utara agar tidak ada lagi penolakan pasien dengan alasan keterbatasan ruang rawat.

“RSU Haji Medan berkomitmen untuk tidak menolak pasien yang membutuhkan perawatan. Jika ruang kelas tiga penuh, kami akan mengupayakan penempatan sementara di kelas yang tersedia tanpa membebankan biaya tambahan kepada pasien,” tegasnya.

Lebih lanjut, Direktur menyampaikan bahwa lonjakan kunjungan pasien di awal pelaksanaan UHC Prioritas merupakan hal yang wajar dan menjadi tantangan bersama bagi seluruh fasilitas kesehatan. RSU Haji Medan, kata dia, telah menyiapkan langkah antisipatif agar pelayanan tetap berjalan lancar dan berkeadilan.

“UHC Prioritas bukan hanya soal angka cakupan, tetapi tentang bagaimana kita memperlakukan masyarakat dengan pelayanan yang manusiawi dan profesional. RSU Haji Medan siap menjadi bagian dari transformasi layanan kesehatan di Sumatera Utara,” ujarnya.

Dengan dukungan penuh dari seluruh jajaran rumah sakit, RSU Haji Medan berharap pelaksanaan UHC Prioritas dapat menjadi titik awal menuju sistem kesehatan yang lebih kuat, adil, dan berkelanjutan di Sumatera Utara.
“Inilah yang kita harapkan bersama,” pungkasnya.

Peluncuran UHC Prioritas ini dihadiri jajaran direksi dan pejabat struktural. Bahkan, pihaknya menyediakan stand layanan pemeriksaan kesehatan gratis bersama tim kesehatan dan promkes RSU Haji Medan. (ila)

Minta Menhut dan Menteri ATR/BPN Turun ke Lapangan, Mangapul: Jangan Biarkan PT TPL Terus Berseteru dengan Masyarakat

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Mangapul Purba SE MI Kom meminta Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tidak membiarkan perseteruan PT Toba Pulf Lestari (TPL) dengan masyarakat terkait tapal batas lahan konsesi dengan tanah rakyat atau ulayat terus terjadi.

“Menteri Kehutanan dan Menteri ATR/BPN harus segera turun ke lapangan untuk menyelesaikan pertikaian antara PT TPL dengan masyarakat,” kata Mangapul Purba kepada wartawan di DPRD Sumut, Selasa (30/9).

Menurut Mangapul, penunjukan tapal batas dan tanah ulayat ini sangat penting agar tidak terjadi lagi perseteruan atau konflik berkelanjutan antara perusahaan dan masyarakat, karena persoalan tanah ini sudah sangat lama tidak terselesaikan oleh pemerintah.

Bagi Mangapul, pihaknya dalam hal ini tidak mencampuri soal tutup-tidaknya perusahaan besar PT TPL, karena itu sepenuhnya keputusan pemerintah pusat. “Tapi yang terpenting saat ini, bagaimana masyarakat tidak lagi merasa terganggu melakukan aktivitas pertanian di lahan yang diklaim perusahaan sebagai lahan konsesinya,” ujar Mangapul.

Dijelaskan anggota dewan Dapil Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar ini, konflik antara PT TPL dan masyarakat adat memang sudah lama terjadi. Masyarakat menuntut keadilan, karena merasa tanah ulayat mereka telah diambil alih dan ditanami dengan tanaman industri. Penebangan hutan yang dilakukan perusahaan juga dinilai merugikan warga, karena berdampak pada lingkungan dan mengurangi akses masyarakat terhadap hasil hutan.

Untuk meredam konflik tersebut, tandas Mangapul, pemerintah pusat melalui Menhut RI harus segera turun ke lapangan dan menunjukkan dengan jelas tapal batas konsesi yang sah. “Ini sangat penting, supaya masyarakat mengetahui mana lahan konsesi dan mana tanah adat. Kalau terus dibiarkan, konflik bisa semakin membesar,” serunya.

Politisi yang dikenal cukup vokal itu juga mengkritik sikap PT TPL yang terkesan mengabaikan aspirasi masyarakat. Seharusnya, perusahaan lebih terbuka, menghormati tanah adat, dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan. “Jika perusahaan terus arogan, tuntutan masyarakat agar operasional TPL ditutup bisa semakin menguat,” tegasnya.

