Home Blog Page 2664

Pengamat: Koalisi Indonesia Bersatu Bukan Kendala Bagi Pemerintah

JAKARTA, SUMUTPOS.CO — Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menilai terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bisa memperkuat kerja-kerja pemerintahan.

Koalisi yang dibangun tiga partai, Golkar, PAN, dan PPP ini tidak akan menghambat kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo, meskipun para ketua umumnya ada di kabinet.

Menurutnya, sejak awal kerja sama tiga partai tersebut untuk menyukseskan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Hal inilah yang bisa membantah tudingan sejumlah pihak koalisi ini bakal menghambat kerja pemerintah.

“Koalisi ini misinya adalah menyukseskan dan melanjutkan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Jadi justru menjadi penguatan terhadap koalisi yang sudah ada di pemerintahan saat ini,” tutur Qodari dalam keterangan, Jumat (22/5).

Ia menambahkan, keberadaan ketua parpol KIB dalam kabinet justru semakin memperkuat kinerja pemerintah. Sebab, kinerja menteri akan berbanding lurus dengan elektabilitas mereka sendiri.

Jika kinerja mereka sebagai menteri bisa maksimal, masyarakat bisa menilai positif yang berdampak pada tingginya insentif electoral terhadap ketum parpol.

“Justru kalau dia kinerjanya tidak maksimal sebagai menteri, maka itu akan memperkecil insentif politiknya,” tegas Qodari.

Pada posisi ini, kinerja menteri bakal sejalan dengan insentif electoral yang bisa diperolehnya. Semakin bagus kinerja seorang menteri yang juga ketum parpol, semakin besar juga insentif electoral yang bisa didapatkannya dari masyarakat.

Qodari menilai munculnya tudingan negatif pada KIB karena ketiga parpol ini sangat strategis dan diperhitungkan. Banyak parpol yang masih ragu-ragu atau kesulitan menjalin koalisi dengan parpol lainnya.

Tapi yang ditunjukkan Golkar, PAN, dan PPP seolah memagari mereka dari manuver politik instan yang tergesa-gesa.

Pernyataan negatif soal KIB muncul dari PDIP karena partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu saat ini masih kesulitan untuk berkoalisi. PDIP yang bisa mengusung sendiri capres-cawapresnya tetap harus mengajak parpol Islam untuk berkoalisi.

Parpol Islam yang belum menyatakan bergabung dengan koalisi manapun tinggal PKB. Berdasar pengalaman yang lalu, PKB seringkali memutuskan koalisi menjelang akhir. Jadi, sulit bagi PDIP untuk menggandeng PKB.

Qodari menilai PDIP juga sulit menjalin koalisi dengan PKS, Demokrat, dan Nasdem. Hanya Gerindra yang paling memungkinkan bisa berkoalisi dengan PDIP, meskipun, partai berlambang burung Garuda ngotot memajukan nama Prabowo Subianto sebagai capres.

“Saya kira PDIP sulit untuk bisa berkoalisi hari ini,” tutur Qodari (adv/*)

Dukung Penguatan Literasi Keuangan di Medan, Generali Gelar Kompetisi Jurnalistik Asuransi Jiwa

Bersama: Head of Corporate Communications Generali Indonesia, Windra Krismansyah bersama timnya dan sejumlah wartawan, di Restauran Bel Mondo, Jalan Teuku Daud Medan, Kamis (19/5) malam. Sumut Pos/ ist

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 38,03 persen. Hal ini menunjukkan masyarakat Indonesia secara umum masih relatif rendah, padahal literasi keuangan merupakan keterampilan yang penting dalam rangka pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan individu, perlindungan konsumen, dan peningkatan inklusi keuangan.

Sedangkan, berdasarkan data Asisiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), dari 273 juta jiwa total penduduk Indonesia, rata-rata penetrasi asuransi jiwa dalam 5 tahun terakhir hanya sekitar 7,1 persen.

Melihat pentingnya mengedukasi masyarakat untuk mengerti lebih baik tentang asuransi, PT Asuransi Generali Indonesia (Generali Indonesia) menggelar kompetisi jurnalistik asuransi jiwa dengan tema ‘Peningkatan Kesadaran Asuransi di Masa Pandemi’ dengan mengundang partisipasi insan-insan media di kota Medan.