Berkaitan dengan itu, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut ini berharap, pemerintah pusat tidak tinggal diam menghadapi persoalan ini untuk menengahi perselisihan dan mencari solusi yang adil bagi masyarakat. “Jangan biarkan PT TPL meninggalkan bom waktu bagi masyarakat adat,” pungkasnya. (adz)

Pantau Harga Bahan Pangan di Medan, Zakiyuddin Harahap Tinjau Pasar Petisah dan Pusat Pasar

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap meninjau Pasar Petisah dan Pusat Pasar, Selasa (30/9/2025). Peninjauan bersama Bank Indonesia dan Perum Bulog ini dilakukan guna memantau harga bahan pangan di kedua pasar tersebut.

Pasar Petisah menjadi pasar pertama yang ditinjau Zakiyuddin Harahap bersama Kepala Bank Indonesia Provinsi Sumut Rudi Hutabarat dan Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumut Budi Cahyanto.

Kegiatan pemantauan harga bahan pangan ini merupakan upaya dari Pemko Medan untuk terus mengontrol kestabilan harga guna mendorong daya beli masyarakat dan kemajuan ekonomi. Selain itu juga dalam rangka menekan angka inflasi.

Dalam peninjauan tersebut, Zakiyuddin Harahap berbincang dengan para pedagang yang ada di Pasar Petisah. Seorang pedagang di Pasar Petisah menyebutkan beberapa bahan pangan ada yang mengalami kenaikan. Selain itu kondisi daya jual beli di pasar tersebut juga mengalami penurunan hingga berdampak pada pendapatan pedagang dalam beberapa waktu terakhir.

Menanggapi hal ini, Wakil Wali Kota Medan didampingi Plt Kadis Ketapang Pertanian dan Perikanan Ahmad Untung Lubis, Kadis Koperasi UKM Perindag Benny Nasution, Plt Dirut PD Pasar Agus Syahputra menyampaikan bahwa dirinya akan berkoordinasi dengan stakeholder termasuk Bank Indonesia dan Bulog untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Selain memantau harga bahan pangan di lapak pedagang, Zakiyuddin Harahap juga meninjau stand Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Pemko Medan di Pasar Petisah. GPM ini digelar untuk menstabilkan harga pangan khususnya beras.

Dari hasil pemantauan, sebagian besar harga bahan pangan masih stabil, bahkan beberapa mengalami penurunan. Namun kenaikan harga ada pada Cabai Merah di Harga Rp90 ribu dan bawang merah Rp35 ribu.

Selanjutnya Zakiyuddin Harahap bersama rombongan meninjau Pusat Pasar. Di pasar tersebut Zakiyuddin Harahap disambut para pedagang, bahkan sebagai bentuk syukur dan ucapan terimakasih mereka juga menyematkan kain Ulos kepada Zakiyuddin Harahap.

Di Pusat Pasar, Zakiyuddin Harahap bersama Kepala Bank Indonesia dan Pimpinan Wilayah Perum Bulog meninjau bahan pangan termasuk stand GPM. Terlihat masyarakat antusias membeli kebutuhan pokok di stand GPM.

Usai meninjau Zakiyuddin Harahap menjelaskan peninjauan ini dilakukan guna melihat kestabilan harga bahan pangan baik itu di Pasar Petisah maupun Pusat Pasar.

“Setelah kita tinjau harga pangan ada yang turun dan ada juga yang naik. Pemko Medan bersama Bank Indonesia dan Bulog akan terus memantau harga-harga di pasar yang ada,” jelas Zakiyuddin Harahap.

Dikatakan Zakiyuddin Harahap, dalam peninjauan ini diketahui juga daya beli masyarakat yang berkurang. “Tentunya kita akan berbicara dengan Bank Indonesia dan stakeholder lainnya untuk mencari solusinya.
InshaAllah kita akan berusaha untuk menstabilkan semua harga bahan pangan di seluruh pasar yang ada di Kota Medan,” ujar Zakiyuddin Harahap.

Diketahui harga bahan pokok di pasar Petisah Medan di hari ini, Beras IR, (Rp17.000), Jagung (RP10.000), Gula Pasir (Rp18.000), Minyak goreng curah (Rp17.500), Daging Sapi (Rp130.000), Daging Ayam ras (Rp38.000) Telur Ayam (RP2.000), Cabe Rawit (Rp40.000), Cabe Hijau (Rp50.000) dan Beras SPHP (Rp65.000) per 5 kg. (ila)

Badan Karantina Indonesia Tolak 15 Ton Teripang Kering Asal Malaysia, Cemaran Timbal Melebihi Batas

TOLAK: Barantin melalui Satuan Pelayanan (Satpel) Belawan menolak 15 ton teripang kering asal Malaysia karena kadar timbal (Pb) melebihi ambang batas yang ditetapkan.
TOLAK: Barantin melalui Satuan Pelayanan (Satpel) Belawan menolak 15 ton teripang kering asal Malaysia karena kadar timbal (Pb) melebihi ambang batas yang ditetapkan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui Satuan Pelayanan (Satpel) Belawan menolak masuknya 15 ton teripang kering asal Malaysia. Sebab, setelah hasil uji laboratorium menemukan kadar timbal (Pb) melebihi ambang batas yang ditetapkan.

Kepala Karantina Sumatera Utara N. Prayatno Ginting, menjelaskan bahwa pengujian menunjukkan kandungan timbal sebesar 1,24 mg/kg, melampaui standar SNI 2732.1:2009 untuk teripang kering yang membatasi maksimal 1 mg/kg.

“Barantin tidak akan berkompromi terhadap komoditas yang dapat membahayakan kesehatan dan merugikan konsumen dalam negeri,” tegas Ginting dalam keterangannya di Medan, Senin (29/9/2025).

Menurut Ginting, tindakan tegas ini merupakan wujud komitmen Barantin menjaga keamanan pangan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

“Kami memastikan setiap produk yang beredar di Indonesia aman dikonsumsi dan sesuai standar,” ujarnya.
Cemaran timbal yang dikonsumsi manusia dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, seperti kerusakan otak, ginjal, sistem saraf, hingga masalah reproduksi dan perkembangan janin.

Penanggung jawab Satpel Belawan menerbitkan surat penolakan resmi pada 10 September 2025. Importir, PT SMA, diberi waktu tiga hari untuk mengeluarkan komoditas dari wilayah Indonesia, kemudian mengajukan perpanjangan hingga 23 September 2025 untuk menunggu kapal angkut.

Setelah kapal pengangkut tersedia, pada Jumat (26/9) seluruh komoditas sebanyak 15 ton atau 430 karung diawasi proses pengeluarannya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menggunakan Kapal Intan Daya V.20N25-20W25.

Barantin menegaskan, langkah ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam melindungi masyarakat, menjamin keamanan pangan, dan memastikan hanya produk bermutu yang masuk ke pasar Indonesia.(san/ila)

P-APBD Kota Medan 2025 Disahkan Rp6,96 Triliun, DPRD Minta Realisasi Cepat & Transparan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Kota Medan bersama Wali Kota Medan Rico Tri Bayu Waas, resmi menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah. Penetapan dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Medan pada Senin, 29 September 2025.

Pengesahan P-APBD ini merupakan hasil pembahasan panjang antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Medan, serta disepakati oleh sembilan fraksi yang ada di DPRD.

Meski seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda P-APBD menjadi Perda, sejumlah fraksi juga menyampaikan catatan kritis dan rekomendasi tajam, terutama terkait kinerja anggaran, transparansi penggunaan belanja publik, serta efektivitas program-program prioritas Wali Kota Medan.

Fraksi PDI Perjuangan, melalui Wakil Ketua Fraksi Johannes Haratua Hutagalung, menyoroti rendahnya realisasi belanja daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada semester pertama tahun anggaran 2025.

Ia menyatakan bahwa lambatnya serapan anggaran sangat berdampak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama di sektor pelayanan publik.

Johannes menegaskan bahwa setiap kegiatan yang telah dirancang dan dianggarkan dalam P-APBD 2025 tidak boleh tertunda pelaksanaannya. Ia mendorong Pemko Medan untuk memastikan program-program yang telah ditetapkan segera dieksekusi, khususnya yang langsung menyentuh masyarakat.

Lebih lanjut, PDIP juga meminta Wali Kota Medan untuk serius dan konsisten dalam menjalankan program Quick Wins yang telah dijanjikan sejak awal masa jabatan. Johannes menyebut bahwa program Quick Wins jangan hanya menjadi slogan yang enak didengar, tetapi harus dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat Kota Medan. Ia menekankan bahwa program tersebut harus progresif, inovatif, terukur, dan dilaksanakan secara bersinergi antarsektor.