“Sebagai provinsi ketiga terbesar di Indonesia dan provinsi terbesar Pulau Sumatera, Sumatera Utara (Sumut) memiliki potensi besar dari berbagai sisi. Pertumbuhan penduduk yang dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi terus mencatatkan pertumbuhan di provinsi ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020), jumlah penduduk Sumut tercatat sebanyak 14,80 juta jiwa,” ujar Head of Corporate Communications Generali Indonesia, Windra Krismansyah kepada sejumlah wartawan, usai memberikan hadiah pemenang, di Restauran Bel Mondo, Jalan Teuku Daud Medan, Kamis (19/5) malam.

Jumlah ini, lanjutnya, bertambah sebanyak 1,82 juta jiwa atau rata-rata bertambah sebanyak 181.720 ribu jiwa setiap tahun dibandingkan dengan sensus penduduk 2010 (SP2010). “Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun, laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,28 persen per tahun,” imbuhnya.

Di sisi lain, sambung Windra, perekonomian Sumut juga menunjukkan pertumbuhan, di mana hingga triwulan IV-2021 menunjukkan pertumbuhan sebesar 3,81 persen (yoy), jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Perekonomian Sumut berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2021 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 859,87 triliun.

“Ini menunjukkan stabilnya kondisi ekonomi dan konsumsi masyarakat bahkan di saat melewati pandemi Covid-19. Namun sayangnya tumbuhnya jumlah penduduk dan ekonomi Sumut belum dibarengi dengan tingginya tingkat literasi keuangan dan penetrasi kepemilikan asuransi jiwa,” ungkapnya.

Dia menambahkan, menjalankan peran sebagai perusahaan penyedia jasa keuangan di bidang asuransi jiwa dan sejalan dengan program Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Generali Indonesia secara aktif terus menggalang berbagai inisiatif yang berdampak terhadap peningkatan literasi dan kesadaran berasuransi masyarakat, salah satunya dengan lomba.

“Lomba yang diikuti oleh belasan jurnalis ini telah menghasilkan artikel-artikel menarik tentang pentingnya proteksi asuransi yang mudah dipahami bagi pembaca. Sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) di bidang asuransi, Generali juga turut mendukung penetrasi asuransi yang masih rendah dimana baru sekitar 6,5 persen dari total seluruh penduduk atau baru sebanyak 18 juta jiwa yang terlindung oleh asuransi jiwa,” paparnya.

Melalui inisiatif ini, pihaknya menggerakkan elemen-elemen penting, khususnya media yang memiliki dampak luas dalam mengedukasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan pemahaman terhadap asuransi jiwa. Melalui karya-karya yang dihasilkan, diharapkan dapat diterima dan dimengerti dengan baik oleh masyarakat Medan dan sekitarnya, sehingga dapat menumbuhkan pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya perlindungan asuransi untuk mengamankan risiko finansial keluarga saat sakit atau meninggal dunia.

“Disambut dengan baik oleh media, kompetisi ini telah menghasilkan puluhan artikel edukatif yang bisa diakses oleh masyarakat, baik melalui media cetak maupun online. Tidak berhenti sampai disini, dukungan Generali pada program Pemerintah ini akan terus berlangsung pada kota-kota berikutnya untuk meningkatkan kualitas hidup banyak orang yang sejalan dengan visi Generali, ‘Enable people to shape a safer and more sustainable future by caring for their lives and dreams’,” tandasnya. (Dwi)

Apkasindo Apresiasi Presiden RI Buka Kembali Ekspor CPO

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) membuka kembali ekspor minyak goreng, pada Senin 23 Mei 2022 mendatang. Hal ini berdasarkan hasil pemantauan dan laporan tim Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) di lapangan, di mana pasokan minyak goreng terus bertambah.

“Kebutuhan nasional untuk minyak goreng curah adalah sebesar Rp194 ribu ton per bulannya dan pada Maret 2022 sebelum pelarangan ekspor, pasokan kita hanya mencapai 64,5 ribu ton,” ujar Jokowi di Jakarta yang dikutip lewat channel youtube Sekretariat Presiden, Kamis (19/5).

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Sumatera Utara (Apkasindo Sumut), Ir Gus Dalhari Harahap saat dikonfirmasi lewat pesan Whatsapp (WA), Jumat (20/5), mengucapkan syukur yang begitu besar atas keputusan presiden tersebut.

Dia meyakini bahwa perjuangan rekan-rekan petani kelapa sawit dari 22 Provinsi yang ikut dalam Aksi Keprihatinan Nasional Petani Kelapa Sawit pada selasa (17/5) kemarin, di Jakarta, telah membuahkan hasil di tengah banyaknya kecaman terkait aksi itu, tentunya dengan segala keterbatasan materi dan moril.

Menurutnya, dibukanya kembali ekspor Crude Palm Oil (CPO) oleh Presiden Jokowi telah menyelamatkan 16 juta petani kelapa sawit di Indonesia, yang sebelumnya merasakan dampak langsung dengan turunnya harga realisasi beli Tandan Buah Segar (TBS) oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

“Kerja-kerja Apkasindo ini alhamdulillah berkah bagi keseluruhan, baik petani maupun seluruh pengusaha kelapa sawit dan juga masyarakat luas,” kata Gus dalam pesan singkatnya.

Dia berpesan, ke depannya untuk terus mengawal kebijakan ekspor CPO yang telah dibuka kembali. Tentunya, pihak pengusaha PKS harus mengikuti hasil rapat penetapan harga TBS dari Dinas Perkebunan (Disbun) Sumut.

“Seluruh stakeholder perkelapasawitan haruslah patuh terhadap kebijakan Pemerintah. Jangan sampai ada anggapan bahwa kita bebas melakukan apapun terlebih lagi terkait harga TBS,” pungkasnya. (Dwi)

Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan Dimulai Bulan Juni

RAPAT: Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman saat rapat membahas revitalisasi Lapangan Merdeka.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan akan mulai merevitalisasi Lapangan Merdeka Medan pada bulan depan. Revitalisasi itu dilakukan guna menjadikan lapangan bersejarah di Kota Medan itu sebagai kawasan cagar budaya. Bahkan rencananya, Presiden RI Joko Widodo akan hadir untuk meletakkan batu pertama revitalisasi Lapangan Merdeka pada 29 Juni 2022.

Hal itu terungkap dalam Rapat Persiapan Revitalisasi Lapangan Merdeka yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Wiriya Alrahman di Ruang Rapat II Balai Kota Medan, Kamis (19/5) petang.

“Ada wacana, Bapak Presiden yang akan meletakkan batu pertama revitalisasi Lapangan Merdeka Medan,” ucap Wiriya dalamn

rapat yang turut dihadiri Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan Endar Sutan Lubis, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis, dan sejumlah pimpinan OPD lainnya di Pemko Medan.

Terkait hal itu, kata Wiriya, sebelum hari yang telah dijadwalkan itu tiba, Wiriya meminta semua pihak untuk harus benar-benar melakukan persiapan yang matang dalam rencana revitalisasi Lapangan Merdeka Kota Medan, mulai dari administrasi, izin, dan lain sebagainya.

Tak cuma itu, Wiriya meminta agar sebelum dilakukannya peletakan batu pertama, kondisi Lapangan Merdeka Kota Medan sudah dikosongkan dari bangunan-bangunan yang ada saat ini.”Kita harus berkolaborasi dan bekerja keras. Apalagi sebelum dilakukan serah terima lokasi, kawasan Lapangan Merdeka harus sudah kosong,” ujarnya.

Untuk itu, sebelum digelarnya peletakan batu pertama, Wiriya meminta kepada Dinas PKPPR Kota Medan untuk menyiapkan surat yang ditujukan kepada instansi terkait untuk mengosongkan Lapangan Merdeka.

“Di Lapangan Merdeka itu kan ada Kantor Satlantas, Kantor Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Merdeka Walk dan toko buku. Jadi sebelum revitalisasi dilakukan, institusi tersebut diberi surat resmi untuk melakukan pengosongan,” katanya.