Dalam pandangannya, Johannes juga menyampaikan keprihatinan terhadap nasib para guru honorer yang tidak lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurutnya, Pemko Medan harus segera memberikan solusi konkret agar tidak terjadi keresahan berkepanjangan di kalangan guru honorer yang telah lama mengabdi sebagai tenaga pendidik di sekolah-sekolah.

Selain itu, pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) yang sudah berjalan selama tiga tahun juga menjadi sorotan Fraksi PDIP. Johannes menyampaikan bahwa pihaknya masih menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait pelayanan rawat inap yang tidak maksimal, mulai dari alasan kamar penuh hingga pasien yang dipulangkan sebelum waktunya.

PDIP meminta Dinas Kesehatan Kota Medan melakukan pengawasan ketat terhadap rumah sakit yang menjadi mitra UHC dan memberikan sanksi tegas bagi yang melanggar perjanjian layanan.

Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya, Hj. Sri Rezeki, Am.d, dalam pandangan akhirnya menyoroti turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan yang tercatat mengalami penurunan sebesar 8,79 persen.

PKS menilai penurunan ini bukan sekadar angka, melainkan menunjukkan lemahnya manajemen pendapatan daerah, terutama dalam pengelolaan pajak dan retribusi.

Fraksi PKS mendesak Pemko Medan untuk segera melakukan inovasi, khususnya melalui digitalisasi sistem perpajakan, perluasan basis pajak, serta penutupan celah kebocoran penerimaan.

Mereka juga mengingatkan bahwa target pendapatan yang tidak tercapai akan berdampak langsung pada program-program sosial, infrastruktur dasar, serta penguatan sektor ekonomi kerakyatan seperti UMKM.
Dalam pidatonya, Sri Rezeki juga menekankan agar alokasi anggaran tetap berpihak kepada rakyat kecil, dengan prioritas pada perbaikan infrastruktur lingkungan, seperti lampu jalan, drainase, jalan permukiman, bantuan sosial, serta layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, PKS mendorong agar realokasi anggaran dilakukan secara adil dan merata antarwilayah, serta menyarankan Pemko Medan membangun dashboard realisasi anggaran yang dapat dipantau publik secara transparan.

Fraksi PKS turut menyoroti pentingnya perhatian terhadap lingkungan dan tata kota. Mereka menyatakan bahwa isu banjir, pengelolaan sampah, dan kurangnya ruang terbuka hijau masih menjadi persoalan serius di Kota Medan yang belum tertangani secara integratif.

Oleh karena itu, mereka meminta agar seluruh penambahan atau pengurangan anggaran pada OPD terkait memperhatikan aspek lingkungan agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada fisik, tetapi juga berkelanjutan.

Adapun berdasarkan Perda yang telah disahkan, total Pendapatan Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp6.965.453.486.147. Sementara Belanja Daerah mencapai Rp7.070.527.062.250, dan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp105.073.576.103. Selisih antara belanja dan pendapatan ditutup dari pembiayaan penerimaan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dengan disahkannya Perubahan APBD ini, Pemko Medan diharapkan dapat bekerja lebih cepat, tepat, dan transparan dalam merealisasikan seluruh program kerja di sisa tahun 2025. Seluruh catatan dan kritik dari DPRD diharapkan menjadi masukan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada masyarakat. (map/ila)

Sekolah Rakyat SD & SMA Medan Dimulai, Siswa Langsung Tinggal di Sekolah

Kadis Sosial Kota Medan, Khoiruddin Rangkuti.
Kadis Sosial Kota Medan, Khoiruddin Rangkuti.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setelah melalui berbagai tahapan persiapan, Sekolah Rakyat tingkat SD dan SMA di Kota Medan resmi mulai beroperasi hari ini, Selasa (30/9/2025).

Di hari pertama, sebanyak 100 siswa yang terdiri dari 50 siswa SD dan 50 siswa SMA menjalani tes kesehatan dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sebagai bagian dari pembukaan tahun ajaran perdana.