Wiriya juga meminta titik mana yang terdampak dari revitalisasi untuk harus secepatnya diserahterimakan. “Hari ini sudah saya terima. Setelah itu baru surati kantor institusi yang ada di Lapangan Merdeka yang terkena dampaknya untuk melakukan pengosongan. Dalam surat itu harus dibuat dari tanggal berapa pengerjaan dimulai,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kadis PKPPR Kota Medan, Endar Sutan Lubis menyampaikan, bulan Juni 2022 Pemko Medan akan memulai revitalisasi Lapangan Merdeka. Ada beberapa instansi yang akan terdampak dari revitalisasi yang akan dilakukan, diantaranya Kantor Satlantas, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Merdeka Walk, serta toko buku.

“Untuk toko buku, sudah ada solusinya. Mereka nantinya akan direlokasikan ke lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Jalan HM Yamin. Para pedagang juga sudah menyetujui untuk direlokasi ke tempat tersebut,” pungkasnya. (map/ila)

AHY: Demokrat akan Berkoalisi untuk Indonesia Lebih Baik

TRENGGALEK, SUMUTPOS.CO – Meski Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 baru akan digelar pada 1 tahun 10 bulan mendatang, partai-partai tentunya mulai membangun kebersamaan untuk membangun koalisi. Dengan siapa, tentu dengan partai-partai politik lain yang memiliki kesamaan.

Demikian disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat gerilya nusantara di Trenggalek, Jumat (20/5/2022). AHY menyampaikan syarat mitra koalisi Demokrat adalah yang sama-sama semangat dalam melakukan perubahan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Dengan demikian, AHY yakin koalisi akan terbentuk solid.

“Hubungan Demokrat dengan partai politik lainnya terjalin semakin baik. Dalam dunia politik, semua hal bisa saja terjadi,” ucapnya.

AHY menambahkan, kini Demokrat gencar turun ke lapangan untuk menyapa masyarakat, sekaligus menjaring aspirasi warga. AHY pun lalu menjelaskan, tujuan berpolitik bukanlah demi kekuasaan, melainkan untuk memperjuangkan nasib rakyat melalui program-program yang berpihak pada rakyat.

“Karena pada akhirnya, itulah tujuan kita berpolitik. Bukan hanya untuk meraih kekuasaan atau posisi-posisi tertentu, tetapi kami ingin fokus terus memperjuangkan masyarakat kita melalui program-program pro rakyat yang insya Allah kami kerjakan,” tutup AHY. (adz)

Massa Geruduk Kantor Bupati dan Kejari Batubara

UNJUKRASA: Asisten I Bupati Batubara Russian Heri mendengarkan tuntutan dua aliansi massa yang berunjukrasa di Kantor Bupati Batubara dan Kejari.

BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Dua aliansi massa yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Berantas Korupsi dan Federasi Advokat Republik Indonesia berunjukrasa di depan Kantor Bupati Batubara melakukan, Kamis (19/5) siang.

Koordinator aksi M. Nurizat Hutabarat dalam orasinya menyampaikan polemik yang berkembang di Batubara terkait biaya pemenangan pada proses Pilkada Zahir dan Oky sebesar Rp10 Miliar.

Kemudian, polemik hasil seleksi Kanwil Kementerian Agama Nomor B-2884/Kw 02/4.b/Hj/00/05/2022 tentang hasil akhir seleksi Petugas Haji Daerah (PHD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 1443 Hijriah tahun 2022, dimana dalam pengumuman tersebut tertera nama Ir. Zahir, MAP dan Istri dinyatakan sebagai Petugas Haji Daerah. “Hal ini disinyalir bertentangan dengan peraturan Menag Nomor 23 Tahun 2018,” kata Nurizat Hutabarat dalam orasinya.

Menanggapi orasi massa, Bupati Batubara yang diwakili Asisten I Russian Heri, mengatakan akan berkoordinasi dulu dengan pimpinan terkait apa yang disampaikan. “Hanya ini yang bisa kami sampaikan, terimakasih,”ujarnya.

Tak puas dengan jawaban tersebut, kedua aliansi tersebut menuju Kejari Batubara di Jalan Kuala Teuku Umar, Pahang, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara.

Dalam orasinya, Nurizat dengan menggunakan pengeras suara meminta Kejari Batubara untuk mengusut tuntas dugaan korupsi di Dispora Batubara, terkait proyek pekerjaan rehap lapangan olahraga senilai Rp95 juta, yang dinilai asal jadi. Dimana anggaran tersebut tertuang dalam SP2D.1901.209 sebesar Rp420 juta yang ditampung dalam APBD Tahun 2021.

Terkait tuntutan massa, Kasi Intel Kejari Batubara Doni Harahap mengatakan akan menyampaikan tuntutan tersebut guna ditindaklanjuti.

“Aspirasi yang disampaikan ini akan menambah motivasi dan kinerja kami, terutama dalam penindakan hukum berupa penanganan tindak pidana korupsi. Sekali lagi kami mengucapkan terimakasih sudah hadir untuk mendukung kami. Mudah-mudahan apa yang dilaporkan kami akan menindaklanjutinya,” jelas Doni singkat. (aci/han)

DPRD Nisel Tetapkan AKD Masa Jabatan 2019-2024

PERKENALKAN:Ketua DPRD Nias Selatan Elisati Halawa saat memperkenalkan komposisi alat kelengkapan dewan terpilih masa jabatan 2019-2024.EURISMAN/SUMUT POS.

NISEL, SUMUTPOS.CO – DPRD Kabupaten Nias Selatan (Nisel) memperkenalkan komposisi Perubahan Struktur Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Nias Selatan masa jabatan 2019-2024. Perkenalan alat kelengkapan DPRD Nisel tersebut digelar di ruang Media Center DPRD Kabupaten Nias Selatan, Jalan Saonigeho KM. 3 Teluk Dalam, Jumat(20/5) sekira pukul 12:30 WIB.

Sesuai Keputusan DPRD Kabupaten Nias Selatan Nomor : 170/ 01/ KPTS/DPRD-NS/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Nias Selatan Nomor : 170/19/KPTS/DPRD-NS/2019 Tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Nias Selatan Masa Jabatan 2019-2024.

Hasil Rapat Paripurna perubahan AKD DPRD Kabupaten Nias Selatan, pada Kamis (20/5) adalah Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Nias Selatan dengan Ketua : Elisati Halawa ST, Wakil Ketua : Faatulo Sarumaha S.IP., MM, Wakil Ketua : Agustana Ndruru.

Selanjutnya Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Kabupaten Nias Selatan, Ketua Elisati Halawa ST, Wakil Ketua Faatulo Sarumaha S.IP., MM, Wakil Ketua Agustana Ndruru.

Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Kabupaten Nias Selatan, Ketua : Memoris Fau, SH., Wakil Ketua : Sozanolo Ndruru, Sekretaris : Biv. Tinanda Limbong.

Komisi II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan DPRD Kabupaten Nias Selatan, Ketua : Purim Putri J. Dachi, Wakil Ketua : Samahato Buulolo, Sekretaris : Arman Laia.

Komisi III Bidang Pembangunan dan Keuangan DPRD Kabupaten Nisel Ketua Ferisman Ndruru, Wakil Ketua Sokhiwanolo Waruwu, Sekretaris Jon Ken Li Laia.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA), Ketua Aldika Wau SH., MH, Wakil Ketua Nurtiza Dakhi. Sementara Badan Kehormatan (BK)Ketua Kristian Laia, S.Kep. NS, dan Wakil Ketua Meliakhi Sarumaha.

Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan, Elisati Halawa, ST mengatakan bahwa terpilihnya Komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kabupaten Nias Selatan dari kaum, untuk menjaring regenerasi perpolitikan di Nias Selatan. Dan bukan sekedar muda, namun memiliki ide-ide yang baik.