Kepala Dinas Sosial Kota Medan Khoiruddin Rangkuti, menyampaikan bahwa seluruh siswa akan langsung tinggal di sekolah sejak hari pertama. Ini karena Sekolah Rakyat mengusung sistem boarding school, di mana siswa tidak hanya belajar, tetapi juga tinggal di lingkungan sekolah.

“Jadi di hari pertama ini, seluruh siswa jalani tes kesehatan dan MPLS. Setelah itu, mereka langsung tinggal di sekolah,” ujar Khoiruddin kepada Sumut Pos, Senin (29/9/2025).

Sekolah Rakyat ini berlokasi di gedung Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) di Jalan Amal, Kecamatan Medan Sunggal. Gedung tersebut disulap menjadi lingkungan pendidikan terpadu yang juga berfungsi sebagai asrama siswa.

Khoiruddin menambahkan, sebelumnya pihaknya telah mengusulkan agar kegiatan ini dimulai lebih awal, tepatnya pada 22 September. Namun, setelah dilakukan peninjauan oleh Pemerintah Pusat, tanggal peluncuran resmi disepakati menjadi 30 September 2025.

“Alhamdulillah, setelah semua dipastikan siap, termasuk fasilitas dan tenaga pengajar, akhirnya Sekolah Rakyat SD dan SMA bisa dimulai hari ini,” jelasnya.

Program Sekolah Rakyat ini merupakan bagian dari inisiatif nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pendidikan dan gizi seimbang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Medan, H. Iswanda Ramli alias Nanda Ramli, turut memberikan dukungan penuh atas operasional sekolah tersebut. Ia menegaskan pentingnya kesiapan tenaga pendidik, baik guru maupun tenaga non-guru.

“Saya minta Pemko Medan lebih intens koordinasi dengan Pemerintah Pusat, terutama terkait kesiapan guru dan staf pendukung. Pendidikan di Sekolah Rakyat harus benar-benar berkualitas,” ujar Nanda Ramli.

Lebih lanjut, ia menyoroti aspek penting lainnya dari sistem boarding school, yaitu kualitas gizi yang harus diberikan secara konsisten kepada siswa. Menurutnya, pendidikan tanpa dukungan gizi yang baik tidak akan maksimal.

“Ini bukan sekadar sekolah biasa. Anak-anak tinggal dan belajar penuh di sini. Jadi, gizi mereka juga harus diperhatikan secara serius,” katanya.

Sekolah Rakyat tingkat SD dan SMA ini menyusul keberhasilan pendirian Sekolah Rakyat tingkat SMP yang lebih dulu berjalan sejak Juli 2025. Lokasinya berada di Balai Sentra Bahagia Kementerian Sosial di Jalan William Iskandar, Kota Medan, dan telah menampung 100 siswa.

Dengan kehadiran jenjang SD dan SMA, kini Kota Medan menjadi salah satu daerah pertama di Indonesia yang telah mengimplementasikan konsep Sekolah Rakyat secara lengkap dari tingkat SD hingga SMA.

Program ini diharapkan tidak hanya memberikan akses pendidikan berkualitas, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dari kalangan keluarga pra-sejahtera.

“Program ini sangat baik karena bisa memberi peluang besar bagi anak-anak kurang mampu agar memiliki daya saing tinggi, seperti anak-anak lainnya,” pungkas Nanda Ramli. (map/ila)

45 Orang Terima SK PPPK Tahap II, Wali Kota Medan Tekankan Integritas dan Dedikasi

FOTO BERSAMA: Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas foto bersama 45 orang PPPK Tahap II TA 2024 di lingkungan Pemko Medan, Senin (29/9/2025).
FOTO BERSAMA: Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas foto bersama 45 orang PPPK Tahap II TA 2024 di lingkungan Pemko Medan, Senin (29/9/2025).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyerahkan Surat Keaputusan (SK) pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II TA 2024 di lingkungan Pemko Medan, Senin (29/9/2025).
SK PPPK tersebut diberikan kepada 45 orang dengan rincian 28 orang guru, 5 orang tenaga kesehatan dan 12 orang tenaga teknis.

Upacara penyerahan SK PPPK tahap II yang berlangsung di halaman tengah Kantor Wali Kota Medan tersebut juga turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, Kepala Kantor Regional VI BKN Medan Janry Haposan UP Simanungkalit, Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Medan Abdul Rahim, Plt Branch Manager Taspen Medan Akhmad Syahroni Yusuf, Pimpinan Perangkat Daerah, beserta para Camat sekota Medan.