“Dengan terpilihnya Alat Kelengkapan Dewan di DPRD Kabupaten Nias Selatan ini, kita berharap kinerja DPRD Kabupaten Nias Selatan, semakin gemilang dimasa yang akan datang”, harap Elisati Halawa.(mag-8/han)

Agincourt Resources Dukung Penambahan Fasilitas RS Bhayangkara di Tapsel

FOTO BERSAMA: General Manager PTAR Rahmat Lubis, Kapolres Tapanuli Selatan Roman Smaradhana Elhaj dan Kepala Rumkit Bahyangkara Tingkat IV Batangtoru, dr Tomny Rivelano beserta beberapa perwakilan stakeholder foto bersama di sela-sela proses peletakan batu pertama.

BATANGTORU, SUMUTPOS.CO – PT Agincourt Resources (PTAR) pengelola Tambang Emas Martabe mendukung pembangunan penambahan fasilitas Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Tingkat IV di Batangtoru, Tapanuli Selatan, berupa Ruang Radiologi, Ruang Jenazah, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) senilai total Rp690 juta.

Fasilitas tambahan yang akan dibangun berupa Ruang Radiologi, Ruang Jenazah, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan peletakan batu pertama telah dilakukan di oleh General Manager Operations PTAR Rahmat Lubis, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Tapanuli Selatan, AKBP Roman Smaradhana Elhaj, Kepala RS Bhayangkara Tingkat IV Batangtoru, dr Tommy Rivelino Sp.B, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tapanuli Selatan Chairul Rizal Lubis di Batangtoru, Rabu (18/5).

General Manager Operations, PTAR Rahmat Lubis menyatakan program bantuan ini merupakan salah satu komitmen PTAR di bidang kesehatan, khususnya sebagai bentuk kontribusi dalam peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat di Batangtoru, Tapanuli Selatan.

“Dukungan untuk perbaikan fasilitas kesehatan bagi masyarakat di lingkar tambang adalah salah satu prioritas PTAR, dan tentunya pembangunan ketiga fasilitas ini diharapkan meningkatkan pelayanan RS Bhayangkara Tingkat IV Batangtoru sehingga lebih memadai,” kata Rahmat.

Menurut Rahmat, PTAR saat ini menjalin kolaborasi dan bermitra dengan berbagai institusi kesehatan, di antaranya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sipirok, Puskesmas Batangtoru dan Puskesmas Muara Batangtoru.

“Kami terus bekerja sama dengan semua lini dan tentunya dengan adanya fasilitas RS Bhayangkara Tingkat IV Batangtoru ini, akan semakin memudahkan masyarakat di Batangtoru dan sekitarnya untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang lebih baik,” kata Rahmat.

Sementara itu Senior Manager Community Relations, Christine Pepah, menyatakan program ini adalah wujud Program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) PTAR bidang infrastruktur kesehatan, bermitra dengan Kepolisian Resor Tapanuli Selatan. Pembangunan ini rencananya akan dilaksanakan selama tiga bulan oleh salah satu kontraktor lokal.

“Program bantuan ini dimaksudkan untuk berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit terhadap standar kesehatan masyarakat yang terjangkau dengan fasilitas yang memadai,” tambah Christine.

Ke depannya, lanjut Christine, PTAR dan Polres Tapanuli Selatan serta sejumlah mitra terkait akan terus melakukan sosialisasi dan promosi, bahwa RS Bhayangkara Tingkat IV Batangtoru tersebut menjadi fasilitas kesehatan bagi masyarakat umum di Batangtoru dan sekitarnya yang membutuhkan pelayanan kesehatan, tidak hanya diperuntukkan bagi anggota Polri.(rel/han)

Umar Zunaidi dan Oki Doni Pamitan dengan TP PKK Tebingtinggi

PAMIT: Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Nyonya Hj Sri Kurnia Ningsih, Wakil Wali Kota Oki Doni Siregar didampingi Nyonya Nila Oki Doni saat perpisahan dengan TP PKK Kota Tebingtinggi.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan MM dan istri Hj Sri Kurnia Ningsih serta Wakil Wali Kota Tebingtinggi Oki Doni Siregar MM dan istri Nila Oki Doni pamit menjelang masa akhir jabatannya dengan TP PKK Kota Tebingtinggi di Gedung Hj Sawiyah, Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Kamis (18/5).