Dalam amanatnya, Rico Waas menekankan tiga hal penting yang harus menjadi perhatian ASN Pemko Medan. Pertama, Integritas dan Loyalitas. ASN Pemko Medan di tuntut untuk bekerja dengan kejujuran, menjunjung tinggi etika serta mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi.

Selanjutnya kedua Profesionalisme dalam bekerja dengan cara meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan kinerja sesuai bidang tugas masing-masing. Sehingga diharapkan dapat menjadi aparatur yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan zaman.

Lalu yang ketiga, tingkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Artinya setiap tindakan ASN harus memberikan dampak nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Medan.
“Oleh karena itu saudara dituntut untuk bekerja dengan penuh integritas, disiplin dan dedikasi. Jadilah aparatur yang mengedepankan kepentingan masyarakat, mendukung program pembangunan kota, serta menjaga nama baik Pemko Medan,” ujar Rico Waas.

Selanjutnya, Rico Waas juga mengatakan penyerahan SK ini adalah perwujudan nyata dari proses panjang yang telah dilalui dengan penuh perjuangan, mulai dari seleksi administrasi, ujian kompetensi, hingga tahapan akhir yang telah membawa saudara resmi menjadi bagian dari aparatur Pemerintah Kota Medan.

“Jabatan ini adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan masyarakat, tetapi juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu, jadikan amanah ini sebagai wadah untuk menorehkan prestasi dan sarana memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkas Rico Waas.

Upacara penyerahan SK PPPK Tahap II TA 2024 di lingkungan Pemko Medan juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemko Medan dengan Pengadilan Agama Kelas I A Medan Tentang Perlindungan Hak Anak dan Perempuan Pasca Perceraian ASN Pemko Medan. (map/ila)

Rakornis TP-PKK Asahan 2025, Kuatkan Peran Kader dan Ketahanan Keluarga

RAKORNIS PKK: Rakornis TP-PKK Asahan 2025 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Senin (29/9).
RAKORNIS PKK: Rakornis TP-PKK Asahan 2025 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Senin (29/9).

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Asahan menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Tahun 2025 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Senin (29/9).

Kegiatan ini diikuti pengurus PKK tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan, camat, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta narasumber, dengan tujuan menyatukan langkah dan memperkuat sinergi program pemberdayaan keluarga di Asahan.

Dalam sambutannya, Bupati Asahan yang diwakili oleh Plt. Kepala Dinas PMD, Darwinsyah Lubis SSTP menegaskan bahwa PKK merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga.

“PKK diharapkan tidak hanya hadir dalam kegiatan seremonial, tetapi benar-benar aktif mendampingi masyarakat. Melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan hidup, PKK dapat menjadi penggerak nyata menuju terwujudnya Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan,” ujarnya.

Ketua TP-PKK Kabupaten Asahan, Ny Yusnila Indriati Taufik, dalam arahannya menekankan pentingnya komitmen, kebersamaan, dan inovasi kader di semua tingkatan.

Ia mengajak seluruh kader menjadikan Rakornis sebagai momentum memperkuat koordinasi agar setiap program PKK semakin terarah, berkesinambungan, dan memberi manfaat nyata bagi keluarga serta masyarakat Asahan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa PKK tidak hanya berperan sebagai pendukung program pemerintah, tetapi juga sebagai motor penggerak di lapangan yang mampu mendorong lahirnya gagasan kreatif, inovasi pemberdayaan, serta gerakan nyata yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Rakornis juga dirangkaikan dengan pemberian apresiasi kepada desa-desa berprestasi dalam lomba HKG-PKK tingkat Provinsi Sumatera Utara, serta sosialisasi pencegahan dan penanggulangan malaria.

Kegiatan ini semakin semarak dengan hadirnya para Kepala OPD terkait, para Kepala Bagian di lingkungan Setdakab, camat se-Kabupaten Asahan, serta pengurus PKK di semua tingkatan hingga kader desa/kelurahan yang antusias mengikuti jalannya acara.

Kehadiran peserta yang lengkap ini menegaskan kuatnya komitmen bersama dalam memperkuat ketahanan keluarga sebagai pilar utama pembangunan daerah. (dat/azw)

1...263264265...15,921Page 264 of 15,921