Umar Zunaidi Hasibuan mengatakan, TP PKK Kota Tebingtinggi telah memberikan banyak kontribusi untuk warga dan masyarakat. Sebagai Tim Pembina PKK Tebingtinggi, PKK ini telah memberikan kontribusi besar dan banyak memberikan nama baik untuk Kota Tebingtinggi dan ini merupakan kerja keras dari Bapak dan Ibu PKK Kota Tebingtinggi.

”Saya minta keberhasilan ini harus dpertahankan walaupun kami sudah tidak memimpin di Tebingtinggi,”pesan Umar Zunaidi.

Tidak lupa, Umar Zunaidi juga memohon maaf jika selama memimpin Kota Tebingtinggi dalam bersikap yang kurang berkenan.

“Jika ada tutur kata kami yang kasar dan kurang berkenan, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih atas segala dukungannya,”tandasnya.

Sedangkan Wakil Wali Kota Tebingtinggi Ir. H. Oki Doni Siregar juga mengpresiasi kinerja TP PKK yang melahirkan banyak prestasi. TP PKK sudah banyak berbuat banyak, mampu kerja sama dengan OPD yang ada di Kota Tebingtinggi, sehingga semua tugas TP PKK dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dan mampu melahirkan prestasi-prestasi.

Sementara itu, Ketua TP PKK Sri Kurnia Ningsih Umar Zunaidi dan Wakil Ketua TP PKK Nilawati Oki Doni juga mengucapkan terima kasih dan memohon maaf selama memimpin TP PKK Kota Tebingtinggi.

Turut hadir Kepala Dinas P3APM Sri Wahyuni dan Kepala Disnaker dan Perindustrian Ir Iboy Hutapea dan selutuh TP PKK Kecamatan dan Kelurahan se Kota Tebingtinggi. (ian/han)

Hidayatullah: Ekonomi Syariah menguntungkan dan Menentramkan Hati

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menerapkan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari, akan mendapatkan keuntungan yang riil dan menenteramkan hati. Pasalnya, di dalam ekonomi syariah terdapat prinsip keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat.

“Mengapa ekonomi syariah menentramkan hati? Karena ada unsur ibadah dalam menjalankan praktek ekonomi syariah dan ada keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, hal ini tentunya membuat kita lebih enjoy,” kata H Hidayatullah SE, tokoh ekonomi syariah Sumut yang juga anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) daerah pemilihan Sumut 1, pada acara Seminar Keuangan nasional yang mengambil tema “Peran keuangan syariah dalam pemulihan ekonomi nasional Indonesia”, yang digelar Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara di Hotel Madani Medan, Jumat (20/5/2022). Seminar ini dihadiri tokoh-tokoh masyarakat dan para pelaku UMKM yang ada di Kota Medan.

Menurut Hidayatullah, di dalam ekonomi syariah terdapat prinsip keadilan yang tinggi, seperti risiko ditanggung bersama, kepemilikan pribadi diakui dengan batas-batas tertentu, tidak ada monopoli, dan kerjasama menjadi motor penggerak utama ekonomi syariah. “Jadi masyarakat yang menerapkan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari akan mendapatkan keuntungan yang riil,” sebut politisi senior PKS ini.

Hidayatullah lalu mengungkapkan kalau Negara Kerajaan Inggris sudah menerapkan ekonomi syariah. Bahkan, praktek keuangan syariah sudah sangat lazim dilakukan, dan London saat ini sudah menjadi pusat bisnis dan keuangan syariah di kawasan Eropa.

Disebut Hidayatullah, dalam ekonomi syariah selain perbankan syariah ada juga asuransi syariah, koperasi syariah, BMT, zakat, infak dan wakaf, yang kesemuanya sudah seharusnya dapat dipergunakan dan dioptimalkan untuk pemulihan dan peningkatan ekonomi nasional.

Sedangkan perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regonal 5 Sumatera Bagian Utara dalam pemaparannya mengatakan, total asset ekonomi syariah naik dari Rp634 triliun menjadi Rp677 triliun pada Desember 2021. Ke depannya diharapkan perbankan syariah dapat memberikan kontribusi lebih signifikan untuk pemulihan ekonomi nasional. (adz)